Aspek Pajak atas Leasing (Bagian I)

Dalam bahasa Indonesia, leasing diartikan sebagai Sewa Guna Usaha (SGU).  Leasing merupakan salah satu jenis jasa pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal bagi perusahaan yang membutuhkan barang modal tersebut.

Pihak pemberi jasa leasing disebut lessor sedangkan pengguna jasanya disebut dengan lessee.  Dengan leasing, lessee dapat menggunakan barang modal yang dibutuhkan selama jangka waktu tertentu. Kemudian atas penggunaan barang modal tersebut lessee secara berkala wajib membayar angsuran kepada lesssor.

Operational atau Finance Lease

Leasing dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara.  Cara pertama di mana lessee tidak diberikan opsi untuk membeli barang modal begitu kontrak leasing selesai.  Artinya, begitu kontrak leasing selesai, barang modal akan dikembalikan kepada lessor.  Ini disebut dengan operating lease.  Kita menyebutnya sewa-menyewa biasa.

Cara yang kedua adalah leasing di mana lessee diberikan opsi untuk membeli barang modal yang digunakan begitu kontrak leasing selesai.  Jadi, begitu jangka waktu leasing habis, lessee diberikan opsi (pilihan/hak) untuk membeli barang tersebut dengan nilai yang disepakati dalam kontrak leasing.  Ini disebut dengan finance leasing atau ada juga yang menyebutnya dengan capital lease.  Sekilas, ini mirip dengan beli kredit tapi sangat berbeda jika dilihat dari perlakuan akuntansi maupun perpajakannya.

Leasing di Mata Pajak

Peraturan pajak yang secara sepesifik mengatur mengenai aspek pajak atas transaksi atau kegiatan leasing adalah:

  1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing); dan
  2. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ./2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Dan Transaksi Penjualan Dan Penyewagunausahaan Kembali.

Aspek pajak terhadap leasing yang diatur secara khusus dalam dua peraturan tersebut terutama menyangkut masalah pemotongan PPh (withholding tax) dan juga PPN.

Pemotongan PPh Operating Lease

Menurut KMK Nomor 1169/KMK.01/1991, pemotongan PPh atas transaksi atau kegiatan leasing hanya akan timbul jika leasing yang dilakukan adalah leasing tanpa hak opsi (operating lease).  Dalam hal ini, operating lease dianggap sama seperti persewaan harta atau aktiva biasa.  Dan karena merupakan jasa persewaan, maka transaksi atau kegiatan operating lease ini menjadi objek pemotongan PPh (withholding tax).

Jenis PPh yang harus dipotong lessee bisa berupa PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2). Itu bergantung pada bentuk barang modal yang di-leasing-kan.  Bila barang modal yang di-leasing berbentuk tanah atau bangunan, maka jenis PPh yang harus dipotong adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2).  Sementara jika selain tanah maupun bangunan, PPh yang harus dipotong adalah PPh Pasal 23.

Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong lessee adalah 2% dari nilai angsuran yang dibayar atau terutang (tetapi tidak termasuk PPN).  Sedangkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari nilai angsuran bulanan yang dibayar atau terutang.

Lessee wajib memotong PPh withholding tersebut pada setiap kali membayar atau membebankan angsuran biaya opertional lease.   Tapi jika lessee bukan pemotong PPh, misalnya lessee belum ber-NPWP, maka lessee dilarang melakukan pemotongan PPh.

Khusus untuk PPh Final Pasal 4 ayat (2), apabila lessee tidak memotong PPh, maka lessor wajib menyetorkan sendiri PPh Final yang terutang pada bulan diterimanya pembayaran angsuran.  Sementara untuk PPh Pasal 23, jika lessee tidak memotong PPh, lessor tidak perlu menyetorkan PPh Pasal 23 saat itu juga melainkan bisa nanti pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh.

Withholding Tax atas Finance Lease

Untuk kegiatan atau transaksi finance lease (atau capital lease), KMK tersebut menyatakan bahwa angsurannya bukan merupakan objek withholding tax.  Artinya, lessee tidak diperkenankan untuk memotong PPh apapun saat membayar angsuran kepada lessor.  Selain di KMK itu, pengecualian dari pemotongan withholding tax ini juga dapat dijumpai dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b UU PPh.

PPN Untuk Operating Lease

Karena operating lease dipersamakan dengan jasa sewa-menyewa biasa, maka otomatis operating lease juga menjadi objek pengenaan PPN.  Dalam hal ini yang wajib memungut PPN adalah lessor, terutama bila lessor sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Jadi, lessor harus menambahkan PPN 10% dari nilai angsuran bulanan yang ditagihkan kepada lessee.  Di samping itu, lessor juga harus membuat Faktur Pajak atas setiap pemungutan PPN tersebut.

Jika belum menjadi PKP, lessor tidak boleh memungut PPN dari lessee.  Jika tetap nekat memungut PPN dan membuat Faktur Pajak, lessor nantinya harus menyetorkan seluruh PPN yang dipungutnya itu ditambah sanksi denda 2% dari nilai tagihan.

Bila omset lessor sudah melebihi Rp 600 juta, seharusnya lessor sudah menjadi PKP.  Bila belum, maka lessor juga bisa dikenai sanksi perpajakan.  Bahkan menurut Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pajak itu bisa berupa sanksi pidana kurungan atau penjara.

Pamulang, 23 Mei 2011 – 15:49 WIB

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s