Impor Jasa…? Kena PPN..!!!

PPN adalah pajak atas konsumsi BKP maupun JKP di dalam Daerah Pabean. Itu sebabnya tidak peduli apakah BKP atau JKP-nya berasal dari dalam negeri atau luar negeri, kita sebagai pengonsumsi barang dan jasa tadi bakal dikenakan PPN terutama kalau konsumsinya dilakukan di dalam Daerah Pabean.

ImageTulisan ini khusus membahas soal PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dikenakan atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN.

Lokal dan Impor

Jika JKP yang kita konsumsi kita beli dari penjual yang berada dalam Daerah Pabean (dalam negeri), kita akan dikenakan PPN sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN. Di sini, UU PPN mengatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusaha yang melakukan penyerahan JKP-lah yang wajib memungut PPN dari kita. Jadi dalam hal ini, kita membayar pajak (PPN) tidak secara langsung ke Kas Negara melainkan ‘menitipkannya’ kepada pengusaha tersebut.  Dan sebagai bukti bahwa kita telah ‘menitipkan’ PPN tadi ke pengusaha itu, kita harus mendapat Faktur Pajak dari pengusaha yang bersangkutan.

Jika tidak ada Faktur Pajak, kita dianggap belum membayar PPN padahal PPN adalah kewajiban dan beban yang harus kita bayar karena kita mengonsumsi jasa tadi.  Dalam konsidi eh…kondisi ini, kita bisa ditagih oleh pemeriksa pajak untuk membayar kembali PPN itu apalagi kalau pengusahanya (yang melakukan penyerahan JKP dan sudah menerima uang PPN dari kita) tidak ‘terkejar’ dan tidak bisa ditagih.  Itulah sebabnya dalam UU PPN ada yang namanya Tanggung Jawab Renteng (Pasal 16F UU PPN). Jadi, untuk menghindari Tanggung Jawab Renteng itu kita harus bisa mendapatkan Faktur Pajak setiap kali kita membayar PPN ke pengusaha.

Tetapi ingat, kita hanya boleh ‘menitipkan’ (baca: membayar) PPN itu hanya kepada pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP.  Jika ternyata pengusaha tadi belum dikukuhkan sebagai PKP, mereka sebenarnya dilarang membuat Faktur Pajak [Pasal 14 ayat (1) UU PPN Nomor 11 Tahun 1994]. Faktur Pajak yang mereka terbitkan termasuk kelompok Faktur Pajak tidak sah [SE Dirjen Pajak Nomor SE-132/PJ/2010].  Lalu bagaimana jadinya kalau benar terjadi yang seperti itu? Akankah kita kena Tanggung Jawab Renteng?

Kalau seandainya kita sudah terlanjur membayar PPN kepada pengusaha yang sebenarnya belum menjadi PKP, maka selama kita punya Faktur Pajak dan bukti pembayaran lainnya, kita bisa bebas dari Tanggung Jawab Renteng.  Sebab Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatakan sepanjang kita telah punya bukti bahwa kita telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual, maka kita bisa terlepas dari Tanggung Jawab Renteng.  Namun demikian, tetap harus diingat bahwa Faktur Pajak dari mereka tetap tidak boleh dikreditkan karena Faktur Pajak tersebut dianggap tidak sah.

Bukti pembayaran PPN dalam hal ini adalah Faktur Pajak dan bukti pendukung lainnya seperti bukti transfer (bukti pembayaran lainnya), faktur penjualan (invoice) dari penjual, bahkan kalau kita punya bukti penerimaan barang dan delivery order itu akan lebih kuat lagi.

Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean

Jika jasa yang kita konsumsi tadi kita beli dari luar Daerah Pabean, maka kita akan dikenakan PPN sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN.  Dalam konteks ini, kita dikatakan telah melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 Dirjen Pajak menjelaskan bahwa JKP disebut sebagai “berasal dari luar Daerah Pabean” apabila penjual JKP yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean (di luar negeri) menyerahkan JKP tersebut ke dalam Daerah Pabean tidak melalui BUT atau tidak atas nama BUT yang berada di dalam Daerah Pabean. Jika penyerahan JKP dilakukan melalui BUT atau atas nama BUT, maka itu dianggap penyerahan lokal seperti dijelaskan sebelumnya di atas.

