Kode FP, Rancu di Ranah Wapu

Dalam sebuah event tax training beberapa waktu yang lalu, saya sempat ditanya oleh seorang trainee (peserta pelatihan) mengenai penggunaan kode Faktur Pajak untuk penyerahan BKP/JKP kepada Wapu PPN terkait dengan penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut. Ceritanya begini:

 Si penanya ini adalah kontraktor utama dalam pengerjaan proyek pemerintah dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi di Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. 

Karena proyek ini adalah proyek pemerintah yang didanani dari hibah dan juga pinjaman dari luar negeri, si kontraktor utama ini kemudian membuat Faktur Pajak dengan kode 070 yaitu kode FP khusus untuk penyerahan JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut.

Tetapi pada saat diperiksa oleh KPP setempat, pembuatan Faktur Pajak dengan kode 070 itu dipermasalahkan. Pemeriksa pajak mengatakan kodenya seharusnya 020, bukan 070. Akibatnya, si kontraktor utama dikenai sanksi administrasi denda karena dianggap membuat Faktur Pajak Cacat. Jumlah sanksi dendanya lumayan besar.  Maklum lah, karena setiap kali menagih, jumlah tagihannya juga cukup material. 

Lalu siapa yang benar (atau yang salah), si kontraktor utamanya atau si pemeriksa pajaknya?

 

Analisa Sementara

Sebelum membahas peraturannya, coba kita analisa dulu bagaimana kalau dua digit pertama kode Faktur Pajak dari case di atas diberi kode 02 yang berarti Faktur Pajak itu untuk penyerahan kepada Pemungut PPN (Wapu PPN).

Jika kode Faktur Pajak diisi dengan angka 02, maka sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 Pemungut PPN (Wapu PPN) harus melaporkan dan mencantumkan Faktur Pajak tersebut pada Formulir 1107-PUT1 dan harus mengisi kolom “Tanggal Bayar PPN dan PPn-BM”.  Padahal, seperti diketahui, untuk penyerahan jasa konstruksi dalam case di atas PPN-nya tidak perlu disetor oleh siapapun karena mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut.  Dari sisi Wapu PPN-nya saja, sudah kelihatan problem yang akan muncul manakala Faktur Pajak kita beri kode 02.

Kemudian dari sisi PKP rekanan (c.q. kontraktor yang melakukan penyerahan jasa konstruksi kepada Pemerintah), juga bisa menimbulkan masalah.  Sebab jika Faktur Pajak tadi dipaksakan untuk diberi kode 02, itu berarti kita (PKP rekanan) harus mendapatkan SSP penyetoran dari Wapu PPN yang bersangkutan.  Jika tidak bisa mendapatkan SSP tersebut, biasanya akan dipertanyakan oleh KPP atau petugas AR.  Apakah kita bisa pastikan bahwa pemeriksa pajak yang lainnya nanti tidak akan mempertanyakan soal SSP tersebut?

 

Petunjuk PER-13/PJ/2010 Mengenai Pengisian Faktur Pajak

Sikap dan pendapat pemeriksa dalam case di atas, tidak lain dan tidak bukan dipicu oleh penjelasan Dirjen Pajak yang termuat dalam Lampiran III PER-13/PJ/2010 mengenai bentuk dan tata cara pengisian Faktur Pajak.  Pada bagian B angka 1 huruf e, ditegaskan sebagai berikut:

“Penyerahan kepada Pemungut PPN baik Pemungut PPN Bendahara Pemerintah (Kode 02) maupun Pemungut PPN Selain Bendahara Pemerintah (Kode 03) dapat meliputi penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04) dan/atau penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kode 07) dan/atau penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Kode 08) dan/atau penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09).”

 

Agak ‘Ngelantur’ (Sedikit)

Membaca penegasan itu, saya sempat berfikir: “Mungkinkah ada Pemungut PPN (Wapu PPN) yang merupakan orang pribadi pemegang paspor asing (turis asing) sehingga harus ada penegasan mengenai penggunaan kode 06?” Sepertinya penegasan itu agak sedikit ‘ngelantur’ alias terkesan asal tulis saja tanpa memikirkan kondisi-kondisi riil di lapangan.

Selain ‘ngelantur’ (meski sedikit), penegasan tersebut bisa membawa efek pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP rekanan yang bersangkutan.  Misalnya saja kita melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN (Wapu PPN) berupa BKP dalam rangka pemberian bantuan atau sumbangan dengan kode Faktur Pajak 04 karena menggunakan DPP Nilai Lain. Seharusnya Pajak Masukan kita ‘kan tidak boleh dikreditkan karena DPP atas pemberian cuma-cuma itu menggunakan Nilai Lain.  Tapi jika kode Faktur Pajak diisi dengan angka 02 (atau 03), maka pemeriksa pajak juga bisa kecolongan dalam soal pengkreditan Pajak Masukan.

 

Bertentangan Dengan KMK dan PMK-nya

Di samping itu, penegasan Dirjen Pajak dalam Lampiran III PER-13/PJ/2010 tadi menurut saya juga bertolak belakang (alias bertentangan) dengan petunjuk pemungutan PPN oleh Pemungut PPN (Wapu PPN) sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 4 huruf c KMK Nomor 563/KMK.03/2003, misalnya, ditegaskan bahwa Bendahara Pemerintah maupun KPPN tidak perlu memungut PPN apabila BKP dan JKP yang diserahkan kepada mereka termasuk dalam kelompok BKP dan JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau PPN Dibebaskan.

Menurut pemahaman saya, kalimat “…tidak perlu memungut PPN apabila…” itu berarti bahwa Pemungut PPN (Wapu PPN) tidak perlu melaporkan Faktur Pajak atas transaksi tersebut.  Dan supaya sinkron dengan pelaporan di SPT Masa PPN PKP rekanannya, maka kode Faktur Pajaknya juga semestinya mengikuti ketentuan yang ada yaitu 07 untuk yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau 08 untuk yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan.

Pertentangan yang sangat nyata dan jelas antara PER-13/PJ/2010 dengan penegasan Menteri Keuangan, terlihat dalam PMK Nomor 73/PMK.03/2010 mengenai penunjukan sebagai Wapu PPN bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau yang biasa disebut dengan Wapu PPN KPS Migas.  Pada Pasal 5 ayat (2) PMK ini jelas ada kalimat sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Jadi dengan dasar PMK itu, menurut saya, semestinya penegasan penggunaan kode 02 atau 03 yang ada di PER-13/PJ/2010 harus diubah atau diperbaiki dengan melihat pada peraturan lain, terutama peraturan pajak yang secara hierarkis di atas peraturan Dirjen Pajak, seperti KMK atau PMK mengenai Pemungut PPN (Wapu PPN) yang disebutkan di atas.

–00–

Pamulang 1 Juni 2012

2 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s