PPh Pasal 23 atas Sewa

Sewa (rent expense) atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai pengertian sewa, tarif PPh Pasal 23 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya.

Pengertian Sewa

Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “sewa” adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati. Penjelasan ini diharapkan dapat menghilangkan perdebatan yang selama ini sering terjadi, misalnya dalam soal sewa gudang dengan jasa penitipan/penyimpanan, jasa angkutan umum kendaraan dengan sewa (charter) kendaraan, dan beberapa transaksi sejenis.

Objek PPh Pasal 23

Sewa harta (rent expenses) yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah imbalan sewa yang terutang atau kita bayarkan kepada Subjek Pajak dalam negeri—baik orang pribadi maupun badan—dan kepada BUT (bentuk usaha tetap atau permanent establishment).

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 atas sewa harta ditetapkan sebesar 2% dengan ketentuan jika si penerima imbalan sewa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan menjadi 4% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh].  Sedangkan yang menjadi DPP adalah jumlah bruto sewa, dalam bentuk apapun (barang atau uang). Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas sewa harta dihitung = 2% (atau 4%) dikalikan dengan jumlah bruto imbalan sewa.

Pengecualian

Tidak semua imbalan sewa (rent expenses) harus dipotong PPh Pasal 23. Berikut ini jenis sewa yang tidak dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

  1. Imbalan sewa yang dibayarkan atau terutang kepada perbankan yang berstatus Subjek Pajak dalam negeri [Pasal 23 ayat (4) UU PPh];
  2. Imbalan sewa tanah maupun bangunan, karena khusus untuk imbalan sewa ini ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
  3. Imbalan sewa kapal laut, yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai surat izin usaha di bidang pelayaran atau pengangkutan di laut. Sebab khusus untuk sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 416/KMK.04/1996 dan KMK Nomor 417/KMK.04/1996;
  4. Imbalan sewa kapal terbang (pesawat udara), yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai izin usaha di bidang penerbangan atau pengangkutan di udara. Sebab sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai KMK Nomor 475/KMK.04/1996.

-ooOOoo-

Artikel terkait:

Pamulang, 29 Juli 2012

About these ads

5 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s