Ragam Withholding Tax untuk ‘Jasa Konstruksi’

Hingga kini masih banyak praktisi pajak berpendapat bahwa setiap imbalan jasa konstruksi merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2).  Benarkah pendapat itu? Apakah benar tidak ada jasa konstruksi yang dapat dipotong selain dengan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?

Jasa Konstruksi dalam UU PPh

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang teranyar, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda.  Pertama, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan yang berikutnya disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.

Kebetulan kedua pasal itu bicara mengenai pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang salah satunya adalah penghasilan dari jasa konstruksi.  Bedanya, PPh Pasal 4 ayat (2) yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 stdd PP Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final sementara PPh Pasal 23 tidak final.

Pada awalnya penulis berpendirian bahwa Pasal 4 ayat (2) adalah pasal dan ketentuan yang bersifat lex specialis dalam soal pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tertentu jika dibandingkan dengan Pasal 23 maupun pasal-pasal lainnya dalam UU PPh.  Begitu juga dengan ketentuan mengenai pengenaan PPh atas jasa konstruksi.  Tetapi, dalam perjalanan waktu akhirnya penulis mendapat banyak masukan bahwa ketentuan pengenaan PPh atas jasa konsturksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) tidak lantas begitu saja mengeliminasi pasal-pasal lain yang juga mengatur mengenai ‘objek’ yang sama.

Jujur saja, pendapat yang penulis ungkapkan dalam tulisan ini adalah rangkuman pendapat dari beberapa rekan praktisi pajak yang sempat berdiskusi dengan penulis.  Namun penulis dalam hal ini sangat setuju dengan pendapat tersebut.

Beda Subjeknya

Jika kita simak untaian kata dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d maupun Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, maka akan dapat kita lihat bahwa penggunaan kata untuk ‘jasa konstruksi’ di kedua pasal tersebut berbeda.  Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah‘usaha jasa konstruksi’.  Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya ‘jasa konstruksi’ [tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2)].

Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.

 

Menyangkut Sertifikasi & Kualifikasi Usaha

Dengan memperhatikan frase kata usaha jasa konstruksi yang digunakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penulis berpendapat bahwa subjek pajak yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah subjek yang bidang usahanya secara formal adalah jasa konstruksi.  Artinya, hanya pengusaha yang sudah memperoleh sertifikasi dan juga kualifikasi di bidang jasa konstruksi saja yang tercakup dalam Pasal 4 ayat (2) ini.

Pendapat ini disimpulkan dengan memperhatikan pula historis pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 140 Tahun 2000.  PP Nomor 140 ini adalah PP sebelum berlakunya PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009.

Dalam bagian konsideran (bagian mengingat), PP Nomor 140 Tahun 2000 kala itu menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) sebagai salah satu UU yang dikonsiderani.  Ini dinilai oleh banyak praktisi pajak waktu itu sebagai pernyataan implisit bahwa subjek pajak yang tercakup dalam PP tersebut hanyalah pengusaha konstruksi yang sudah memperoleh sertifikasi dan kualifikasi dalam bidang konstruksi.  Bahkan umumnya sudah mengantongi izin usaha di bidang konstruksi (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi/SIUJK).

Kemudian pada saat PP Nomor 51 Tahun 2007 diterbitkan, UU Jasa Konstruksi tidak lagi disebut-sebut sebagai bagian dalam konsideran.  Namun demikian, meskipun UU Jasa Konstruksi tidak lagi disebut-sebut pada bagian konsideran di PP Nomor 51 Tahun 2008 dan perubahannya, tetapi dalam Pasal 1 angka 4, 5 dan angka 6-nya, PP Nomor 51 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

“4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

5.    Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan tau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

6.    Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.”

Frase kata “…yang dinyatakan ahli yang profesional…” dalam ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya PP Nomor 51 Tahun 2008 memang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah mendapat penilaian sebagai profesional dalam bidang konstruksi.

Dalam ketentuan umum jasa konstruksi, seperti dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008, salah satu wujud dari pengakuan keahlian dan profesionalitas jasa konstruksi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Jadi dari dokumen ini akan tercantum klasifikasi atau jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan) serta kualifikasinya sekaligus (kecil, menengah, atau besar).

