Penentuan Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tanggal 28 Desember 2011.

Pemahaman mengenai status subjek pajak, apakah subjek pajak luar negeri atau sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, mutlak harus dikuasai oleh setiap individu.  Sebab status subjek pajak inilah yang akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan serta ikut menentukan dalam konteks pemotongan maupun pemungutan PPh.

Hak & Kewajiban Pajak

Subjek pajak yang secara normatif (sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan) sudah ditetapkan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan di antaranya mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, memotong/memungut pajak, menyetor dan membayar pajak serta melaporkan SPT.

Bagi subjek pajak berbentuk badan, kewajiban ber-NPWP dan seterusnya tersebut sudah harus dilakukan manakala badan tersebut ditetapkan sebagai SPDN.  Sementara bagi subjek pajak orang pribadi (individu), kewajiban tersebut akan muncul pada saat yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP atau secara normatif ditunjuk menjadi pemotong/pemungut pajak.

Bagi subjek pajak yang secara normatif ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), mereka tidak dikenai kewajiban untuk ber-NPWP serta tidak wajib melaporkan SPT.  SPLN hanya memiliki kewajiban untuk bersedia membayar pajak dan itu pun jika penghasilannya mereka terima/peroleh dari sumber di Indonesia.  Umumnya pembayaran pajaknya ini dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 26 oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia.  SPLN hanya wajib ber-NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya bila mereka mempunyai BUT di Indonesia.  Sebab secara fiskal, BUT milik SPLN dipersamakan dengan SPDN berbentuk badan.

 

Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) terdiri dari subjek pajak yang berupa orang pribadi atau individu dan juga badan (perusahaan atau organisasi).  Mengenai pengertian subjek pajak badan ini kita bisa lihat di Pasal 1 angka 3 UU KUP atau bisa Anda cari di blog saya ini pada kategori artikel “Tax Encyclopedia”.

Menentukan badan termasuk SPDN atau SPLN, relatif sangat mudah.  Kita tinggal melihat akte pendiriannya atau melihat tempat kedudukan (kantor pusat) sesuai keadaan sebenarnya.  Jika menurut akte pendiriannya badan itu didirikan di Indonesia, maka dapat langsung disimpulkan bahwa badan itu SPDN.  Tetapi jika menurut aktenya badan itu didirikan tidak di Indonesia, kita cukup melihat di mana letak tempat kedudukan (kantor pusatnya).  Jika tempat kedudukannya (kantor pusatnya) berada di Indonesia, badan itu juga sudah menjadi SPDN.

Jika badan tersebut menurut akte pendiriannya tidak didirikan di Indonesia dan tempat kedudukannya (kantor pusatnya) juga tidak berada di Indonesia, maka badan tersebut adalah SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri).

Apabila badan yang berstatus SPLN itu memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia, maka cabang itu bisa disebut dengan BUT (bentuk usaha tetap). Saya katakan ‘bisa disebut dengan BUT’ sebab jika badan itu berasal dari negara treaty partner, penentuan ada-tidaknya BUT harus sesuai dengan ketentuan tax treaty. Jika memang ada BUT di Indonesia, maka BUT tersebut diperlakukan sama seperti SPDN badan.

 

Orang Pribadi Lebih Sulit

Berbeda dengan subjek pajak badan, untuk menentukan apakah orang pribadi (individu) berstatus SPDN atau SPLN relatif lebih sulit.  Secara teori, dalam Pasal 3 PER-43/PJ./2011, dikatakan bahwa orang pribadi menjadi SPDN apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

  1. Bertempat tinggal di Indonesia; atau
  2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
  3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi (individu) yang merupakan SPDN adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.  Kata ‘bertempat tinggal di Indonesia’ dalam konteks ini berarti mempunyai tempat tinggal (place of residence) yang digunakannya baik untuk:

  1. berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak hanya sebagai tempat persinggahan;
  2. melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life); atau
  3. untuk tempat menjalankan kebiasaaan (place of habitual abode).

Orang pribadi yang bertempat tinggal tersebut, jika kemudian pergi ke luar negeri, tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Individu yang dilahirkan di Indonesia dan masih berada di Indonesia dianggap mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, juga dikategorikan sebagai SPDN.

Orang pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri, yaitu:

  • Green Card;
  • Identity card;
  • Student card;
  • Pengesahan alamat di luar negeri pada passport oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
  • Surat keterangan dari Kedubes RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri; atau
  • Tertulis resmi di passport oleh Kantor Imigrasi negera setempat.

