Ragam Withholding Tax Untuk Dividen

Jenis withholding tax (pemotongan pajak) terhadap dividen, ternyata tidak hanya PPh Pasal 23. Dalam suatu kondisi dividen bisa saja dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) maupun PPh Pasal 26.  Bahkan ada dividen tertentu yang tidak perlu dipotong PPh apapun.

 

Pengertian Dividen

Dalam pemahaman umum, dividen adalah bagian laba yang diterima oleh para pemegang saham.  Namun dalam UU PPh, cakupan pengertian dividen amat luas meliputi [penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh]:

  1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  8. Pembayaran sehubunngan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;

Selain itu ada juga pembayaran kepada pemegang saham yang menurut UU PPh termasuk sebagai dividen terselubung. Misalnya seorang pemegang saham memberikan jasa konsultansi manajemen kepada perusahaan dan mendapat imbalan Rp 5.000.000,- padahal jika menggunakan konsultan independent imbalan yang wajar adalah Rp 4.000.000,-. Maka dalam kondisi ini selisih Rp 1.000.000,- oleh UU PPh dianggap sebagai dividen terselubung dan tidak boleh dibiayakan.

 

Objek PPh Pasal 23

Dividen akan menjadi objek withholding tax PPh Pasal 23 jika dibayarkan kepada WP Badan dalam negeri, selain WP badan yang berbentuk koperasi.  Dalam konteks ini yang dimaksud WP badan adalah WP badan yang disebutkan dalam UU KUP, termasuk yayasan, organisasi, atau WP badan lainnya.

Perusahaan yang membagikan dividen wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap dividen tersebut.  Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto dividen yang dibayarkan atau terutang.

 

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Dividen yang menjadi objek withholding tax PPh Pasal 4 ayat (2) adalah dividen yang dibayarkan kepada WP orang pribadi dalam negeri.  PPh Pasal 4 ayat (2) ini bersifat final dalam arti bukan kredit PPh bagi WP orang pribadi pemegang saham yang menerima dividen.  Ketentuan ini berlaku sejak tahun 2009 dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dan disetorkan ke Kas Negara adalah 10% dari jumlah bruto dividen yang dibagikan kepada orang pribadi yang bersangkutan.

 

Objek PPh Pasal 26

Jika dividen dibagikan kepada Subjek Pajak yang berstatus sebagai WP luar negeri, maka terhadap dividen itu dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.

Jika WP luar negeri itu berasal dari negara yang sudah menandatangani tax treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), maka tarif PPh Pasal 26 yang harus digunakan adalah tarif yang diatur dalam tax treaty.  Namun untuk menunjukkan bahwa WP luar negeri itu berasal dari negara yang bersangkutan, kita harus meminta kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan Certififate or Residence Taxpayer (CRT) atau Certificate Of Domicile (COD).

Jika tidak ada CRT atau COD, maka WP luar negeri itu dianggap bukan residence (penduduk atau subjek pajak) dari negara yang bersangkutan sehingga ketentuan yang ada dalam tax treaty tidak boleh diterapkan.  Artinya, jika tidak ada COD atau CRT, maka kita harus memotong PPh Pasal 26 dengan tarif umum 20% dari jumlah bruto.

Secara umum formulir CRT atau COD yang harus digunakan adalah Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009. Namun jika negara yang bersangkutan memiliki sendiri form COD/CRT, maka dapat menggunakan form COD/CRT dari negara yang bersangkutan (PER-24/PJ/2010).

 

Bukan Objek PPh

Dividen yang dibagikan kepada pihak tertentu dan memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, bukan merupakan objek PPh (non taxable income).  Dengan demikian, terhadap dividen ini tidak dipotong PPh.

Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh tersebut adalah:

  • Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
  • Dibayarkan kepada BUMN, BUMD, maupun kepada PT (perseroan terbatas) yang bertatus sebagai WP dalam negeri dengan penyertaan pada perusahaan yang membagikan dividen sebesar 25% atau lebih dari jumlah modal disetor.

Dividen yang dibagikan kepada koperasi yang berstatus sebagai WP dalam negeri juga bukan objek PPh sehingga tidak perlu dipotong PPh.  Ketentuan ini berlaku tanpa memperhatikan persentase penyertaan (saham) koperasi di perusahaan yang membagikan dividen tersebut [Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh].

–ooOOoo–

Pamulang, 25 Juni 2012.

2 comments

  1. Siank pak rahim, penjelasan bapak mengenai deviden sangat jelas dan membantu saya bgt,
    saya ingin sekali belajar dgn bapak krena metode penjelasannya sangat tdk sulit dimengerti,
    pak, bisa tidak mengirimkan beberapa bahan pelajaran mengenai PPh dan PPN serta peraturannya dalam bentu format apa sja deh tak apa2, smoga saja saya bisa seperti bapak ya bahkan lebih ya pak,, hehe
    trima kasih,

    1. -»Pak Dion: terima kasih sebelumnya. Saya bersyukur jika tulisan yg saya muat bisa membantu pengunjung utk belajar pajak.

      Mengenai bahan pelajaran, saya belum pernah menulisnya. Meskipun saya juga mengajar di beberapa training dan brevet pajak, tapi utk bahan mengajar, saya menggunakan materi (text book) yg sudah ada dan disiapkan oleh penyelenggara atau kampus ybs.

      Apa yg ada di blog saya ini itulah tulisan-tulisan yg sudah saya buat selama ini. Idenya dari bahan mengajar atau text book tadi. Jadi mohon maaf saya tidak dapat memenuhi permintaan Bapak. Tapi saya persilakan Bapak untuk membaca dan mempelajari tulisan-tulisan yg ada di blog ini.

      Terima kasih… :)

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s