SBU hanya berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3.  Jika tidak melakukan registrasi ulang, maka SBU yang bersangkutan dianggap tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.  Meski SBU-nya dinyatakan tidak berlaku, tetapi pengusaha jasa konstruksi tersebut tetap akan tercantum dan teregister di dalam database LPJK, namun dapat dikatakan tidak mempunyai kualifikasi.  Nah mereka inilah yang dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dapat dikenakan tarif PPh Final lebih besar, yaitu 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi.  Sedangkan yang SBU-nya masih berlaku dikenakan tarif 2% atau 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi (tergantung kualifikasi kecil atau menengah/besar) dan tarif 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan.

 

Bukan PPh Final Jasa Konstruksi

Bagi mereka yang belum teregister dalam LPJK dan otomatis tidak memiliki SBU dari LPJK, maka pengenaan PPh atas imbalan yang mereka terima bukan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi.  Imbalan yang mereka terima merupakan objek PPh Pasal 23.  Itu pun kalau mereka berstatus sebagai Wajib Pajak badan (perusahaan) dalam negeri.  Sementara jika pemberi jasa berstatus Wajib Pajak orang pribadi (individu) dalam negeri, pengenaannya mengacu ke Pasal 21 UU PPh.

Sampai saat ini, masih ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa meskipun pengusaha jasa konstruksi belum memiliki izin usaha dan sertifikat, tetap dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009.  Alasannya karena Pasal 4 ayat (2) UU PPh merupakan ketentuan yang lex specialis.  Namun jika berpegang pada pendapat ini, maka akan ada kesulitan bagi pengusaha jasa konstruksi yang bersangkutan terutama bila dikaitkan dengan masih adanya pemotongan PPh Pasal 23 (tidak final) atas ‘jasa-jasa konstruksi’ seperti berikut:

  1. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (Pasal 23 UU PPh jo. Pasal 1 ayat (2) huruf r Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008);
  2. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (Pasal 23 UU PPh jo. Pasal 1 ayat (2) huruf s PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Jika ditelisik lebih jauh, maka akan dijumpai bahwa kedua jenis jasa tersebut di atas dalam praktiknya merupakan satu kesatuan pekerjaan dalam sebuah proyek pembangunan konstruksi.  Lalu, apakah itu berarti pengusaha konstruksi yang tidak mempunyai izin usaha dan/atau sertifikat jasa konstruksi ‘dipaksa’ harus memilah mana pekerjaan yang dikenakan PPh Final dan mana yang dikenakan PPh Tidak Final (PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 21)? Di samping itu, ketentuan ini juga akan mempersulit terutama dalam menentukan mana biaya-biaya usaha yang non-deductible expense (yang terkait dengan PPh Final) dan mana yang deductible (yang tidak terkait PPh Final).

 

Kesimpulan

Oleh karena itulah, penulis akhirnya setuju dengan pendapat beberapa rekan penulis yang menyatakan bahwa ketentuan PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009, hanya diterapkan bila pemberi jasa (pengusaha jasa konstruksi) telah mengantongi izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga berwenang (misalnya LPJK).  Jika izin atau sertifikat (SBU) itu masih berlaku, tarif yang diterapkan adalah:

  • 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi kecil;
  • 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi menengah atau besar;
  • 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan (berlaku baik kualifikasinya kecil, menengah atau besar).

Sementara jika sertifikasi (SBU) sudah tidak berlaku, misalnya karena pengusaha alpa atau lalai untuk melakukan registrasi ulang atau lupa memperpanjang SBU-nya, tarif PPh Final yang diterapkan adalah:

  • 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
  • 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan.

Apabila ternyata pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikasi dari lembaga berwenang (tidak memiliki SBU dari LPJK), maka pengenaan PPh-nya bukanlah PPh Final seperti di atas melainkan:

  • PPh Pasal 23, jika pengusaha jasa konstruksi berbentuk badan (perusahaan); atau
  • PPh Pasal 21 jika pengusaha jasa konstruksi berstatus individu (Wajib Pajak orang pribadi).

 

Pamulang, 15 Oktober 2011.

