Pake’ Gak Pake’, Tetap Kena…(III-End)

alat-alat berat konstruksi...

Tulisan ini akhir dari tulisan sebelumnya “Pake’ Gak Pake’, Tetap Kena…

Tata Cara Pelaporan PPN-KMS

Setelah SSP PPN-KMS disetorkan melalui bank/kantor pos, kewajiban selanjutnya adalah melaporkannya ke KPP.  Pelaporan PPN-KMS ini harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dikeluarkannya biaya membangun sendiri.

Pelaporan PPN-KMS dilakukan dengan cara yang berbeda dari pelaporan PPN yang lainnya.  Untuk menggambarkan bagaiman cara melaporkannya, berikut ilustrasinya dengan mengambil ilustrasi sebelumnya.

Ilustrasi 1:

Wajib Pajak (WP) A berkantor pusat di Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili) dengan NPWP 01.234.567.8.013.000.  Kemudian, WP A melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan toko di sebidang tanah miliknya yang masih dalam wilayah kerja KPP Jakarta Selatan.  Dalam hal ini, jika WP A belum dikukuhkan menjadi PKP di KPP Jakarta Selatan, cukup melaporkan lembar ke-3 SSP yang sudah disetor ke KPP Jakarta Selatan.  Tapi jika sudah dikukuhkan menjadi PKP di KPP Jakarta Selatan, PPN-KMS itu dilaporkan di SPT Masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ke-3 di SPT Masa PPN tadi.

Ilustrasi 2:

Wajib Pajak (WP) A berkantor di Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili) dengan NPWP 01.234.567.8.013.000.  Kemudian, WP A melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan toko di Jakarta Pusat (KPP Lokasi tempat toko, berbeda dengan KPP Domisili kantor).  Karena belum terdaftar NPWP di KPP Jakarta Pusat, sudah pasti WP A juga belum dikukuhkan menjadi PKP di KPP Lokasi itu.  Maka dalam hal ini pelaporan PPN-KMS ke KPP Jakarta Pusat (KPP Lokasi) dilakukan hanya dengan cara menyampaikan lembar ke-3 SSP PPN-KMS.

Untuk KPP Jakarta Selatan (KPP Domisili), pelaporan itu tidak perlu dilakukan kalau WP A belum dikukuhkan menjadi PKP di KPP Jakarta Selatan.  Tapi jika ternyata WP A sudah dikukuhkan menjadi PKP di KPP Jakarta Selata, WP A wajib melaporkan PPN-KMS itu di SPT Masa PPN dan melampirkan fotocopy lembar ke-3 SSP PPN-KMS.

tempat pelaporan PPN-KMS di Induk SPT Masa PPN

Ketentuan ini juga berlaku seandainya WP A terdaftar di KPP Madya (di mana pun) atau di lingkungan Kanwil DJP khusus (KPP Wajib Pajak Besar, KPP PMA, KPP BUMN dan KPP khusus lainnya), yang mewajibkan setiap WP-nya untuk melakukan sentralisasi PPN.

Ilustrasi 3:

Seandainya WP A sudah terdaftar di KPP Jakarta pusat (KPP Lokasi) sebelum toko didirikan,  maka WP A melaporkan PPN-KMS tadi hanya dengan menyampaikan SSP lember ke-3 ke KPP Jakarta Pusat (KPP Lokasi).  Dan jika seandainya WP A sudah dikukuhkan menjadi PKP di KPP Jakarta Pusat, pelaporannya dilakukan melalui SPT Masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ke-3 ke KPP Jakarta Pusat.

Nah begitulah kira-kira ketentuan mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan PPN-KMS. Mudah-mudahan, ketiga tulisan ini bisa bermanfaat buat semua.  Dan kalau ada kesalahan, silakan dikoreksi… ;-)

Pamulang, 20 Mei 2011; 21:37 WIB

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s