PPh Pasal 4 Ayat (2)

adalah PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.  Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat ‘PPh Final’ karena memang hampir seluruhnya bersifat final.

Penghasilan-penghasilan tertentu yang hingga kini ditetapkan dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) di antaranya adalah:

  1. Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan;
  2. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
  3. Penghasilan bunga tabungan dan deposito;
  4. Penghasilan dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri;

dan beberapa jenis penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian ‘final’ dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

About these ads

63 comments

  1. Malam Pak,

    Jika pemotongan pph 4(2) lebih dari objek yg bisa diperhitungkan. Kemudian pph sudah disetor dan dilaporkan dalam spt. Apakah bisa direstitusi? Dan bgaiman dgn spt yg sudah dilaporkan?

    Trims

    1. Yth. Bapak Toni,

      Pada dasarnya setiap ada kelebihan setor pajak, maka kelebihan tsb bisa diminta kembali (direstitusi). Hanya saja khusus untuk SPT Masa PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2) ini tidak ada kolom Lebih Bayar maupun kolom Restitusi. Jadi untuk meminta kembali LB tsb WP harus membuat surat permohonan sendiri seprti yang diatur dalam PMK No. 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013.

      SPT Masa PPh yang sudah dilaporkan ke KPP harus dilakukan pembetulan. Dan saat menyampaikan pembetulan SPT itulah surat permohonan restitusi itu disampaikan ke KPP.

      Terima kasih.

  2. Pak, mohon bantuannya tentang pajak atas penempatan deposito di BPR.
    Jika ada 1 nasabah menempatkan 3 rekening deposito di 1 BPR dengan total nominal seluruhnya di atas 7,5 juta, misal total seluruh nominalnya 15 juta, di bagi 3 rekening dengan tanggal penempatan yang berbeda. misal dengan interval kurang lebih 1 bulan per rekening.
    pertanyaan saya, apakah nasabah tersebut di kenakan pajak atas bunga deposito? karena saya bingung dengan ketentuan yang mengatakan :

    Pasal 4
    Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap :
    a. bunga deposito dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

    b. bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
    c. bunga deposito dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
    d. bunga pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

    terima kasih sebelumnya.

    1. Yth. Bapak Yudhi,

      Pasal 4 itu merupakan pasal pengecualian. Artinya khusus bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang disebutkan dalam Pasal 4 tsb tidak dikenakan pemotongan PPh Final oleh bank ybs.

      Khusus untuk Pasal 4 huruf a, setahu saya dalam Pasal 4 itu ada embel-embel kalimat “…sepanjang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah…” mungkin dalam memori penjelasannya. Maksudnya begini, jika misalnya Bapak punya dana Rp 15 juta kemudian dana tsb Bapak simpan dalam bentuk tabungan/deposito, maka:

      1. Jika disimpan dalam satu nomor rekening tabungan/tabungan, maka bunganya akan dikenakan pemotongan PPh Final;

      2. Jika disimpan dalam dua nomor rekening tabungan/deposito @Rp 7,5 juta tetapi masih dalam satu bank yang sama, maka bunganya akan dikenakan pemotongan PPh Final. Dalam hal ini berarti jumlah Rp 7,5 juta itu merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

      3. Jika disimpan dalam dua nomor rekening @Rp 7,5 juta dan kedua rekening berada dalam bank yang berbeda, maka bunga tabungan/deposito tsb tidak dikenakan PPh Final.

      Demikian menurut pendapat saya, terima kasih.

  3. pak mau tanya.. kalau misalkan saya bayar pph pasal 4 ayat 2 untuk beberapa tahun. itu spt dan kelengkapannya gimana pak yah? apakah harus buat 2 atau gimana yah.
    mohon bantuannya yah pak..

    1. Yth. Ibu Euis,

      Dalam hal ini, Ibu sebagai pihak yang memotong (yang memberi penghasilan) atau pihak yang dipotong (yang menerima penghasilan)…? Mohon penjelasannya lebih detil lagi supaya saya tidak salah menjawab. Terima kasih. :)

      1. Yth. Ibu Euis,

        Sebagai penyewa, maka Ibu harus memotong dan menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada setiap kali ada pembayaran. Setelah menyetorkan, maka Ibu harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Masa Pajak (bulan) ybs.

