Heboh PPN di Kebun Sendiri

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012, kekhawatiran pengusaha minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) akan koreksi Pajak Masukan untuk kebun kelapa sawitnya, semakin menjadi. Kekhawatiran para pengusaha ini terutama berkaitan dengan istilah pemakaian sendiri BKP/JKP yang ada di PP tersebut.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kesalnya para pelaku industri minyak sawit (CPO dan produk turunannya) terkait dengan penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2012. Pasalnya sebelum ada peraturan setingkat PP itu saja, mereka sudah seringkali harus bersitegang beradu argumentasi dengan pemeriksa pajak mengenai pengkreditan Pajak Masukan (PM), khususnya terhadap PM yang terkait dengan kebun kelapa sawit mereka.

Alasan Penyerahan Antar Cabang

Pada awalnya, koreksi Pajak Masukan (PM) untuk kebun kelapa sawit dilakukan berdasarkan kriteria penyerahan BKP antar cabang yang dikait-kaitkan dengan jenis BKP yang bersifat strategis.  Ini terjadi karena umumnya lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit, beda dengan lokasi lahan perkebunan kelapa sawit. Dan bahkan seringkali lokasi pabrik dan kebun kelapa sawit itu berada dalam dua wilayah KPP yang berbeda.

Dalam konteks UU PPN, lahan perkebunan maupun pabrik termasuk dalam pengertian cabang yang secara administratif harus dikukuhkan sebagai PKP. Terutama jika kedua cabang itu masing-masing berada di wilayah KPP yang berbeda. Dan manakala keduanya sudah menjadi PKP, maka pada saat kebun menyerahkan hasil perkebunannya (tandan buah segar/TBS) ke pabrik untuk diolah, terjadilah apa yang disebut dengan penyerahan BKP antar cabang.

Seperti sudah diketahui, menurut Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN, penyerahan BKP antar cabang termasuk sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN. Tetapi, berhubung TBS merupakan produk hasil perkebunan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, maka terhadap penyerahan TBS dari kebun ke pabrik itu pihak pabrik tidak perlu membayar PPN.  Namun sebagai konsekuensinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, pihak kebun pun tidak boleh mengkreditkan seluruh PM-nya seperti misalnya PM atas pembelian pupuk, PM atas pembelian peralatan perkebunan dan seluruh PM lainnya.

Alasan Produk Strategis

Karena seringnya PM kebun dikoreksi positif oleh pemeriksa dengan alasan terkait penyerahan (antar cabang) berupa BKP strategis, para pengusaha minyak sawit kemudian melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN (sentralisasi PPN).  Harapannya dengan adanya sentralisasi PPN, maka penyerahan dari kebun ke pabrik tidak lagi dianggap sebagai penyerahan BKP (yang bersifat strategis). Meski kebun tetap tidak boleh mengkreditkan PM (karena jika sentralisasi PPN berarti kebun tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP), tetapi dengan adanya sentralisasi PPN tersebut pengkreditan PM kebun dapat ditarik dan dikreditkan di pusat sentralisasi PPN.

Tetapi di sisi lain, pemeriksa pajak juga sepertinya tidak kekurangan akal untuk ‘membendung’ pengkreditan PM para pengusaha minyak sawit tersebut.  Kali ini yang dijadikan dasar hukum adalah SE-90/PJ/2011 mengenai pengkreditan PM bagi pengusaha industri terpadu.

Penegasan inti dari SE Dirjen Pajak ini adalah bahwa apabila kegiatan usaha PKP menghasilkan barang atau jasa yang tidak terutang PPN (Non-BKP/Non-JKP) atau menghasilkan BKP/JKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, maka PM yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut tidak boleh dikreditkan.  Dengan demikian, berdasarkan SE ini, PM yang dikeluarkan untuk kebun kelapa sawit tetap tidak boleh dikreditkan karena kebun tersebut hanya menghasilkan TBS yang mendapat pembebasan dari pengenaan PPN.

Alasan Pemakaian Sendiri

Belum usai perdebatan mengenai SE-90/PJ/2011, terbit pula PP Nomor 1 Tahun 2012 pada tanggal 3 Januari 2012.  Salah satu klausul dalam PP ini yang membuat para pengusaha minyak sawit ketar-ketir adalah klausul mengenai pemakaian sendiri BKP untuk kegiatan yang bersifat produktif.  Dalam PP ini yang dimaksud dengan pemakaian sendiri BKP untuk tujuan produktif adalah pemakaian barang (hasil produksi sendiri atau bukan) untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan usaha yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha lainnya (produksi, distribusi, manajemen atau pemasaran).  Bahasan lengkapnya bisa Anda baca di sini.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2012 itu, pemakaian sendiri BKP untuk tujuan produktif dikategorikan sebagai bentuk penyerahan BKP yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN. Tak cuma itu, pada alinea ke-2 penjelasan Pasal 5 ayat (4), PP itu menegaskan sebagai berikut:

“Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.”

Dengan adanya penegasan-penegasan tersebut, maka bisa dipastikan bahwa koreksi PM terutama PM yang terkait dengan kebun, terhadap pengusaha minyak sawit akan semakin menjadi-jadi.  Bahkan menurut prediksi saya, tidak hanya pengusaha kelapa sawit saja yang akan mengalami hal tersebut tetapi besar kemungkinan seluruh pengusaha terpadu yang punya lahan perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan atau perikanan juga akan mengalami koreksi PM yang sama.  Sebab barang-barang hasil kegiatan perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, atau perikanan merupakan BKP bersifat strategis yang mendapat pembebasan dari pengenaan PPN seperti halnya TBS.

