Bias Tuntas Pemakaian Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengategorikan pemakaian sendiri menjadi pemakaian untuk produktif dan konsumtif. Tidak hanya itu, terhadap JKP pun kedua istilah—produktif dan konsumtif—itu diterapkan. Meski isi ketentuannya kelihatan sama seperti UU PPN, tapi ternyata berbeda.

Dalam artikel sebelumnya, Pake Sendiri, Bayar PPN Sendiri (judul semula adalah Bahas Tuntas PPN Pemakaian Sendiri), saya sudah coba menguraikan bagaimana aspek PPN terhadap pemakaian sendiri BKP maupun JKP.  Artikel itu semata-mata berupa uraian untuk menjelaskan isi dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2012.  Dalam artikel itu, saya belum membahas mengenai aspek legal formal dari pemakaian sendiri BKP maupun JKP.

Pada artikel kali ini, saya akan coba menguraikan aspek legal formal mengenai istilah pemakaian sendiri BKP dan JKP yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.  Saya merasa perlu menulis artikel ini, karena beberapa waktu yang lalu ada yang berpendapat bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri yang diatur oleh Peraturan Pemerintah itu bertentangan dengan UU PPN-nya.

 

Pemakaian Sendiri dalam UU PPN

Sejak pertama diundangkan, UU PPN sudah menetapkan bahwa yang namanya pemakaian sendiri BKP merupakan salah satu bentuk penyerahan BKP yang terutang PPN. Penegasan ini bisa dilihat pada Pasal 1 huruf d angka 1) huruf e) UU Nomor 8 Tahun 1983, yang merupakan UU PPN yang pertama dan sering disebut dengan UU PPN 1984.

Saat amandemen atau perubahan terhadap UU PPN 1984 dilakukan, hingga kini amandemen sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, klausul mengenai pemakaian sendiri BKP itu tidak mengalami perubahan isi. Perubahan hanya terjadi pada penggeseran letak pasal mengenai pemakaian sendiri BKP tersebut.  Dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, pemakaian sendiri BKP diletakkan di Pasal 1A ayat (1) huruf d.

Isi dan kandungan pasal mengenai pemakaian sendiri BKP dari sejak UU PPN 1984 hingga UU Nomor 42 Tahun 2009, secara substantif tidak berubah.  Begitu pun dengan isi dan kandungan memori penjelasan mengenai pemakaian sendiri BKP tersebut, tidak berubah. Selengkapnya, batang tubuh dan memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.” [Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN]

“Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.” [memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN].

Tidak Termasuk JKP

Dari kedua kutipan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam UU PPN tidak ada istilah untuk pemakaian sendiri JKP (Jasa Kena Pajak).  Oleh karena itu, sejak pertama kali istilah pemakaian sendiri JKP dikumandangkan melalui KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002, banyak praktisi pajak dan ahli PPN yang menganggap istilah pemakaian sendiri JKP itu cacat hukum dan peraturan pajak yang mengaturnya (KEP-87/PJ./2002) harus batal demi hukum.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 itu dikatakan cacat hukum karena menambahkan objek PPN di luar UU PPN.  Menurut praktisi pajak yang juga memahami kaidah hukum formal, penyebutan objek yang dikenakan pajak semestinya dilakukan melalui UU, bukan melalui peraturan lain.  Ini katanya sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Dari uraian dan penjelasan tersebut, berarti pengaturan mengenai PPN atas pemakaian sendiri JKP yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 juga termasuk cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum. Sebab Peraturan Pemerintah bukanlah UU dan tidak sepatutnya menambahkan objek pengenaan PPN. Lain cerita jika memang UU PPN memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah, maka dalam hal ini baik isi maupun ketentuan Peraturan Pemerintah bisa dibenarkan.

Tidak Termasuk yang Produktif

Sama seperti KEP-87/PJ./2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 juga mengelompokkan pemakaian sendiri BKP dan JKP menjadi pemakaian sendiri yang bersifat produktif dan pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif.  Bedanya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 kedua kelompok itu dikatakan termasuk sebagai kegiatan penyerahan BKP atau JKP dan keduanya juga terutang PPN.

Sementara dalam Pasal 2 KEP-87/PJ./2002, dikatakan bahwa pemakaian sendiri BKP atau JKP belum merupakan penyerahan BKP atau JKP sehingga tidak terutang PPN maupun PPn-BM.

