PPh Pasal 22 BBM

PPh Pasal 22 BBM adalah PPh yang harus dipungut oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas pada saat mereka melakukan penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas tersebut.

 

Subjek Pemungut

Berbeda dengan subjek pemungut yang sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya, subjek pemungut PPh Pasal 22 berlaku tanpa harus ada surat keputusan penunjukan dari Kepala KPP.  Artinya ada SK dari Kepala KPP maupun tidak, setiap produsen maupun importir bahan bakar minyak (BBM), gas dan pelumas harus melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 terhadap setiap penjualan ketiga jenis produks tersebut.

 

Subjek yang Dipungut

Pihak atau subjek yang dikenai PPh Pasal 22 adalah pembeli yang membeli BBM, gas dan pelumas langsung kepada produsen ataupun kepada importir.  Jika kita membeli BBM dari agen seperti SPBU misalnya, maka kita tidak akan dipungut PPh Pasal 22 lagi oleh agen atau SPBU tersebut.

 

Tarif dan DPP

Sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.03/2010, tarif PPh Pasal 22 untuk BBM, bahan bakar gas (BBG) dan pelumas adalah sebagai berikut:

Sedangkan DPP-nya atau nilai yang dipakai untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah sebesar penjualan tidak termasuk PPN. Sayangnya dalam PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tidak dijelaskan apa yang termasuk dalam kelompok BBM dan apa yang dimaksud dengan ‘penjualan’ yang dijadikan sebagai DPP PPh Pasal 22.

Untuk menentukan jenis BBM yang dimaksud di PMK itu, menurut saya mungkin harus disesuaikan dengan pemahaman umum di mana biasanya yang dimaksud dengan BBM adalah bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar.  Sedangkan untuk pengertian nilai ‘penjualan’ yang menjadi DPP PPh Pasal 22 menurut saya Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak sebaiknya memberikan penegasan khusus.  Sebab seperti yang diketahui, dalam harga seliter BBM biasanya sudah mencakup harga jual, PBBKB, PPN dlsb. Karena harga jual BBM kan dipatok secara resmi oleh pemerintah.

 

Disetor Sendiri

Khusus untuk pembelian BBM, BBG dan Pelumas dari PT Pertamina (Persero), biasanya kita (pembeli) harus menyetor sendiri PPh Pasal 22 dan pajak-pajak lainnya ke bank persepsi dengan menggunakan SSP.  Biasanya yang kita setor itu terdiri dari harga beli, PBBKB, PPN dan PPh Pasal 22.

Setelah kita menyetorkan ke bank persepsi, SSP tadi kemudian kita bawa ke PT Pertamina untuk ditukarkan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Selanjutnya SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depo tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang kita beli.

 

Uang Muka atau Final

Pada saat SSP kita tukarkan dengan SPPB, kita juga akan mendapat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dari PT Pertamina.  Jika kita (pembeli) bukan berstatus sebagai agen/penyalur BBM, BBG maupun pelumas, PPh Pasal 22 itu bisa dikreditkan di SPT Tahunan PPh.  Sementara jika kita (pembeli) berstatus sebagai agen/penyalur BBM, BBG maupun pelumas, misalnya SPBU, maka PPh Pasal 22 tadi bersifat final dan tidak boleh dikreditkan di SPT Tahunan PPh.

 

Pamulang, 19 Juni 2012

12 comments

  1. Mas mau tanya klo misal perusahaan yg bergerak dlm bidang agen BBM industri setiap pembelian BBM ke pertmina ada di kasih bukti potong PPh 22 bersifat final apakah di spt tahunan kita tdk wajib membayar PPh 29 lagi mohon penjelasannya

  2. pak mau tanya gmana klw selain penghasilan dari penjualan minyak ada penghasilan lain misalnya fee pemayaran ongkos angkut minyak yang dibeli tersebut. untk fee kita dipotong pph 23. nah cara mengisi spt tahunan untk omzetnya gaman ya ? terima ksh sebelumnya

  3. mas mau tanya, boleh ga beli bbm tapi bukan di pertamina dan bukan di perusahaan yang mengantongi izin penjualan alias ilegal?

