Mau Banding Harus Bayar 50% Dulu?

Wajib Pajak (WP) mempunyai hak untuk mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak. Tapi benarkah agar permohonan tersebut bisa diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, WP terlebih dahulu harus membayar 50% dari jumlah pajak terutang yang dipersengketakan?

 

Pengertian dan Asal Mula Banding

Dalam sistem self assessment, seperti yang diterapkan dalam dunia perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan (baca: tugas) untuk melaksanakan dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.  Pelaksanaan dan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan itu nantinya wajib dilaporkan WP kepada kantor pajak melalui penyampaian SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Tugas kantor pajak (c.q. Direktorat Jenderal Pajak/DJP) dalam self assessment system hanyalah sebatas pada tugas pengawasan dan pembinaan.  Salah satu bentuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan tadi adalah pemeriksaan pajak terhadap SPT yang telah disampaikan oleh WP ke kantor pajak.  Hasil atau produk dari pemeriksaan pajak itu salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP-KBT).

SKP-KB adalah salah satu surat keputusan yang bersumber dari hasil pemeriksaan pajak.  Dengan terbitnya SKP-KB berarti WP dinilai masih memiliki utang pajak (ada kekurangan bayar pajak).  Maksudnya WP dinilai masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk menyetor pajak.

WP yang tidak setuju dengan SKP-KB berhak mengajukan Keberatan atas ‘penilaian’ tersebut kepada DJP (c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP yang menaungi KPP tempat WP terdaftar).  Caranya dengan mengajukan Surat Keberatan.  Berikutnya, DJP berwenang pula menerima atau menolak Keberatan WP tersebut dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Nah, manakala DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, WP jika masih tidak setuju dengan keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut juga masih memiliki hak untuk mengajukan Banding (atau biasa disebut Permohonan Banding).  Dalam hal ini, permohonan Banding WP diajukan langsung kepada Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Gedung D Departemen Keuangan RI, jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat.

 

Syarat Pengajuan Banding

Agar permohonan Banding-nya dapat diterima dan diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh WP.  Ini disebut dengan persyaratan formal yang ketentuannya bisa dibaca di Pasal 27 ayat (3) UU KUP (UU No. 28/2007) dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002).  Persyaratan formal tersebut adalah:

  1. Surat permohonan Banding harus menggunakan bahasa Indonesia;
  2. Surat permohonan Banding harus memuat alasan-alasan yang jelas, yang mencakup pokok sengketa, serta pasal dan ayat dalam UU pajak yang dijadikan rujukan;
  3. Surat permohonan Banding harus mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Banding dan melampirkan salinan (fotocopy) dari Surat Keputusan Keberatan tersebut;
  4. Surat permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima WP, kecuali jika WP dalam kondisi force majeur (keadaan di luar kekuasaannya); dan
  5. Jika WP mengajukan permohonan Banding yang terkait dengan SKP-KB maupun SKP-KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), surat permohonan Banding harus dilampiri dengan SSP atas penyetoran 50% pajak yang terutang yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan (notes: umumnya jumlah pajak yang terutang dalam Surat Keputusan Keberatan sama persis dengan yang tercantum dalam SKP-KB atau SKP-KBT tersebut atau dengan kata lain Keberatan WP ditolak).

Terkait dengan syarat pada nomor 5 itulah yang kini menjadi perdebatan di antara para praktisi pajak.  Apakah benar WP terlebih dahulu harus membayar 50% dari nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan atau tidak?

 

Bukan Utang Pajak

Sebagian praktisi pajak berpendapat, WP seharusnya tidak perlu membayar 50% tersebut selama WP memang tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.  Sebab sesuai dengan ketentuan yang ada, jumlah yang belum disetujui WP saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum termasuk sebagai utang pajak.  Ketidaksetujuan WP ini dapat dilihat dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani baik oleh WP maupun pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan pajak berakhir.

Pendapat pertama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dan Pasal 27 ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c) UU KUP, sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

Pasal 27 ayat (5a) UU KUP:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.”

Pasal 27 ayat (5b) UU KUP:

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).”