64 comments

  1. pagi pak, mau tanya mengenai pemotongan pph final jasa konstruksi untuk subkontraktor, apabila dalam kontrak suatu pekerjaan terdapat item sewa alat yang merupakan objek pph 23, apakah saya langsung potong pph final atas keseluruhan nilai kontrak, atau saya potong pph final dan 23?
    contoh :

    SPK pekerjaan pemancangan sebeasr 450.000.000, terdiri atas :
    1. Jasa pemancangan 30 titik Rp. 300.000.000
    2. Sewa alat pancang 1 unit Rp 100.000.000
    3. Mob demob alat Rp 50.000.000

    alternatif pemotongan pph:
    1. PPh 4(2) 3%x450.000.000 = 13.500.000

    2. pph 4(2) 3% X 300.000.000 = 9.000.000 dan pph 23 2% x 150.000.000=3.000.000

    mohon petunjuknya, mana yang benar ?? tks

  2. Pak AR Muhammad artikelnya cukup bagus, tapi saya boleh tanya lagi pak ;
    A. Bila sebuah badan usaha memiliki sertifikasi tetapi dari kontrak, nilai pekerjaan melebihi batasan yang ada di aturan LPJK bagaimana perlakuannya pemotongan pajaknya (kualifikasi kecil mengerjakan pekerjaan untuk kualifikasi besar) ?
    B. Bila sudah punya IUJK tetapi tidak ada SIUJK apa tetap pakai PPh Final?
    Mohon bantuannya pak terima kasih

  3. Asslmkm pak ochim…

    Nice articles dan penjelasannya pun clear…selalu ada tanggapan.
    Sangat menambah pengetahuan tentang pph jasa konstruksi.

    Saya mau tanya jika si penyedia jasa yang sudah dipotong pph dan di bupot nya ternyata ada sedikit salah tulis pada nama pt nya bagaimana? misal : pt. regina konsultan tapi ditulisnya pt. regina consultant, apakah bupot dianggap sah? apa pengaruh atau efeknya buat si penyedia jasa tsb?

    terima kasih atas jawabannya.
    waslmkm

    1. Wa’alaikum salaam..

      Terima kasih atas kunjungan Ibu ke blog saya ini. (:

      Mengenai kesalahan identitas di Bukti Potong PPh, dalam praktiknya sering jadi masalah karena dianggap tidak sah sehingga tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh si penyedia jasa (pihak yang dipotong). Terima kasih.

  4. Selamat Siang Pak Abdul,

    Saya ingin menanyakan, jika kami sedang proses perpanjangan SBU ( dan sudah mendapatkan surat pernyataan dari asosiasi tsb bahwa kita memang benar benar sedang proses SBU ) apakah invoice kami harus dipotong 4% ? . sedangkan info yang saya terima seharusnya pihak pemberi kerja bisa menerima surat pernyataan proses perpanjangan tersebut tanpa harus memotong. Karena jika tetap memotong 4i% terkesan bahwa perusahaan kami tidak mempunyai SBU dan tidak terdaftar ( dan satu hal bahwa SIUJK kami masih aktf ).Kami sudah berusaha mencari informasi akan hal ini tapi masih simpang siur bisa atau tidaknya. Dan pihak pemberi kerja juga meminta kepada kami untuk memberikan bukti atau informasi bahwa aturan Perpajakan yang menyatakan bisa digunakan surat perpanjangan maka mereka bisa eskalasi ke bagian Finance dan Tax ke pemberi kerja, jika tidak ditemukan aturan tersebut, maka mereka akan tetap memotong sebesar itu.sekiranya mohon infromasi selengkapnya pak dan jika memang ada tolong diberitahukan ke saya akan pasal berapa dan ayat berapa.

    Terima kasih.

    Dina

    1. Sampai saat ini memang belum ada penegasan apakah dalam masa perpanjangan SBU si kontraktor dianggap tetap memiliki SBU atau tidak. Ini menyebabkan ada perdebatan di praktek pemotongan PPh Final. Umumnya para pemotong hanya cari aman dengan memotong PPh Final yang lebih besar. Terima kasih.

  5. Salam kenal. Boleh saya bertanya, Pak kalo SBU itu yang anggota asosiasi yah seperti APAKSINDO (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia). Terus kalau kita telat memperpanjang katakan di bulan 3, lalu yang sudah terpotong di bulan 1 dan 2 tetap 2%, bagaimana penjelasannya? terima kasih

    1. SBU diterbitkan oleh LPJK atau asosiasi yang sudah diberi wewenang oleh LPJK. Sampai saat ini memang tidak ada penjelasan dalam peraturan pajak, apakah dalam mengenai masa tenggang pengurusan perpanjangan SBU kontraktor tsb diangaap masih berhak tarif SBU atau tidak.

