NPWP Untuk Wanita

Saya sering sekali ditanya: “Apakah wanita harus punya NPWP, Pak?”  Lalu jawab saya: “Tergantung,Bu…”. Mengapa jawabannya “TERGANTUNG”?

Jika menyimak penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP (UU No. 28/2007), wanita terutama yang masih mojang (lajang atau belum menikah) pada dasarnya dipersamakan kedudukannya dengan pria.  Jadi prinsipnya khusus buat wanita mojang, kewajiban untuk ber-NPWP itu: “IYA” atau “ADA” selama mereka telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Jika penghasilannya belum melebihi PTKP, mereka tidak wajib ber-NPWP (kecuali kalau mau, silahkan…:D).

Lalu bagaimana dengan wanita yang sudah menikah (bersuami)?  Wanita yang sudah bersuami, prinsipnya tidak wajib ber-NPWP.  Suaminyalah yang semestinya wajib ber-NPWP karena dalam UU pajak Indonesia, kewajiban perpajakan sebuah keluarga dilaksanakan sepenuhnya oleh suami sebagai kepala keluarga.  Dalam hal ini, jika isterinya memperoleh penghasilan (entah dari pekerjaannya sebagai karyawati atau wirausaha), penghasilan isterinya itu dilaporkan di SPT Tahunan PPh suami.

Bagaimana kalau si isteri tetap keukeuh ingin punya NPWP meskipun tidak ada surat perjanjian pisah harta dan penghasilan dengan suaminya, bisa gak?  Bisa saja.  Dalam hal ini ada dua jenis NPWP yang bisa dipilih:

  1. NPWP Keluarga; atau
  2. NPWP Pribadi

NPWP Keluarga ditandai dengan angka 999, 998, 997,  dst… pada tiga digit terakhir kode NPWP.  Fungsinya sama seperti NPWP cabang yang berkode 001, 002, dst.  Dulu, isteri juga menggunakan kode 001, 002 dst.  Tapi sejak 2009, isteri atau anggota keluarga lainnya akan diberi NPWP Keluarga setiap kali mendaftar (kecuali jika meminta NPWP Pribadi, akan diberikan NPWP Pribadi.  Isteri yang punya NPWP Keluarga tidak wajib melaporkan SPT Tahunan PPh.  Semua penghasilan dan biayanya dilaporkan di SPT suami sebagai pemilik NPWP pusat (kode NPWP-nya “000” di tiga digit terakhir).

NPWP Pribadi ditandai dengan angka “000” pada tiga digit terakhir kode NPWP.  Dengan NPWP jenis ini, isteri menjadi wajib melaporkan SPT Tahunan PPh sama seperti suaminya. Tapi ingat, PPh yang terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh si isteri (dan juga suaminya) adalah PPh hasil penghitungan ulang atas penggabungan penghasilan suami-isteri yang bersangkutan (bukan melaporkan hanya penghasilan dan biaya-biaya sendiri-sendiri).  Penegasan ini bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 8 UU PPh dan juga di SE-29/PJ./2010 tanggal 1 Maret 2010.

Wanita yang sudah bersuami, akan menjadi wajib ber-NPWP jika membuat surat perjanjian pisah harta dan penghasilan dengan suaminya.  NPWP yang akan diberikan kepada isteri adalah NPWP Pribadi.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s