Transaksi yang Terutang PPN

Beberapa waktu lalu, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas-NU) mewacanakan untuk melakukan gerakan nasional memboikot pembayaran pajak. Entah pajak apa yang dimaksud oleh para kyai tersebut, tapi kalau menurut saya kita hampir tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai.

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang hingga kini masih berlaku di Indonesia. Pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN/PPn-BM) yang hingga kini sudah tiga kali diamandemen. Perubahan atau amandemen ketiga terhadap UU PPN/PPn-BM itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai sejak 1 April 2010 sampai saat ini.

 

Objeknya Berupa Transaksi. Keadaaan, atau Peristiwa

Dari perihal yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1983, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PPN dikenakan atas barang maupun jasa. Itu sebabnya di dalam dunia PPN ada istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Tapi harap diingat bahwa yang dikenakan PPN sebenarnya bukan barang maupun jasanya itu sendiri melainkan transaksi atau keadaan atau peristiwa yang meliputi barang atau jasa tersebut. Transaksi, keadaan atau peristiwa yang dikenakan PPN itulah yang disebut dengan objek PPN.

Dalam UU PPN, objek yang dikenakan PPN disebutkan dalam tiga pasal utama. Pertama Pasal 4, kemudian Pasal 16C dan terakhir Pasal 16D.  Dalam Pasal 4 UU PPN, objek yang disebutkan dikenakan PPN meliputi: penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP/JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP maupun BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sementara dalam Pasal 16C UU PPN, objek yang dikenakan PPN adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha. Kemudian terakhir, di Pasal 16D UU PPN, objek yang dikenakan PPN adalah penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

 

Penyerahan BKP

Objek pengenaan PPN yang berupa transaksi penyerahan BKP ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN/PPn-BM.  Menurut penjelasan pasalnya, suatu transaksi penyerahan BKP akan terutang PPN manakala:

  • kita—yang menyerahkan BKP—sudah menjadi PKP atau seharusnya menjadi PKP; dan
  • penyerahan BKP itu dilakukan di dalam Daerah Pabean (di dalam negeri).

Jika salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap penyerahan BKP itu tidak terutang PPN.  Misalnya ketika kita menyerahkan BKP-nya di luar Daerah Pabean, maka atas penyerahan BKP yang kita lakukan di luar Daerah Pabean itu tidak terutang PPN.  Begitu pun misalnya jika kita belum PKP dan memang belum seharusnya PKP, maka atas penyerahan BKP itu juga tidak terutang PPN.

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN dan memori penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas penyerahan BKP tidak ditentukan oleh siapa pembeli atau penerima BKP-nya. Artinya sepanjang kita—yang menyerahkan BKP—sudah menjadi PKP dan penyerahan BKP itu kita lakukan di dalam Daerah Pabean, maka atas penyerahan BKP itu terutang PPN.

PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang sudah mendapat surat pengukuhan sebagai PKP dari KPP setempat. Sedangkan pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP adalah pengusaha yang jumlah omset dari penyerahan BKP maupun JKP-nya sudah melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun buku (PMK 68/PMK.03/2010).

Perlu untuk difahami bahwa pengertian dari kata ‘penyerahan BKP’ dalam ketentuan ini tidak semata-mata hanya berupa transaksi penjualan.  Sebab seperti dinyatakan dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN, pengertian dari kata ‘penyerahan BKP’ meliputi banyak transaksi atau kegiatan yang pada intinya mengakibatkan penyerahan atau perpindahan hak atas BKP, antara lain:

  • penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian (jual-beli, tukar-menukar, jual-beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas BKP);
  • pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli maupun perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease atau capital lease);
  • penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  • pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma BKP;
  • BKP berupa persediaan maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  • penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya maupun penyerahan BKP antar cabang (kecuali jika sudah menyelenggarakan pemusatan tempat terutang PPN/sentralisasi);
  • penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
  • penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

 

Penyerahan JKP

Objek pengenaan PPN berupa transaksi penyerahan JKP disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.  Sama seperti penyerahan BKP, transaksi penyerahan JKP ini juga akan terutang PPN apabila kita—pihak yang menyerahkan JKP—sudah menjadi PKP dan penyerahan JKP kita lakukan di dalam Daerah Pabean.  Dan sekali lagi, dalam hal ini pengenaan PPN tidak melihat pada siapa penerima atau pembeli JKP apakah mereka sudah PKP atau belum atau bahkan tidak perlu memperhatikan apakah pembeli atau penerima JKP sudah NPWP atau belum.

