Pengkreditan Pajak Masukan bagi Perusahaan Terpadu (Integrated)

Belum lama ini, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai pengkreditan Pajak Masukan (PM) pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit.  Jika menilik pada substansi isinya, semestinya SE ini juga berlaku bagi semua perusahaan terpadu (integrated), tidak hanya kelapa sawit.

SE yang dimaksud adalah SE-90/PJ./2011 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2011.  Pada intinya, SE itu memberikan penegasan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka:

 

  1. Pajak Masukan (PM) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan BKP (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
  2. PM atas perolehan BKP maupun JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti misalnya menghasilkan Tanda Buah Segar (TBS), tidak dapat dikreditkan;
  3. PM atas perolehan BKP maupun JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP strategis (c.q. TBS), dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya

 

 

Terkait Produk atau Penyerahan?

Satu hal yang mengusik perhatian penulis adalah dalam SE-90/PJ./2011 itu sepertinya Dirjen Pajak menetapkan bahwa pengkreditan PM dikaitkan dengan produk (kegiatan menghasilkan).  Jika produk yang dihasilkan adalah BKP (yang terutang PPN), maka PM yang terkait dengan BKP tersebut dapat dikreditkan.  Sementara jika produk yang dihasilkan adalah Non-BKP (tidak terutang PPN) atau BKP yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan, maka PM yang terkait dengan produk tersebut tidak dapat dikreditkan.  Lalu apa salahnya?

Jika kita perhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, penulis berkesimpulan bahwa pengkreditan PM tidak dikaitkan dengan produk yang dihasilkan melainkan dikaitkan dengan penyerahannya.

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.” [Pasal 9 ayat (5) UU PPN]

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.” [Pasal 9 ayat (6) UU PPN].

 

Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan penjelasannya:

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”

“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.”

 

Berbeda dengan Ketentuan UU PPN

Dengan membandingkan penegasan SE-90/PJ./2011 dengan penegasan atau penjelasan yang ada pada Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UU PPN, penulis berpendapat penegasan yang ada dalam SE-90/PJ./2011 tersebut berbeda atau bertentangan dengan UU PPN.  Penulis khawatir, penegasan yang ada dalam SE-90/PJ./2011 itu akan merugikan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.

Skema Pengkreditan PM

Sebelum SE-90/PJ./2011 tersebut diterbitkan, penulis sudah sering mendengar keluhan dari rekan-rekan penggusaha yang berkecimpung dalam usaha perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera dan Kalimantan.  Pada saat pemeriksaan pajak dilakukan, PM yang terkait dengan TBS, seperti PM pembelian pupuk, PM pembelian peralatan perkebunan, dan lain sebagainya, dikoreksi positif oleh pemeriksa pajak.  Padahal TBS yang dihasilkan tidak dijual langsung melainkan diolah terlebih dahulu menjadi minyak kelapa sawit (CPO) atau minyak inti sawit (PKO). Dan banyak di antara rekan pengusaha tadi yang memiliki pabrik pengolahan CPO/PKO sendiri.

Jika pengolahan TBS menjadi CPO/PKO dilakukan oleh pihak lain (di-maklon-kan), OKE lah.  Penulis setuju, dalam hal ini PM atas pembelian pupuk dan peralatan perkebunan lainnya dapat dikoreksi.  Sebab dalam hal ini berarti ada penyerahan TBS dari pengusaha perkebunan kepada pihak subkon pengolah TBS menjadi CPO/PKO.  Sebab seperti diketahui, TBS merupakan salah satu hasil perkebunan yang ditetapkan sebagai BKP strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN menurut versi SE-90/PJ./2011.  Kalau penulis berpendapat, TBS merupakan buah-buahan segar yang dimaksud dalam memori penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b.j. UU PPN, yang ditetapkan sebagai Non-BKP.  Namun apapun golongannya, TBS sebagai BKP strategis atau Non-BKP, tetap saja PM yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusinya tidak dapat dikreditkan.

