Mau Bijak, Malah Terganjal Pajak

Ada beberapa ketentuan dalam UU pajak, terutama UU KUP, yang seolah dapat menyurutkan Wajib Pajak untuk berlaku benar dan bijak. Dua diantara ketentuan itu ada di Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengenai sanksi administrasi bunga yang 2% sebulan.

Pasal 8 UU KUP

Pasal 8 UU KUP adalah pasal yang berbicara soal hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkannya ke kantor pajak.  Sekedar informasi buat yang baru belajar pajak, UU KUP adalah sebutan yang biasa dipakai orang-orang untuk menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 8 UU KUP ini, pada ayat (1)-nya, menyatakan bahwa Wajib Pajak bisa kapan saja melakukan pembetulan terhadap SPT-nya sepanjang terhadap SPT tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.  Artinya, sejak tahun pajak 2008 pembetulan SPT tidak lagi dibatasi harus dalam jangka waktu dua tahun.

Namun demikian Wajib Pajak (WP) harus waspada dengan ketentuan yang ada dalam ayat (2a)-nya. Sebab di ayat ini UU KUP menyatakan, jika pembetulan SPT tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (alias ada kekurangan pembayaran pajak), maka WP dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (dengan ditambahi embel-embel ‘…dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan..’).  Ini artinya, besarnya sanksi administrasi bunga juga tidak dibatasi alias bisa berbulan-bulan (hingga lebih dari 48% atau 24 bulan) yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran saat pembetulan dilakukan.

Misalnya begini, WP telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun 2008 pada tanggal 30 April 2009 (atau pada tanggal 31 Maret 2009 untuk WP Orang Pribadi).  Misalnya SPT itu menyatakan Kurang Bayar Rp 20.000.000,-.  Kemudian pada 22 Desember 2011 ini WP baru sadar bahwa ada kesalahan dalam SPT Tahunan tadi dan berniat melakukan pembetulan.

Jika misalnya setelah dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tadi menjadi Kurang Bayar Rp 25.000.000,- yang artinya ada kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 5.000.000,-, maka terhadap yang Rp 5.000.000,- itu dikenai sanksi administrasi bunga sebesar = Rp 5.000.000,- x 2% x 33 bulan dihitung sejak April 2009 sampai dengan Desember 2011 (atau kalau untuk WP Badan 32 bulan dihitung sejak Mei 2009 sampai dengan Desember 2011).

Tapi anehnya, jika misalnya WP tidak tahu kalau SPT Tahunannya tadi salah. Kemudian pada Desember 2011 diperiksa. Ternyata hasil pemeriksaannya (SKP-nya) menyatakan ada kekurangan pembayaran PPh Rp 5.000.000,-.  Nah terhadap kekurangan yang Rp 5.000.000,- ini ‘hanya’ dikenai sanksi administrasi bunga maksimal 24 bulan (atau 48%)  yang dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKP.  Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP.

Jadi kalau Anda misalnya adalah WP yang ada dalam ilustrasi tadi, lebih memilih mana, melakukan pembetulan SPT atau menunggu diperiksa?  Kalau saya, lebih memilih diperiksa saja biar sanksi administrasi bunganya cukup 48%.  Dari pada 64% atau 66%? Biarkan saja kalau orang menganggap saya tidak bijak.  Soalnya mau bijak malah terganjal pajak.

Catatan tambahan: Menurut Pasal 8 UU KUP, SPT yang pembetulannya dibatasi jangka waktunya hanya dua jenis SPT, yaitu SPT yang pembetulannya menyatakan Rugi dan juga SPT yang pembetulannya menyatakan Lebih Bayar. Terhadap kedua jenis SPT ini, pembetulannya harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.  Pembatasan jangka waktu pembetulan terhadap kedua jenis SPT tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1a) UU KUP.

Misalnya SPT Tahunan PPh Tahun 2008 sudah disampaikan pada 30 April atau 31 Maret 2009.  SPT ini misalnya menyatakan Kurang Bayar Rp 20.000.000,- dan telah dilunasi sebelum SPT Tahunan itu dilaporkan ke KPP.

Kemudian di bulan Desember 2011 ini WP baru menyadari bahwa ada kesalahan.  Seharusnya Kurang Bayar di SPT itu misalnya hanya Rp 15.000.000,-.  Jika WP melakukan pembetulan, maka dapat dipastikan bahwa SPT Pembetulan akan menjadi Lebih Bayar Rp 5.000.000,- ‘kan?  Nah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1a) UU KUP, pembetulan terhadap SPT Tahunan PPh Tahun 2008 tadi harus dilakukan paling lambat dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.  Daluwarsa penetapan untuk tahun pajak 2008 adalah pada akhir tahun 2013.  Jadi WP harus melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan PPh Tahun 2008 tadi paling lambat 31 Desember 2011.  Ketentuan ini berlaku juga jika seandainya pembetulan terhadap SPT Tahunan PPh itu malah menyatakan SPT-nya Rugi.

