Penyerahan BKP

Penyerahan BKP adalah salah satu objek PPN yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf a UU PPN.  Dalam kaitannya dengan PPN, kata ‘penyerahan BKP’ tidak hanya meliputi ‘penjualan’ melainkan semua bentuk penyerahan yang mengakibatkan adanya perpindahan hak atas barang tersebut.

Dalam Pasal 1A ayat (1), UU PPN menyebutkan beberapa bentuk transaksi yang termasuk dalam pengertian ‘penyerahan BKP’ yaitu:

  1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma;
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
  7. Penyerahan BKP secara konsinyasi;
  8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Dalam kacamata PPN, hanya ada 5 jenis transaksi penyerahan yang bukan ‘penyerahan BKP’ (yang berarti tidak akan terutang PPN), yaitu (Pasal 1A ayat (2) UU PPN):

  1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD;
  2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutangn;
  3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya maupun penyerahan antar cabang, dalam hal PKP sudah memperoleh izin pemusatan tempat PPN terutang (sentralisasi);
  4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP;
  5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

2 comments

  1. Pak Rahim, mau tanya utk Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;treatment secara pajak dan akt bagi sepenerima BKP tsb bagaimana?

    Trims
    Lazuardi

    1. @ Lazuardy: Transaksinya apa nih Pak? Begitu juga dengan BKP-nya, apa ya BKP-nya? Sebab khusus untuk BKP berupa Bangunan atau Tanah, pajaknya banyak Pak. Selain PPN, kemungkinan ada BPHTB. PPN atas transaksi penyerahan BKP, juga bisa ada dua jenis yakni PPN Pasal 4 huruf a (khusus untuk barang dagangan) dan PPN Pasal 16D (selain barang dagangan).

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s