      Maaf baru bisa me-reply comment Bapak. Saya tidak bisa online beberapa hari ini. Terima kasih. :)

  6. Saya mau tanya Pak Ochim,,,
    PT. X mendapatkan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari PT. Y, PT. Y memotong pasal 4 ayat 2 ke PT. X dengan tarif sesuai dengan kualifikasi SIUJK. Kebetulan PT. X mempunyai SIUJK dan SBU. (Hal ini tidak ada masalah bukan???)
    Yang saya mau tanya, pekerjaan itu di sub con kan ke PT. Z. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah PT. Z dikenakan pasal 4 ayat 2 juga, atau bagaimana? dan PT. X tidak mengetahui PT. Z mempunyai SIUJK & SBU. mohon bantuannya Pak?

    1. PT Z juga dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Kalau tidak punya SBU, PT Z dapat dikenakan dengan tarif lebih tinggi (4% atau 6% tergantung pekerjaannya, apakah perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan konstruksi).

      Tapi kalau PT Z hanya memberikan jasa pemasangan saja (misalnya pemasangan instalasi kabel listrik atau AC), maka PT Z dikenakan PPh Pasal 23 (tidak final).

      Terima kasih.

  7. terimakasih pak semakin pas dan tidak ragu lagi
    semoga pemerintah membuat peraturan yang tegas dan jelas sehingga masyarakat senang akan pajak dan tidak menjadi celah orang-orang tertentu yang memanfaatkannya

    ijin copas pak

  8. selamat siang pak.
    mohon maaf.
    1. saya masih belum paham tentang apa arti dari “KUALIFIKASI USAHA”
    dan apa bedanya kualifikasi kecil, da menengah/besar?
    mohon jawabannya ya pak.
    2. jika pada tahun ini jasa kontruksinya tidak menerima/mendapat proyek, apa tetap membayar pajak? jika iya, memakai pasal yang mana pak?
    sayang sangat mohon bantuannya.

    1. Dengan hormat,

      1. Kualifikasi usaha itu semacam kompetensi usaha, diterbitkan dalam bentuk sertifikat oleh LPJK atau institusi lain yang berwenang. Ada kualifikiasi usaha kecil, menengah dan besar, tergantung pada SDM dan modal usaha dari pengusaha konstruksi yang bersangkutan. Di peraturan lain yang terkait, kualifikasi usaha ini juga menentukan nilai proyek konstruksi yang boleh mereka handle.

      2. PPh itu adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak atas penghasilan yang kita terima atau peroleh pada tahun yang bersangkutan. Jika pengertian ‘tidak ada proyek’ tsb bermakna ‘tidak ada penghasilan’ dalam tahun tsb, maka WP tidak perlu membayar PPh.

      Terima kasih.

      1. 1. berarti penghasilan ‘dari proyek’ dalam satu tahun diakumulasikan jadi satu. baru dihitung pajaknya ya pak?

        2. mohon bantuan rumusnya ya pak? hehe..

        saya sangat terimakasih atas bantuannya.

    1. Dengan hormat,

      Kalau sanksi pajaknya, hanya berupa kenaikan tarif PPh. Sedangkan sanksi lain di luar pajak, saya tidak tahu. Setahu saya, semua perusahaan konstruksi harus memiliki SIUJK dan SBU (berdasarkan UU tentang Jasa Konstruksi).

      Terima kasih.

  9. Terimakasih pak .saya mau tanya lagi saya menemui kasus seperti ini .
    PT.X Adalah perusahan konstruksi tepatnya sebagai pelaksana konstruksi memiliki SBU pada tahun 2011 dengan kualifikasi kecil .pada tahun 2013 kan dipotong 2% .nah pada tahun 2014 ini tidak melakukan perpanjangan atas SBU tersebut .apa benar tahun 2014 ini dikenakan tarif 4% ? Terimakasih

  10. Terimakasih pak .saya mau tanya lagi pak .saya menemui kasus seperti ini PT.x adalah pengusaha jasa konstruksi tepatnya pelaksana jasa konstruksi memiliki SBU pada tahun 2011,kualifikasi kecil. Pada tahun 2013 dikenakan tarif 2% Nah pada tahun 2014 tidak melakukan perpanjangan SBU apa benar pt.x ini dipotong 4% ? Terimakasih

    1. Yth. Intan,

      Seperti yang sudah saya sampaikan, menurut saya kalau SBU tidak diperpanjang, berarti sama dengan orang yang tidak punya SBU. :)

      Terima kasih.

