Objek PPh Pasal 21

Hari ini, Rabu 11 Mei 2011, saya diminta oleh seorang teman untuk mengisi training pajak mengenai PPh Pasal 21, di Hotel Harris-Tebet.  Sudah beberapa kali ini saya mengisi training pajak di tempat itu.

Kali ini, pesertanya tidak terlalu banyak. Tapi Alhamdulillah, meskipun tidak banyak mereka (peserta) cukup antusias mengikuti training yang sengaja saya setting menjadi seperti forum diskusi.  Sampai lupa waktu. Seharusnya selesai jam 16.00 WIB, tadi selesai baru jam 17 WIB lebih sedikit.

Satu yang menarik dari training PPh Pasal 21 tadi, para peserta (seperti juga perserta event yang lalu) masih banyak yang rancu dengan objek PPh Pasal 21.  Banyak sekali dari mereka yang menganggap kalau kita memberi imbalan kepada orang pribadi, pasti harus memotong PPh Pasal 21.  Padahal, tidak.

Terkait dengan pembayaran imbalan kepada orang pribadi, kalau kita bedakan sebenarnya ada dua jenis imbalan.  Pertama imbalan atas barang modal (yang bentuknya sewa, royalti, bunga atau dividen, dan dalam istilah sehari-hari lebih sering disebut passive income) dan kedua imbalan atas jasa atau kegiatan atau pekerjaan yang telah mereka lakukan (penghasilan ini dalam praktek sehari-hari lebih sering disebut active income).

Dari kedua jenis imbalan tadi, yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah yang active income.  Sedangkan yang passive income bukan objek pemotongan PPh Pasal 21.

Misalnya: bunga yang dibayar oleh bukan bank kepada orang pribadi, itu bukan objek PPh Pasal 21 melainkan PPh Pasal 23.  Kemudian kalau bunga ke orang pribadi tadi dibayarkan oleh bank (bunga deposito, tabungan, dlsb), itu akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang final.  Jadi, tetap bukan objek PPh Pasal 21.  Untuk passive income yang lain:

  • royalti -> objek pemotongan PPh Pasal 23;
  • Sewa harta selain tanah-bangunan -> objek pemotongan PPh Pasal 23;
  • sewa harta berupa tanah-bangunan -> objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2);
  • dividen -> objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Kesemuanya itu bisa Anda lihat di peraturan-peraturan yang terkait.  Jadi sekali lagi, tidak semua pembayaran imbalan kepada orang pribadi harus dipotong PPh Pasal 21.  Kita, sebagai pemberi imbalan, hanya wajib memotong PPh Pasal 21 jika:

  1. Yang kita bayarkan itu adalah active income;
  2. Imbalan itu memang objek pemotongan PPh Pasal 21; dan satu hal lagi
  3. Kita hanya boleh memotong kalau kita oleh undang-undang pajak memang ditunjuk menjadi pemotong PPh Pasal 21 (subjek pemotong).

Jika salah satu kondisi dari ketiga kondisi tadi tidak terpenuhi, maka kita tidak wajib memotong PPh Pasal 21.

Nah, untuk sementara itu dulu catatan saya untuk hari ini. Terima kasih.

About these ads

6 comments

    1. =»Yudi: di PPh Pasal 21, yg final itu cuma 2 kelompok. Di luar dua kelompok itu, tidak final.

      Kelompok penghasilan yg dikenakan PPh Pasal 21 final adalah Pesangon dan Uang Tebusan Pensiun, yg dibayarkan secara sekaligus. Termasuk yg final juga honor PNS dan pejabat negara yg dananya berasal dari APBN. Anda bisa lihat kelompok yg final ini di halaman ke-2 di Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26.

      Terima kasih.

  1. selamtpagi pa,
    mau tanya jika ada agen asuransi, jika dia mendapat produksi, imbalan yang dia dapat adalah
    komisi untuk hasil produksi dia, dan uang transport bulanan jika mencapai target
    yang saya mau tanyakan,
    orang tersebut ada yang punya NPWP dan tidak
    dikanakan pasal berapa dan tarif pajaknya berapa
    tks

    1. @ Yanyan: » Untuk agen asuransi, mereka ini kan tergolong bukan pegawai jadi pemotongan PPh-nya PPh Pasal 21 Bukan Pegawai. Kalau mereka tidak punya NPWP, tarif PPh Pasal 21-nya 20% lebih tinggi dari yang punya NPWP.

      Untuk PPh 21 Bukan Pegawai, Anda bisa lihat artikel saya di blog ini. Semoga bisa bermanfaat… :)

  2. Pak saya mau tanya….
    apakah tunjangan yang diberikan perusahaan itu semua nya di potong PPh 21, seperti Tunjangan pernikahan, kematian .
    Thanks

    1. @ Vicky: Sebetulnya tidak semua tunjangan ke karyawan jadi objek 21. Kita harus melihat substansinya dulu apakah ‘tunjangan’ atau ‘sumbangan’.

      Seperti tunjangan kematian, kalau saya melihat sebenarnya itu bukan ‘tunjangan’ melainkan ‘sumbangan/bantuan’. Jadi seharusnya tidak kena PPh Pasal 21.

      Tapi kadang kita semua tidak peduli substansinya melainkan lebih fokus ke nama akun. Jadi begitu terbaca nama akunnya ‘tunjangan’, kita lantas menganggapnya sebagai objek PPh Pasal 21. Padahal semestinya bukan objek PPh Pasal 21 karena merupakan ‘sumbangan’ atau ‘bantuan’ yg menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh bukan objek pajak. Cuma efeknya, kalau memang itu ‘sumbangan/bantuan’, biaya tadi jadi NDE (tidak boleh dibiayakan di SPT PPh Tahunan Perusahaan).

      Terima kasih… :)
      –(0)–

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s