PPh Pasal 4 Ayat (2)

adalah PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.  Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat ‘PPh Final’ karena memang hampir seluruhnya bersifat final.

Penghasilan-penghasilan tertentu yang hingga kini ditetapkan dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) di antaranya adalah:

  1. Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan;
  2. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
  3. Penghasilan bunga tabungan dan deposito;
  4. Penghasilan dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri;

dan beberapa jenis penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian ‘final’ dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

About these ads

49 comments

  1. maaf pak saya mau tanya bapak ada referensi skripsi tentang penerapan withholing tax pada jasa konstruksi khusus nya pasal 4 ayat 2 dan pasal 22?

    moohon untuk ada balasanya pak. terima kasih

    1. Nietha => Mengenai tema atau pokok bahasan, maksudnya…? Kalau mengenai tema, ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas antara lain:

      1. Mengenai subjek yang dikenakan PPh Final, apakah hanya yang punya SIUJK atau semua WP sepanjang bentuk jasanya adalah konstruksi?
      2. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan konstruksi dari luar negeri, apakah dikenakan PPh Final juga di dalam negeri dan bagaimana perlakuan pajak yang dibayar di luar negeri?
      3. Mengenai pengkreditan PPh Pasal 22 bagi WP pengusaha konstruksi, apakah boleh dikreditkan atau tidak?

      Menurut saya, ketiga bahasan di atas belum tercover dalam peraturan pajak yang terkait dan juga belum ada penjelasan dari pihak otoritas pajak.

      Terima kasih.

  2. Pak meli mau tanya kalo saya buat bukti potong double dalam satu masa yg sama itu gmn ya pa pemberlakuan PPh 4(2) nya? disini prushaan saya prushaan konstruksi..

    Makasih pa.. ^_^

    1. Mba Meli => PPh-nya sudah disetor yaa…? Kalau sudah disetor, bisa diminta kembali (direstitusi) dengan cara mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

      Terima kasih.

      1. iya pa sudah di setor di masa des 2013..klo sudah selama ini apkah masih bisa mengajukan surat resitusi? dan apakah ada jalan lain selain mengajukan restitusi pa?

  3. mau tanya pak, kalau sudah bayar pph final ps. 4 ayat 2, ternyata ada kesalahan nominal pada invoice dan berarti berpengaruh pada pph final ps. 4 ayat 2 yg sudah dibayarkan, bagaimana cara pembetulannya ?, terima kasih pak.

    1. Eki Putri => Kalau ada kesalahan nominal di Invoice, berarti ada kesalahan juga di Bukti Potong maupun SPT Masa PPh-nya. Harus ada pembetulan baik terhadap Bukti Potong maupun SPT Masa PPh tsb.

      Kalau pembetulan tsb mengakibatkan KB, itu mudah. Kita hanya wajib membayar kekurangannya dengan SSP tersendiri dan kita lampirkan di SPT pembetulan. Tapi kalau pembetulan itu mengakibatkan LB bayar (artinya ada kelebihan potong sebelumnya), maka secara normatif yang bisa meminta kelebihan itu adalah pihak yang dipotong. Sebab tidak ada kolom LB di SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Jadi kita (pemotong) tidak bisa merestitusi atau mengopensasi melalui SPT Masa.

      Terima kasih.

      1. maksudnya kalau lebih bayar tidak perlu pembetulan pada SPT bulan berikutnya pak.? kalau di SPT PPN, kondisinya kami belum setor, untuk memberikan ke lawan transaksinya Faktur Pajak yang salah atau yang direvisi pak.?

      2. Eki Putri => Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bisa saja dilakukan, tetapi jika ada LB maka LB tersebut tidak akan terlihat di SPT Pembetulan.

        Untuk PPN kalau ternyata belum disetor, masih bisa dilakukan pembetulan Faktur Pajak (menerbitkan Faktur Pajak Pengganti).

        Terima kasih.

  4. Mau Tanya APA bias PPN yg lebih bayar dipindahbukukan untuk bayar Pajak Lain, misal PPh PS 21 mengingat customer perusahaan adalah pemungut PPN shg pajak masukan selalu numpuk. Trims

      1. bagaimana penerapan pemotongan PPH pasal 4(2) jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP

      2. Jika pihak yang dipotong (penerima penghasilan) tidak punya NPWP, si pemberi penghasilan tetap harus memotong PPh Final tsb.

        Dan khusus untuk PPh Final (Pasal 4(2), maupun Pasal 15), tarifnya tidak berubah meskipun si penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP.

        Terima kasih.

  5. Kalau untuk pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu utk jalan apakah sipemilik tanah yang tanahnya diganti rugi oleh pemerintah terkena pph pasal 4 ini, mohon pencerahan. Tks

      1. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sebelumnya kami masih ragu2 dikenakan apa tidak pph pasal 4 tersebut terhadap ganti rugi tanah utk kepentingan umum, terimakasih sekali lagi pak.