  11. Pak maaf saya mau tanya .apa ada dasar hukum yang menguatkan jika SBU tidak diperpanjang akan dikenakan pph final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 4% dan 6% ? Terimakasih mohon konfirmasi

    1. Yth. Ibu Intan,

      Dasar hukumnya PP No. 51/2008 dan PP No. 40/2009. Logika berfikirnya begini, kalau SIM saya sudah habis masa berlakunya, apakah saya masih dianggap punya SIM dan boleh mengendarai kendaraan bermotor..? Tentu tidak, bukan…? Begitu juga dengan SBU. Jika sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka dianggap tidak punya SBU. Jadi akan dikenakan PPh Final dengan tarif yang sama dengan tarif yang tidak punya SBU.

      Terima kasih.

  12. Assalamualaikum Pak Abdul,
    MOhon informasinya,

    1. apabila SIUJK (Surat ijin usaha jasa kontruksi) pengusaha kontruksi sudah jatuh tempo/tidak berlaku lagi, apakah masih disebut sebagai pengusaha kontruksi??
    dan ketika mereka ada pekerjaan sekarang di potong pph 23 bukan 4 ayat 2??

    tambahan pengsuaha kontruksi jga sebagai suplier (general kontraktor)

    terima kasih atas bantuan

    1. Dengan hormat,

      Jika SIUJK sudah tidak berlaku, maka dapat dianggap ybs bukan lagi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Ini mirip dengan KTP di mana kalau KTP itu sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang ke kelurahan setempat, maka bisa dianggap bahwa ybs bukan lagi sebagai penduduk di kelurahan tsb.

      Terkait dengan pertanyaan yang diajukan dan jika ybs tidak punya SIUJK, maka jawabannya adalah sbb:

      1. Jika pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan konstruksi (Engineering, Procurement, Construction/EPC), maka dikenakan PPh Final Jasa Konstruksi;

      2. Tetapi jika pekerjaannya hanya pemeliharaan, perawatan, dan pemasangan, maka dikenakan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf r dan huruf s, PMK No. 244/PMK.03/2008.

      Untuk selengkapnya, silakan lihat di artikel berikut: http://www.pembayarpajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-final/138-pph-final-jasa-konstruksi. Terima kasih.

  13. pak mau tanya dong,
    perusahaan saya bergerak dibidang konstruksi tapi belum mempunyai kualifikasi usaha
    untuk saat ini kami masih dikenakan pph final pasal 4 ayat 2 sebesar 4% dari jasa konstruksi
    yang mau saya tanyakan adalah apabila kita mengeluarkan 1 faktur yang berisi jasa konstruksi dan material makan acua pemotongan pph pasal 4 ayat 2 nya itu di hitung dari jasa konstruksinya saja atau gabungan antara jasa konstruksi dan material ? mohon bantuannya

    thanks

    1. Yth. Ibu Resti,

      DPP untuk menghitung PPh Final Jasa Konstruksi, pada prinsipnya adalah nilai yang tercantum dalam kontrak jasa konstruksi. Artinya, PPh Final Jasa Konstruksi dihitung baik atas nilai jasa maupun materialnya. Ibu bisa lihat dalam Pasal 4 ayat (4) PMK 187/PMK.03/2008 stdd PMK 153/PMK.03/2009. Terima kasih.

  14. Pak yang dimaksud dan penghasilan bruto itu apa ya? Omzet atau laba SBL pajak? Misal sy dapat pekerjaan konstruksi senilai 500jt, keuntungannya 50jt, pajak di pungut dari nilai 500jt atau 50 jt?

    1. Dengan hormat,

      Dalam konteks PPh, yang dimaksud dengan Penghasilan Bruto adalah seluruh penghasilan, baik dari core bisnis maupun bukan, sebelum dikurangi dengan biaya dan juga pajak.

      Dalam contoh yang Anda berikan misalnya, untuk Jasa Konstruksi, pajak dipungut dari Rp 500 juta.

      Terima kasih.

