Tarif Kualifikasi atau Non-Kualifikasi..?

Beberapa waktu lalu, saya ditanya soal tarif PPh Final Jasa Konstruksi. Kasusnya begini, pada saat kontrak konstruksi ditandatangani, sertifikat kualifikasi jasa konstruksi milik pengusaha jasa konstruksi sebenarnya sudah akan habis masa berlakunya. Kemudian pada saat pembayaran termin proyek, pengusaha jasa konstruksi lupa dan belum memperpanjang masa berlaku sertifikat kualifikasi tadi. Nah, si pemilik proyeknya bingung, akan memotong PPh Final jasa konstruksi dengan tarif yang mana, tarif normal atau tarif yang non-kualifikasi?

Pada waktu ditanya, saya balik bertanya kepada penanya: “Posisi Anda ada di mana, sebagai owner (pemilik proyek) atau sebagai pengusaha jasa konstruksinya?” Karena si penanya bilang dia ada di posisi sebagai pemilik proyek, saya dengan enteng menjawab: “Safe mode ajja. Potong yang paling besar.” Tapi kebetulan si penanya tidak puas dengan jawaban tadi. Dia ingin jawaban yang ada dasar hukumnya.

Saat Terutang PPh Final Jasa Konstruksi

Jika kita melihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, dikatakan bahwa PPh Final Jasa Konstruksi terutang dan wajib dipotong pada saat pembayaran. Dari ketentuan ini, saya berpendapat kalau besarnya PPh Final Jasa Konstruksi bukan ditentukan pada kondisi saat kontrak konstruksi ditandatangani melainkan ditentukan pada kondisi saat PPh Final Jasa Konstruksi tersebut terutang (saat pembayaran dilakukan). Artinya, jika dikaitkan dengan case yang ditanyakan tadi, semestinya tarif yang digunakan adalah tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang non-kualifikasi, yaitu:

  • 4% dari jumlah pembayaran, untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi; atau
  • 6% dari jumlah pembayaran, untuk Jasa Perencanaan maupun Jasa Pengawasan Konstruksi.

Bagaimana menurut Anda? Adakah pendapat lain..???

3 comments

  1. tetapi biasanya dalam kontrak sudah disebutkan dikenakan tarif yang mana, jadi bingung juga pake tarif yang mana

    1. @ Amri: Iya, lebih sering memang di kontrak konstruksinya sudah disebutkan tarif yg harus dipakai.

      Tapi kalau menyoal kontrak vs UU Pajak (termasuk PP), semestinya kontrak konstruksi tadi hierarkinya di bawah PP karena PP itu kontrak sosial yg mengikat semua pihak (masyarakat) sedangkan kontrak konstruksi hanya mengikat dua pihak. Artinya, baik owner maupun pengusaha Jakons harusnya lebih melihat PP dari pada kontrak konstruksi.

      Lagi pula, dalam case seperti ini owner bisa berisiko kurang memotong PPh Final jika menggunakan tarif yg tidak sesuai dgn UU pajak atau PP.

      Terima kasih… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s