Mengenal Jenis Faktur Pajak (Bagian III-Habis)

Ini merupakan tulisan yang terakhir mengenai Faktur Pajak. Kali ini saya akan coba menguraikan ketentuan PPN untuk Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Kedudukanya Dipersamakan Sebagai Faktur Pajak (Standar).

Seperti yang sudah saya sampaikan di tulisan pertama, yang namanya Faktur Pajak sebenarnya hanya diperuntukkan bagi penyerahan lokal BKP/JKP. Ini dapat dilihat pada definisi umum mengenai Faktur Pajak yang ada dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN.  Tetapi kemudian, dalam Pasal 13 ayat (1) UU yang sama dikatakan bahwa Faktur Pajak harus dibuat tidak hanya untuk penyerahan BKP/JKP melainkan juga untuk ekspor BKP/JKP.

Kemudian, pada Pasal 13 ayat (6) UU PPN tersebut, ditegaskan pula bahwa Dirjen Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen tertentu lainnya yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Nah, dari ketentuan inilah lahir beberapa peraturan Dirjen Pajak mengenai Faktur Pajak sehingga menimbulkan beberapa jenis Faktur Pajak seperti: Faktur Pajak (Standar), Faktur Pajak PKP-PE, Faktur Pajak Khusus dan Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.

Penjenisan atau penggolongan Faktur Pajak tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi PKP-PKP tertentu seperti PKP-PE (pedagang eceran). Selain itu, khusus untuk Faktur Pajak Khusus, peraturan mengenai hal ini berkaitan dengan adanya mekanisme pengembalian PPN (tax refund) kepada turis asing.

 

Dokumen Tertentu

Terkait dengan soal Faktur Pajak, dalam kenyataannya ada beberapa PKP yang terikat dengan peraturan atau ketentuan lainnya di luar ketentuan pajak. Berdasarkan ketentuan lainnya itu, ada juga kewajiban administratif berupa penerbitan dokumen khusus yang harus dilakukan oleh PKP.  Jadi, agar supaya PKP tidak kerepotan membuat banyak dokumen—termasuk Faktur Pajak—maka Dirjen Pajak menetapkan beberapa dokumen tertentu tersebut sebagai Faktur Pajak.

Selain karena ada peraturan atau ketentuan lain di luar pajak, ada juga beberapa transaksi yang tidak akan pernah ada Faktur Pajaknya dari penjual BKP/JKP, kecuali jika kita sendiri—sebagai pembeli—yang membuat Faktur Pajak tersebut.

Misalnya dalam transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Dalam transaksi ini besar kemungkinan kita tidak akan pernah mendapat Faktur Pajak yang sesuai dengan UU PPN kita. Padahal PPN atas transaksi pemanfaatan JKP itu mungkin saja bisa dikreditkan atau direstitusi.  Tetapi karena tidak ada Faktur Pajak dari penjual, kita sebagai pembeli jadi tidak bisa mengkreditkan PPN tersebut.  Nah untuk memudahkannya, Dirjen Pajak kemudian menetapkan Dokumen Tertentu untuk transaksi semacam itu.

 

