PPh Pasal 22 Kertas

PPh Pasal 22 Kertas merupakan PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri kertas (produsen kertas).  PPh ini wajib dipungut untuk setiap penjualan kertas di dalam negeri.

Subjek Pemungut

Produsen kertas wajib memungut PPh Pasal 22 Kertas apabila yang bersangkutan sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 oleh KPP tempatnya terdaftar NPWP.  Penunjukan itu dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Penunjukan Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 (sama seperti industri semen yang sudah diuraikan dalam artikel sebelumnya).

 

Subjek yang Dipungut

Dalam hal ini, pihak yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 (subjek yang dipungut) adalah para pembeli kertas yang melakukan pembelian secara langsung kepada produsen kertas.

Perlu diingat bahwa [embelian kertas yang dikenakan PPh Pasal 22 juga hanya apabila pembelian tersebut dilakukan di dalam negeri.  Seandainya kita berada di luar negeri dan membeli kertas dari produsen kertas di Indonesia, yang berarti produsen kertas itu melakukan ekspor, maka kita tentu tidak akan dikenakan PPh Pasal 22.  Sebab seperti dinyatakan dalam PMK Nomor 154/PMK.03/2010, objek pemungutan PPh Pasal 22 Kertas adalah penjualan di dalam negeri (bukan terhadap penjualan ekspor).

 

Tarif dan DPP

PPh Pasal 22 Kertas yang harus dipungut oleh produsen adalah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari DPP PPN.  Sesuai dengan ketentuan dan peraturan di bidang PPN, yang dimaksud dengan DPP untuk BKP seperti halnya kertas adalah Harga Jual.

Misalnya jika harga jual satu rim kertas HVS Rp 55.000,- dan apabila harga jual itu belum termasuk PPN, berarti PPh Pasal 22 yang dikenakan = 0,1% x Rp 55.000,- atau Rp 55,- untuk setiap satu rim..  Tetapi jika misalnya harga jual Rp 55.000,- sudah inlcude atau termasuk PPN 10%, maka PPh Pasal 22 yang akan dikenakan adalah = (100/110 x Rp 55.000,-) x 0,1% = Rp 50,- per satu rim.

PPh Pasal 22 tersebut harus kita bayarkan kepada produsen yang menjual kertas yang berarti menambah jumlah utang kita kepada produsen.  Karena dengan ketentuan ini, berarti jumlah yang harus kita (pembeli) bayar kepada produsen kertas = Harga Jual (+) PPN (+) PPh Pasal 22 Kertas. Inilah makna dari kata ‘dipungut’ PPh Pasal 22.

 

Dapat Dikreditkan

Sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.03/2010, PPh Pasal 22 Kertas ditetapkan bersifat tidak final yang artinya dapat kita (pembeli) kreditkan di SPT Tahunan PPh.  Dan untuk bisa mengkreditkan PPh Pasal 22 tersebut, kita harus meminta Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dari produsen kertas tempat kita membeli kertas tadi.

 

Pamulang, 21 Juni 2012

One comment

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s