Apa yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dan otoritas tersebut di atas, menurut pendapat saya sangat tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU PPN. Terutama koreksi PM yang dikait-kaitkan dengan produk (menurut SE-90/PJ/2011) atau koreksi PM karena pemakaian sendiri BKP (Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2012), menurut penilaian saya kedua ketentuan ini bahkan bertentangan dengan UU PPN-nya itu sendiri.

Koreksi PM Dikaitkan Dengan Produk?

SE-90/PJ/2011 menyatakan bahwa PM (Pajak Masukan) atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan. Penegasan ini berbeda sekali dengan ketentuan yang ada di Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.” [Pasal 9 ayat (5) UU PPN].

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang tidak terutang pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.” [alinea ke-2 penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN].

“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.” [alinea pertama penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN].

Berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 9 ayat (5) maupun Pasal 16BB UU PPN, jelas sekali bahwa boleh atau tidaknya PM dikreditkan bukan dilihat dari jenis BKP atau JKP yang diproduksinya melainkan tergantung pada ada atau tidaknya penyerahan terhadap BKP/JKP tersebut.

Jadi kalau ketentuan Pasal 9 atau Pasal 16B itu hendak secara arif diterapkan kepada pengusaha minyak sawit, seharusnya pemeriksa pajak melihat kondisi apakah pengusaha minyak sawit itu melakukan penyerahan TBS atau tidak? Jadi bukan melihat pada produk yang dihasilkannya yang berupa TBS. Saya yakin bahwa kita semua (termasuk pemeriksa pajak) tentu tahu bahwa yang menjadi objek PPN itu bukanlah barang atau jasanya, melainkan transaksi, kegiatan, atau perbuatan hukum yang terjadi atas barang atau jasa tersebut. Dan salah satu transaksi, kegiatan atau perbuatan hukum yang menjadi objek PPN adalah PENYERAHAN BKP/JKP.

Pemakaian Sendiri JKP?

Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur secara khusus mengenai PPN atas pemakaian sendiri BKP maupun JKP. Selain itu, PP ini juga memilah istilah pemakaian sendiri ini menjadi dua ketegori yaitu pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif.  Konon penegasan ini adalah untuk menegaskan kembali istilah pemakaian sendiri yang ada di Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

Jika asumsi itu benar bahwa Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2012 terkait dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, menurut saya pengaturan mengenai pemakaian sendiri JKP yang diatur dalam Pasal 5 PP tersebut sudah sangat bertentangan dengan UU PPN.  Sebab dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN tidak ada istilah pemakaian sendiri JKP.  Itu artinya, PP Nomor 1 Tahun 2012 menambahkan objek pengenaan pajak yang semula tidak ada di UU pajak.  Jika merefer kepada UUD 1945, maka saya bisa memastikan bahwa sebagian isi dari Pasal 5 itu seharusnya batal demi hukum.  Sebab seharusnya, berdasarkan UUD 1945, pengenaan pajak harus dilakukan melalui Undang-Undang (UU), bukan melalui peraturan lain di bawah UU.

Pemakaian Sendiri BKP = Penyerahan BKP?

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.”

Kalimat itu nyaris tidak mengalami perubahan dari sejak pertama kali dicantumkan dalam UU PPN pertama (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983) hingga UU PPN terakhir UU Nomor 42 Tahun 2009.

Dari penjelasan banyak pihak yang lebih senior, saya mendapat informasi bahwa asbaabul-nuzul-nya (sebab-sebab turunnya ayat atau ketentuan) peraturan tersebut adalah karena sejak semula seringkali terjadi pengusaha yang memberikan hadiah atau gratifikasi berbentuk barang baik kepada pihak internal mereka sendiri maupun kepada pihak luar (khususnya pejabat).

Kadang barang yang dijadikan gratifikasi itu barang dagangan si pengusaha sendiri, yang kemungkinan PM atas barang yang dijadikan gratifikasi tersebut sudah kadung dikreditkan. Sehingga untuk memberi sanksi atau hukuman kepada pengusaha tadi, UU PPN mewajibkan mereka membayar kembali PM yang terlanjur dikreditkan tersebut dalam bentuk penyetoran PPN pemakaian sendiri. Itulah sebabnya dalam memori penjelasannya digunakan kalimat “…untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya…”.

Intinya, dari penjelasan para senior saya tadi, pemakaian sendiri BKP yang dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN adalah pemakaian sendiri yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha alias hanya pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif.  Hal ini juga pernah dinyatakan dalam Pasal 2 KEP-87/PJ./2002 yang menyatakan bahwa pemakaian sendiri BKP untuk tujuan produktif belum termasuk sebagai penyerahan BKP.

Jika memang benar keterangan dan penjelasan para senior saya tadi, maka saya berpendapat pengategorian pemakaian sendiri yang bersifat produktif, yang dilakukan oleh PP Nomor 1 Tahun 2012, juga seharusnya batal demi hukum. Sebab sekali lagi, PP ini telah menambah objek pengenaan PPN melalui jalur yang tidak semestinya. Karena seharusnya, objek yang dikenakan pajak musti ditetapkan oleh UU sesuai amanat Pasal 23A UUD 1945.

–ooOOoo–

Pamulang, 21 Juni 2012

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s