Jenis Dokumen Tertentu

Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak (selanjutnya disebut ‘Dokumen Tertentu’ saja) hanya boleh dibuat oleh PKP tertentu dan/atau hanya khusus untuk transaksi (objek PPN) tertentu.  Sesuai dengan PER-10/PJ/2010 yang telah diubah dua kali terakhir dengan PER-27/PJ/2011, Dokumen Tertentu tersebut adalah:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sudah mendapat persetujuan ekspor (fiat muat) oleh pihak DJBC dan dilampiri dengan invoice, yang merupakan satu kesatuan dengan PEB tersebut.  Sesuai dengan nama dokumennya, ini hanya khusus untuk transaksi ekspor BKP Berwujud.  Jadi apabila PKP melakukan ekspor BKP Berwujud dan sudah membuat PEB dan sudah dilampiri dengan invoice-nya, maka tidak perlu lagi membuat Faktur Pajak. Namun demikian, agar PEB ini dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak (Standar), PEB harus mencantumkan data atau keterangan minimal: nama, alamat dan NPWP PKP yang melakukan ekspor; jumlah satuan barang dan DPP PPN berupa nilai ekspor.
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. Ini hanya boleh dilakukan oleh BULOG/DOLOG dan hanya khusus untuk penyaluran tepung terigu.  SPPB harus mencantumkan data atau keterangan minimal berupa: nama, alamat dan NPWP BULOG/DOLOG, jumlah satuan barang, jumlah DPP dan PPN yang terutang.  Bagi penerimanya SPPB ini dapat berfungsi sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan apabila mencantumkan identitas minimal nama dan NPWP si penerima SPPB.
  3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak. Sama seperti SPPB di atas, PNBP juga minimal harus mencantumkan data atau keterangan berupa: nama, alamat dan NPWP PT Pertamina; jumlah satuan barang, DPP dan PPN yang terutang.  Sedangkan jika ingin dikreditkan sebagai Pajak Masukan, data atau keterangan tersebut harus ditambahkan dengan nama dan NPWP pembeli atau penerima barang.
  4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Bagi perusahaan telekomunikasi, dokumen ini merupakan Faktur Pajak Keluaran dan harus mencantumkan data/keterangan paling sedikit berupa: nama, alamat dan NPWP perusahaan telekomunikasi, jumlah satuan barang (apabila ada), nilai DPP dan jumlah PPN yang terutang.  Sedangkan bagi penerimanya, dokumen ini merupakan bukti Faktur Pajak Masukan dan dapat dikreditkan asalkan mencantumkan nama dan NPWP dari penerima dokumen.
  5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.  Dokumen-dokumen ini juga harus mencantumkan data minimal berupa: nama, alamat dan NPWP perusahaan yang menyerahkan JKP, nilai DPP dan jumlah PPN yang terutang.  Bagi penerima jasa, tiket dan dokumen lainnya tersebut merupakan bukti Faktur Pajak Masukan dan dapat dikreditkan asalkan mencantumkan nama dan NPWP si penerima JKP.
  6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan. Bagi PT Pelindo misalnya, atau perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan lainnya, dokumen ini merupakan bukti Faktur Pajak Keluaran. Oleh karena itu, dokumen ini harus mencantumkan sedikitnya data mengenai: nama, alamat dan NPWP perusahaan yang menyerahkan JKP, nilai DPP dan jumlah PPN yang terutang.  Dan jika ingin dikreditkan sebagai Pajak Masukan, maka harus dicantumkan pula nama dan NPWP si penerima JKP.
  7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Bagi perusahaan listrik, dokumen ini merupakan Faktur Pajak Keluaran dan tetap harus dibuat meskipun umumnya listrik dibebaskan dari pengenaan PPN.  Data yang harus dicantumkan paling sedikit berupa: nama, alamat dan NPWP perusahaan listrik, jumlah satuan barang, nilai DPP dan PPN yang terutang.  Jika memang ada PPN yang dibayar oleh pengguna (konsumen), maka PPN tersebut bagi konsumen merupakan Pajak Masukan dan dapat dikreditkan asalkan dokumennya mencantumkan nama dan NPWP si penerima listrik.
  8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (biasa disebut Pemberitahuan Ekspor Jasa/PEJ) yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Perlakuan PPN terhadap dokumen ini sama seperti PEB yang sudah dijelaskan di poin 1.
  9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP dan dilampiri dengan SSPCP dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP. Dokumen ini merupakan Faktur Pajak Masukan bagi pemilik barang dan dapat dikreditkan asalkan mencantumkan nama dan NPWP dari pemilik barang yang diimpor.
  10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud maupun JKP dari luar Daerah Pabean. Ini merupakan bukti Pajak Masukan bagi pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud maupun JKP dari luar Daerah Pabean.  Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP tersebut.
  11. Bukti tagihan atas penyerahan BKP/JKP oleh Perusahaan Air Minum. Bagi perusahaan air minum dokumen ini menjadi bukti Faktur Pajak Keluaran.  Dokumen ini paling sedikit harus mencantumkan: nama, alamat dan NPWP perusahaan air minum yang bersangkutan; jumlah satuan barang; nilai DPP dan jumlah PPN yang terutang.  Sedangkan bagi penerima BKP/JKP dokumen ini merupakan bukti Faktur Pajak Masukan dan dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nama dan NPWP penerima BKP/JKP.
  12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek.  Bagi perantara efek, bukti tagihan ini berfungsi sebagai Faktur Pajak Keluaran dan harus mencantumkan data atau keterangan minimal: nama, alamat dan NPWP pengusaha perantara efek, nilai DPP dan jumlah PPN terutang.  Sedangkan bagi penerima JKP dokumen ini merupakan bukti Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nama dan NPWP penerima JKP.
  13. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Dokumen ini harus mencantumkan data atau keterangan minimal: nama, alamat dan NPWP bank yang menyerahkan jasa, jumlah DPP, dan PPN yang terutang.  Jika salah satu keterangan tersebut tidak dicantumkan, maka bank penerbit dokumen akan dikenakan sanksi denda karena dianggap menerbitkan Faktur Pajak Cacat.  Sedangkan untuk dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh penerima JKP, selain harus mencantumkan data tersebut juga harus mencantumkan nama dan NPWP si penerima JKP.

 

Sanksi Denda

Karena kedudukan Dokumen Tertentu itu dipersamakan sebagai Faktur Pajak, berarti akan ada sanksi bila terjadi kesalahan pembuatan yang membuat Faktur Pajak itu cacat.

Untuk Dokumen Tertentu yang merupakan Pajak Keluaran, yaitu Dokumen Tertentu yang disebutkan dalam poin 1 hingga 8 dan poin 11 hingga 13 (PEB, SPPB, PNBP, dlsb), jika dokumen itu dianggap sebagai Faktur Pajak Cacat, maka pihak penerbit dokumen tersebut bisa dikenakan sanksi denda 2% dari DPP Faktur Pajak (Dokumen Tertentu) Tersebut.  Sementara bagi yang menerima Dokumen Tertentu tadi, jadi tidak boleh mengkreditkan PPN-nya.

Untuk Dokumen Tertentu yang disebutkan dalam poin 9 dan 10 (PIB dan SSP), ini adalah Faktur Pajak Masukan bagi kita. Jadi kita sebagai pihak yang membuat sendiri PIB dan SSP tersebut tidak akan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP seperti halnya Dokumen Tertentu lainnya yang berlaku sebagai Faktur Pajak Keluaran. Hanya saja jika PIB dan SSP itu dianggap cacat, misalnya karena kurang lengkap diisi, maka kita jadi tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang ada di PIB atau SSP tersebut.

-ooOOoo-

Pamulang, 3 Juni 2012

One comment

  1. Jika PIB na a.n PT. A tetapi untuk semua tagihan baik itu faktur pajak dan lainnya a.n PT. B apakah faktur pajak tersebut menjadi tidak lengkap pak? Karena nama di dokumen dan faktur pajak tidak sama.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s