  15. seharusnya kata2 orang pribadi dalam peraturan tersebut dihilangkan saja, kalau memang pelaksana/perencana orang pribadi mau dikenakan pph 21. kalau tetap spt itu masih multitafsir menurut saya, dan masih membuka peluang debat kusir.

    1. Pak Andi, menurut pengamatan saya, yang jadi asal-muasal perdebatan itu karena dalam Peraturan Pemerintah yang sekarang berlaku tidak ada penegasan mengenai perlunya izin usaha (SIUJK) dalam penerapan PPh Final Jakons. Ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140/2000 yang menyatakan bahwa PPh Final Jakons dikenakan hanya terhadap pengusaha yang punya SIUJK. Terima kasih.

      1. kalo begitu tambah jelas peluang debat nya. tapi cukup melegakan jg buat OP gak kena tarif 5% atau 6% untuk PPh 21. Selamanya pajak itu gakkan pernah adil walaupun disebutkan “DEMI KEADILAN”…hehe

      2. Ya. Tapi kalau dilihat di Bukti Potong PPh Pasal 23, di situ tidak ada kolom atau ‘kamar’ untuk Jasa Konstruksi. Makanya, banyak yang berpendapat bahwa Jasa Konstruksi itu bukan objek PPh Pasal 23, tanpa melihat siapa pelaksana atau kontraktor pemberi jasanya.

        Tapi kalau pelaksana (kontraktor pemberi jasanya) orang pribadi, banyak teman konsultan saya yang bilang bahwa kita perlu melihat ada-tidaknya SIUJK. Kalau tidak ada SIUJK, harus dipotong PPh Pasal 21 sebab dalam Bukti Potong PPh Pasal 21 ada kolom yang sesuai (bisa di kolom Bukan Pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan atau tidak berkesinambungan).

        Terima kasih.

      3. balik lagi dong pak, di PP gak ada ketegasan ttg SIUJK.
        Pun SIUJK utk OP itu kan gak ada, adanya buat badan. Jadi kalo nanyain SIUJK ke OP
        terlalu maksain konsultannya.Terima kasih banyak atas masukan2nya.

      4. Sesuai UU Jasa Konstruksi dan juga peraturan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sebenarnya ada SIUJK untuk OP. Dan saya pernah melihatnya. Memang umumnya mereka pengusaha dengan kualifikasi kecil (dalam peraturan LPJK disebut Grade 1).

        Terima kasih.

      5. Saya tidak bisa memastikan apakah itu salah atau tidak. Tapi yang jelas sertifikasi itu beda dengan SIUJK.

        Sertifikasi itu diterbitkan oleh LPJK. Disebut Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen tentang kompetensi dan kemampuan si kontraktor dalam menangani proyek konstruksi. Sedangkan SIUJK diterbitkan oleh Pemda (untuk lokal) atau Instansi yg ditunjuk oleh Pemerintah Pusat (untuk asing).

        Dalam prakteknya banyak yang punya SBU tapi tidak punya SIUJK. Di sinilah kemudian muncul keraguan, mau memotong PPh apa..? Sebagian subjek pemotong akhirnya memilih safe-mode, yaitu memotong yang tarif PPh-nya paling besar (bisa PPh 21/23 atau PPh Final, tergantung nilai kontrak).

        Terima kasih.

      6. maaf maksudnya kualifikasi bukan sertifikasi. Yg jadi acuan tarif nya kan kualifikasi kecil atau besar, kalau tidak punya sertifikat dianggap tanpa kualifikasi. Yah mdh2an ke depan gak ada lagi aturan abu2, biar WP gak dibikin bingung atau rugi karena peraturan yang gak jelas.

  16. artikel yg bagus, lebih bagus lagi kalau dari pembuat peraturan menanggapinya dengan
    mengeluarkan peraturan yang lebih jelas sehingga tak ada debat kusir lagi dlapangan.

  17. Terima kasih untuk artikelnya.. sekarang dah bisa ngerti perbedaan PPh PAsal 4(2) Final dan 23 tentang jasa konstruksi…

    1. =»Febri: sama-sama… tapi harap dicatat, ini pendapat saya pribadi… di praktiknya masih ada perdebatan mengenai soal SIUJK-nya… maksudnya, sampai sekarang masih ada perdebatan apakah PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi berlaku hanya untuk yg punya SIUJK atau berlaku umum…

      :)

  18. Artikel yang bagus Pak, mudah sekali pemahamannya. yg selama ini saya bingung dengan pemotongan pph atas jasa konstruksi. artikel Bapak sangat membantu sekali

  19. Pak ochim,

    Ada yang ingin saya tanyakan ke Bpk,
    1. Kalau ada pekerjaan konstruksi (membuat bangunan) yang dikerjakan oleh orang pribadi dan tidak memiliki SIUJK, apakah ini berarti akan dikenai PPh Pasal 21?

