Pake Sendiri, Bayar PPN Sendiri

*) PPN atas Pemakaian Sendiri BKP/JKP

ImageSalah satu kegiatan yang menjadi objek (baca: terutang) PPN adalah pemakaian sendiri BKP maupun JKP. Sejak tahun pertama diperkenalkan melalui UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 hingga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, cakupan objek ini semakin meluas dan nyaris tak bisa dihindari oleh para pengusaha.

Istilah Pemakaian Sendiri

Dalam konteks PPN, yang dimaksud dengan pemakaian sendiri adalah penggunaan BKP maupun JKP untuk kepentingan pengusaha itu sendiri, untuk pengurus atau untuk karyawannya. Misalnya pengusaha pabrikan sepatu memberikan secara gratis sepatu hasil produksinya kepada pengurus, karyawan atau anak-anak karyawan. Atau contoh lain misalnya penjual pelumas mobil menggunakan sendiri pelumas tersebut untuk kendaraan dinas operasionalnya.

Sifat Pemakaian Sendiri

Pemakaian sendiri dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan untuk tujuan konsumtif.

Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif adalah pemakaian sendiri BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, distribusi, manajemen atau pemasaran).

Contoh Pemakaian Sendiri yang Bersifat Produktif:
1.    Pabrikan mobil truk menggunakan sendiri truk buatannya sebagai alat pengangkut suku cadang truk ke pabrik;
2.    Dealer sepeda motor Yamahmud (sepeda motor asal Uni Emirat Arab) menggunakan sepeda motornya untuk digunakan tim marketing;
3.    Dealer mobil Deihatyu menggunakan sendiri mobilnya sebagai armada dalam kegiatan usaha angkutan umumnya.

Sedangkan jika BKP atau JKP itu dipakai untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya dan tidak berkaitan dengan kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka pemakaian sendiri itu dianggap untuk tujuan konsumtif.

Contoh Pemakaian Sendiri yang Bersifat Konsumtif:
1.    Pabrikan minuman air mineral “Akuah” menggunakan menggunakan air minum mineral hasil produksinya untuk konsumsi karyawan dan para tamu/relasi;
2.    Operator “Teleponsell” memberikan nomor-nomor telepon cantiknya kepada para direksi.

Sama-sama Terutang PPN

Pada prinsipnya, kedua jenis pemakaian sendiri tersebut (produktif maupun konsumtif) sama-sama terutang PPN. Sebab seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemakaian sendiri BKP maupun JKP termasuk dalam pengertian ‘penyerahan BKP/JKP’ yang terutang PPN. Namun dalam soal pembuatan Faktur Pajak dan penyetoran PPN-nya, kedua pemakaian sendiri BKP/JKP tersebut  mendapat perlakuan yang berbeda.

Tidak Wajib Menyetor PPN
Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif pada dasarnya juga terutang PPN, tetapi PPN yang terutang tidak perlu disetor oleh pengusaha yang bersangkutan. Kebijakan ini diambil untuk mempermudah administrasinya karena pada prinsipnya PPN yang disetor tersebut menjadi Pajak Keluaran (PK) sekaligus menjadi Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan. Jadi jika di-netting antara PK dengan PM tersebut, toh hasilnya akan 0 (nol) juga.

Misalnya pabrikan truk menggunakan sendiri truk hasil produksinya untuk mengangkut spare-part truk dari gudang ke pabrik perakitan. Katakanlah harga jual truk tersebut Rp 100 juta (sudah termasuk laba kotor 10%). Dalam hal ini, pemakaian sendiri truk tersebut masuk kategori pemakaian yang bersifat produktif karena dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi truk tersebut.

