Aspek Pajak atas Leasing (Bagian II)

Artikel bagian kedua ini khusus membahas aspek pajak atas leasing dengan hak opsi (finance lease atau capital lease) sesuai UU PPN dan PPh terbaru serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 dan beberapa peraturan terkait seperti:

  • Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ./2010 tanggal 29 November 2010;
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994;
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992.

Pengertian

Secara umum yang dimaksud dengan finance lease/capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kontrak sewa guna usaha (leasing) di mana pihak lessee diberikan hak opsi untuk membeli barang yang di-leasing-kan atau opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian leasing pada saat akhir periode leasing.

Dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991, leasing dengan hak opsi ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya. Dan merefer pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, jasa keuangan—salah satunya jasa pembiayaan berupa sewa guna usaha dengan hak opsi—merupakan salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN (sering disebut Non-JKP).

Aspek Pajak atas Finance Lease

Finance lease, dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN dan penjelasannya, disebut dengan sewa guna usaha dengan hak opsi dan merupakan salah satu jenis jasa pembiayaan yang tidak terutang PPN (Non-JKP).  Dengan demikian pada saat lessor (pemberi jasa pembiayaan) menyampaikan tagihan/invoice, maka lessor tidak perlu memungut PPN.

Dalam transaksi finance lease, PPN terutang hanya pada saat penyerahan barang modal.  Itu pun kalau barang modalnya menurut UU PPN adalah barang yang terutang PPN (Barang Kena Pajak/BKP).  Jika barang modalnya bukan BKP, maka atas penyerahan barang modal itu pun tidak terutang PPN.

PPN atas Penyerahan Barang Modal

Penyerahan barang modal kepada lessee tersebut dapat dilakukan langsung oleh supplier barang modal atau dilakukan sendiri oleh lessor dengan menggunakan barang modal yang ada dalam persediaannya.

Dalam gambar tersebut, lessor dapat saja memerintahkan supplier untuk menyerahkan barang modal yang di-leasing-kan langsung kepada lessee.  Dalam hal ini, PPN penyerahan barang modal terutang di pihak supplier dan supplier harus membuat Faktur Pajak langsung atas nama lessee (tidak boleh menggunakan metode qualitate qua atau q.q.).

Lessor juga dapat misalnya membeli terlebih dahulu barang modal dari supplier dan kemudian menyerahkannya kepada lessee (lihat garis merah dalam gambar).  Jika cara ini yang dipilih, maka PPN atas penyerahan barang modal kepada lessee terutang di pihak lessor.  Dalam hal ini, lessor harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama jika nilai omsetnya sudah melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN (PMK No. 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010).

Aspek PPh Withholding

Dalam pembayaran leasing oleh lessee kepada lessor yang dilakukan secara periodik (sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak leasing), unsur pembayarannya adalah pokok angsuran dan bunga.  Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf b UU PPh, atas pembayaran sewa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23.  Jadi lessee tidak perlu memotong PPh Pasal 23 pada saat membebankan atau membayar angsuran leasing.

Persyaratan Formal

Untuk dapat dianggap atau diperlakukan sebagai finance lease dan memperoleh treatment pajak seperti dijelaskan di atas, leasing harus memenuhi seluruh kriteria berikut:

  1. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
  2. Masa leasing ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, atau 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan.  Penggolongan barang modal dalam konteks ini merujuk sepenuhnya pada Pasal 11 UU PPh yaitu penggolongan harta untuk keperluan penghitungan penyusutan yang rincian jenis hartanya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009;
  3. Perjanjian leasing memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Terakhir, syarat yang kadang dilupakan oleh Wajib Pajak (WP) adalah bahwa yang namanya kontrak leasing adalah apabila lessor-nya perusahaan leasing yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha (leasing).  Jika lessor tidak atau belum memperoleh izin dari Menteri Keuangan, maka kontrak pembiayaan itu bukan kontrak leasing.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas mutlak dipahami oleh WP terutama untuk menentukan aspek perpajakannya nanti.

Bukan Finance Lease

Dalam praktek keseharian, kadang terjadi penyebutan atau penggunaan istilah leasing tetapi yang persyaratannya tidak memenuhi seluruh kondisi di atas.  Misalnya jangka waktunya berbeda dengan yang seharusnya atau karena lessor-nya bukan perusahaan leasing resmi.  Pertanyaannya adalah apakah leasing seperti ini masih bisa dikecualikan dari pengenaan PPN maupun PPh Pasal 23 seperti diuraikan sebelumnya?

Dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 memang tidak dijelaskan bagaimana perlakuan pajak jika sebuah finance lease tidak memenuhi keseluruhan syarat formal, apakah otomatis menjadi operating lease (dianggap sewa-menyewa barang biasa sehingga terutang PPN dan PPh Pasal 23) atau tidak?

Pada saat sebelum UU PPN No. 42/2009 berlaku (sebelum 1 April 2010), banyak sekali perjanjian/kontrak leasing yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap sebagai operating lease (sewa menyewa biasa).  Akibatnya tidak sedikit lessor maupun lessee yang dikenai sanksi karena tidak memungut PPN atau tidak memotong PPh Pasal 23.

Peraturan yang seringkali dijadikan dasar dan digunakan para pemeriksa pajak untuk melakukan koreksi pada waktu itu adalah SE-10/PJ.42/1994 tentang Perlakuan PPh Dan PPN Terhadap Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat Dari Masa Sewa Guna Usaha Yang Disyaratkan Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.