    2. Demikian pula bila ada pekerjaan konstruksi misalnya bikin bangunan oleh badan, tapi dia bukan pengusaha konstruksi yang punya ijin, Bila dikenai PPh 23, masuk ke jasa apa pak? Jasa konstruksi kan tdk ada di SPT / Bupot 23-nya?

    trims pak,
    teguh

    1. »Teguh: Ya, kalau pelaksana (kontraktornya) tidak punya izin usaha dan statusnya Orang Pribadi, sudah pasti kena PPh Pasal 21. Tapi kalau misalnya ybs statusnya WP Badan, di sini lah perdebatannya muncul.

      Saya berpendapat kalau ybs statusnya WP Badan dan tidak punya izin usaha konstruksi, maka khusus untuk jasa EPC-nya tidak kena PPh Final atau PPh 23. Seperti yg Anda bilang, di Bupot PPh 23 ‘kan tidak ada jasa EPC.

      Di Bupot 23 cfm PMK 244/PMK.03/2008, yg ada adalah jasa pemasangan alat, AC, dlsb serta jasa pemeliharaan. Di sini lah mereka seharusnya dikenakan. Dan kalau tidak ada rinciannya serta tidak memenuhi syarat SE-53/PJ/2009 ttg syarat jumlah bruto PPh 23 (saya lupa nomor SE-nya), maka PPh 23 dipotong dari total.

      Terima kasih.

      BTW, taw2781 itu Teguh Andri W atau ada kepanjangan lain…pliss, cuma nanya ajja… ;)

  20. Pak Ochim..yang dimaksud dengan bahwa kontraktor memiliki kualifikasi usaha adalah apakah :
    1. Kontraktor harus memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh PEMDA setempat saja
    2. Kontraktor harus memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi) saja
    atau
    3. Kontraktor harus memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh PEMDA setempat plus SBU (Sertifikat Badan Usaha) Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi) yang kedua-duanya masih berlaku ?

    misal jawabannya adalah yang ke-3, maka apakah bila salah satunya telah expired, bisakanh tetap dianggap memiliki kualifikasi usaha?

    thanks before

    1. »Pak Woko: kalau SIUJK, itu harus ada agar dapat diperlakukan sbg PPh Final. Kalau tidak punya SIUJK, atau sudah expired, seharusnya tidak dikenakan PPh Final Jasa Konstruksi cfm PP tersebut.

      Setelah SIUJK ada dan masih berlaku (belum expired), barulah kita lihat Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yg dikeluarkan oleh LPJK (atau lembaga lain yg ditunjuk LPJK) untuk menentukan tarif PPh Finalnya. Kalau masih berlaku, dikenakan tarif yg lebih kecil. Tapi kalau sudah expired, dikenakan tarif yg besar.

      Terima kasih… :)

  21. mau tanya pak..yang dimaksud dengan memiliki kualifikasi usaha jasa konstruksi itu apakah kontraktor harus memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan PEMDA setempat plus SBU (sertifikat Badan Usaha) Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi) atau boleh salah satunya saja… misal hanya punya SBU saja sedangkan IUJK nya tidak punya/sudah expired?

  22. Nice article pak, tulisan yg semakin menguatkan pendapat saya sejak awal mengenai perlakuan PPh Final atas Jakons…. :-D.

  23. terima kasih sekali atas penjelasannya…sangat sangat membantu saya dalam pembuatan skripsi tentang pajak konstruksi yg masih sulit untuk memahami perbedaan antara PPh 23 dengan Pasal 4 ayat 2… great !!!

  24. pemikiran yang bagus dan dituliskan dengan cara yang baik.
    sangat membantu untuk memahami perbedaannya.
    terima kasih atas penjelasan dan sharenya bung ochim.

  25. hmm… pendapat yang bagus, Pak… meskipun memang agak di luar mainstream… thanks sudah menambah khazanah pemahaman mengenai Jasa Konstruksi…

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s