PPh Pasal 22 Bendaharawan

PPh Pasal 22 Bendahara adalah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (pusat maupun daerah).  Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Bendaharawan Pemerintah meliputi:

  1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
  2. Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP); dan
  3. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

 

Subjek yang Dipungut

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para Bendaharawan Pemerintah tersebut wajib melakukan pemungutan (pemotongan) PPh Pasal 22 terhadap rekanan pada saat Bendaharawan melakukan pembayaran.  Kata ‘pembayaran’ di sini maksudnya adalah pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, bukan pembelian atau pengadaan jasa.  Sebab khusus untuk pembayaran jasa sudah menjadi objek PPh withholding lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan lain-lain.

Dengan demikian, subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah vendor atau rekanan yang menjual barang (atau melakukan pengadaan barang) kepada instansi atau lembaga pemerintah.

 

Tarif dan DPP PPh Pasal 22

Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen).  Sedangkan nilai yang dijadikan DPP atau Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar harga pembelian.

Sampai saat ini, saya belum pernah menemukan surat atau penjelasan mengenai kata ‘harga pembelian’ tersebut. Tetapi menurut pendapat saya, ‘harga pembelian’ itu tentunya harga jual dari rekanan atau vendor yang tidak termasuk PPN maupun PPn-BM (exclude PPN/PPn-BM).  Alasan saya sederhana karena tidak mungkin pajak dikenakan pajak.

Misalnya kita menjual barang (melakukan pengadaan barang) kepada salah satu instansi pemerintah dengan nilai tagihan Rp 25.000.000,-. Karena kita sudah PKP, atas pengadaan barang tersebut terutang PPN 10% dan asumsikan juga kena PPn-BM 20% sehingga jumlah tagihan kita ke instansi pemerintah tadi menjadi = Rp 25.000.000,- + ((10% x Rp 25.000.000,-) + (20% x Rp 25.000.000,-)) = Rp 32.500.000,-.

Dari ilustasi itu dapat dihitung jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipotong (baca: dipungut) oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 1,5% x Rp 25.000.000,- atau sebesar Rp 375.000,-.  Jadi uang pembayaran yang akan kita terima dari instansi pemerintah tadi (seharusnya) = Rp 25.000.000,- dikurangi PPh Pasal 22 Rp 375.000,- atau sejumlah Rp 24.625.000,-.

Untuk PPN (Rp 2,5 juta) dan PPn-BM (Rp 5 juta) tidak dibayarkan ke kita (penjual), melainkan akan disetor sendiri oleh Bendaharawan Pemerintah karena kebetulan Bendaharawan Pemerintah adalah Wapu PPN.

 

Bersifat Tidak Final

Bendaharawan Pemerintah selanjutnya wajib menyetorkan PPh Pasal 22 dengan menggunakan SSP yang dibuat atas nama vendor atau rekanan, dan ditandatangani oleh Bendaharawan yang bersangkutan.  Jadi, satu SSP hanya untuk satu vendor atau rekanan. Sesuai PMK Nomor 184/PMK.03/2007, Bendaharawan pemerintah seharusnya menyetor PPh Pasal 22 tersebut pada hari yang sama dengan pembayaran kepada vendor atau rekanan.

Kemudian setelah menyetorkan PPh Pasal 22 tadi, Bendaharawan Pemerintah harus menyerahkan lembar ke-1 dan ke-3 SSP penyetoran tersebut kepada vendor atau rekanan.  SSP ini diperlakukan sama seperti Bukti Potong PPh dan dapat dikreditkan oleh vendor atau rekanan di SPT Tahunan PPh karena PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah ini tidak bersifat final.

 

Pamulang, 21 Juni 2012

About these ads

5 comments

  1. =»Pak Hadi: PPh Pasal 22, tidak membedakan apakah WP orang pribadi atau badan. Jadi kalau kita bertransaksi dengan Wapu PPh 22 dan menggunakan nama pribadi, maka yang dikenakan PPh 22 tentu orang pribadinya (bukan badan). Jadi kalau kita sudah NPWP, berhak tarif PPh 22 normal (meskipun WP orang pribadi).

    Untuk selanjutnya, Bapak bisa melanjutkan diskusi di blog saya: http://www.pembayarpajak.com. Sebab saya sudah jarang online di blog saya di wordpress ini.

    Terima kasih… :)

  2. Om, saya masih bingung terkait npwp pribadi.
    Kalo kita cuma punya npwp pribadi, apakah dikenakan tarif 2 x lipat? (karena dianggap tidak memiliki npwp badan)
    Apakah subjek pph 22 hanya atas nama badan, tidak boleh toko pribadi?

    Terima kasih Om.

  3. min bukannya untuk PPN dan PPnBM cara ngitungnya :

    Harga barang termasuk PPN dan PPnBM 25.000.000
    Dikurangi :
    —PPN (10%)= 10/130 x 25.000.000 = 1.923.077
    —PPnBM (20%)= 20/130 x 25.000.000 = 3.846.154

    Harga barang tanpa PPN dan PPnBM (25.000.000-1.923.077-3.846.154) = 19.239.769

    Dikurang lagi dengan pph pasal 22
    —Pajak penghasilan pasal 22 : 1,5% x 19.239.769 = 288.597

    Jumlah uang yg akan kita terima (19.239.769 – 288.597 ) = 18.951.172

    nah kira2 gitu min, coba di cek lagi min

    1. -»Agan-Agan: wah, kayaknya Om Agan-Agan orang ‘deket’ nih sampe tau nama kecil saya… :D

      Soal hitungan, di artikel saya ini harga yg Rp 25 juta-nya belum termasuk PPN dan PPn-BM (exclude PPN dan PPn-BM). Jadi tagihan kita totalnya Rp 32,5 juta.

      Tapi kalau misalnya harga jual yg Rp 25 juta-nya tadi sudah include (sudah termasuk PPN dan PPn-BM), hitungannya seperti yg Om Agan-Agan ilustrasikan itu.

      Terima kasih… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s