Pake’ Gak Pake’, Tetap Kena…(II)

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya “Pake’ Gak Pake’, Tetap Kena

Bayar Setiap Bulan

PPN-KMS harus kita bayar setiap bulan, mulai dari kegiatan pembangunan itu dimulai (misalnya saat pembangunan pondasi, pemasangan tiang pancang, atau lainnya) hingga bulan selesainya proyek tersebut.  Jadi tidak menunggu bangunan selesai dulu, baru bayar.

Pembayaran PPN-KMS dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dikeluarkannya biaya pembangunan.  Misalnya, pada bulan Mei 2011 ini kita memulai proyek dengan mengadakan acara pemasangan tiang pancang.  Untuk acara tersebut, misalnya, kita mengeluarkan biaya Rp 20.000.000,00 karena kita mengundang tokoh masyarakat sekitar.  Nah, PPN-KMS atas biaya Rp 20.000.000,00 itu nantinya harus kita setor ke negara paling lambat tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian, misalnya lagi, di bulan Juni 2011 kita melanjutkan proyek itu dengan mengeluarkan biaya pembuatan fondasi dan lain sebagainya, dengan total biaya bulan itu Rp 100.000.000,00.  Berarti, PPN-KMS sebesar 10% x 40% x Rp 100.000.000,00 harus kita setor paling lambat pada tanggal 15 Juli 2011.  Begitu seterusnya hingga proyek pembangunan selesai.

Kalau sampai terlambat, siap-siaplah dikenai sanksi bunga 2% sebulan.  Sanksi 2% sebulan ini sudah akan mulai dikenakan meskipun kita terlambat satu hari.  Misalnya tadi, PPN-KMS bulan Mei 2011 yang harusnya kita setor tanggal 15 Juni 2011 tetapi kita setor tanggal 16 Juni 2011, maka dalam hal ini bunga 2% sudah mulai dapat dikenakan meskipun terlambatnya baru satu hari. Terlambat dua hari, sama.  terlambat tiga hari, sama juga.  Sampai nanti misalnya kita menyetor tanggal 15 Juli 2011, sanksinya akan tetap 2%. Kemudian kalau nyetornya tanggal 16 Juli 2011, berarti sudah dianggap dua bulan keterlambatannya dan akan dikenakan 2% x 2 bulan.  Begitu seterusnya.

Cara Mengisi dan Melaporkan SSP PPN-KMS

PPN-KMS harus kita bayar sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).  Dan penyetorannya melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.  Cara mengisi SSP-nya pun ada tata caranya, tidak bisa asal isi seperti kita menyetor pajak yang lain.  Kita harus mengikuti ketentuan yang ada di PER-27/PJ./2010 tanggal 2 Juni 2010.  Untuk menjelaskan tata cara pengisian kolom NPWP di SSP, berikut diberikan ilustrasi.  Mudah-mudahan, ilustrasi ini bisa membantu menjelaskan secara lebih singkat dan jelas [karena kalau tidak, bisa pusing sendiri…;-)].

Ilustrasi 1.

Wajib Pajak (WP) A berkantor pusat di Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili) dengan NPWP 01.234.567.8.013.000.  Kemudian, WP A melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan toko di wilayah yang sama dengan KPP Jakarta Selatan.  Dalam hal ini, kolom NPWP, nama dan alamat di SSP diisi dengan NPWP, nama dan alamat WP A sesuai dengan yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan.  Kewajiban selanjutnya, setelah PPN-KMS disetorkan dengan SSP tersebut, WP A wajib melaporkan lembar ke-3 SSP kepada KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili).

Ilustrasi 2:

Wajib Pajak (WP) A berkantor di Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili) dengan NPWP 01.234.567.8.013.000.  Kemudian, WP A melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan toko di Jakarta Pusat (KPP Lokasi tempat toko, berbeda dengan KPP Domisili kantor).  Dalam hal ini, jika WP A belum terdaftar NPWP di KPP Jakarta Pusat (KPP Lokasi) tempat toko didirikan, maka pengisian kolom NPWP di SSP-nya adalah seperti gambar berikut ini:

Kode “01” di dua digit pertama NPWP, diisi kalau WP A berstatus WP badan (perusahaan).  Tapi kalau kita WP A itu orang pribadi, diisi dengan “04”.  Kemudian kolom “XXX” itu diisi dengan kode KPP Jakarta Pusat (KPP Lokasi) tempat toko didirikan.  Kolom nama dan alamat WP, pastinya diisi dengan nama WP A dan alamat bangunan toko di Jakarta Pusat.

Ilustrasi 3:

Seandainya WP A sudah terdaftar di KPP Jakarta pusat (KPP Lokasi) sebelum toko didirikan, maka NPWP, nama dan alamat itu diisi dengan NPWP, nama dan alamat WP A sesuai dengan yang terdaftar di KPP Jakarta Pusat..®

Pamulang, 19 Mei 2011 ; 22:11WIB

14 comments

  1. Pak, saya ingin menanyakan kalau ada dua bangunan dibangun sendiri (misal selesai tahun 2010 dan 2007), PPN KMS belum dibayar sama sekali. Maka, ada pertanyaan sbb :
    1.) bisakah saya menghitung PPN KMS dari tanggal bangunan tersebut selesai karena tanggal mulai dibangun & biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sudah tidak bisa ditelusuri? dalam hal ini 4% x total biaya. Denda 2% dihitung dari tanggal bangunan selesai dibangun.
    2.) untuk bangunan yg dibangung thn 2007, apakah mengikuti peraturan thn 2002 (luas min. 200 m2)
    3.) Untuk denda, selain denda 2% apakah terkena lagi denda telat lapor SPT massa (Rp 500 ribu) karena ada PPN KMS yang belum dilaporkan?
    4.) Untuk tenaga kerja, jika memakai karyawan sendiri yang telah PPh 21 nya telah dibayarkan, apakah tetap dimasukkan sebagai DPP?