        Misalnya begini. Ibu sudah melakukan pembayaran sewa sebanyak dua kali yaitu pada Januari 2014 dan Februari 2014, tetapi Ibu misalnya lupa dan tidak memotong/menyetorkan PPh Final. Maka Ibu harus menyetorkan PPh Final tsb dengan menggunakan dua SSP (satu SSP untuk satu bulan pembayaran) dan kemudian melaporkan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari 2013 dan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Februari 2014 (jadi ada dua SSP dan 2 SPT Masa PPh). Dalam hal ini Ibu dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan lapor SPT (Rp 100 ribu untuk satu SPT Masa PPh) dan juga sanksi bunga 2% per bulan karena terlambat menyetorkan PPh Final tsb.

        Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.

      2. ohh gitu pak yahh.
        kalo seandainya saya sewa tahunan pak, untuk tahun ini saya bayar dan langsung setor pajaknya kan berarti saya buat 1 SPT dan 1 SSP pak yah?
        kalo seandainya saya setor untuk sewa untuk tahun depan itu SPT dan SSPnya masing2 satu atau gimana ya pak?

      3. Yth. Ibu Euis,

        Betul, Bu. Kalau bayarnya setahun sekali, berarti SSP dan SPT-nya hanya satu. Tapi dilaporkan di Masa Pajak (bulan) diakuinya Utang Sewa atau Biaya Sewa. Misalnya Ibu catat jurnal Biaya Sewa di bulan Agustus 2014 untuk setahun atau sekaligus, maka SSP-nya harus disetor ke bank paling lambat tanggal 10 September 2014 sedangkan SPT Masa Agustus-nya harus dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 September 2014.

        Terima kasih.

      4. kalau untuk tahun depan disetor tahun ini bersamaan dengan spt terhutang tahun ini, SPT dan SSPnya juga 2 pak yah?

      5. Cukup satu SSP dan satu SPT saja, Bu. Sebab PPh Final itu terutang dan harus dipotong pada saat dibayarkan, meskipun itu pembayaran di muka.

  4. maaf pak saya mau tanya bapak ada referensi skripsi tentang penerapan withholing tax pada jasa konstruksi khusus nya pasal 4 ayat 2 dan pasal 22?

    moohon untuk ada balasanya pak. terima kasih

    1. Nietha => Mengenai tema atau pokok bahasan, maksudnya…? Kalau mengenai tema, ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas antara lain:

      1. Mengenai subjek yang dikenakan PPh Final, apakah hanya yang punya SIUJK atau semua WP sepanjang bentuk jasanya adalah konstruksi?
      2. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan konstruksi dari luar negeri, apakah dikenakan PPh Final juga di dalam negeri dan bagaimana perlakuan pajak yang dibayar di luar negeri?
      3. Mengenai pengkreditan PPh Pasal 22 bagi WP pengusaha konstruksi, apakah boleh dikreditkan atau tidak?

      Menurut saya, ketiga bahasan di atas belum tercover dalam peraturan pajak yang terkait dan juga belum ada penjelasan dari pihak otoritas pajak.

      Terima kasih.

  5. Pak meli mau tanya kalo saya buat bukti potong double dalam satu masa yg sama itu gmn ya pa pemberlakuan PPh 4(2) nya? disini prushaan saya prushaan konstruksi..

    Makasih pa.. ^_^

    1. Mba Meli => PPh-nya sudah disetor yaa…? Kalau sudah disetor, bisa diminta kembali (direstitusi) dengan cara mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

      Terima kasih.

      1. iya pa sudah di setor di masa des 2013..klo sudah selama ini apkah masih bisa mengajukan surat resitusi? dan apakah ada jalan lain selain mengajukan restitusi pa?

      2. Di antaranya, ada PMK No. 10/PMK.03/2013 mengenai pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan KMK No. 88/KMK.04/1991 tentang Pemindahbukuan (Pbk).

  6. mau tanya pak, kalau sudah bayar pph final ps. 4 ayat 2, ternyata ada kesalahan nominal pada invoice dan berarti berpengaruh pada pph final ps. 4 ayat 2 yg sudah dibayarkan, bagaimana cara pembetulannya ?, terima kasih pak.

    1. Eki Putri => Kalau ada kesalahan nominal di Invoice, berarti ada kesalahan juga di Bukti Potong maupun SPT Masa PPh-nya. Harus ada pembetulan baik terhadap Bukti Potong maupun SPT Masa PPh tsb.

