Keberatan Sebaiknya Ditiadakan…?

Belum lama ini saya sempat berdikusi dengan beberapa teman konsultan pajak dan Wajib Pajak mengenai Keberatan Pasal 25 UU KUP.  Umumnya mereka bilang bahwa Keberatan (objection) itu sebaiknya tidak diajukan dan tidak diproses di kantor pajak (sekarang ini oleh Kanwil DJP setempat). 

Pasalnya jika harus diproses atau ‘diadili’ di kantor pajak, maka proses peradilan Keberatan itu menjadi berat sebelah alias tidak fair karena pihak yang menjadi hakim dan penitera dalam Keberatan adalah Dirjen Pajak sendiri yang notabene sedang bersengketa dengan Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan.

 

Kronologis Keberatan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak (tax audit) terhadap Wajib Pajak. Untuk melakukan pemeriksaan ini, Dirjen Pajak diwakili oleh kantor pajak di bawahnya seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak.

Hasil dari pemeriksaan pajak (tax audit) tadi, akan dituangkan ke dalam suatu surat keputusan yang disebut dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam hal ini, kembali Dirjen Pajak diwakili oleh Kepala KPP yang akan menerbitkan SKP atas nama Dirjen Pajak.  Jadi sederhananya, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dan akan menerbitkan SKP dari hasil pemeriksaan pajak tersebut.

Kemudian dalam Pasal 25 UU KUP, dikatakan bahwa Wajib Pajak yang diperiksa dapat mengajukan Keberatan terhadap SKP tadi.  Tetapi Keberatan itu hanya dapat diajukan kepada Dirjen Pajak.  Dan untuk memproses Keberatan ini Dirjen Pajak diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak setempat.  Jadi menurut ketentuan Pasal 25 UU KUP, kita harus mengajukan Keberatan atas suatu SKP kepada orang (Dirjen Pajak) yang menerbitkan SKP tersebut.

 

Asumsi Dasar Positif

Sejak ketentuan Keberatan itu diberlakukan, banyak praktisi pajak terutama konsultan dan Wajib Pajak yang merasa aneh terhadap ketentuan tersebut.  Dirasa aneh karena itu berarti kita (Wajib Pajak) harus mengajukan Keberatan SKP kepada orang yang ‘meng-SKP-kan atau ‘menghukum’ kita.

Secara logika, mungkin bisa saja Keberatan kita itu akan dikabulkan.  Sebab orang (pejabat) yang melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan SKP berbeda dengan orang (pejabat) yang memproses Keberatan.  Seperti diuraikan di awal, pemeriksaan pajak dan penerbitan SKP dilakukan oleh KPP sementara proses Keberatan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak.  Itulah prinsip yang dipegang oleh pembuat undang-undang pajak.  Dalam hal ini undang-undang pajak (khususnya UU KUP) dibuat dengan asumsi positif bahwa everything’s gonna be alright.

Di samping itu, konon proses Keberatan ini diberlakukan dengan maksud agar sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak dan Dirjen Pajak bisa diselesaikan secara dini tanpa harus memberatkan tugas para hakim di badan peradilan pajak. Wajib Pajak juga diharapkan tidak perlu jauh-jauh datang ke badan peradilan pajak yang sampai saat ini hanya ada di Jakarta.

 

Menjilat Ludah Sendiri

Pada kenyataan, meminjam istilah almarhum KH Zaenuddin MZ, jauh panggang dari api. Kenyataannya berbeda sama sekali dengan teori yang ada di dalam UU pajak. Beberapa Wajib Pajak yang pernah berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa nyaris 99,99% Keberatan Wajib Pajak ditolak atau tidak dikabulkan.

“Meski pada saat Keberatan itu diproses Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa SKP itu keliru atau salah, umumnya Tim Peneliti Keberatan di Kanwil tetap tidak mengindahkan penjelasan Wajib Pajak dan cenderung mempertahankan koreksi pemeriksa yang ada di SKP tersebut,” kata salah seorang rekan saya yang konsultan pajak.  Pernyataan bahwa Wajib Pajak bisa membuktikan kesalahan pemeriksa pajak dan SKP-nya tersebut, kata rekan saya tadi antara lain dibuktikan oleh kemenangan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak.