Secara normatif, atas penggunaan sendiri truk tersebut tetap terutang PPN sebesar 10% x (harga jual – laba kotor). PPN yang terutang tersebut bagi pengusaha yang bersangkutan merupakan Pajak Keluaran (PK) dan sekaligus menjadi Pajak Masukan (PM) bagi pabrikan dan PM tersebut dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sehingga kalau di-netting-kan jumlah PPN atas pemakaian sendiri tersebut menjadi 0 (nol).  Oleh karena itu, untuk memudahkan administrasi pabrikannya, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa pabrikan tidak perlu menyetor PPN yang terutang dan tidak perlu menerbitkan serta Faktur Pajak atas pemakaian sendiri tersebut.

Namun demikian, tidak semua pemakaian sendiri yang bersifat produktif dibebaskan dari kewajiban membayar PPN dan menerbitkan Faktur Pajak.  Sebab apabila BKP/JKP ternyata dipakai untuk kegiatan produksi selanjutnya yang tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas PPN Dibebaskan, maka PPN atas pemakaian sendiri tersebut harus dibayar dan Faktur Pajaknya harus diterbitkan serta dilaporkan di SPT Masa PPN.

Misalkan pabrikan truk tadi ternyata punya dua lini usaha. Selain memproduksi truk, misalnya pabrikan ternyata punya usaha angkutan umum truk berplat kuning dan beberapa truk hasil produksinya dipergunakan untuk usaha angkutan umum tersebut. dalam hal ini, atas pemakaian sendiri truk hasil produksinya untuk kegiatan angkutan umum terutang PPN dan PPN yang terutang harus disetor serta dibuatkan Faktur Pajak. PPN yang disetor ini juga merupakan PK sekaligus PM tetapi dalam konteks ini PM tersebut tidak dapat dikreditkan.

Image

Pemakaian Sendiri Bersifat Konsumtif

Dalam konteks PPN, yang dimaksud dengan pemakaian sendiri BKP/JKP yang bersifat konsumtif adalah pemakaian sendiri BKP/JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha (distribusi, manajemen ataupun pemasaran).

Misalnya sebuah pabrikan minuman air mineral mempergunakan minuman hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu. Atas contoh lain seandainya jika perusahaan telekomunikasi memberikan nomor telepon cantiknya kepada direksi atau manajer.  Jika seandainya nomor cantik itu digunakan untuk hotline kantor, maka pemakaian sendiri nomor cantik itu masuk kategori bersifat produktif.

ImagePemakaian sendiri BKP/JKP tersebut juga terutang PPN dan PPN yang terutang itu harus disetorkan ke Kas Negara. Di samping itu, atas pemakaian sendiri tersebut juga wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Untuk pemakaian sendiri BKP/JKP yang PPN harus disetorkan ke Kas Negara tersebut di atas, wajib diterbitkan Faktur Pajak. Penerbitan Faktur Pajaknya agak unik karena nama pembeli dan penjual BKP/JKP-nya yang harus dicantumkan dalam kolom identitas di Faktur Pajak adalah sama yaitu si pengusaha sendiri.  Misalnya PT A mempergunakan air minum mineral hasil produksinya untuk konsumsi para tamu, maka PT A harus membuat Faktur Pajak dengan identitas penjual dan pembeli sama yaitu PT A sendiri.

Selain itu, dua digit pertama kode Faktur Pajaknya pun sudah ditetapkan menggunakan kode 04. Sementara untuk jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebesar Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi dengan Laba Kotor.

Hal lain yang perlu diingat bahwa Faktur Pajak atas pemakaian sendiri ini dilaporkan di dua formulir lampiran SPT Masa PPN, yaitu di formulir 1111-A2 sebagai Pajak Keluaran (PK) dan di formulir 1111-B3 sebagai Pajak Masukan (PM) yang tidak dapat dikreditkan.