      Kalau pembetulan tsb mengakibatkan KB, itu mudah. Kita hanya wajib membayar kekurangannya dengan SSP tersendiri dan kita lampirkan di SPT pembetulan. Tapi kalau pembetulan itu mengakibatkan LB bayar (artinya ada kelebihan potong sebelumnya), maka secara normatif yang bisa meminta kelebihan itu adalah pihak yang dipotong. Sebab tidak ada kolom LB di SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Jadi kita (pemotong) tidak bisa merestitusi atau mengopensasi melalui SPT Masa.

      Terima kasih.

      1. maksudnya kalau lebih bayar tidak perlu pembetulan pada SPT bulan berikutnya pak.? kalau di SPT PPN, kondisinya kami belum setor, untuk memberikan ke lawan transaksinya Faktur Pajak yang salah atau yang direvisi pak.?

      2. Eki Putri => Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bisa saja dilakukan, tetapi jika ada LB maka LB tersebut tidak akan terlihat di SPT Pembetulan.

        Untuk PPN kalau ternyata belum disetor, masih bisa dilakukan pembetulan Faktur Pajak (menerbitkan Faktur Pajak Pengganti).

        Terima kasih.

  7. Mau Tanya APA bias PPN yg lebih bayar dipindahbukukan untuk bayar Pajak Lain, misal PPh PS 21 mengingat customer perusahaan adalah pemungut PPN shg pajak masukan selalu numpuk. Trims

      1. bagaimana penerapan pemotongan PPH pasal 4(2) jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP

      2. Jika pihak yang dipotong (penerima penghasilan) tidak punya NPWP, si pemberi penghasilan tetap harus memotong PPh Final tsb.

        Dan khusus untuk PPh Final (Pasal 4(2), maupun Pasal 15), tarifnya tidak berubah meskipun si penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP.

        Terima kasih.

  8. Kalau untuk pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu utk jalan apakah sipemilik tanah yang tanahnya diganti rugi oleh pemerintah terkena pph pasal 4 ini, mohon pencerahan. Tks

      1. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sebelumnya kami masih ragu2 dikenakan apa tidak pph pasal 4 tersebut terhadap ganti rugi tanah utk kepentingan umum, terimakasih sekali lagi pak.

      2. Trims atas penjelasannya Pak. Coma kemarin sempat Tanya ke AR Kanwil katanya ndak bisa. Kira dasar hukumnya yg kuat ada nggak Pak. Terima kasih

      3. Selain SE tsb, ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 88/KMK.04/1991. KMK ini yang dirujuk oleh SE tsb dan setahu saya sampai sekarang masih menjadi rukukan resmi karena KMK tsb belum dinyatakan dicabut.

        Coba Bapak bawa copy-nya dan tunjukkan ke AR. Mungkin mereka belum tahu KMK dan SE-nya. Terima kasih.

  9. Pak bagaimana dgn kasus penghasilan kena pph final yg lebih besar daripada penghasilan pph tdk final? Karena akan menghasilkan lebih bayar. Jika lebih bayarnya sampai 100juta bagaimana penyelesaiannya pak? Terimakasih

    1. Ibu Amii,

      Bisa diberikan contoh case-nya, Bu…? Kenapa bisa lebih bayar…?

      Secara normatif, kelebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB) bisa diminta kembali (restitusi) atau diminta untuk dipindahbukukan (Pemindahbukuan/Pbk) untuk melunasi utang pajak lainnya.

      Terima kasih.

      1. Jadi gini pak, kalau misal penghasilan jan-jun 700 juta sdgkn final jul-des 1M. Di laba misal 400juta. Nnti hasilnya akan minus lembar spt 1771 minus 600juta. Untuk mengeluarkan laba yg 6 bl itu bagaimana pak untk dpt pkp nya.apa ada penyesuaian fiskal positif? Yg d maksud penyesuaian fiskal positif lainnya apa ya pak? Makasih bantuannya.

      2. Bu Amii,

        Terkait dengan pelaporan di SPT Tahunan PPh, omset bulan Juli hingga Desember harus dikoreksi negatif seluruhnya di kolom “Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan Dikenakan PPh Final”. Sementara biaya-biaya bulan Juli hingga Desember dikoreksi positif seluruhnya di kolom “Penyesuaian Fiskal Positif Lainya”.