Saya sendiri telah beberapa kali mengalami hal yang dikatakan rekan saya tadi.  Saya beberapa kali gatot (gagal total) di proses Keberatan tetapi pada saat proses Banding di Pengadilan Pajak saya dimenangkan (permohonan Banding dikabulkan seluruhnya).  Padahal apa yang saya jelaskan dan buktikan di Pengadilan Pajak sama persis dengan yang saya jelaskan dan buktikan di proses Keberatan.

Cuma masalahnya, apakah setiap Wajib Pajak harus menempuh waktu dan jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan keadilan pajak?

 

Beban Psikologis

Terkait dengan pertanyaan saya itu, salah seorang mantan hakim di Pengadilan Pajak yang sekarang menjadi konsultan pajak mengatakan bahwa untuk saat sekarang ini (mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak di Jakarta) memang itulah satu-satunya cara jika Wajib Pajak ingin memperoleh keadilan pajak.

“Kita atau Wajib Pajak sebaiknya jangan pernah berharap akan dikabulkan saat Keberatan,” begitu kata mantan hakim Pengadilan Pajak tadi.  Pria yang mengaku pernah menjadi pemeriksa dan peneliti Keberatan ini mengatakan bahwa meski berbeda unit dengan tim pemeriksa di KPP, umumnya pemeriksa atau peneliti Keberatan di Kanwil mengambil sikap safe mode alias cari aman. “Paling tidak, yaa aman untuk dirinya sendiri,” ujarnya singkat.

Mantan hakim Pengadilan Pajak tadi menjelaskan kepada saya bahwa secara prosedural Tim Penelaah (Pemeriksa) Keberatan di Kanwil harus memberikan laporan kepada atasanya masing-masing (c.q. ketua tim) dan ketua tim tersebut nantinya harus melaporkan ke kabag (kepala bagian) dan kabag wajib melaporkan ke Kepala Kanwil dan terakhir Kepala Kanwil harus melaporkannya ke Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta.

Kalau ada Keberatan Wajib Pajak yang diterima (dikabulkan), pemeriksa tadi harus bisa menjelaskan alasan diterimanya Keberatan tersebut kepada atasannya dan atasanya harus menjelaskan ke atasannya lagi dan begitu seterusnya.  Ini bisa berdampak pada ‘penilaian’ si atasan kepada bawahannya.  Beban psikologis inilah sebenarnya yang dihindari oleh bawahan terutama pada peneliti dan pemeriksa Keberatan.

“Apalagi kalau sudah menyangkut jumlah yang besar, biasanya peneliti atau pemeriksa di Keberatan lebih memilih pihak ketiga yang membuat keputusan yaitu Pengadilan Pajak.  Supaya mereka aman dari pertanyaan atasannya dan aman dari konsekuensi lainnya.  Inilah antara lain alasan mengapa di Keberatan selalu Wajib Pajak dikalahkan (permohonan Keberatan tidak dikabulkan),” ujarnya.

 

Keberatan Sebaiknya Ditiadakan

Secara pribadi, mantan hakim tadi juga berpendapat sebaiknya Keberatan ke Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP ditiadakan. Menurutnya Wajib Pajak sebaiknya diberi keleluasaan untuk bisa langsung mengajukan Banding ke badan peradilan pajak.  Dan untuk memudahkan Wajib Pajak, sebaiknya badan peradilan pajak juga diadakan di daerah-daerah.

Senada dengan mantan hakim tadi, nyaris hampir semua Wajib Pajak yang pernah berdikusi dengan saya juga mengatakan demikian. “Supaya Wajib Pajak tidak buang-buang waktu kita (Wajib Pajak), Im. Soalnya selama 12 bulan di Keberatan itu tidak ada hasilnya sama sekali,” begitu umumnya alasan mereka.

Well pembaca, bagaimana menurut Anda…?

–oooOOooo–

 

Bojonggede-Bogor, 11 Juni 2012.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s