Redenominasi Rupiah (Rp) dan Efeknya Terhadap Pajak

Belakangan ramai diberitakan tentang rencana dan usulan Bank Indonesia untuk melakukan redenominasi terhadap mata uang kita (mata uang Rupiah/Rp) dan pro-kontra para pakar ekonomi dan keuangan mengenai rencana tersebut.

Saya tidak ingin ikut-ikutan berpolemik mengenai rencana redenominasi mata uang kesayangan kita tersebut karena saya tidak ahli dalam masalah ekonomi dan keuangan.  Melalui tulisan ini saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai efek dari redenominasi tersebut terhadap pajak.

 

Pengertian Redenominasi

Dari beberapa literatur yang saya temukan, salah satunya dari wikipedia, redenominasi secara sederhana adalah tindakan menyederhanakan pecahan (denominasi) mata uang menjadi pecahan yang lebih sedikit tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.  Misalnya dengan cara mengurangi digit angka nol-nya.  Biasanya pengurangan angka nol (0) tadi dilakukan dalam kelipatan sepuluh, seperti 10, 100, 1000 dan seterusnya.  Jadi misalnya uang Rp 10.000,- bisa di-redenominasi menjadi Rp 1.000,-; Rp 100,-; Rp 10,- atau bahkan menjadi Rp 1,-.

Penyesuaian digit angka nol terhadap mata uang tersebut juga dilakukan terhadap harga barang dan jasa.  Jadi seandainya ada barang yang semula berharga Rp 30.000,- misalnya, disesuaikan menjadi Rp 3.000,-; Rp 300,-; Rp 30,- atau menjadi Rp 3,-.  Ini harus dilakukan agar daya beli masyarakat tidak berubah dan tidak menimbulkan inflasi.

 

Beda Dengan Sanering

Menurut yang saya baca tadi, redenominasi berbeda dengan tindakan sanering.  Sebab dalam sanering pemotongan atau ‘penyesuaian’ hanya dilakukan terhadap nilai mata uang yang bersangkutan tetapi tidak dilakukan terhadap harga barang maupun jasa.  Tindakan tersebut akan mengakibatkan nilai uang terhadap barang atau jasa menjadi lebih kecil sehingga daya beli masyarakat menurun.

Sanering biasanya dilakukan pada kondisi di mana jumlah uang beredar sudah sangat banyak dan menimbulkan inflasi yang sangat tinggi dan tak terkendali (hiperinflasi). Sanering bertujuan mengurangi jumlah uang beredar tersebut agar lonjakan harga barang maupun jasa dapat ditekan.

 

Efek Redenominasi Terhadap Pajak

Adakah efek redenominasi terhadap pajak? Saya berkesimpulan pasti ada.  Sebagai contoh, misalnya saya yang berstatus K/2 punya penghasilan setahun Rp 100.000.000,-.  Kemudian, masih misalnya, terjadi redenominasi dalam kelipatan Rp 1.000,- sehingga penghasilan saya tadi ‘disesuaikan’ menjadi Rp 100.000,-.

Nah kalau ditanya apakah saya harus membayar PPh atas penghasilan saya tadi, saya dengan simpel akan menjawab: “Kalau setelah redenominasi dilakukan UU pajaknya gak diubah, saya jadi bebas dari PPh.”.  Kenapa? Sebab UU PPh yang sekarang bilang bahwa PTKP setahun untuk WP Orang Pribadi dengan status K/2 adalah Rp 19.800.000,-.  Jadi bisa dibilang bahwa penghasilan saya setelah di-redenominasi masih di bawah PTKP.

Dari contoh sederhana tadi, saya berkesimpulan dengan adanya redenominasi maka ketentuan dan peraturan pajaknya pun harus ikut diubah.  Dalam konteks PPh seperti contoh di atas, misalnya, ketentuan dan peraturan pajak yang harus diubah (baca: di-redenominasi) adalah ‘nilai’ PTKP dan nilai Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar untuk menetapkan tarif PPh.  Jika peraturan pajaknya hanya sebatas Peraturan Dirjen Pajak atau Peraturan Menteri Keuangan, mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk mengubahnya.  Tapi kalau peraturan pajaknya sudah berupa Undang-Undang (UU), untuk merubahnya dapat memakan waktu yang lebih lama.  Masih ingat ‘kan dengan amandemen UU pajak tahun 2008 dan 2009 kemarin? Berapa lama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajaknya hingga resmi terbit pada 2008 (KUP dan PPh) dan 2009 (PPN)? Hampir 4-5 tahun sejak 2003-2004!

Itu artinya tindakan redenominasi tidak dapat dilakukan sesegera mungkin.  Perlu waktu yang lumayan lama agar dapat disesuaikan dengan sektor ekonomi dan keuangan lainnya (termasuk sektor pajak).  Mungkin itu juga sebabnya mengapa Bank Indonesia, sebagai pencetus ide redenominasi, mengagendakan proses redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Tahapan redenominasi menurut Bank Indonesia adalah:

  • 2011 – 2012    :  Sosialisasi;
  • 2013 – 2015    :  Masa transisi;
  • 2016 – 2018    :  Penarikan mata uang lama;
  • 2019 – 2022    :  Penghapusan tanda redenominasi di mata uang lama dan proses redenominasi selesai.

–((O))–

Pamulang, 13 Desember 2011

2 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s