Mengenal Jenis Faktur Pajak (Bagian II)

Pada Bagian I, kita sudah membahas Faktur Pajak (Standar). Kali ini kita akan membahas mengenai Faktur Pajak yang dapat dibuat oleh PKP Pedagang Eceran atau biasa disingkat PKP-PE.

Faktur Pajak PKP-PE

Dalam konteks PPN, yang disebut dengan pedagang eceran adalah pedagang yang melakukan penjualan atau penyerahan barang maupun jasa secara langsung kepada konsumen akhir.  Mereka ini disebut sebagai PKP Pedagang Eceran atau disingkat PKP-PE.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012, PKP-PE tidak hanya berlaku bagi pedagang BKP saja melainkan juga termasuk mereka yang menjual atau menyerahkan JKP langsung kepada konsumen akhir [lihat Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012].  Kira-kira, contoh PKP-PE untuk JKP misalnya agen biro jasa pengurusan SIM/STNK atau tukang cukur rambut, baik melalui outlet atau kios maupun keliling dari satu rumah ke rumah lain (door to door).

Karena biasanya PKP-PE melakukan penyerahan BKP/JKP dalam jumlah banyak, seperti misalnya supermarket, maka PKP tentu akan kesulitan jika diwajibkan juga untuk membuat Faktur Pajak (Standar).  Biasanya kesulitan itu ada di soal penggunaan kode dan nomor urut Faktur Pajak atau soal penandatanganan Faktur Pajak. Bisa dibayangkan betapa repotnya petugas kasir jika harus mengurutkan nomor Faktur Pajak sementara di supermarket tersebut ada banyak kasir yang melayani konsumen. Atau bisa Anda bayangkan apabila manager supermarket tersebut harus duduk setia di samping kasir hanya untuk menandatangani Faktur Pajak.

 

Data Minimal Faktur Pajak PKP-PE

Oleh karena itulah, melalui PER-58/PJ/2010 jo. SE-137/PJ/2010, Dirjen Pajak memberikan kemudahan administrasi penggunaan Faktur Pajak khusus bagi PKP yang tergolong PKP-PE.  Jadi dalam hal ini, PKP-PE dapat membuat Faktur Pajak sendiri yang dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Tapi perlu diingat, bon kontan, segi cash register dlsb itu harus mencantumkan data minimal sebagai berikut:

  • nama, alamat dan NPWP PKP-PE;
  • jenis BKP maupun JKP yang diserahkan;
  • jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN (include PPN) atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
  • PPn-BM yang dipungut (kolom ini harus tetap dicantumkan dan diisi Rp 0,- jika BKP yang diserahkan tidak tergolong BKP mewah); dan
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, yang bisa berupa nomor nota, kode nota atau ditentukan sendiri oleh PKP-PE yang bersangkutan.

Apabila salah satu atau lebih dari data minimal tersebut tidak dicantumkan dalam bon kontan, segi cash register, dlsb, PKP-PE dianggap menerbitkan Faktur Pajak cacat dan bisa dikenakan sanksi denda 2% dari DPP Faktur Pajak tersebut. Sementara bagi pembeli yang menerima Faktur Pajak PKP-PE tidak boleh mengkreditkan Faktur Pajak tersebut meskipun sudah dibuat sesuai ketentuan di atas.

 

Faktur Pajak (Standar)

Jika diinginkan oleh PKP-PE, mereka sebenarnya bisa membuat Faktur Pajak (Standar), khususnya jika konsumen memintanya guna pengkreditan Pajak Masukan. Dalam hal ini, PKP-PE bisa menyediakan Faktur Pajak (Standar) tersebut dan agar bisa dikreditkan oleh konsumen berarti Faktur Pajak (Standar) tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. PMK Nomor 38/PMK.03/2010 jo. PER-13/PJ/2010 dan perubahannya.  Sebagai informasi, bahasan mengenai Faktur Pajak (Standar) ini ada di tulisan pertama.