Tiga Alat Test

Kemudian untuk menge-test apakah kita melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, SE tersebut memberikan tiga contoh sebagai berikut:

  1. JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk barang tidak bergerak yang berada di dalam Daerah Pabean. Misalnya kita hendak membangun gedung di Indonesia dan memakai design gedung atau maket karya arsitek yang berada di luar negeri.
  2. JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean. Misalnya kita menyewa alat-alat berat untuk pengeboran migas dari pihak yang berada di luar negeri. Atau kita mengirim kapal yang rusak ke luar negeri untuk diperbaiki di sana dan kemudian kapalnya kita gunakan di Indonesia.
  3. Jasa yang secara fisik dilakukan di Indonesia tetapi tidak melebihi time test pembentukan BUT.  Dalam hal ini, jika jasa tersebut kita manfaatkan di Indonesia, maka kita dianggap melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.  Misalnya kita ingin membuat iklan dan memanggil pembuat iklan dari luar negeri. Jika pembuatan iklan tidak melebihi time test pembentukan BUT di Indonesia dan iklan tersebut tayang di Indonesia, maka kita dianggap melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

Wajib Setor Sendiri

Sesuai dengan ketentuan yang ada, jika kita melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka kita wajib menyetorkan PPN atas kegiatan pemanfaatan JKP tersebut. Ketentuan ini sebenarnya mirip dengan Tanggung Jawab Renteng karena kita sebagai pihak yang mengonsumsi JKP—dan sebagai pihak yang dikenakan PPN—wajib menyetorkan PPN ke negara. Bedanya, dalam konteks ini UU PPN memang tidak mewajibkan kita menyetor PPN-nya ke penjual JKP karena mereka ‘kan ada di luar negeri (luar Daerah Pabean) sehingga mereka tidak mungkin bisa menyetorkan PPN di sini. Itu sebabnya kita diwajibkan menyetor sendiri PPN tersebut ke Kas Negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro yang bisa menerima pembayaran pajak.

Jika kita tidak menyetor PPN, kita bisa ditagih oleh kantor pajak setempat melalui SKP-KB PPN.  Jika misalnya kita menyetor PPN ke penjual jasa (yang ada di luar negeri) tadi, kita pun bisa tetap ditagih oleh KPP dengan SKP-KB dengan alasan bahwa KPP tidak bisa menagih kepada si penjual dan kita juga tidak punya Faktur Pajak dari si penjual tadi.  Sebab, kita bisa bebas dari Tanggung Jawab Renteng apabila KPP bisa menagih kepada si penjual atau kita punya Faktur Pajak dari si penjual [lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012).

Saat Penyetoran dan Pelaporan

PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (untuk selanjutnya disebut dengan singkatan umum PPN JLN) harus disetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPN JLN. Sedangkan pelaporannya harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPN JLN tersebut.

Jika misalnya dikatakan PPN JLN terutang bulan April 2012, maka berarti PPN JLN harus kita setorkan paling lambat tanggal 15 Mei 2012 dan pelaporannya harus disampaikan paling lambat 31 Mei 2012.

Apabila tanggal 15 Mei 2012 dan tanggal 31 Mei 2012 tersebut jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, penyetoran PPN JLN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal ini, hari yang diliburkan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk dalam pengertian hari libur nasional.