—((0))—

Pamulang, 12 April 2012

About these ads

11 comments

  1. terima kasih atas penjelasannya pak,,
    saya mau nanya lagi pak,,
    kalo dirunut peraturan yang mengatur ttg industri kelapa sawit terpadu itu dimulai dari PP No.7 thn 2007 ttg barang kena pajak yg bersifat strategis (dibebaskannya TBS dari pengenaan PPN), kemudian diatur lagi di PMK No.78/PMK.03/2010 ttg pengkreditan pajak masukan bagi industri terpadu pd pasal 2, lalu diatur lagi secara khusus dlm SE-90/PJ/2011 ttg pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit. Dari runtutan peraturan ini, malah semakin membingungkan wajib pajak perusahaan kelapa sawit terpadu.
    Kemudian terbit PP No. 1 Tahun 2012 pada pasal 5 yg menjelaskan ttg pemakaian sendiri utk tujuan produktif bagi pabrik minyak kelapa sawit di penjelasan pasal 2.
    Dari semua peraturan tsb, saat ini yang benar2 diterapkan dlm industri kelapa sawit terpadu yang mana ya pak?
    Trima kasih banyak pak,,
    Maaf saya banyak bertanya pak,,

    1. -»Ibu Maria: gak apa² Bu, makin sering ditanya biasanya pemahaman kita akan semakin baik… :)

      Soal peraturan mana yang sampai saat ini masih diterapkan, semua peraturan yg Ibu sebutkan itu semuanya masih berlaku dan masih jadi acuan pemeriksa (terutama SE-nya). Itulah anehnya, di Indonesia banyak sekali otoritas yg berwenang menerbitkan peraturan pajak, mulai dari PP, Menkeu sampai ke Dirjen Pajaknya. Dan sayangnya lebih sering semuanya saling tumpang tindih sehingga aturan yg semula jelas di UU pajak menjadi makin bias karena masing² PP, PMK dan KEP/SE ditafsirkan secara terpisah. Dan lebih aneh lagi, seringkali peraturan yg paling bawah (SE) yg dijadikan pedoman.

      Kalau bicara hierarki peraturan, harusnya UU pajak yg lebih di depan. Jika isi dari PP, PMK atau Dirjen Pajak bertentangan dgn UU pajak, semestinya isi dari PP, PMK, Dirjen Pajak itu tidak boleh diberlakukan/diterapkan.

      Terima kasih.

  2. malam pak ochim: sy mau bertanya ini ada sedikit perjalanan contoh kasus atas pembebasan PPN terhutang berdasarkan UU 42. sy menyerahkan atas JASA Catering kepihak Swasta n Pembangunan Rumah Ibadah (MESJID) pada PEMERINTAH DAERAH & disana Transaksinya Tidak dipungut PPN 10% atas Transaksi Tagihan & katanya transaksi tersebut dibebaskan atas PPN Terhutang.yang saya bingungkan apakah transaksi tersebut tidak diperlukan untuk penerbitan FP???jika diperlukan tolong dong berikan contoh FP nya?????trimakasih

    1. -»Pak Yafrizal: sebelumnya, saya ingin menyimpulkan dulu pertanyaan Bapak sbb:

      Ada kontraktor (sebut saja PT A) sedang mengerjakan proyek Pemda utk pembangunan rumah ibadah. Kemudian perusahaan Bapak menyediakan jasa catering utk PT A tadi. Begitu ya…?

      Jika kesimpulan tadi benar, maka atas penyerahan jasa catering dari Bapak ke PT A tidak terutang PPN. Jadi Bapak tidak perlu membuat Faktur Pajak, tetapi cukup invoice saja. PT A tidak perlu membayar PPN ke Bapak. Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2010 sampai sekarang.

      Tetapi untuk masa sebelum 1 April 2010, atas penyerahan jasa catering dari Bapak ke PT A, terutang PPN dan tidak mendapat fasilitas pembebasan.

      Terkait dgn pembangunan rumah ibadah, memang ada fasilitas pembebasan PPN. Tetapi ini hanya diberikan untuk penyerahan jasa konstruksinya dari kontraktor kepada pemilik proyek. Jadi dalam contoh di atas misalnya saat PT A menagih ke Pemda, maka PPN atas jasa pembangunan itu dibebaskan. Sedangkan atas penyerahan dari Bapak (atau pihak lain) ke PT A tidak ada fasilitas pembebasan apapun, kecuali jika PT A punya surat tertulis dari KPP setempat bahwa ybs dibebaskan dari pungutan PPN.