Terkait dengan istilah ‘penyerahan JKP’ ini, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 ditegaskan bahwa termasuk dalam pengertian ‘penyerahan JKP’ adalah pemakaian sendiri JKP baik untuk tujuan produktif maupun untuk tujuan konsumtif.  Misalnya perusahaan telekomunikasi seluler memberikan fasilitas bebas biaya telepon seluler kepada para direksi dan manajernya.  Atau misalnya perusahaan kontraktor memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan cara meminjamkan mesin-mesin atau peralatan berat konstruksinya.

 

Ekspor BKP Berwujud Maupun Tidak Berujud

Ekspor BK—baik BKP berwujud maupun tidak berwujud—disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g UU PPN.  Sesuai dengan redaksional pasal tersebut, ekspor BKP ini akan terutang PPN jika dilakukan oleh PKP.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU PPN, tarif PPN atas kegiatan ekspor ini masih ditetapkan sebesar 0%.  Jadi sebenarnya terhadap kegiatan ekspor itu bukan ‘tidak terutang PPN’ melainkan ‘terutang PPN’ tetapi dengan tarif 0% (nol persen).

 

Ekspor JKP

PPN atas kegiatan ekspor JKP ini mulai diperkenalkan sejak 1 April 2010, melalui Pasal 4 ayat 1 huruf h UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.  Sama seperti ekspor BKP di atas, ekspor JKP ini pun ditetapkan terutang PPN sebesar 0% (nol persen).

Tapi harap dicatat, bahwa ekspor JKP yang sampai saat ini ditetapkan terutang PPN sebesar 0% tersebut hanya berlaku atas 3 (tiga) jenis JKP yaitu:

  1. Jasa maklon di mana si penerima jasa maklon berada di luar daerah pabean;
  2. Jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, di mana barang bergerak itu berada dan dimanfaatkan di luar daerah pabean; dan
  3. Jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan) di mana proyek konstruksi tersebut terletak di luar daerah pabean.

PPN atas kegiatan ekspor JKP ini sudah saya bahas di artikel berikut.

 

Penyerahan Aktiva Bekas

Istilah ‘aktiva bekas’ adalah istilah yang sering digunakan sehari-hari.  Kalau dalam Pasal 16D UU PPN, istilah aktiva bekas ini disebut dengan ‘BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan’. Dari kalimat “….menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan” ini saya mengistilahkannya dengan ’non-inventory assets’ atau aktiva-aktiva selain barang dagangan.  Sebab khusus untuk BKP yang berupa barang dagangan (inventory) pengenaan PPN-nya sudah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN seperti dijelaskan di atas.  Saya sudah membahas mengenai PPN Pasal 16D ini di artikel ini.

Sejak 1 April 2010, aktiva selain barang dagangan (non-inventory assets) yang jika kita serahkan kepada pihak lain akan terutang PPN Pasal 16D mencakup hampir seluruh jenis aktiva.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 16D UU PPN, hanya ada dua kelompok aktiva non-inventory assets yang atas penyerahannya tidak terutang PPN yaitu:

  1. Aktiva non-inventory assets berupa kendaraan bermotor jenis sedan dan dan station wagon.  Tetapi jika kedua jenis kendaraan itu sebelumnya kita gunakan dalam usaha rental, maka khusus untuk case ini, atas penyerahan kedua jenis kendaraan eks-rental tersebut tetap terutang PPN Pasal 16D; dan
  2. Aktiva non-inventory assets yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha kita (baik kegiatan produksi, distribusi, manajemen maupun pemasaran).  Misalnya kita punya mess karyawan di mana waktu dibeli dahulunya PPN atas pembelian mess itu tidak boleh kita kreditkan karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.  Jika sekarang mess karyawan itu akan kita jual atau kita serahkan kepada pihak lain, maka atas penyerahan mess karyawan itu tidak terutang PPN.

 

Impor BKP

Kegiatan impor BKP dikenakan PPN sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN.  Dalam hal ini, pihak yang dikenakan PPN adalah importir atau pihak yang memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, tanpa melihat apakah importir itu sudah menjadi PKP atau belum (bahkan tidak juga melihat apakah mereka sudah NPWP atau belum).

Dalam UU PPN, istilah impor BKP didefinisikan sebagai setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.  UU PPN tidak membatasi apakah impor dilakukan sesuai prosedur (dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang/PIB) atau tidak.  Artinya jika pemeriksa pajak tahu bahwa kita membeli barang itu di luar negeri saat kita plesiran dan kita masukkan ke Indonesia secara hand-carry, maka atas pemasukan barang itu bisa ditagih PPN impor.