Saat Terutangnya PPN JLN

Jadi yang perlu kita fahami sekarang adalah kapan saat (bulan) terutangnya PPN JLN. Supaya kita tidak terlambat setor dan juga lapor. Sebab keterlambatan setor bisa mengakibatkan kita kena sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah yang terlambat kita setorkan. Terlambat setor satu hari saja, sudah dihitung terlambat satu bulan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010 menjelaskan bahwa saat terutangnya PPN JLN adalah pada peristiwa yang terjadi lebih dahulu di antara peristiwa-peristiwa berikut:

  • Saat JKP tersebut digunakan secara nyata oleh pihak yang memanfaatkan;
  • Saat biaya atas JKP itu dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan;
  • Saat penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
  • Saat harga JKP itu dibayar (sebagian atau seluruhnya) oleh pihak yang memanfaatkannya.

Apabila keempat saat atau peristiwa tersebut tidak diketahui, maka saat terutangnya PPN JLN adalah pada tanggal ditandatanganinya kontrak/perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Masalah yang Sering Timbul

Dalam praktek pemeriksaan pajak, masalah yang sering timbul adalah jika ada invoice atau tagihan JKP dari luar yang berbeda dengan tanggal kita menerima invoice dan tanggal pencatatannya.  Misalnya begini: kita menggunakan jasa konsultan manajemen dari Amerika dengan biaya jasa Rp 50.000.000,-. Konsultan dari Amerika tadi mengirimkan invoice bertanggal 31 Mei 2012 dan karena kendala pengiriman akhirnya invoice tadi baru sampai ke tangan kita pada tanggal 16 Juni 2012 dan baru kita catat sebagai Utang pada tanggal tersebut. Nah, dalam kondisi ini kapan sebenarnya PPN JLN terutang?

Kalau merefer ke Pasal 5 PMK Nomor 40/PMK.03/2010 tadi, maka PPN JLN terutang pada tanggal 31 Mei 2012 (saat JKP ditagih oleh konsultan Amerika) dan seharusnya PPN JLN sudah harus kita setor paling lambat pada 15 Juni 2012. Lho, ‘kan invoice-nya baru sampai ke tangan kita tanggal 16 Juni 2012…? Berarti kita dianggap terlambat dong dan bisa kena sanksi bunga 2% x (10% x Rp 50.000.000,-)? Iya, dalam praktek pemeriksaan pajak, tidak sedikit fiskus yang menganggap bahwa dalam case ini PPN JLN harusnya disetor pada tanggal 15 Juni 2012 karena yang dianggap sebagai ‘saat ditagih’ adalah tanggal invoice.

Kalau memang benar anggapan bahwa dalam case tersebut PPN JLN terutang pada tanggal invoice, maka menurut saya Pasal 5 PMK itu seolah menjadi jebakan buat kita.  Sebab, mau tidak mau kita harus siap dikenakan sanksi bunga keterlambatan setor PPN JLN jika kita memang menyetor PPN JLN-nya setelah tanggal terima invoice.

Semestinya, kalau mau bijak, dalam case tadi harus dilihat dulu kondisinya apakah kita memang benar-benar telat menerimanya atau kita sengaja berpura-pura telat menerima untuk menunda penyetoran PPN JLN? Apabila kita benar-benar telat menerimanya dan ini bisa dibuktikan dengan tanda terima pengiriman dokumen dari perusahaan ekspedisi, berarti itu kondisi force majeur, semestinya saat terutangnya PPN JLN tadi adalah pada tanggal 16 Juni 2012. Jadi kita bisa menyetorkan PPN JLN paling lambat pada tanggal 15 Juli 2012. Kebijakan ini saya rasa perlu agar pemeriksa pajak tidak menghukum pihak yang tidak bersalah.

