Mengenal Jenis Faktur Pajak (Bagian I)

Dalam sistem pengenaan PPN di negara kita, Faktur Pajak adalah dokumen penting. Ini satu-satunya dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa telah terjadi pemungutan dan pembayara PPN. Meski hanya soal administratif penerbitan dan pelaporannya, ternyata kesalahan yang kelihatannya sepele ini bisa berbuah masalah besar tidak hanya bagi pembuatnya tetapi juga buat penerimanya.

ImagePada Pasal 1 angka 23 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Kalau kita perhatikan, dalam definisi tadi pengertian Faktur Pajak sepertinya hanya dibatasi untuk bukti pungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) saja.  Tetapi jangan lupa, bahwa di pasal lainnya UU PPN juga memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pasal itu adalah Pasal 13 ayat (6) UU PPN.  Dari sinilah muncul kewajiban membuat Faktur Pajak untuk setiap objek yang dikenakan PPN yang lainnya selain penyerahan lokal maupun ekspor BKP/JKP.

Ragam Jenis Faktur Pajak

Selain Dirjen Pajak, pejabat lainnya yang diberikan kewenangan untuk mengatur soal Faktur Pajak adalah Menteri Keuangan [Pasal 13 ayat (8) UU PPN]. Tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010, Menteri Keuangan juga tidak menentukan soal jenis atau format Faktur Pajak. Khusus mengenai bentuk dan format Faktur Pajak, Menteri Kuangan juga menyerahkannya kepada Dirjen Pajak. Jadi dalam hal ini, Dirjen Pajak mempunyai dua kewenangan yang berbeda yaitu:

  1. Kewenangan dari Menteri Keuangan untuk menentukan bentuk dan format Faktur Pajak yang sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN; dan
  2. Kewenangan dari UU PPN khususnya untuk menentukan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Menindaklanjuti kedua kewenangan tersebut, Dirjen Pajak hingga saat ini sudah menerbitkan beberapa Peraturan Dirjen Pajak yang secara khusus mengatur soal bentuk dan format Faktur Pajak termasuk tata cara pengisiannya. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

  • PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.  Hingga kini, peraturan ini sudah diubah dengan PER-65/PJ/2010;
  • PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
  • PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. Peraturan ini sudah dua kali diubah, pertama dengan PER-67/PJ/2010 dan perubahan kedua melalui PER-27/PJ/2011.

Dari seluruh peraturan-peraturan Dirjen Pajak tersebut, muncullah empat jenis Faktur Pajak yang harus diterbitkan terkait dengan pengenaan PPN.  Keempat jenis Faktur Pajak tersebut adalah: Faktur Pajak (Standar), Faktur Pajak PKP-PE, Faktur Pajak Khusus, dan Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. Khusus untuk jenis Faktur Pajak yang terakhir, karena istilahnya menurut saya cukup panjang, maka dalam tulisan ini akan saya sebut saja “Dokumen Tertentu”.

Faktur Pajak (Standar)

Meski dalam UU PPN yang berlaku sekarang (UU Nomor 42 Tahun 2009) istilah “Faktur Pajak Standar” tidak digunakan lagi, tetapi untuk membedakan dengan jenis Faktur Pajak lainnya dalam setiap training atau pelatihan pajak saya masih sering menggunakan istilah “Standar” ini tetapi dalam tanda kurung ().

Faktur Pajak (Standar) adalah jenis Faktur Pajak yang berlaku secara umum untuk penyerahan lokal (penyerahan di dalam Daerah Pabean) baik penyerahan BKP atau JKP.  Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan Faktur Pajak jenis ini apabila melakukan penyerahan lokal BKP maupun BKP. Namun khusus bagi PKP tertentu dan juga penyerahan lokal BKP/JKP tertentu, PKP dapat menggunakan Faktur Pajak jenis lainnya seperti yang akan dibahas pada bagian lain di bawah bagian ini.