 

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Jika kita menggunakan jasa dari luar negeri dan jasa itu kita manfaatkan di dalam negeri, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN, atas kegiatan itu disebut pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.  Terhadap kegiatan ini terutang PPN dan kita harus menyetorkan sendiri PPN-nya seperti layaknya impor barang.  Penyetoran PPN itu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan tidak memerlukan Faktur Pajak dari si pemberi jasa.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, diberikan beberapa contoh kegiatan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebagai berikut:

  • Kita menggunakan jasa arsitek dari luar negeri berupa jasa penggambaran bangunan sementara bangunan tersebut terletak di Indonesia;
  • Kita menyewa mesin-mesin atau peralatan milik pihak luar negeri dan mesin-mesin itu kita gunakan di Indonesia; atau
  • Kita menggunakan jasa konsultan dari luar negeri di mana sang konsultan tersebut datang ke Indonesia tetapi tidak melebihi time test pembentukan BUT atau fixed base.

 

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

Sama seperti pemanfaatan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean juga terutang PPN.  Dalam hal ini kita sebagai pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud tersebut yang dikenakan PPN dan wajib menyetorkan sendiri PPN yang terutang.  Pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN.

Beberapa contoh kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud misalnya manakala kita membayar royalti atau semacamnya kepada pemilik merek dagang, hak paten, franchise, dan BKP tidak berwujud sejenisnya, yang berkedudukan di luar negeri.

 

Kegiatan Membangun Sendiri

Dalam konteks PPN, khususnya Pasal 16C UU PPN, yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan tanpa menggunakan jasa kontraktor yang sudah PKP.  Atau dengan kata lain, kita tidak bisa menunjukkan Faktur Pajak dari kontraktor yang membangun bangunan tersebut.  Saya sudah membahas PPN membangun sendiri ini dalam artikel berikut.

–ooOOoo–

Pamulang, 4 Oktober 2012

About these ads

4 comments

  1. Pak, saya mau menanyakan mengenai PPN pasal 16D
    Jika Perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, menjual aset berupa kapal, pembelinya berasal dari luar negeri dan serah terima kapal tersebut juga di luar daerah pabean, apakah tetap dikenakan PPN pasal 16D? Mengingat di pasal 4 UU PPN menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean
    Terimakasih Pak..

    1. Yth. Ibu Desi,

      Karena yang diserahkan/dijual bukan barang dagangan, melainkan aktiva, maka acuannya bukan Pasal 4 UU PPN melainkan Pasal 16D UU PPN. Tetapi meskipun begitu, pengenaan PPN tetap pada prinsip dasar bahwa penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.

      Artinya, jika memang penyerahan kapal tsb dilakukan di luar daerah pabean (di luar negeri), maka atas penjualan kapal tsb tidak terutang PPN, baik PPN Pasal 4 maupun PPN Pasal 16D.

      Terima kasih.

  2. Pak, maaf..saya mau tanya. Database E-SPT PPN saya error dimana data yang saya input tidak dapat ditampilkan. saya melakukan penginput terakhir di espt bulan januari 2014 dan sudah cetak spt serta file csv dan lapor pajak. saat akan menginput februari 2014 saya terkejut karena data yang ditampilkan hanya januari dan februari 2013.

    yang jadi pertanyaan saya, haruskan saya melakukan input ulang semua transaksi bulan sebelumnya sementara saya sudah lapor dan terima bukti lapor, masihkan data itu diperlukan dikemudian hari?

    Adakah kemungkinan file update terakhir saya d[at kembali? dan untuk kepentingan laporan spt PPn februari, apakah tetap dapat diinput sementara file bulan sebelumnya hilang?

    mohon bantuannya pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak.

    best regard

    1. Pak Dodi,

      Aplikasi e-SPT PPN yang Bapak gunakan saat ini yang terbaru yaa..? Yang versi 1.5 dan sudah ada fitur ‘Jatah Nomor Faktur’..?

      Kalau iya, hal itu bukan disebabkan database Bapak error. Tapi memang e-SPT PPN versi yang terbaru itu tidak bisa membaca database dari e-SPT PPN versi sebelumnya. Saya juga pernah mengalami hal itu. Jalan satu-satunya untuk bisa mengedit database lama adalah dengan menggunakan aplikasi e-SPT versi yang sebelumnya (versi 1.3 atau lower).

      Tapi kalau aplikasi e-SPT PPN Bapak masih versi yang lama tetapi tidak bisa membuka database-nya, kemungkinan database Bapak memang errror atau corrupt. Jadi terpaksa Bapak harus input ulang database tsb.

      Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s