Penentuan Tempat Tinggal
Penentuan tempat tinggal (place of residence atau place of domicile) didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Artinya kita tidak perlu melihat pada formallitas dokumen seperti kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat izin tinggal lainnya.  Jika pada kenyataannya individu tadi bertempat tinggal di suatu daerah di Indonesia, meskipun misalnya ia tidak memiliki KTP atau izin tinggal lainnya, maka secara normatif individu tadi dianggap memiliki place of residence atau place of domicile di Indonesia.

Tempat tinggal tadi juga tidak harus dimiliki oleh orang pribadi (individu) yang bersangkutan.  Jika misalnya tempat itu disewa atau disediakan oleh pihak lain (misalnya disediakan oleh kantornya), maka itu tetap dianggap sebagai tempat tinggal dalam penentuan status SPDN.

 

Faktor Kedatangan ke Indonesia

Bagi individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ia akan menjadi SPDN apabila ia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu ini ditentukan dengan menghitung lamanya ia berada di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh satu hari.

Misalnya seseorang datang ke Indonesia pada tanggal 20 April 2012, maka hitungan mundur 183 hari dimulai sejak tanggal 20 April 2012 hingga dua belas bulan ke depan sampai dengan tanggal 19 April 2013. Jika dari 20 April 2012 hingga 19 April 2013 jumlah hari kedatangannya sudah melebihi 183 hari, maka ia sudah dikategorikan sebagai SPDN. Kedatangannya ke Indonesia bisa saja secara terus menerus atau terputus-putus.  Misalnya jika kedatangannya ke Indonesia dilakukan tanggal 20 April 2012 hingga 21 April 2012.  Kemudian datang lagi pada bulan Juni 2012 (secara terputus-putus).

Dalam konteks ini, kata ‘berada’ juga harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya berada di dalam wilayah Indonesia.  Kondisi ini bisa dibuktikan misalnya dengan bukti-bukti menginap (akomodasi), passport, kartu visa, bukti transportasi seperti tiket pesawat, dan lain sebagainya.

Untuk individu yang keberadaannya di Indonesia belum melebihi jangka waktu 183 hari tersebut tetapi yang bersangkutan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka secara normatif ia juga sudah termasuk sebagai SPDN. Ia dianggap memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dalam hal:

  1. Ia menunjukkan niatnya tersebut dengan bukti dokumen: Visa kerja; atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), yang lamanya lebih dari 183 hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.
  2. Ia melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarganya atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

–(O)–

Bojonggede-Bogor, 4 Januari 2012.

About these ads

7 comments

  1. om, saya seorang pelaut yg bekerja di perusahaan luar negri, kerja dgn sistem kontrak 8 bulan. yg berarti lbh dr 183 hari. saya tinggal di indonesia menganggur sampai dapat kontrak kerja yg baru. tahun 2011 saya berada di luar negeri 8 bulan dan di indonesia (menganggur) 4 bulan.
    untuk pelaporan SPT saya bagaimana?
    apakah perlu disertakan lampiran pendukung misal copy lembar kontrak kerja atau bukti pembayaran pajak luar negeri? untuk bukti pembayaran luar negeri sy tidak punya krn itu urusan perusahaan yg mempekerjakan saya, dan tidak ada hubunganya dg pajak dlm negri. pengalaman teman2 sering dipersulit waktu dikantor pajak krn mslh lampiran tsb.
    untuk pelaporanya pakai formulir yg mana? pendapatan lbh 100jt perbln. makasiiih..

    1. »Watoek: Dek Watoek (karena Sampeyan manggil saya Om, maka saya panggil sampeyan Dek.. :)), case seperti yang Sampeyan punya ini memang agak kompleks dan sulit untuk dicari pemecahannya. Sebab, secara UU pajak Sampeyan semestinya sudah bisa mengantongi status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri karena keberadaan Sampeyan di Indonesia kurang dari 183 hari (4 bulan itu kurang dari 183 hari ‘kan yaa..). Akan tetapi, sejak pemberlakuan PER-43/PJ./2011 (terbit tanggal 28 Desember 2011), status Sampeyan dianggap tetap Subjek Pajak Dalam Negeri (dianggap tetap sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri) selama Sampeyan tidak bisa menunjukkan salah satu dokumen berikut: a) Green Card; b) identity card; c) student card; d) pengesahan alamat di luar negeri pada passport oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri; e) surat keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri; atau f) tertulis resmi di passport oleh Kantor Imigrasi negara setempat [lihat Pasal 8 ayat (2) PER-43/PJ./2011].

      Jika Sampeyan bisa menunjukkan salah satu dari dokumen tersebut yang dalam status masih berlaku, maka Sampeyan bisa mengantongi status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Tetapi jika tidak, maka status Sampeyan tetap dianggap sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.