Tetapi lain halnya jika pengolahan TBS menjadi CPO/PKO dilakukan sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan.  Dalam hal ini semestinya PM atas pembelian pupuk dan peralatan perkebunan tetap dapat dikreditkan karena barang yang diserahkan (dijual) nantinya adalah CPO/PKO yang merupakan BKP tanpa fasilitas PPN apapun.

 

Berlaku untuk Semua Bidang Usaha Integrated

Kejadian yang sama seperti yang dialami pengusaha perkebunan kelapa sawit tersebut dalam praktiknya juga dialami oleh beberapa pengusaha dalam bidang lain.  Misalnya pengusaha di bidang peternakan, perikanan, dan pertambangan yang notabene juga merupakan perusahaan terpadu (integrated) di mana produk yang dihasilkan ada yang bukan BKP atau BKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Seperti misalnya pengusaha peternakan ayam, mereka bisa menjual bibit (anakan) ayam, bisa menjual ayam dewasa hidup, atau ayam potong, yang masing-masing mendapat perlakuan PPN yang berbeda sebagai berikut:

  • Bibit (anakan) ayam, atas penyerahan (penjualannya) memperoleh fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 stdtd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
  • Ayam dewasa hidup, atas penyerahannya terutang PPN dan tidak mendapat fasilitas pembebasan PPN;
  • Ayam potong, atas penyerahannya tidak terutang PPN karena daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus, merupakan salah satu barang yang tidak dikenakan PPN (alias Non-BKP).

Dalam hal ini, menurut penulis pengkreditan PM bagi pengusaha peternakan tersebut seharusnya juga tidak dilihat dari produk yang dihasilkan melainkan harus dikaitkan dengan penyerahan atas produk-produk tersebut.  Ini agar perlakuan pengkreditan PM sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

 

Pamulang, 4 Desember 2011.

5 comments

  1. Pak Ochim..thanks atas sharing peraturannya..
    setelah saya baca…di Pasal 5 ayat 4 – “Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”

    namun sayangnya diaturan penjelasannya dijelaskan bahwa “Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tiak dapat dikreditkan.

    Kita telah sama-sama tahu bahwa TBS adalah BKP yang dibebaskan PPN sehingga pajak masukannya utk memperoleh/mendapatkan TBS tidak dapat dikreditkan

    1. »Pak Woko: iya, benar juga. Saya luput soal penjelasannya tersebut. Thanks Pak, sudah mengingatkan.

      Jadi berarti memang tidak ada dasar hukum lain yg bisa dipakai selain ketentuan yg ada di Pasal 9 UU PPN bahwa pengkreditan PM tidak dikaitkan dgn produk yg dihasilkan melainkan dikaitkan pada penyerahan atas produk tersebut.

      Sekali lagi, thanks atas tanggapan dan diskusinya.

  2. Thanks sharingnya atas hal tersebut diatas pak….saya mau diskusi ni pak..lalu bagaimana sebaiknya menanggapi tindakan pemeriksa pajak yang tetap mau mengkoreksi PPN masukan yang terkait dengan penyerahan TBS ke pabrik pengolahan TBS milik sendiri?

    Wassalam
    Woko
    ex-murid training PPN

    1. »Pak Woko: saya sering dapat info dari WP perkebunan kalau saat pemeriksaan sulit sekali beragumentasi dengan fiskus, jadi jalur ‘formal’ satu²nya cuma Keberatan dan Banding.

      Untungnya sekarang ada PP No. 1/2012 yg salah satunya mengatur soal PPN Pemakaian Sendiri. Jadi ada tambahan argumentasi buat WP bahwa pengolahan TBS itu bisa masuk kategori Pemakaian Sendiri BKP yg berhubungan langsung dgn kegiatan usaha atau berhubungan langsung dengan kegiatan produksi selanjutnya sehingga Pajak Masukannya semestinya bisa dikreditkan.

      Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s