Kredit Pajak PPN

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimaksud dengan kredit pajak adalah Pajak Masukan (PM) yaitu PPN yang dibayar pada waktu kita:

  1. Membeli atau memperoleh BKP/JKP secara lokal dari PKP di dalam negeri.  Dalam hal ini, PPN kita bayarkan kepada PKP yang bersangkutan dan kita akan menerima Faktur Pajak sebagai bukti pembayaran PPN tersebut;
  2. Mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean.  Dalam hal ini PPN-nya kita setor sendiri pada saat kita menyiapkan PIB untuk mengurus pengeluaran barang dari gudang impor. Bukti kredit pajak dalam hal ini adalah PIB dan SSP/SSPCP;
  3. Melakukan pemanfaatan JKP maupun BKP Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.  Dalam hal ini PPN terutang harus dibayar/disetor sendiri dan yang menjadi bukti kredit PPN-nya adalah SSP penyetoran.

Tidak semua PM dapat menjadi kredit pajak.  Sebab PM yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material seperti Faktur Pajaknya tidak cacat, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan lain sebagainya.  Persyaratan pengkreditan PM diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s