Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah dokumen bukti pemungutan PPN maupun PPn-BM yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.  Boleh dibilang, inilah ruh dari PPN di Indonesia sebab setiap kali ada transaksi atau peristiwa yang terutang PPN harus dibuatkan Faktur Pajak meskipun PPN yang terutang tidak dipunggut atau dibebaskan.  Tanpa ada Faktur Pajak bisa dibilang tidak ada PPN.

Bagi PKP yang melakukan penyerahan Faktur Pajak merupakan bukti bahwa ybs sudah memungut PPN.  Sedangkan bagi pihak yang menerima BKP/JKP, Faktur Pajak dapat menjadi bukti bahwa ybs sudah membayar PPN kepada PKP yang menyerahkan BKP/JKP.

Faktur Pajak dapat berbentuk Faktur Pajak (standar) yang dicontohkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 atau dapat berupa faktur penjualan sepanjang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN.  Di samping itu ada juga beberapa dokumen khusus yang disebut dengan ‘Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak’ yang disebutkan dalam PER-10/PJ./2010 stdtd PER-27/PJ./2011, yaitu:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PEB tersebut;
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk penyerahan BBM maupun Non-BBM;
  4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
  5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan dalam negeri;
  6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
  7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
  8. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
  9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang (nama, alamat dan NPWP) dan dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang (nama, alamat dan NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk impor BKP;
  10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP maupun BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
  11. Bukti tagihan atas penyerahan BKP maupun JKP oleh Perusahaan Air Minum;
  12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek; dan
  13. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s