Data Minimal Faktur Pajak (Standar)

Faktur Pajak (Standar) adalah Faktur Pajak yang data atau keterangan minimalnya memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.  Dalam pasal ini dikatakan bahwa data atau keterangan minimal yang harus dicantumkan meliputi:

  1. nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
  2. nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga;
  4. PPN yang dipungut;
  5. PPn-BM yang dipungut;
  6. kode, nomor seri dan tanggal Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

ImageKetujuh data atau keterangan tersebut harus ada dalam Faktur Pajak (Standar). Jika salah satunya tidak ada, maka Faktur Pajak tersebut dapat dianggap Faktur Pajak Cacat.  Selain itu, pengisiannya pun harus lengkap dan harus mengikuti petunjuk pengisian Faktur Pajak (Standar) yang diberikan oleh PER-13/PJ/2010. Jika pengisiannya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada, maka Faktur Pajak dikategorikan tidak lengkap dan tidak dapat dikreditkan oleh PKP yang membeli atau menerima BKP/JKP.

Sanksi Denda

Terhadap Faktur Pajak (Standar) yang data minimalnya kurang, atau diisi secara tidak lengkap atau diisi tetapi tidak sesuai dengan petunjuk pengisiannyanya, maka Faktur Pajak (Standar) tersebut dikategorikan sebagai Faktur Pajak tidak lengkap atau Faktur Pajak Cacat.  Konsekuensinya, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak (Standar) tersebut dapat dikenai sanksi denda sebesar 2% dari DPP Faktur Pajak.

Tetapi bila ketidaklengkapan pengisian tadi hanya sebatas pada kolom identitas pembeli atau penerima BKP/JKP, maka terhadap ketidaklengkapan Faktur Pajak (Standari) itu PKP yang menerbitkan Faktur Pajak (Standar) tidak akan dikenai sanksi denda. Gak percaya…? Coba lihat Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 atau Pasal 15 ayat (2) huruf a PER-13/PJ/2010.

Bentuk dan Ukuran Faktur Pajak (Standar)

Dalam peraturan-peraturan yang saya sebutkan di atas (termasuk UU PPN), PKP sebenarnya bebas untuk membuat bentuk maupun ukuran Faktur Pajak (Standar). Penegasan mengenai hal ini bisa kita lihat di Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.03/2010 dan Pasal 3 ayat (1) PER-13/PJ/2010.

Bahkan kalau PKP tidak ingin repot-repot men-design lagi, PKP bisa menjadikan faktur penjualannya menjadi Faktur Pajak (Standar) asalkan data atau keterangan minimalnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan pengisiannya sesuai dengan PER-13/PJ/2010 (lihat Pasal 7 PMK Nomor 8/PMK.03/2010 dan Pasal 11 PER-13/PJ/2010).

Namun meskipun peraturan yang ada membebaskan PKP untuk berekspresi dan berkreasi dalam membuat bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak (Standar), saya pribadi menyarankan sebaiknya PKP membuat Faktur Pajak (Standar) dengan bentuk yang sama seperti yang dicontohkan dalam PER-13/PJ/2010 seperti gambar berikut:

Image

Sebab saya sering mendengar cerita dari kawan-kawan dan beberapa klien, pemeriksa pajak seringkali mempermasalahkan Faktur Pajak (Standar) yang bentuknya berbeda dengan yang dicontohkan dalam PER-13/PJ/2010 tersebut.  Apalagi kalau kita belum punya surat persetujuan dari KPP kita.  Meski dalam beberapa kasus Banding di Pengadilan Pajak WP-nya seringkali dimenangkan, tetapi dari pada buang waktu 2,5 tahun lebih untuk berdebat hingga ke Pengadilan Pajak, mending sebaiknya kita jangan mencari masalah soal Faktur Pajak (Standar).

–00–

Pamulang, 31 Mei 2012

About these ads

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s