Cara Penyetoran PPN JLN

Penyetoran PPN JLN dilakuan dengan menggunakan SSP sebagaimana layaknya kita menyetor pajak lainnya, tetapi diisi dengan cara sebagai berikut:

  • kolom Nama WP dan Alamat WP, diisi dengan nama dan alamat dari pihak di luar negeri yang menyerahkan JKP;
  • kolom Kode Aku Pajak diisi angka 411211 sedangkan kolom Kode Jenis Setoran diisi angka 102;
  • kolom Uraian Pembayaran diisi dengan kalimat “Pembayatan PPN JKP dari Luar Daerah Pabean” atau kalimat lain yang serupa yang menjelaskan maksud dan tujuan setoran pajak;
  • kolom Masa Pajak diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom bulan yang ada. Dalam ilustrasi case masalah di atas misalnya, tanda silang diberikan di kolom Jun karena PPN JLN terutang di bulan Juni 2012 (bukan pada bulan penyetoran ke bank);
  • kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun terutangnya PPN JLN. Dalam case di atas misalnya diisi dengan angka 2012;
  • kolom Wajib Pajak/Penyetor diisi dengan tanggal penyetoran ke bank atau Kantor Pos dan Giro serta mencantumkan nama serta NPWP kita pihak yang menyetorkan PPN JLN.

Jika kita sudah PKP, PPN JLN tadi pada dasarnya Pajak Masukan buat kita dan boleh dikreditkan dengan syarat pengisian SSP-nya dilakukan seperti cara di atas dan pemanfaatan JKP tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha kita.

Cara Pelaporan PPN JLN

Jika kita sudah PKP, pelaporan PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN pada masa pajak (bulan) terutangnya PPN JLN. Dalam case tadi misalnya, PPN terutang di bulan Juni 2012 sehingga harus dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012. Jika bisa dikreditkan, SSP JLN kita masukkan ke Formulir 1111-B1 dan apabila tidak bisa dikreditkan dilaporkan di Formulir 1111-B3.

Namun apabila kita belum menjadi PKP, pelaporan PPN JLN dilakukan dengan cara menyampaikan lembar ke-3 SSP PPN JLN tadi ke KPP tempat kita terdaftar. SSP lembar ke-3 tersebut harus kita sampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPN JLN. Jadi untuk case di atas, misalnya, karena PPN JLN terutang di Juni 2012 berarti SSP lembar ke-3 harus kita laporkan ke KPP paling lambat pada tanggal 31 Juli 2012.

-(ooo0ooo)-

Pamulang, 25 Mei 2012

22 comments

  1. Dear Pak Muhammad,

    Misal ada case kita terlambat bayar PPn JLN yg seharusnaya masa juni 2015, tp kita baru bayarkan di feb 2016,
    1. bagaimana dg tatacara pengkreditannya, mengingat sudah lewat dari masa 3 bulan ketentuan pengkreditan PPN masukan?
    2. Selama ini saya mengkreditkan SPP PPN JLN dg mencatat nomor NTPN dan tanggal pembayaran dalam espt, apakah memang seperti itu?
    3. Apabila kasus telat byr yg harusnya juni 2015 tp br dibyr feb 2016, apakah poin no. 2 yaitu dikreditkan maksimal 3 bulan dari tgl pemby feb 2016?

    Terima kasih

    1. Kalau pengkreditan PPN JLN tetap dapat dilakukan namun harus dengan melakukan pembetulan SPT PPN Masa Pajak Juni, Juli atau Agustus 2015 (pilih salah satu). Terima kasih.

  2. Dear Pak AR,

    Dalam PMK 40/PMK.03/2010 tidak diatur cara input di E Fakturnya, apakah pada saat input di E Faktur di input di Bagian Dokumen Lain untuk Pajak Keluaran (Ekspor JKP)? atau bagaimana Pak?

    Terima Kasih

      1. Selamat Siang Pak, untuk pembayaran SSPnya agak sulit karena sekarang Bank menolak pembayaran dengan SSP, sedangkan kalo harus melalui aplikasi E- Billing NPWPnya tidak bisa diubah karena terdaftar dengan NPWP perusahaan, sedangkan untuk PPN JKP dari Luar Daerah Pabean NPWP yang ingin kita bayar NPWPnya diisi 00.000.000.0.XXX.000. Bagaimana Solusinya y Pak ?