      Kalau status Sampeyan dianggap tetap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, maka dalam SPT Tahunan PPh harus dilaporkan seluruh penghasilan yang Sampeyan terima/ peroleh selama tahun tsb, termasuk penghasilan yang diterima dari luar negeri. Dan apabila ada pajak (income tax) yang Sampeyan bayar di luar negeri, maka pajak itu bisa dikreditkan sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) tetapi Sampeyan harus punya bukti pembayaran pajak atau pemotongan pajak dari luar negeri.

      Tetapi kalau Sampeyan bisa menunjukkan salah satu dokumen yang diminta tersebut, Sampeyan berhak mengantongi status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Namun karena Sampeyan tidak berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berganti kewarganegaraan (buktinya Sampeyan balik ke Indonesia saat kontrak selesai), maka Sampeyan tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Hanya saja penghasilan yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan di SPT Tahunan PPh hanya penghasilan selama status Sampeyan masih Subjek Pajak Dalam Negeri [lihat Pasal 13 ayat (2) PER-43/PJ./2011].

      Misalnya begini: Sampeyan bekerja di luar negeri sejak Mei 2011 hingga Desember 2011 kemudian setelah kontrak selesai sampeyan balik ke Indonesia. Dalam hal ini keberadaan Sampeyan di Indonesia ‘kan hanya 4 bulan (Januari s.d. April 2011) dan itu kurang dari 183 hari, jadi status sudah berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Nah kalau Sampeyan bisa menunjukkan salah satu dokumen yang diminta dalam Pasal 8 ayat (2) PER-43/PJ./2011, maka di SPT Tahunan PPh 2011 sampeyan hanya melaporkan penghasilan selama Januari s.d. April 2011 (saat masih di Indonesia dan masih berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri). Untuk penghasilan yang dari luar negeri yang diterima mulai Mei 2011 sampai Desember 2011, tidak wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Pasal 13 ayat (2) PER-43/PJ./2011).

      Tapi kalau Sampeyan tidak bisa menunjukkan salah satu dokumen yang diminta dalam Pasal 8 ayat (2) PER-43/PJ./2011, maka status tetap masih Subjek Pajak Dalam Negeri dan dalam SPT Tahunan PPh seluruh penghasilan yang Sampeyan terima (termasuk dari luar negeri) harus dilaporkan.

      Terakhir, untuk jenis formulirnya, kalau penghasilan bruto yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh jumlahnya sudah lebih dari Rp 60 juta, form-nya harus yang 1770-S.

      Terima kasih.

      1. Mas Ochim,

        Untuk mengantongi status subyek pajak luar negeri, kapan kita harus memberikan bukti green card / identity card / atau dokumen lainnya yang Mas sebutkan diatas, apakah pada saat pelaporan SPT tahunan ataukah sebelumnya harus diurus dulu? Lalu, apakah ada kondisi tertentu yg memungkinkan seseorang menjadi BOTH subyek pajak dalam negeri DAN luar negeri? Saya pernah bertanya tentang hal ini ke petugas pajak di dekat tempat saya. Menurut beliau, oleh karena saya WNI dan punya NPWP (yang saat bikinnya pakai KTP alamat Indonesia), maka saya tetap menjadi subyek pajak dalam negeri, tak peduli seperti apa resident status saya di luar negeri dan / atau meskipun saya tinggal > 183 hari di luar Indonesia. Apakah yang dikatakan ini benar? Sejauh pengetahuan saya, penentuan subyek pajak dalam atau luar negeri bukan berdasarkan kewarganegaraan atau punya NPWP apa nggak, namun berdasarkan tempat tinggal yang sesungguhnya. Mohon penjelasannya.

        Btw, apakah Mas Ochim konsultan pajak? Boleh minta no kontak / email address yang bisa dihubungi?

        Terima kasih sebelumnya.

      2. »Raymond: di PER-43/PJ./2011 sayangnya memang tidak dijelaskan kapan kita harus menyerahkan dokumen yg diminta. Tapi menurut pendapat saya, dokumen tersebut semestinya bisa diserahkan pada saat kita melaporkan SPT Tahunan.

        Mengenai pendapat petugas di KPP tempat Bapak, mungkin ybs belum membaca dan mempelajari peraturan-peraturan yg saya sebutkan di artikel. Seseorang, tidak mungkin bisa berstatus WP secara ganda di dua negara. Sebab jika demikian, ini akan mengakibatkan double taxation di mana satu orang dipajaki di dua tempat.

        Sesuai Pasal 2 UU PPh, status WP dalam negeri tidak didasarkan pada status kewarganegaraan orang itu (WNI atau WNA) melainkan didasarkan pada keberadaan fisiknya di Indonesia. Coba deh dilihat Pasal 2 UU PPh yg berbicara mengenai subjek pajak.

        Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s