PPh Pasal 4 Ayat (2)

adalah PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.  Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat ‘PPh Final’ karena memang hampir seluruhnya bersifat final.

Penghasilan-penghasilan tertentu yang hingga kini ditetapkan dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) di antaranya adalah:

  1. Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan;
  2. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
  3. Penghasilan bunga tabungan dan deposito;
  4. Penghasilan dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri;

dan beberapa jenis penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian ‘final’ dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

About these ads

23 comments

  1. Pak kalo karena ketidaktahuan wp pribadi tidak bayar pph ps 4 ayat 2, kemudian saat lapor spt tahunan diwajibkana bayar, bagaimana pengisian ssp nya untuk pph final selama stahun tsb. Apakah bulannya dikosongkan atau dicorer semua? Trimakash

    1. Kalau kolom “Masa Pajak” (bulan) di SSP dikosongkan atau dicoret semua, kemungkinan pihak bank menolak SSP tsb. Jadi harus diberi tanda silang di salah satu kotaknya saja.

      Pencantuman tanda silang di kotak “Masa Pajak” dilakukan pada kotak Masa Pajak (bulan) diterimanya penghasilan tsb. Kalau penghasilannya diterima bulanan, berarti harus buat 12 SSP. Kalau penghasilannya diterima setahun sekaligus, cukup buat satu SSP.

      Terima kasih.

      1. Tanya pak, terkait hal tsb di atas, apakah akan dikenai denda? Sebab pembayaran khan baru dilakukan di akhir tahun, bukan pada bulan diterimanya penghasilan tsb. Terima kasih

      2. Pak Yahya,

        Misalkan kita menyewakan rumah kita secara bulanan, maka pada saat kita terima uang sewa tsb kita harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (dengan catatan kalau PPh Final itu belum dipotong oleh penyewa). Jika kita tidak menyetorkan PPh Final tsb, kita bisa dikenakan sanksi bunga.

        Nanti di akhir tahun, penghasilan sewa yang telah kita terima tsb tidak lagi dihitung PPh terutangnya. Cukup dilaporkan saja di SPT Tahunan PPh. Jadi pembayaran PPh Final atas sewa tsb bukan tahunan melainkan secara bulanan sesuai dengan saat kita terima.

        Terima kasih.

  2. pak..klu pph final psl 4 ayat 2 bagaimana jurnal pd saat membayar & jurnal penutup pada akhir bulan?
    Trus posisi di laporan akhir tahun bagaimana mohon penjelasan?
    terima kasih

    1. Pada saat dibayar, PPh Final [Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final lainnya] dijurnal sbb:

      PPh Final………….xxxxx
      Cash/Bank…………….xxxxx

      Kemudian saat di-closing (setiap bulan atau pada akhir tahun), dijurnal sbb:

      Retained Earnings (RE)……xxxxxx
      PPh Final……………………………xxxxx

      PPh Final tsb tidak dicatat sebagai biaya (expenses) karena menurut Pasal 9 UU PPh No. 36/2008, PPh Final tersebut tidak boleh dibiayakan. Dan setahu saya menurut PSAK, PPh itu juga bukan pengurang penghasilan bruto (bukan bagian dari biaya usaha/expenses) melainkan pengurang RE.

      Di laporan keuangan, terutama Laporan Laba Rugi, PPh (final atau tidak) tidak diletakkan di bagian biaya (expenses) tetapi diletakkan di bagian bawah (setelah pos Earning Before Income Tax/EBIT). Kemudian EBIT tadi dikurangkan dengan PPh yang dibayar tsb sehingga dihasilkan Earnings After Tax. Nah Earnings after tax itulah nantinya yang akan dibagikan sebagai dividen.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

  3. Pak, saya mau tanya..dalam pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, khususnya untuk Jasa Konstruksi, kalau tidak salah tarifnya dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), selain itu juga berdasarkan penggolongan sertfikiasi perusahaan penerima penghasilan. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengetahui penerima penghasilan masuk ke dalam kategori sertifikasi tertentu, agar tidak salah dalam pemotongan Pph pasal 4(2) nya pak?

    terima kasih pa, salam sukses..