Banyak yang bilang, bahwa ketentuan ini dikeluarkan untuk menghindari negara dari kewajiban membayar imbalan bunga yang besar kepada WP.  Sebab jika tidak dibatasi jangka waktunya, imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB) tersebut juga bisa menjadi berlipat-lipat sesuai dengan banyaknya bulan. Wa Allohu a’alam

Pasal 9 UU KUP

Pasal 9 UU KUP secara umum bicara soal jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak, baik pajak yang tercantum pada SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh.  Namun ada yang khusus dalam pasal ini, terutama ayat (2a).  Ayat ini sebetulnya sudah lama ada, sejak UU KUP 2000 seingat saya, tapi banyak WP yang tidak tahu esensinya sehingga banyak yang ‘terjebak’ saat mempunyai niat baik dan bijak untuk menyetor pajak.  Pasal ini ringkasnya hampir senada dengan Pasal 8 ayat (2a) UU KUP yang sudah diuraikan di atas.

Ilustrasinya begini. Karena tidak tahu, Budi tidak pernah menyetorkan sendiri PPh Final atas penghasilan sewa rumah miliknya yang disewa oleh Cahyono.  Padahal ‘kan semestinya Budi wajib menyetor sendiri PPh Final it karena Cahyono yang menyewa rumahnya bukan pemotong PPh.  Budi memperoleh penghasilan itu misalnya sejak 2008 tetapi sekali lagi karena tidak tahu peraturannya, dia tidak pernah menyetorkan PPh Final tadi dan tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Jika misalnya di bulan Desember 2011 ini Budi baru menyadari akan kewajiban tersebut dan berniat melunasi PPh Final yang terutang mulai tahun 2008, maka atas kekurangan pembayaran PPh Final tadi juga dapat dikenai sanksi administrasi bunga 2% sebulan dengan hitungan bulan yang tidak terhingga.  Dan ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP sebagai berikut:

Ayat (1): “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.”

Ayat (2a):”Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Dari ketentuan ayat (2a) tadi, misalkan Budi berniat baik untuk menyetor melaporkan SPT Masa PPh dan menyetorkan PPh Final atas penghasilan sewa rumahnya di bulan Januari 2008, maka atas kekurangan pembayaran PPh Final itu Budi dapat dikenai sanksi bunga hingga 44 bulan (terhitung sejak saat terutangnya pajak bulan Januari 2008 hingga penyetoran pada bulan Desember 2011).  Sedangkan untuk PPh Final bulan Februari 2008 akan dikenai sanksi bunga selama 43 bulan, dan begitu seterusnya hingga PPh Final bulan November 2011 yang akan dikenai sanksi bunga 2% (karena batas akhir penyetoran sendiri PPh Final adalah tanggal 15 bulan berikutnya).

Tetapi jika seandainya Budi tidak tahu akan kewajiban tersebut kemudian pemeriksa menemukan kondisi seperti itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP, Budi hanya akan dikenai sanksi bunga maksimal selama 24 bulan (48%).  Jadi sekali lagi, ada kendala saat Budi berniat baik untuk menyetorkan PPh Final yaitu bunganya bisa tak terhingga.

Kalau Anda menjadi Budi, mana yang Anda pilih?

Catatan tambahan: Untuk kondisi seperti Budi ini, kita harus hati-hati dengan ancaman sanksi denda dan pidana Pasal 38 UU KUP (sanksi denda dan pidana kurungan karena kealpaan) atau Pasal 39 UU KUP (sanksi denda dan pidana penjara akibat adanya unsur kesengajaan).

 –(O)–

Pamulang, 22 Desember 2011.

Selamat Hari Ibu…

 

3 comments

  1. Begitulah sistem Perpajakan negri kita… Yang punya itikad baik malah tidak dihargai. Contohnya adalah thn 2013 kita tidak membayarkan PPN karena kondisi perusahaan yang kritis dan akhirnya kita baru bayarkan di tahun 2014. Di tahun 2015 muncullah STP/SKP/SP yang memaksa kita harus bayar bunga dan sanksi administrasi. Saat saya tanyakan ke KPP dan Kring Pajak untuk meminta penghapusan sanksi administrasi terkait fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak, jawabannya adalah TIDAK BISA karena tagihan tersebut sudah dibayarkan di tahun 2014, bukan di 2015. Jadi WP yg membayar lebih dulu dan memprioritaskan kewajibannya lebih dulu, tidak mendapat benefit apapun selain KETIBAN PULUNG.. Hidup Pengemplang Pajak!

    1. klo ppn harus segera dibayarkan om miguel krn uang ppn tersebut bukan uang anda / perusahaan anda tetapi uangnya pihak lain (konsumen) yg anda pungut ppn nya. jadi alasan kondisi perusahaan sedang kritis dan tidak membayarkan ppn di tahun 2013 tetapi baru dibayar tahun 2014 tidak relevan lagi.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s