        Sedangkan omset dan biaya Januari-Juni dikoreksi positif dan negatif seperti biasa sesuai ketentuan umum Pasal 9 UU PPh.

        Teeima kasih.

    2. Nyambung lagi Pak. Sy sudah baca referensi yg Bapak kasih. Di situ disebutkan hrs ada SKKPP. Berarti harus ada pemeriksaan dulu atau masuknya ke point yang mana Pak?
      Trim’s

      1. Ya. Untuk bisa memberikan persetujuan terhadap Pbk, pihak DJP tentu harus yakin dulu bahwa ada kelebihan pembayaran pajak. Itu akan mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka (DJP/KPP) melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP Bapak.

      2. Ya, untuk dapat memberikan persetujuan atas permohonan Pbk WP, dalam hal ini DJP (KPP) harus yakin dulu bahwa memang ada kelebihan pembayaran pajak (LB). Dan keyakinan itu mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP milik WP.

  10. Pak kalo karena ketidaktahuan wp pribadi tidak bayar pph ps 4 ayat 2, kemudian saat lapor spt tahunan diwajibkana bayar, bagaimana pengisian ssp nya untuk pph final selama stahun tsb. Apakah bulannya dikosongkan atau dicorer semua? Trimakash

    1. Kalau kolom “Masa Pajak” (bulan) di SSP dikosongkan atau dicoret semua, kemungkinan pihak bank menolak SSP tsb. Jadi harus diberi tanda silang di salah satu kotaknya saja.

      Pencantuman tanda silang di kotak “Masa Pajak” dilakukan pada kotak Masa Pajak (bulan) diterimanya penghasilan tsb. Kalau penghasilannya diterima bulanan, berarti harus buat 12 SSP. Kalau penghasilannya diterima setahun sekaligus, cukup buat satu SSP.

      Terima kasih.

      1. Tanya pak, terkait hal tsb di atas, apakah akan dikenai denda? Sebab pembayaran khan baru dilakukan di akhir tahun, bukan pada bulan diterimanya penghasilan tsb. Terima kasih

      2. Pak Yahya,

        Misalkan kita menyewakan rumah kita secara bulanan, maka pada saat kita terima uang sewa tsb kita harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (dengan catatan kalau PPh Final itu belum dipotong oleh penyewa). Jika kita tidak menyetorkan PPh Final tsb, kita bisa dikenakan sanksi bunga.

        Nanti di akhir tahun, penghasilan sewa yang telah kita terima tsb tidak lagi dihitung PPh terutangnya. Cukup dilaporkan saja di SPT Tahunan PPh. Jadi pembayaran PPh Final atas sewa tsb bukan tahunan melainkan secara bulanan sesuai dengan saat kita terima.

        Terima kasih.

  11. pak..klu pph final psl 4 ayat 2 bagaimana jurnal pd saat membayar & jurnal penutup pada akhir bulan?
    Trus posisi di laporan akhir tahun bagaimana mohon penjelasan?
    terima kasih

    1. Pada saat dibayar, PPh Final [Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final lainnya] dijurnal sbb:

      PPh Final………….xxxxx
      Cash/Bank…………….xxxxx

      Kemudian saat di-closing (setiap bulan atau pada akhir tahun), dijurnal sbb:

      Retained Earnings (RE)……xxxxxx
      PPh Final……………………………xxxxx

      PPh Final tsb tidak dicatat sebagai biaya (expenses) karena menurut Pasal 9 UU PPh No. 36/2008, PPh Final tersebut tidak boleh dibiayakan. Dan setahu saya menurut PSAK, PPh itu juga bukan pengurang penghasilan bruto (bukan bagian dari biaya usaha/expenses) melainkan pengurang RE.

      Di laporan keuangan, terutama Laporan Laba Rugi, PPh (final atau tidak) tidak diletakkan di bagian biaya (expenses) tetapi diletakkan di bagian bawah (setelah pos Earning Before Income Tax/EBIT). Kemudian EBIT tadi dikurangkan dengan PPh yang dibayar tsb sehingga dihasilkan Earnings After Tax. Nah Earnings after tax itulah nantinya yang akan dibagikan sebagai dividen.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

  12. Pak, saya mau tanya..dalam pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, khususnya untuk Jasa Konstruksi, kalau tidak salah tarifnya dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), selain itu juga berdasarkan penggolongan sertfikiasi perusahaan penerima penghasilan. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengetahui penerima penghasilan masuk ke dalam kategori sertifikasi tertentu, agar tidak salah dalam pemotongan Pph pasal 4(2) nya pak?

    terima kasih pa, salam sukses..