      Terima kasih.

  3. bagus sekali penjelasannya pak,,
    saya mau nanya pak.
    bagaimana konsep pengkreditan PM atas industri kelapa sawit terpadu pak sesuai dengan PP No.1 Tahun 2012.
    kalo dilihat, TBS yg dihasilkan perusahaan sawit terpadu itu dikategorikan sebagai pemakaian sendiri dengan tujuan produktif kan pak,,
    itu jadinya gimana pak?

    1. -»Ibu Maria: kalau kita pelajari lebih lanjut Pasal 5 PP No. 1/2012 mengenai pemakaian sendiri, sebenarnya ini berkaitan dengan soal koreksi terhadap PM atas perolehan BKP/JKP yang terkait dgn produk yg digunakan sendiri oleh PKP ybs. Artinya jika PM atas perolehan BKP/JKP itu menurut ketentuan pajak boleh dikreditkan (note: tidak peduli apakah PM itu kemudian dikreditkan atau tidak oleh PKP), maka pada saat ada pemakaian sendiri akan ada kewajiban membayar kembali PPN untuk mengoreksi PM tersebut. Oleh sebab itulah, pemakaian sendiri dibedakan menjadi dua yaitu untuk tujuan produktif dan konsumtif.

      Untuk pemakaian sendiri BKP/JKP hasil diproduksinya dengan maksud atau tujuan konsumtif, PKP dikenai kewajiban untuk membayar PPN dan membuat Faktur Pajak. Kewajiban ini sebenarnya diberlakukan sebagai kompensasi terhadap (atas) PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP yang terkait dengan produknya.

      Sederhananya begini, karena BKP/JKP itu tidak kita jual (tidak diserahkan) kepada pihak lain, alias tidak akan pernah menghasilkan PPN Pajak Keluaran, maka PM yang dahulu harus dikembalikan ke negara melalui pemungutan PPN pemakaian sendiri. Lho, kalau dulu PM-nya tidak saya kreditkan? Ya tetap sama, sebab UU PPN dibuat dgn asumsi bahwa yg namanya PM Dapat Dikreditkan pasti akan dikreditkan oleh PKP.

      Sementara untuk pemakaian sendiri BKP/JKP hasil produksi sebelumnya dengan maksud atau tujuan untuk produksi selanjutnya, kewajiban untuk membayar kembali PPN tergantung dari jenis BKP/JKP hasil produksi selanjutnya tersebut.

      Jika BKP/JKP hasil produksinya tersebut akan menghasilkan PPN Pajak Keluaran (dijual/diserahkan ke pihak lain dan tidak mendapat fasilitas PPN Dibebaskan), maka PKP tidak wajib membayar kembali PPN atas PM yang dahulu itu.

      Tapi jika BKP/JKP hasil produksinya tersebut tidak akan menghasilkan PPN Pajak Keluaran (misalnya tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas fasilitas PPN Dibebaskan), maka PKP wajib membayar kembali PM dalam bentuk “PPN atas pemakaian sendiri” tersebut [lihat penjelasan dan contoh Pasal 5 ayat (3)].

      Terima kasih.

      1. trimakasih atas penjelasannya Pak,,
        kalo dilihat dari konsep PPN itu sendiri, seharusnya pemakaian untuk tujuan produktif itu menyalahi aturan PPN itu sendiri kan Pak?
        PPN kan pajak atas konsumsi ya pak,,
        saya mau nanya juga pak, apakah dengan dikeluarkannya PP No.1 Tahun 2012 ini akan semakin membenarkan tindakan pemerintah untuk mengoreksi semua PM bagi industri kelapa sawit terpadu?

      2. -»Ibu Maria: kalau menurut saya, PP ini bukan untuk membenarkan tindakan koreksi PM terhadap industri tertentu, atau sebaliknya. Itu nanti tergantung pemahaman pemeriksa soal konsep pengenaan PPN atas pemakaian sendiri.