        Tks

      2. Kalau pihak bank-nya menolak, berarti solusinya tanyakan ke KPP (kalau bisa secara tertulis). Karena sudah peraturannya menetapkan seperti itu. Harusnya sistem penyetoran di perbankan sudah disesuaikan dengan peraturan pajak. Terima kasih.

  3. Dear Pak AR, kalo yang terjadi perusahaan dalam negeri yang menjual jasa ke perusahaan luar negeri namun penyerahan JKPnya di dalam negeri, bagaimana perlakuan PPNnya, apakah termasuk dibebaskan dari PPN?

    Terima Kasih

    1. Berdasarkan PMK 70/PMK.03/2010, hanya ada 3 jenis JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN sebesar 0% (nol persen), yaitu: jasa maklon, jasa service/maintenance, dan jasa konstruksi. Itu pun dengan syarat bahwa pihak penerima jasa serta pemanfaatannya dilakukan di luar negeri (luar daerah pabean).

      Selain ketiga jenis jasa tsb, terutang PPN jika penyerahan jasanya dilakukan di Indonesia (dalam daerah pabean).

      Terima kasih.

      1. Terima Kasih Pak untuk penjelasannya…untuk setoran PPNnya nanti di SSPnya pake NPWP perusahaan kami y pak dengan kode 411211 102? Mohon pencerahannya pak

        Terima Kasih

  4. Dear Pak AR,

    untuk biaya Royalti kepada induk perusahaan yang berada di Jepang dan juga Fee Supervisor dari Jepang , apakah kena PPN JKP LN juga?

    Mohon maaf banyak bertanya.

    Regards

    1. Fee Supervisor ke Jepang, juga masuk kategori PPN JKP LN. Sementara untuk Biaya Royalti ke induk perusahaan di luar negeri terutang PPN tetapi namanya PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Paben di Dalam Daerah Pabean. Perlakuan perpajakannya (PPN) sama seperti PPN JKP LN. Terima kasih.

  5. dear Pak AR, untuk kursnya tersebut memakai kurs KMK atau kurs bank indonesia saat kita melakukan setor/SPP ke bank?

    terima kasih sebelumnya.

  6. Dear Pak AR, untuk kursnya tersebut memakai KMK atau kurs bank indonesia saat setor SSP?

    Terima kasih sebelumnya.

    1. Untuk penyetoran pajak, selalu harus menggunakan kurs KMK atau disebut Kurs Fiskal yang berlaku pada saat terutangnya PPN Jasa Luar Negeri tsb (bukan Kurs Fiskal saat penyetoran PPN). Terima kasih.

      1. Pak AR, apakah jika kita menggunakan kurs KMK pada saat penyetoran PPN, PPN tersebut jadi tidak dpt dikreditkan? Mohon diberikan pula dasar hukumnya yang secara langsung membahas hal ini. Terima kasih.

      2. Pak AR, baru saja saya membaca aturan S-250 Tahun 2005. Dan salah satu isi Surat tersebut adl sebagai berikut:

        Selanjutnya SSP tersebut diperlakukan sebagai Faktur Pajak, maka
        kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada
        saat penyetoran dilakukan.

  7. Until pengisian npwp pada SSP nya gimana?penyedia JLN man g puny a npwp.APA bisa pake npwp 000..trus kalo bisapake npwp 000 APA tetap bisa dikreditkan?

    1. Yth. Bapak Wildan,

      Di artikel tsb sudah saya jelaskan bagaimana cara mengisi SSP-nya. Atau Bapak bisa lihat di PMK 40/PMK.03/2010 yang saya jadikan acuan dalam artikel ini.

      Terima kasih.

      1. Dear Pak AR, diatas belum dijelaskan mengenai pengisian nomer NPWP-nya, tapi dari PMK 40/PMK.03/2010 dijelaskan pengisian untuk 6 nomer terakhir NPWP adalah menggunakan NPWP penyetor JKP LN tersebut, apakah demikian?

        Regards

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s