Arti ‘Penyerahan’ dalam UU PPN (Bagian III-End)

c.       Saat Penyerahan JKP Untuk Jasa Pemborongan Bangunan/Barang Tidak Bergerak

Dalam konteks penyerahan JKP berupa jasa pemborongan bangunan atau barang tidak bergerak lainnya (jasa konstruksi/Jakons), menurut penjelasan Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 143 Tahun 2000, JKP Jakons dianggap telah ada dan diserahkan apabila bangunan yang diborongkan sudah selesai dibangun.  Jika bangunan belum selesai didirikan, berarti belum ada penyerahan JKP.

Meskipun penyerahan JKP belum terjadi selama bangunan belum selesai didirikan, bukan berarti tidak akan ada PPN yang terutang selama pengerjaan proyek tersebut.  Sebab umumnya dalam pelaksanaan proyek, pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) akan menerima uang muka pelaksanaan proyek maupun tagihan termin proyek.  Nah, pada saat inilah PPN akan terutang.

Prinsip Cash Basis

Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam soal uang muka maupun termin, PPN tidak atau belum terutang pada saat pengusaha konstruksi menyampaikan tagihan (invoice) kepada pemilik proyek.

Dalam kaitannya dengan uang muka pengerjaan konstruksi dan termin, PPN terutang pada saat pengusaha konstruksi menerima pembayaran uang muka maupun termin. Alasannya sederhana, yaitu bahwa pada saat menyampaikan invoice uang muka maupun invoice termin, jasa konstruksi dianggap belum ada karena bangunannya belum selesai didirikan.  Jadi saat menyampaikan invoice, penyerahan JKP-nya dianggap belum terjadi.  Sehingga dalam hal ini PPN terutang bukan atas penyerahan JKP konstruksi melainkan karena adanya penerimaan pembayaran uang muka maupun termin (prinsip cash basis).

Penjelasan yang ada dalam Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 143 Tahun 2000 tadi, mungkin berbeda dengan kenyataan yang ada dalam praktik.  Sebab umumnya dalam praktik, para pemilik proyek selalu meminta pengusaha konstruksi untuk melampirkan Faktur Pajak pada saat menyampaikan invoice atas uang muka maupun termin.  Padahal semestinya, pada saat menyampaikan tagihan itu Faktur Pajak belum dapat diterbitkan karena PPN-nya menurut ketentuan belum terutang.

Lalu apa salahnya jika para pemilik proyek meminta pengusaha konstruksi untuk menerbitkan Faktur Pajak saat menyampaikan invoice?  Hati-hati, sebab penulis pernah menemui kasus pengoreksian Pajak Masukan pemilik proyek karena pemeriksa menganggap Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat menyampaikan invoice uang muka maupun termin adalah Faktur Pajak yang prematur (terbit sebelum waktunya) alias cacat.  Karena memang semestinya, Faktur Pajak atas uang muka dan uang termin itu diterbitkan pada saat pengusaha konstruksi menerima pembayaran uang muka dan atau termin.

Prinsip Accrual Basis

Jika untuk uang muka dan termin proyek PPN terutang pada saat pembayaran uang muka dan termin itu diterima, maka pada saat bangunan itu selesai 100% dibangun dan diserahkan kepada pemilik proyek, PPN akan terutang pada saat bangunan itu diserahkan oleh pengusaha konstruksi kepada pemilik proyek.  Dalam hal ini PPN yang terutang adalah sebesar keseluruhan nilai proyek (termasuk retensi) dikurangi dengan uang muka dan pembayaran termin yang telah diterima sebelumnya oleh pengusaha konstruksi.

Jadi menurut PP Nomor 143 Tahun 2000 tadi, begitu bangunan diserahkan kepada pemilik proyek, yang biasanya ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pekerjaan, maka Faktur Pajak atas nilai sisa tersebut sudah harus diterbitkan meskipun pembayarannya belum diterima oleh pengusaha konstruksi (prinsip accrual basis).  Sebab dalam hal ini dikatakan bahwa JKP konstruksi telah ada (bangunan sudah selesai) dan penyerahan JKP-nya pun sudah terjadi.

 

d.      Saat Penyerahan JKP untuk Jasa Selain Jasa Pemborongan Bangunan.

Untuk JKP selain jasa pemborongan bangunan (jasa konstruksi), Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 143 Tahun 2000 menetapkan bahwa saat terutangnya PPN (yang ditetapkan sebagai saat penyerahan JKP) adalah:

  1. Saat tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
  2. Saat dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
  3. Saat pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP dilakukan.

Kata ‘atau’ yang disisipkan di ketiga kondisi di atas bermakna bahwa dalam menetapkan saat penyerahan JKP dan saat terutangnya PPN, PP tersebut akan melihat kondisi mana yang sebenarnya terjadi lebih dahulu, kondisi 1, 2 atau kondisi 3.