        Konsep pengenaan PPN atas pemakakaian sendiri, yg ada di Pasal 5 PP ini, menurut saya jelas bahwa dalam pemakaian sendiri tidak ada istilah PPN Dibebaskan/Tidak Dipungut. Jika ‘Pemakaian Sendiri BKP’ itu kemudian dikatakan ‘Dibebaskan Dari PPN’, maka statement itu sudah menyalahi konsep. Sebab kalau pemakaian sendiri tetapi dikatakan PPN-nya dibebaskan, nanti bagaimana kode Faktur Pajaknya, 04 atau 08..? Berapa DPP yg harus dicantumkan, DPP nilai lain atau harga jual? Belum lagi kalau bicara pelaporan Faktur Pajaknya di SPT Masa PPN.

        Jadi kalau menurut saya, PP ini justru memperkuat argumen bahwa PM bagi industri terpadu seperti kelapa sawit/CPO, karet/ban, tebu/gula, boleh saja dikreditkan dan tidak harus selalu dikoreksi.

        Terima kasih.

  4. Dear Pak Ochim..
    numpang diskusi lagi ni…apakah dalam suatu unit bisnis yang terintegrasi di perkebunan sawit yang sudah memiliki izin pemusatan PPN dari DJP…dimana suatu perusahaan perkebunan sawit selain memiliki kebun yang menghasilkan kelapa sawit dan juga pabrik pengolahnya..atas penyerahan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit dari lokasi estate ke lokasi mill (pengolah TBS menjadi CPO) termasuk dalam kategori transaksi pemakaian sendiri untuk kegiatan produktif..yang atas PPN masukan dari pembelian BKP/JKP yang terkait dengan produksi TBS tsb (all kegiatan di estate) menjadi tidak dapat dikreditkan karena TBS merupakan BKP yang PPN nya dibebaskan oleh pemerintah?

    jika atas perusahaan yang memiliki kebun saja mungkin mudah menerapkan tidak dapat dikreditkannya PPN masukan terkait dengan produksi TBS karena perusahaan tersebut benar-benar menjual TBS tersebut.

    1. »Pak Woko: iya Pak. Sejak munculnya SE Dirjen Pajak yg terakhir, yg mengenai pengkreditan PM bagi perusahaan terintegrasi, masalah pengkreditan PM di perusahaan perkebunan jadi tambah runyam. Sebab SE itu seolah mengaitkan pengkreditan PM dgn product-nya, bukan dengan transaksi ‘penyerahannya’ seperti yg dimaksud di Pasal 9 ayat (4) dan (5) UU PPN.

      Soal PKP perkebunan yg punya dua unit (perkebunan dan pengolahan CPO), akibat terbitnya SE tadi jadi tidak punya hak mengkreditkan PM milik kebun. Terlepas dari soal sudah sentralisasi atau belum.

      Kalau belum sentralisasi, waktu penyerahan dari kebun ke unit pengolahan ‘kan termasuk penyerahan antar cabang? Tetapi karena yg diserahkan TBS, jadi PPN-nya dibebaskan (Rp 0,-). Konsekuensinya si kebun jadi tidak bisa mengkreditkan PM karena penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan.

      Kemudian kalau sudah sentralisasi PPN, PM dari kebun ‘kan ditarik ke pusat sentralisasi PPN? Dan karena pusat tidak pernah menjual TBS, harusnya PM itu tetap bisa dikreditkan oleh pusat. Kalau menurut SE tadi dikatakan tidak boleh dikreditkan oleh pusat, kita (atau bahkan fiskus) pasti akan kesulitan menghitung PM yg boleh dan tidak boleh dikreditkan. Sebab untuk menghitungnya ‘kan pakai persentase dari proporsi penyerahan BKP dan Non-BKP terhadap total penyerahan?

      Itulah sebabnya saya berpendapat, SE Dirjen Pajak itu ngawur dan bertentangan dgn UU PPN-nya.

      Terima kasih… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s