Meski konsumen tidak meminta, PKP-PE tetap diperbolehkan membuat Faktur Pajak (Standar).  Cuma masalahnya kalau menggunakan Faktur Pajak (Standar) berarti harus menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak (Standar) yang sudah ditentukan oleh PER-13/PJ/2010.  Sedangkan kolom identitas pembeli dapat diisi tidak secara langkap dan PKP-PE tidak perlu menandatangani Faktur Pajak. Dalam hal ini, jika tidak mengisi identitas pembeli dan tidak menandatangani Faktur Pajak (Standar) PKP-PE tidak akan dikenakan sanksi denda apapun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP.

 

Faktur Pajak Khusus

Bagi PKP-PE yang berbentuk Toko Retail dan sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk berpartisipasi dalam tax refund PPN untuk para turis asing Pasal 16E UU PPN, ada kewajiban lain yaitu membuat Faktur Pajak Khusus apabila melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing). Kewajiban ini tertuang pada Pasal 9A ayat (1) huruf a PER-65/PJ/2010 (ini adalah peraturan Dirjen Pajak yang merubah PER-13/PJ/2010).

Bentuk formulir Faktur Pajak Khusus tersebut ada di PMK 76/PMK.03/2010 mengenai permintaan kembali PPN (tax refund) khusus bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.  Dan untuk mengetahui apakah Anda termasuk Toko Retail yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, bisa lihat KEP-347/PJ/2010 tanggal 9 September 2010 dan KEP-386/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Dengan demikian, berarti PKP-PE bisa menerbitkan tiga jenis Faktur Pajak dalam kegiatan operasional penyerahan BKP/JKP yang mereka lakukan, yaitu:

  1. Faktur Pajak PKP-PE, yang berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, tiket/karcis, kuitansi dan sejenisnya;
  2. Faktur Pajak (Standar), di mana PKP-PE tidak perlu mencantumkan identitas lengkap pembeli serta tidak perlu menandatanganinya. Tapi khusus buat konsumen yang membutuhkannya guna pengkreditan Pajak Masukan, Faktur Pajak (Standar) harus diisi lengkap sesuai ketentuan PER-13/PJ/2010; dan/atau
  3. Faktur Pajak Khusus yang wajib dibuat untuk setiap penyerahan BKP kepada Turis Asing.

–00–

Pamulang, 31 Mei 2012

About these ads

4 comments

  1. makasih untuk tulisannya pak, sungguh bermanfaat.
    ini berlaku buat PKP PE, jika bukan pedagang eceran, apakah bisa dikenakan sanksi denda 2% jika yang menandatangani faktur pajak belum dilaporkan ke KPP?

    1. -»Ibu Chintya:

      Sesuai ketentuan PER-13, setiap orang (pejabat) yg ditunjuk menjadi penanda tangan Faktur Pajak harus diberitahukan secara tertulis (dilaporkan) nama, jabatan, dan spesimen tanda tangannya. Begitupun jika ada perubahan.

      Jika tidak diberitahukan secara tertulis, Faktur Pajak yg ditandatangani orang tsb bisa dianggap cacat dan kita bisa dikenakan sanksi denda 2% dari DPP Faktur Pajak.

      Terima kasih.

      1. kalau sudah jadi PKP apa harus daftar lagi sebagai penandatangan? atau otomatis PKP berhak tanda tangan tanpa pemberitahuan lagi

      2. -»Redya: kalau yg jadi PKP itu orang pribadi, dia tidak perlu memasukkan Surat Pemberitahuan mengenai penanda tangan Faktur Pajak. Kecuali jika dia memberikan kewenangannya utk menandatangani Faktur Pajak tsb kepada orang lain. Dalam hal ini dia wajib membuat surat kuasa khusus.

        Tapi kalau yg jadi PKP itu ‘badan’ (perusahaan), maka perusahaan itu harus menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai nama-nama pejabat di perusahaan itu yg diberi wewenang utk menandatangani Faktur Pajak (beserta spesimen tanda tangannya). Jika tidak, Faktur Pajak yg ditandatangani orang tsb dapat dianggap Faktur Pajak Cacat.

        Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s