Sekarang coba kita terapkan ketentuan tersebut dalam transaksi sewa menyewa bangunan.  Katakanlah pada bulan Oktober 2011 PT ABC menandatangani kontrak sewa PT DEF untuk jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak 10 Oktober 2011 hingga 10 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp 120 juta setahun.  Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2011 sedangkan PT DEF sudah menempati gedung kantor tersebut sejak 10 Oktober 2011.

Dalam kontrak tersebut dinyatakan bahwa penagihan dan pembayaran akan dilakukan setiap bulan sebesar Rp 10 juta sebulan.  Tagihan akan disampaikan setiap tanggal 25 pada setiap bulan sedangkan pembayarannya akan dilakukan pada awal bulan berikutnya.  Pertanyaannya: kapan PPN atas sewa gedung kantor tersebut terutang (kapan yang dianggap sebagai saat penyerahan JKP jasa persewaan bangunan) dan berapa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya?

Bisa tidak kalau dalam ilustrasi tersebut yang dianggap sebagai saat penyerahan JKP adalah pada tanggal 10 Oktober 2011 yaitu pada saat PT DEF sebagai penyewa gedung menempati gedung kantor tersebut? Sementara DPP-nya sebesar nilai kontrak (Rp 120 juta x 5 tahun)?

Penulis pernah menemui kasus pemeriksaan pajak di mana pemeriksa mengatakan bahwa saat tanggal 10 Oktober 2011 dianggap sebagai saat penyerahan JKP karena sesuai dengan Kondisi 1 yang dipaparkan dalam PP Nomor 143 Tahun 2000 dikatakan bahwa saat terutangnya PPN (saat penyerahan JKP) adalah saat ‘tersedianya barang atau fasilitas untuk digunakan, baik sebagian atau seluruhnya’.  Bagaimana pendapat Anda?

– ∞

Pamulang, 16 Oktober 2011

4 comments

  1. Pak Rahim, tulisan ini sangat bermanfaat untuk saya.

    Mohon di jelaskan lebih detail mengenai perlakuan PPN terhadap retensi.
    Di dalam jasa konstruksi ada kondisi seperti di bawah ini:
    10 Maret 2009 (awal pekerjaaan) DP 20%
    06 Juli 2010 (pekerjaan selesai) Final Invoice 75 %
    05 Juli 2011 (pemeliharaan 1 tahun) Retensi 5%

    Pertanyaan saya adalah:
    1. Kapankah PPN akan mulai terhutang?
    2. Untuk retensi, apakah perlu di terbitkan Faktur Pajak?

    Terima kasih
    Bona

    1. Terima kasih sebelumnya atas kunjungannya ke blog saya… :)

      Soal PPN jasa konstruksi sebetulnya bisa dilihat di memori penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24/2002. Di situ dijelaskan secara rinci kapan PPN terutang atas DP, Termin dan Penyelesaian. Dan begitu PPN terutang, maka Faktur Pajak sudah harus dibuat.

      Merefer ke Peraturan Pemerintah tadi, untuk DP, PPN terutang pada saat diterimanya pembayaran DP.

      Sedangkan untuk penyelesaian proyek, PPN terutang pada saat proyek yang sudah selesai tadi diserahkan ke owner. Biasanya pada saat BA penyerahan. Dalam hal ini, DPP PPN-nya dari seluruh nilai proyek setelah dikurangi dengan DP dan termin. Jadi retensi, meskipun belum dibayar pada saat penyerahan proyek tadi, sudah terutang PPN juga. Itu sebabnya dalam praktiknya, banyak yang membuat kontrak retensi (jasa pemeliharaan) terpisah dengan kontrak konstruksinya. Tujuannya agar PPN atas retensi bisa terutang secara terpisah.

      Thanx… :)

      1. Untuk DP saya mengerti, tapi untuk yang penyelesaian proyek masih kurang jelas. :)
        Jadi berapa PPN yang terhutang pada saat proyek selesai:
        1. apakah 80 % (nilai invoice akan berbeda dengan faktur pajak, namun saat invoice retensi terbit tidak perlu ada faktur pajak)
        2. apakah 75 % (nilai invoice sama dengan faktur pajak, dan saat invoice retensi terbit perlu di terbitkan faktur pajak untuk retensi)

        Saat ini kita masih menggabung antara kontrak konstruksi dengan kontrak retensi (jasa pemeliharaan), sehingga ada perbedaan persepsi dalam PPN terhutang ini.

        Thanks

      2. Kalau melihat contoh dan penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah tsb, saat penyerahan proyek PPN terutang = 100% dikurangi dengan DP dan termin yg telah diterima.

        Retensi tidak ikut dikurangkan (jika kontraknya menyatu). Sebab pemahaman Peraturan Pemerintah tadi, Retensi (jasa pemeliharaan) dianggap sebagai bagian dari jasa konstruksi di mana begitu bangunan selesai dan kemudian diserahkan, dianggap jasa konstruksi juga sudah diserahkan (sudah terjadi penyerahan JKP).

        –O–

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s