  13. Pak kalau pph pasal 4 ayat 2 sewa gedung yang menyewakan tdk puya npwp di setor dgn 000…. lapor pajak tidak pak? terima kasih

    1. Bagi pihak penyewa, sepanjang ybs merupakan Subjek Pemotong PPh, maka ybs wajib memotong PPh Final meski pihak yang menyewakan tidak punya NPWP. Dan tarif PPh Finalnya tetap 10%.

      Tapi kalau pihak penyewa bukan Subjek Pemotong PPh, menurut peraturan semestinya pihak yang menyewakan yang menyetor dan melaporkan sendiri PPh Final tsb. Tapi karena pihak yang menyewakan tidak punya NPWP, maka dia tidak bisa menyetor dan melaporkan sendiri PPh Finalnya. Justru kalau dia lapor, dia bisa ketahuan dan akan dikenai NPWP jabatan.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

    1. Pak…untuk jasa konsultasi pengawasan pek pembangunan lansekap masuk pph 23 atau pph 4(2) ya pak?
      Terimakasih atas bantuannya
      Powered by Telkomsel BlackBerry®

      1. O…begitu pak, tapi khan ini baru jasa konsultasi pengawasannya Pak, blm pekerjaannya, tetap dikenakan pph final ya?
        Powered by Telkomsel BlackBerry®

      2. Jasa konstruksi itu ‘kan ada 3. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan. Ketiganya objek PPh Final Pasal 4 ayat (2). Bedanya hanya pada tarif PPh.

        Kalau dalam pembuatan lansekap itu jasanya hanya pengawasan, tarifnya ada 2:
        1. Sebesar 4%, kalau si pemberi jasanya punya kualifikasi/sertifikasi SBU; atau
        2. Sebesar 6%, kalau si pemberi jasanya tidak punya kualifikasi/sertifikasi SBU.

        Terima kasih.

        Regards,

        A. Rahim
        http://www.pembayarpajak.com

  14. pak klo mo bayar pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah tapi tanpa npwp ada peraturan tertulisnya ga agar bank bisa melakukan input data?

    1. Setahu saya, setiap WP yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah-bangunan ini memang harus punya NPWP. Kecuali jika penghasilan ybs masih di bawah PTKP dan nilai pengalihan hak tidak lebih dari Rp 60 juta, maka ybs tidak wajib NPWP dan tidak wajib juga bayar PPh-PHTB. Bagi yang tidak wajib ini nantinya akan diberikan SKB.

      Jadi mungkin itu sebabnya tidak ada petunjuk bagaimana cara mengisi kolom NPWP di SSP bagi yang belum punya NPWP.

      Terima kasih.

      http://www.pembayarpajak.com

  15. pak.. kl pph pasal 4 ayat 2 ny atas sewa apartemen, harga sewa ny Rp23jt.
    tp pph pasal 4 ayatny 2 ny dibayar Rp2.555.500 ( lbh bayar ). gmn y pak atas lebih bayar tersebut..?

  16. Pak…gimana kalau yang tidak punya NPWP, perhitungan untuk pph finalnya jadi brp persen y??? Biasanya sewa gedung dikenakan 10% khan? terima kasih.

  17. bapak, saya mau tanya.. untuk sewa atas tanah yang di gunakan untuk rumah ATM.. selain dikenakan ppn 10%, juga kena Pph final 10 %?? jika pembayaran sewa langsung 3 tahun bagaimana pak? apa pph nya juga langsung dihitung untuk 3th atau tiap bulan? mohon penjelasan..
    trims.. :)

    1. »Mizpa: kalau bayarnya langsung utk 3 tahun, motongnya juga langsung karena PPh Final umumnya terutang saat pembayaran. Tapi kalau bayar/nagihnya nyicil, motongnya sesuai pembayaran.

      Maaf, baru bisa bales. Tadi seharian saya ngajar… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s