    Terima kasih atas informasinya pak. akan sangat membatu.

    Salam,

    Riani

    1. »Ibu Riani: seperti diketahui, semestinya PPN KMS dilaksanan setiap bulan mulai dari bulan awal pembangunan sampai selesainya bangunan.

      Tapi jika seandainya kewajiban itu tidak dilaksanakan, dan baru diketahui pada bulan selesainya pembangunan, maka biasanya fiskus akan menghitung PPN KMS dari total biaya yg dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. Sanksi bunga 2% pun biasanya dihitung dari bulan selesainya pembangunan sampai terbitnya STP atau saat pembayaran.

      SSP lembar ke-3, yg harus kita laporkan ke KPP setempat, bukan merupakan SPT Masa PPN jadi tidak ada sanksi atas tidak dilaporkannya SSP lembar ke-3 tsb.

      Untuk kegiatan membangun sendiri yg dilakukan tahun 2007 sampai dgn 30 Maret 2010, acuan luas bangunannya memang masih 200 m² (mengikuti aturan tahun 2002).

      Total biaya yg menjadi DPP PPN KMS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan (termasuk ongkos tukang) tetapi tidak termasuk harga tanah.

      PPN KMS tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN karena penyetorannya sudah menggunakan angka 4% (tidak full).

      Terima kasih… :)

      1. Terima kasih banyak atas informasinya pak.. sangat membantu untuk memahami lebih lanjut tentang PPN KMS, saya baru-baru ini saja mempelajari PPN KMS ini dan sedang mempraktikkan perhitungannya. dari semua blog yang saya kunjungi untuk “riset” ttg PPN KMS ini, blog ini salah satu blog yang paling infomation :-) sukses terus ya pak

  2. Makasih juga bang rahim, tapi ada di daerah kami di labuhanbatu selatan kota pinang ( Sumut) , ada pungutan PPN KMS dibawah 300M2 dan ada tanda terima dari ktr perpajakan , tuh gimana bang rahim , , thanks sebelumnya bang rahim

    1. Agak aneh juga jika KPP (kantor pajak) mengenakan PPN-KMS atas ruko tersebut. Sebab kalaupun kita tidak punya ijin usaha konstruksi atau developer, kegiatan yg kita lakukan seharusnya tidak dikenakan PPN-KMS. Sebab menurut pengertian saya, yang namanya PPN-KMS dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan di mana bangunan tersebut kemudian digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (tidak dijual, melainkan disewakan).

  3. Pak, Kalau yang dibangun 10 ruko dengan masing-masing ruko satu sertifikat dengan nama yang sama , dengan tujuan menjual ruko tersebut ke masing-masing pembeli, apakah saya harus membayar PPN KMS ?, ( kalau saya pribadi atau saya merupakan badan usaha yang bergerak spesial dibidang penjulan ruko ) , terima kasih sebelumnya

    1. @ Rustam: perlu digarisbawahi bahwa PPN Kegitan Membangun Sendiri (PPN-KMS) ini terutang manaka WP yang kegiatan usahanya bukan mendirikan maupun memperjualbelikan bangunan (bukan developer atau kontraktor bangunan) kemudian mendirikan bangunan dan tanpa menggunakan jasa pengusaha konstruksi yang sudah PKP.

      Jika kegitan usaha WP memang di bidang usaha mendirikan atau menjual bangunan, maka pada saat WP mendirikan bangunan, seperti ruko misalnya, PPN-KMS ini tidak akan terutang meskipun WP mendirikan bangunan tersebut tanpa menggunakan jasa pengusaha konstruksi.

      Demikian menurut saya dan terima kasih atas attention-nya.

  4. Pak. kalau dari segi penghematan bagus bangun sendiri atau menggunakan kontraktor yang berbadan hukum atau yang kontraktor perseorangan ?
    satu pabrik dengan nilai Rp.50 M
    Thanks

    1. @ mirk: kalau dari segi PPN, membangun bangunan dengan menggunakan kontraktor yang sudah PKP atau membangun sendiri (kontraktor belum PKP) sama saja Pak, sama-sama mbayar PPN. Jika kontraktornya sudah PKP, kita membayar PPN ke kontraktor sementara jika kontraktornya belum PKP kita wajib setor sendiri PPN-nya.

      Dari sisi PPh juga begitu, di mana kita tetap wajib memotong PPh pada saat kita membayar jasa pembangunan baik ke kontraktor yang berbadan hukum (resmi) atau tidak. Cuma umumnya kalau kontraktornya sudah resmi, mereka lebih faham pajak dan bersedia dipotong PPh jasa konstruksi ketimbang kontraktor yang belum resmi.

      Thanks.

    1. @ mirk: dgn asumsi bahwa Bapak sudah PKP, maka PPN atas membangun pabrik bisa dikreditkan sepanjang kontraktornya memungut PPN dan memberikan Faktur Pajak kepada Bapak. Jika tidak ada Faktur Pajak dari kontraktornya, maka PPN yang Bapak bayar tidak boleh dikreditkan.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s