Pasal 27 ayat (5c) UU KUP:

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.”

 

Sebelum membahas keempat ketentuan tersebut, perlu rasanya diinformasikan terlebih dahulu bahwa pada saat proses pemeriksaan pajak akan berakhir, pemeriksa pajak akan membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) kepada WP.  Dan isi dari SPHP itu secara umum berupa pos-pos yang dikoreksi beserta nilai koreksinya.


Terkait dengan SPHP tersebut, WP diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu beberapa hari setelah SPHP tersebut mereka terima.  Biasanya WP hanya diberi jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.  Dalam hal ini WP dapat memberikan pernyataan setuju (seluruhnya) atau tidak setuju (sebagian atau seluruhnya).

Apabila WP menyatakan setuju (seluruhnya) atas koreksi yang tercantum dalam SPHP tersebut, WP harus menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan.  Selanjutnya dari SPHP tadi KPP akan menerbitkan SKP dan jika koreksi tadi menyatakan ada kekurangan pembayaran pajak, KPP akan menerbitkan SKP-KB dan WP tidak dapat mengajukan Keberatan kepada DJP.

Tetapi jika terhadap SPHP tadi WP menyatakan tidak setuju (baik sebagian maupun seluruh koreksi), WP harus membuat surat tanggapan yang berisi mengenai ketidaksetujuan WP dan alasan-alasannya.  Proses selanjutnya adalah WP akan diminta untuk hadir dalam acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.  Dalam acara pembahasan ini, WP tetap memiliki hak untuk tidak menyetujui hasil pemeriksaan dan nantinya akan diminta untuk menandatangani Berita Acara pembahasan tersebut.

Meskipun pada acara pembahasan WP menyatakan tidak setuju dengan SPHP, tetapi biasanya KPP tetap akan menerbitkan SKP sesuai dengan SPHP.  Namun demikian, WP dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan keberatan terutama pada koreksi-koreksi yang tidak disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan tadi.

 

50% dari Rp 0,-

Koreksi-koreksi yang tidak disetujui oleh WP tadi, menurut Pasal 25 ayat (8) UU KUP dianggap belum termasuk sebagai utang pajak.  Itulah sebabnya dalam Pasal 25 ayat (3) UU KUP dikatakan bahwa saat WP mengajukan Keberatan WP tidak wajib membayarnya dan hanya wajib membayar utang pajak sesuai dengan yang disetujuinya pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Terhadap Keberatan WP tadi, DJP dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJP setempat akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.  Surat keputusan ini nantinya yang akan menetapkan berapa sebenarnya jumlah pajak yang terutang untuk WP tersebut.  Umumnya, seperti yang penulis alami sendiri, jumlah pajak yang terutang dalam Surat Keputusan Keberatan adalah kutipan dari SKP-KB maupun SKP-KBT.

Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, WP masih dapat mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak.  Dan merefer pada Pasal 27 ayat (5a), (5b) serta ayat (5c) UU KUP, jumlah yang belum dibayar pada saat Keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak dan pelunasannya tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Menurut Pasal 27 ayat Karena menurut Pasal 25 ayat (8) UU KUP jumlah koreksi yang belum disetujui oleh WP dianggap belum termasuk sebagai utang pajak, maka pada saat mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak WP tidak perlu membayar 50% dari jumlah utang pajak yang tercantum pada Surat Keputusan Keberatan.  SKP-KB atau SKP-KBT.  Meskipun Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tetap mewajibkan WP, tetapi secara matematis jumlah yang harus dibayar WP adalah 50% x Rp 0,- atau sama dengan Rp 0,-.

 

Tertangguh Hanya Satu Bulan

Berbeda dengan pendapat di atas, sebagian praktisi pajak lainnya menyatakan bahwa WP bisa saja lolos dari kewajiban membayar 50% dari nilai SKP-KB atau SKP-KBT yang dipersengketakan, dengan syarat WP mengajukan permohonan Banding dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Menurut pendapat yang kedua ini, berdasarkan Pasal 25 ayat (7) UU KUP, jumlah yang belum disetujui WP dan yang dianggap belum termasuk sebagai utang pajak tadi, hanya tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.  Artinya, setelah satu bulan terlewati semenjak Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, jumlah yang belum disetujui WP tersebut sudah dianggap sebagai utang pajak dan WP wajib membayar 50%-nya pada saat sebelum mengajukan permohonan Banding.