  4. Salam mas..
    Maaf mau nanya..
    Perusahaan Non Agen Pertamina pada saat melakukan pembelian bahan bakar gas dipungut PPh Pasal 22 tidak bersifat final.
    Apabila perusahaan tersebut melakukan penjualan kembali bahan bakar gas yang dibeli dari pertamina dengan cara diisikan dalam tabung ukuran tertentu dan di beri label tersendiri.. apakah ada kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli?
    Salam
    Terima kasih

  5. salam mas,,mohon pencerahannya,,
    untuk agen pertamina jika menjual bbm k customer apakah harus dtambah PPh dan pbbkb juga atau cukup dtambah PPN saja?
    Terima kasih

    1. Salam,
      Kalau menurut saya , penjualan kepada customer ada 2 hal yaitu memungut PPN dan PBBKB. Jadi harga penjualan di faktur pajak adalah di luar PBBKB, tetapi pada tagihan selain nilai faktur pajak akan ditambah lagi nilai PBBKB sesuai yang dipungut Pertamina dari Agen. Mungkin faktur pajak dan invoice bisa mengacu kepada faktur pajak dan invoice yang diterbitkan oleh Pertamina kepada Agen. Demikian pendapat saya.

      Terima kasih.

      Salam

    2. Menurut SE Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.51/1993, PPN atas BBM hanya dikenakan sekali yaitu pada saat penjualan dari Pertamina kepada pihak II. Selanjutnya, atas penjualan dari pihak II kepada pihak selanjutnya tidak dikenakan PPN lagi.

      Menurut PMK 107/PMK.010/2015, agen BBM (SPBU, dlsb) tidak ditunjuk menjadi Pemungut PPh Pasal 22. Jadi atas penjualan BBM dari agen ke konsumen juga tidak dikenakan PPh Pasal 22.

      PBBKB adalah pajak daerah (Pemda) dan saya tidak tahu apakah Agen BBM ditunjuk menjadi pemungut PBBKB oleh Pemda atau tidak. Setahu saya yang ditunjuk menjadi pemungut PBBKB hanyalah produsen dan importir BBM.

      Maaf baru bisa me-reply comment Ibu. Saya tidak bisa online beberapa hari ini. Terima kasih. :)

  6. Salam. Mas mau minta sedikit pencerahan. Dalam hal wp adalah agen penyalur bbm pertamina, penghasilan yg bersifat finalnya ( koreksi negatif ph final) apakah dari total penjualannya agen ( termasuk pbbkb dan margin) atau hanya sebesar dpp harga jual pertamina? Mengingat Dpp atas pembayaran PPh 22 adalah Dpp harga jual pertamina (harga dasar – margin), sebelum pbbkb. Dan bagaimana mengisi lampiran 1771-I dan III. Terima kasih.

    1. Yth. Bapak Budiyanto,

      Di Form 1771-III yang dicantumkan adalah seluruh omset penjualan BBM (di kolom penghasilan bruto) dan PPh Pasal 22 (di kolom PPh Terutang) yang sudah dibayar (dipungut) oleh Pertamina.

      Di Form 1771-I, dicantumkan sesuai laporan keuangan di mana ada omset bruto penjualan BBM, HPP/DPP, dan biaya usaha lainnya. Kemudian seluruh omset penjualan BBM dikoreksi negatif sedangkan HPP/DPP dan Biaya Usaha dikoreksi positif, sehingga akan menghasilkan laba kena pajak menjadi Nihil.

      Kalau tidak ada penghasilan yang tidak final lainnya, maka SPT Tahunan PPh penyalur/agen BBM akan selalu nihil karena sudah dikenakan PPh Final Pasal 22.

      Terima kasih.

  7. Mas bagaimana klo kasusnya seperti ini,, Bendahara Pemerintah membeli BBM(bahan bakar) dari pihak ketiga,,bukan pertamina atau agen resmi..apakah dipungut PPh 22??jika dipungut brp tarifnya dan dasarnya apa??trims Mas..mohon dibantu

    1. Mas Adi, setahu saya Bendahara Pemerintah tidak wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian BBM. Sila dicek ke Pasal 3 PMK No. 154/PMK.03/2010. Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s