Ketentuan UU Baru

Sejak 1 Januari 2009 hingga saat ini, telah berlaku dua buah UU pajak baru, yaitu UU PPh No. 36/2008 dan UU PPN No. 42/2009.  UU PPh tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 sementara UU PPN mulai 1 April 2010.  Dengan berlakunya kedua UU pajak baru ini, seyogyanya koreksi atas leasing yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi operating lease dan dianggap sebagai sewa menyewa biasa, tidak perlu dilakukan.  Kecuali jika leasing yang tidak memenuhi syarat tersebut memang sejatinya secara substantif adalah transaksi sewa-menyewa barang, bukan perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen (consumer finance).

Sebab jika memang secara substantif transaksi antara WP merupakan consumer finance, maka atas transaksi tersebut tidak perlu terutang PPN maupun PPh Pasal 23 meskipun persyaratannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991.

Notes: Pembayaran kepada badan usaha atas jasa consumer finance atau jasa pembiayaan menurut Pasal 23 ayat (4) huruf h UU PPh bukan objek pemotongan PPh Pasal 23.  Sedangkan menurut Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, jasa pembiayaan merupakan Non-JKP sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN.

Dalam istilah sehari-hari maupun menurut KMK No. 448/KMK.017/2000 yang telah diubah dengan KMK No. 172/KMK.06/2002, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.  Secara definitif, jasa pembiayaan ini tentu berbeda dengan transaksi sewa-menyewa biasa di mana dalam transaksi sewa-menyewa biasa, unsur pembiayaan konsumen seperti penyediaan dana tidaklah menjadi unsur yang utama.

Kesimpulan

Jasa pembiayaan seperti leasing dengan hak opsi maupun jasa pembiayaan lainnya (seperti consumer finance) bukan merupakan objek PPN dan bukan pula objek pemotongan PPh Pasal 23.  Dengan demikian, lessor (penyedia jasa pembiayaan) maupun lessee (pengguna jasa pembiayaan) tidak perlu memungut PPN maupun memotong PPh Pasal 23 pada saat transaksi dilakukan.

Dalam konteks leasing atau penyerahan jasa pembiayaan seperti ini, PPN hanya terutang atas transaksi penyerahan barang (BKP) yang menjadi objek pembiayaan dari penyedia jasa pembiayaan (atau melalui supplier) kepada pengguna jasa pembiayaan.

Pamulang 11 Juni 2011 – 22:53 WIB

8 comments

  1. Boleh tanya dan sekalian minta saran kah?hehe
    Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan perpajakan, sedang mengerjakan laporan tugas akhir (TA). Saya sdh magang di salah satu perusaaan pembiayaan, sedangkan di perushaan pembiayaan kan tdk ada pajak nya (jarang). Sebelumnya saya sdh ambil judul untuk lap. Magang ttg ppn karna di dlm perusahaan ini mempunyai bbrp perusahaan lg dan salah satu nya perusahaan yg transaksi nya sewa-menyewa property. Maka dari itu saya ambil judul ttg ppn.
    Sedangkan judul TA tdk bsa ambil judul yg sama dari lap. Magang tersebut..adakah transaksi pajak lain dalam perusahaan pembiayaan pada umum nya? Bisakah bantu saya mencari referensi judul untuk laporan tugas akhir? Terimakasih sebelumnya pak ;)

  2. Pak Abdul sy mhn ijin tanya ya. Contoh kasus dlm SE-10/PJ.42/1994 misal Kontral leasing bulan maret 2008, terjadi default oktober 2009 PPN atas alat leasing telah dikreditkan 100jt, masa leasing 3 thn, aktiva leasing termasuk kelompok 2 (8 thn) UU PPh, berapa ppn yg harus diperhitungkan kembali utk dibyr kepada DJP? Thanks atas tanggapannya.

    1. »Hiu Ban Hin: utk aktiva kelompok/golongan 2, masa SGU minimal ‘kan harus 3 tahun. Jika terjadi default sebelum lewat masa minimal tsb, leasingnya dinggap sbg Operating Lease, sewa menyewa biasa yg menjadi objek PPN (kewajibannya lessor utk memungut) dan objek WHT PPh 23 (kewajibannya lessee utk memotong).

      Karena dianggap Operating Lease, lessee jadi harus memotong dan menyetor PPh Pasal 23 atas seluruh total angsuran leasing yg sudah dibayar sebelum default (sejak uang muka dan angsuran pertama sampai angsuran yg dibayar di Oktober 2009).

      Sementara lessor jadi harus memungut dan menyetor PPN atas seluruh jumlah total angsuran leasing yg sudah diterimanya sebelum default terjadi (sejak uang muka dan angsuran pertama sampai angsuran yg dibayar di Oktober 2009).

      Tq.

    1. » Iis: Kalau di Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) Komersial, aktiva leasing tadi tetap dicatat sebagai aktiva SGU dan disusutkan (dicatat dan diakui sesuai dgn ketentuan PSAK).

      Tapi nanti saat menyusun SPT Tahunan PPh, biaya penyusutan aktiva SGU tadi dikoreksi positif (dikurangi biayanya) karena secara pajak aktiva SGU tidak diakui dan tidak boleh disusutkan. Tapi sebagai gantinya ada koreksi negatif (tambahan biaya secara fiskal) berupa Biaya Angsuran Leasing (pokok + bunga).

      Demikian penjelasannya. Tq.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s