Ilustrasi:

Berdasarkan SPHP, WP dinilai masih memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 100 juta.  Akan tetapi dalam proses Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP menyatakan tidak setuju seluruhnya koreksi dalam SPHP tersebut alias menganggap tidak ada kekurangan pembayaran pajak.

Meski WP tidak setuju, biasanya KPP akan menerbitkan SKP-KB sama seperti SPH. Namun karena menyatakan tidak setuju atas koreksi SPHP tersebut, WP berhak mengajukan Keberatan dan tidak perlu membayar utang pajak sebesar Rp 100 juta tadi [Pasal 25 ayat (3a) UU KUP].  Sebab jumlah sebesar Rp 100 juta itu belum dianggap sebagai utang pajak [Pasal 25 ayat (8) UU KUP].  Jumlah Rp 100 juta tersebut akan dianggap menjadi utang pajak pada saat sebulan setelah Surat Keputusan Keberatan diterbitkan [Pasal 25 ayat (7) UU KUP].

Jika misalnya Surat Keputusan Pajak atas permohonan Keberatan WP diterbitkan tanggal 1 November 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, WP dapat mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

Akan tetapi jika WP hendak menghindari kewajiban membayar 50% dari jumlah SKP-KB atau SKP-KBT, maka WP harus mengajukan permohonan Banding paling lambat tanggal 30 November 2011.  Sebab pada saat itulah jumlah yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan atau SKP-KB/SKP-KBT masih dianggap belum termasuk sebagai utang pajak.  sedangkan mulai 1 Desember 2011, sudah menjadi utang pajak sesuai Pasal 25 ayat (7) UU KUP.

 

Azas Pra-Duga Tak Bersalah

lady justice

ilustrasi: shutterstock.com

Menurut penulis, pendapat yang kedua ini hanya memfokuskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (7) UU KUP tanpa mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (5a), (5b) maupun (5c) UU KUP.

Jika hanya fokus pada Pasal 25 ayat (7) UU KUP, memang benar bahwa penangguhan hanya sebatas sebulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.  Tetapi jika diteruskan dengan Pasal 27 ayat (5a), (5b) maupun (5c), maka dapat ditarik kesimpulan tambahan bahwa jumlah yang belum dibayar WP pada saat pengajuan Keberatan juga masih tetap dianggap bukan sebagai utang pajak selama Putusan Banding belum diterbitkan.

Di samping itu, jika pendapat kedua memang benar, bahwa WP wajib membayar 50% dari jumlah SKP-KB ataupun SKP-KBT, banyak praktisi pajak yang menilai bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak itu menyalahi prinsip hukum dan asas pra-duga tak bersalah. Sebab seyogyanya sebelum Putusan Banding diterbitkan oleh Pengadilan Pajak, WP belum bisa dianggap bersalah (belum bisa dianggap mempunyai utang pajak).

Hal lain yang juga terasa aneh bagi penulis adalah jika kewajiban penyetoran 50% itu dikaitkan dengan penyebutan istilah Terbanding dan Pemohon Banding.  Dalam UU Pengadilan Pajak, Terbanding adalah sebutan untuk DJP yang keputusannya diajukan Banding sementara Pemohon Banding adalah WP yang mengajukan Banding.

Dalam pemahaman penulis, istilah Terbanding identik dengan istilah Terdakwa dalam konteks hukum formal.  Sementara Pemohon Banding (WP yang mengajukan permohonan Banding) adalah jaksa penuntutnya.  Jadi akan terasa aneh apabila jaksa penuntutnya yang diwajibkan membayar pajak yang sedang dipersengketakan sementara Terdakwanya tidak dikenai kewajiban membayar apa-apa.

 

Bojonggede-Bogor, 10 November 2011

Merdeka…!!! (Hari Pahlawan)… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s