      2. Trims atas penjelasannya Pak. Coma kemarin sempat Tanya ke AR Kanwil katanya ndak bisa. Kira dasar hukumnya yg kuat ada nggak Pak. Terima kasih

      3. Selain SE tsb, ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 88/KMK.04/1991. KMK ini yang dirujuk oleh SE tsb dan setahu saya sampai sekarang masih menjadi rukukan resmi karena KMK tsb belum dinyatakan dicabut.

        Coba Bapak bawa copy-nya dan tunjukkan ke AR. Mungkin mereka belum tahu KMK dan SE-nya. Terima kasih.

  6. Pak bagaimana dgn kasus penghasilan kena pph final yg lebih besar daripada penghasilan pph tdk final? Karena akan menghasilkan lebih bayar. Jika lebih bayarnya sampai 100juta bagaimana penyelesaiannya pak? Terimakasih

    1. Ibu Amii,

      Bisa diberikan contoh case-nya, Bu…? Kenapa bisa lebih bayar…?

      Secara normatif, kelebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB) bisa diminta kembali (restitusi) atau diminta untuk dipindahbukukan (Pemindahbukuan/Pbk) untuk melunasi utang pajak lainnya.

      Terima kasih.

      1. Jadi gini pak, kalau misal penghasilan jan-jun 700 juta sdgkn final jul-des 1M. Di laba misal 400juta. Nnti hasilnya akan minus lembar spt 1771 minus 600juta. Untuk mengeluarkan laba yg 6 bl itu bagaimana pak untk dpt pkp nya.apa ada penyesuaian fiskal positif? Yg d maksud penyesuaian fiskal positif lainnya apa ya pak? Makasih bantuannya.

      2. Bu Amii,

        Terkait dengan pelaporan di SPT Tahunan PPh, omset bulan Juli hingga Desember harus dikoreksi negatif seluruhnya di kolom “Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan Dikenakan PPh Final”. Sementara biaya-biaya bulan Juli hingga Desember dikoreksi positif seluruhnya di kolom “Penyesuaian Fiskal Positif Lainya”.

        Sedangkan omset dan biaya Januari-Juni dikoreksi positif dan negatif seperti biasa sesuai ketentuan umum Pasal 9 UU PPh.

        Teeima kasih.

    2. Nyambung lagi Pak. Sy sudah baca referensi yg Bapak kasih. Di situ disebutkan hrs ada SKKPP. Berarti harus ada pemeriksaan dulu atau masuknya ke point yang mana Pak?
      Trim’s

      1. Ya. Untuk bisa memberikan persetujuan terhadap Pbk, pihak DJP tentu harus yakin dulu bahwa ada kelebihan pembayaran pajak. Itu akan mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka (DJP/KPP) melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP Bapak.

      2. Ya, untuk dapat memberikan persetujuan atas permohonan Pbk WP, dalam hal ini DJP (KPP) harus yakin dulu bahwa memang ada kelebihan pembayaran pajak (LB). Dan keyakinan itu mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP milik WP.

  7. Pak kalo karena ketidaktahuan wp pribadi tidak bayar pph ps 4 ayat 2, kemudian saat lapor spt tahunan diwajibkana bayar, bagaimana pengisian ssp nya untuk pph final selama stahun tsb. Apakah bulannya dikosongkan atau dicorer semua? Trimakash

    1. Kalau kolom “Masa Pajak” (bulan) di SSP dikosongkan atau dicoret semua, kemungkinan pihak bank menolak SSP tsb. Jadi harus diberi tanda silang di salah satu kotaknya saja.

      Pencantuman tanda silang di kotak “Masa Pajak” dilakukan pada kotak Masa Pajak (bulan) diterimanya penghasilan tsb. Kalau penghasilannya diterima bulanan, berarti harus buat 12 SSP. Kalau penghasilannya diterima setahun sekaligus, cukup buat satu SSP.

      Terima kasih.

      1. Tanya pak, terkait hal tsb di atas, apakah akan dikenai denda? Sebab pembayaran khan baru dilakukan di akhir tahun, bukan pada bulan diterimanya penghasilan tsb. Terima kasih

      2. Pak Yahya,

        Misalkan kita menyewakan rumah kita secara bulanan, maka pada saat kita terima uang sewa tsb kita harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (dengan catatan kalau PPh Final itu belum dipotong oleh penyewa). Jika kita tidak menyetorkan PPh Final tsb, kita bisa dikenakan sanksi bunga.

        Nanti di akhir tahun, penghasilan sewa yang telah kita terima tsb tidak lagi dihitung PPh terutangnya. Cukup dilaporkan saja di SPT Tahunan PPh. Jadi pembayaran PPh Final atas sewa tsb bukan tahunan melainkan secara bulanan sesuai dengan saat kita terima.

        Terima kasih.

  8. pak..klu pph final psl 4 ayat 2 bagaimana jurnal pd saat membayar & jurnal penutup pada akhir bulan?
    Trus posisi di laporan akhir tahun bagaimana mohon penjelasan?
    terima kasih

    1. Pada saat dibayar, PPh Final [Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final lainnya] dijurnal sbb:

      PPh Final………….xxxxx
      Cash/Bank…………….xxxxx

      Kemudian saat di-closing (setiap bulan atau pada akhir tahun), dijurnal sbb:

      Retained Earnings (RE)……xxxxxx
      PPh Final……………………………xxxxx

      PPh Final tsb tidak dicatat sebagai biaya (expenses) karena menurut Pasal 9 UU PPh No. 36/2008, PPh Final tersebut tidak boleh dibiayakan. Dan setahu saya menurut PSAK, PPh itu juga bukan pengurang penghasilan bruto (bukan bagian dari biaya usaha/expenses) melainkan pengurang RE.