  4. Pak kalau pph pasal 4 ayat 2 sewa gedung yang menyewakan tdk puya npwp di setor dgn 000…. lapor pajak tidak pak? terima kasih

    1. Bagi pihak penyewa, sepanjang ybs merupakan Subjek Pemotong PPh, maka ybs wajib memotong PPh Final meski pihak yang menyewakan tidak punya NPWP. Dan tarif PPh Finalnya tetap 10%.

      Tapi kalau pihak penyewa bukan Subjek Pemotong PPh, menurut peraturan semestinya pihak yang menyewakan yang menyetor dan melaporkan sendiri PPh Final tsb. Tapi karena pihak yang menyewakan tidak punya NPWP, maka dia tidak bisa menyetor dan melaporkan sendiri PPh Finalnya. Justru kalau dia lapor, dia bisa ketahuan dan akan dikenai NPWP jabatan.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

    1. Pak…untuk jasa konsultasi pengawasan pek pembangunan lansekap masuk pph 23 atau pph 4(2) ya pak?
      Terimakasih atas bantuannya
      Powered by Telkomsel BlackBerry®

      1. O…begitu pak, tapi khan ini baru jasa konsultasi pengawasannya Pak, blm pekerjaannya, tetap dikenakan pph final ya?
        Powered by Telkomsel BlackBerry®

      2. Jasa konstruksi itu ‘kan ada 3. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan. Ketiganya objek PPh Final Pasal 4 ayat (2). Bedanya hanya pada tarif PPh.

        Kalau dalam pembuatan lansekap itu jasanya hanya pengawasan, tarifnya ada 2:
        1. Sebesar 4%, kalau si pemberi jasanya punya kualifikasi/sertifikasi SBU; atau
        2. Sebesar 6%, kalau si pemberi jasanya tidak punya kualifikasi/sertifikasi SBU.

        Terima kasih.

        Regards,

        A. Rahim
        http://www.pembayarpajak.com

  5. pak klo mo bayar pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah tapi tanpa npwp ada peraturan tertulisnya ga agar bank bisa melakukan input data?

    1. Setahu saya, setiap WP yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah-bangunan ini memang harus punya NPWP. Kecuali jika penghasilan ybs masih di bawah PTKP dan nilai pengalihan hak tidak lebih dari Rp 60 juta, maka ybs tidak wajib NPWP dan tidak wajib juga bayar PPh-PHTB. Bagi yang tidak wajib ini nantinya akan diberikan SKB.

      Jadi mungkin itu sebabnya tidak ada petunjuk bagaimana cara mengisi kolom NPWP di SSP bagi yang belum punya NPWP.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

  6. pak.. kl pph pasal 4 ayat 2 ny atas sewa apartemen, harga sewa ny Rp23jt.
    tp pph pasal 4 ayatny 2 ny dibayar Rp2.555.500 ( lbh bayar ). gmn y pak atas lebih bayar tersebut..?

  7. Pak…gimana kalau yang tidak punya NPWP, perhitungan untuk pph finalnya jadi brp persen y??? Biasanya sewa gedung dikenakan 10% khan? terima kasih.

  8. bapak, saya mau tanya.. untuk sewa atas tanah yang di gunakan untuk rumah ATM.. selain dikenakan ppn 10%, juga kena Pph final 10 %?? jika pembayaran sewa langsung 3 tahun bagaimana pak? apa pph nya juga langsung dihitung untuk 3th atau tiap bulan? mohon penjelasan..
    trims.. :)

    1. »Mizpa: kalau bayarnya langsung utk 3 tahun, motongnya juga langsung karena PPh Final umumnya terutang saat pembayaran. Tapi kalau bayar/nagihnya nyicil, motongnya sesuai pembayaran.

      Maaf, baru bisa bales. Tadi seharian saya ngajar… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s