Terkait dengan hal ini, banyak praktisi pajak dan ahli PPN yang setuju dengan pernyataan KEP-87/PJ./2002.  Menurut mereka, isi dan ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.  Sebab seperti yang bisa kita baca pada Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN maupun memori penjelasannya, ketentuan mengenai pemakaian sendiri BKP khusus diperuntukkan bagi pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif.  Kesimpulan bahwa pemakaian sendiri BKP yang diatur di UU PPN adalah khusus untuk pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif diperoleh dari kalimat “…untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya…”.

Asbaabul Nuzul

Selain dari untaian kalimat tersebut, menurut mereka kita juga harus memahami asbaabul nuzul (sebab-sebab atau alasan diturunkannya ayat atau ketentuan) dari Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN itu sendiri.

Menurut informasi yang saya peroleh, konon ketentuan PPN atas pemakaian sendiri, yang dituangkan dalam Pasal 1 huruf d angka 1) huruf e) UU PPN 1984, diterapkan karena pada masa itu seringkali terjadi pemberian hadiah atau gratifikasi dalam bentuk barang dari pengusaha kepada koleganya atau para pejabat. Padahal waktu membeli barang yang dihadiahkan itu kemungkinan pengusaha sudah terlanjur mengkreditkan Pajak Masukan. Jadi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pengusaha tadi, UU PPN mewajibkan pengusaha membayar kembali Pajak Masukan dalam bentuk PPN Pemakaian Sendiri.

Pajak Berganda

Selain tidak sesuai dengan asbaabulnuzul-nya, penetapan bahwa pemakaian sendiri BKP yang bersifat produktif itu pun menyebabkan terjadinya pajak ganda (double taxation) kepada pengusaha yang bersangkutan.

Misalkan Toko Sepatu Ananda memperoleh Sepatu dari PT Pabrik Sepatu Bhata. Pada saat membeli atau menerima sepatu dari PT Pabrik Sepatu Bhata, Toko Sepatu Ananda sudah dikenai PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN yaitu atas penyerahan BKP (sepatu) yang dilakukan oleh pengusaha (PT Pabrik Sepatu Bhata) di dalam Daerah Pabean.

Kemudian pada saat sepatu tersebut di masukkan ke etalase toko, yang berarti sepatu tersebut hendak dijual, maka menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, kegiatan itu disebut dengan pemakaian sendiri BKP untuk tujuan produktif dan kembali terutang PPN (lagi) karena dianggap sebagai penyerahan BKP.  Ini berarti dalam sekejap, Toko Sepatu Ananda terkena PPN sebanyak dua kali untuk objek yang sama.  Meski menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, PPN atas pemakaian sendiri itu tidak perlu disetorkan oleh Toko Sepatu Ananda, namun tetap saja ada double taxation dalam kondisi tersebut.

Efek Terhadap Pajak Masukan

Selain menimbulkan double taxation, penetapan bahwa pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN dapat berimbas kepada pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha yang bersangkutan. Apalagi jika BKP yang dijadikan objek adalah BKP tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN atau semacamnya.  Sebab sebagaimana kita ketahui, jika pengusaha melakukan ‘penyerahan BKP’ yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha tersebut tidak dapat dikreditkan.

Sederhananya begini, jika misalnya sepatu yang akan dijual oleh Toko Sepatu Ananda tadi termasuk BKP tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, ini berarti pada saat sepatu tersebut masuk ke etalase tokonya dan kemudian itu dianggap sebagai penyerahan BKP (dalam kategori pemakaian sendiri untuk tujuan produktif).  Akan tetapi karena sepatunya merupakan BKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, maka terhadap penyerahan BKP (dalam kategori pemakaian sendiri untuk tujuan produktif) juga memperoleh pembebasan PPN.  Dan jika dilanjutkan ke Pasal 9 ayat (5) maupun Pasal 16B UU PPN, berarti Toko Sepatu Ananda tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas usaha toko sepatunya tersebut (misalnya Pajak Masukan atas pembelian etalase, Pajak Masukan sewa toko, dlsb).

Dari contoh sederhana toko sepatu di atas, saya bisa membayangkan dampak dari ketentuan pemakaian sendiri BKP untuk tujuan produktif itu akan membuat hak pengkreditan Pajak Masukan menjadi bias atau rancu.  Terutama untuk pengusaha tertentu yang sering terlibat dengan BKP tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Lalu apakah kondisi tersebut luput dari perhatian perancang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012…? Atau jangan-jangan, ketentuan itu memang sengaja dibuat untuk menghambat pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha tertentu…? Jika iya, apa maksud dan tujuannya…? Wa Allohu a’lam bishowab

–ooOOoo–

Pamulang, 19 Juni 2012.

One comment

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s