      Di laporan keuangan, terutama Laporan Laba Rugi, PPh (final atau tidak) tidak diletakkan di bagian biaya (expenses) tetapi diletakkan di bagian bawah (setelah pos Earning Before Income Tax/EBIT). Kemudian EBIT tadi dikurangkan dengan PPh yang dibayar tsb sehingga dihasilkan Earnings After Tax. Nah Earnings after tax itulah nantinya yang akan dibagikan sebagai dividen.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

  9. Pak, saya mau tanya..dalam pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, khususnya untuk Jasa Konstruksi, kalau tidak salah tarifnya dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), selain itu juga berdasarkan penggolongan sertfikiasi perusahaan penerima penghasilan. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengetahui penerima penghasilan masuk ke dalam kategori sertifikasi tertentu, agar tidak salah dalam pemotongan Pph pasal 4(2) nya pak?

    terima kasih pa, salam sukses..

  10. Pak kalau pph pasal 4 ayat 2 sewa gedung yang menyewakan tdk puya npwp di setor dgn 000…. lapor pajak tidak pak? terima kasih

    1. Bagi pihak penyewa, sepanjang ybs merupakan Subjek Pemotong PPh, maka ybs wajib memotong PPh Final meski pihak yang menyewakan tidak punya NPWP. Dan tarif PPh Finalnya tetap 10%.

      Tapi kalau pihak penyewa bukan Subjek Pemotong PPh, menurut peraturan semestinya pihak yang menyewakan yang menyetor dan melaporkan sendiri PPh Final tsb. Tapi karena pihak yang menyewakan tidak punya NPWP, maka dia tidak bisa menyetor dan melaporkan sendiri PPh Finalnya. Justru kalau dia lapor, dia bisa ketahuan dan akan dikenai NPWP jabatan.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

    1. Pak…untuk jasa konsultasi pengawasan pek pembangunan lansekap masuk pph 23 atau pph 4(2) ya pak?
      Terimakasih atas bantuannya
      Powered by Telkomsel BlackBerry®

      1. O…begitu pak, tapi khan ini baru jasa konsultasi pengawasannya Pak, blm pekerjaannya, tetap dikenakan pph final ya?
        Powered by Telkomsel BlackBerry®

      2. Jasa konstruksi itu ‘kan ada 3. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan. Ketiganya objek PPh Final Pasal 4 ayat (2). Bedanya hanya pada tarif PPh.

        Kalau dalam pembuatan lansekap itu jasanya hanya pengawasan, tarifnya ada 2:
        1. Sebesar 4%, kalau si pemberi jasanya punya kualifikasi/sertifikasi SBU; atau
        2. Sebesar 6%, kalau si pemberi jasanya tidak punya kualifikasi/sertifikasi SBU.

        Terima kasih.

        Regards,

        A. Rahim
        http://www.pembayarpajak.com

  11. pak klo mo bayar pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah tapi tanpa npwp ada peraturan tertulisnya ga agar bank bisa melakukan input data?

    1. Setahu saya, setiap WP yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah-bangunan ini memang harus punya NPWP. Kecuali jika penghasilan ybs masih di bawah PTKP dan nilai pengalihan hak tidak lebih dari Rp 60 juta, maka ybs tidak wajib NPWP dan tidak wajib juga bayar PPh-PHTB. Bagi yang tidak wajib ini nantinya akan diberikan SKB.

      Jadi mungkin itu sebabnya tidak ada petunjuk bagaimana cara mengisi kolom NPWP di SSP bagi yang belum punya NPWP.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

  12. pak.. kl pph pasal 4 ayat 2 ny atas sewa apartemen, harga sewa ny Rp23jt.
    tp pph pasal 4 ayatny 2 ny dibayar Rp2.555.500 ( lbh bayar ). gmn y pak atas lebih bayar tersebut..?

  13. Pak…gimana kalau yang tidak punya NPWP, perhitungan untuk pph finalnya jadi brp persen y??? Biasanya sewa gedung dikenakan 10% khan? terima kasih.

  14. bapak, saya mau tanya.. untuk sewa atas tanah yang di gunakan untuk rumah ATM.. selain dikenakan ppn 10%, juga kena Pph final 10 %?? jika pembayaran sewa langsung 3 tahun bagaimana pak? apa pph nya juga langsung dihitung untuk 3th atau tiap bulan? mohon penjelasan..
    trims.. :)

    1. »Mizpa: kalau bayarnya langsung utk 3 tahun, motongnya juga langsung karena PPh Final umumnya terutang saat pembayaran. Tapi kalau bayar/nagihnya nyicil, motongnya sesuai pembayaran.

      Maaf, baru bisa bales. Tadi seharian saya ngajar… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s