BUMN Jadi Wapu II

Setelah mempelajari Pasal 1 PMK Nomor 85/PMK.03/2012, BUMN yang ditunjuk sebagai Wapu PPN hanya BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Negara melalui penyertaan langsung.

Sebagai contoh, misalnya PT Indonesia Power (BUMN) adalah anak perusahaan milik PT PLN (BUMN). Meski sama-sama BUMN, tetapi yang ditunjuk menjadi Wapu PPN hanya PT PLN karena sebagian saham PT PLN dimiliki secara langsung oleh Negara.

Untuk PT Indonesia Power, meskipun BUMN tetapi tidak ikut ditunjuk sebagai Wapu PPN sebab penyertaan Negara di PT ini dilakukan secara tidak langsung (melalui PT PLN). Tapi jika seandainya ada sebagian saham PT Indonesia Power dimiliki oleh Negara (penyertaan secara langsung), maka PT Indonesia Power juga otomatis menjadi Wapu PPN mulai 1 Juli 2012.

–ooOOoo–

Pamulang, 29 Juni 2012.

8 comments

  1. Dear pak Ocim…

    mau nanya ni…misal BUMN yg ditunjuk untuk memungut PPN tsb memiliki transaksi pembelian BKP/JKP kepada supplier yang belum dikukuhkan sebagai PKP, bagaimana kewajiban BUMN tsb?apakah tetap memungut PPN dari supplier atau tidak perlu memungut PPN?Mohon penjelasannya. Trims

    1. -»Pak Woko: kalau rekanan, vendor atau supplier (yg jadi lawan transaksi Wapu PPN) belum PKP, maka Wapu PPN tidak perlu memungut PPN karena atas transaksi penyerahan barang/jasa oleh Non-PKP ‘kan tidak terutang PPN. Ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b UU PPN bahwa transaksi penyerahan BKP/JKP baru akan terutang kalau pihak yg menyerahkan BKP/JKP itu sudah PKP.

      Tapi biasanya, pihak KPP tempat BUMN lapor SPT Masa PPN 1107-PUT akan minta Wapu PPN untuk membuat daftar nominatif rekanan yg belum PKP tersebut.

      Terima kasih.

  2. Pak, bagaimana apabila DPP tersebut Rp.9.500.000 dan PPNnya adalah Rp.950.000 sehingga totalnya menjadi Rp.10.450.000 namun dalam aturan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 pasal 5 yang tidak dipungut oleh BUMN adalah sebesar Rp.10 juta termasuk PPN maka kasus ini sudah termasuk dalam aturan WAPU BUMN tersebut atau kita masih harus memungut, membayar, serta melaporkan sendiri PPN tersebut ?

    1. »Hensin: sesuai ketentuan yg ada, kalau jumlah pembayarannya (nilai tagihan) sudah lebih dari Rp 10 juta, maka BUMN-Wapu wajib memungut PPN maupun PPn-BM yg terutang.

      Batasan jumlah pembayaran yg Rp 10 juta itu adalah jumlah keseluruhan tagihan (DPP+PPN+PPn-BM) persis seperti yg Anda contohkan.

      Terima kasih.

  3. mohon dapat diinformasikan; Bagaimana bila transaksi terjadi sebelum tanggal 1 juli 2012 ( misalnya tagihan dibuat di bulan Maret atau april dan vendor sudah membayar pajak terlebih dahulu ke pemerintah)namun PLN baru membayarnya setelah penetapan wapu. Apakah pembayaran ke vendor tetap dikenakan potongan PPN 10% ???

    1. -»Pak Sutopo: dalam case Bapak, berarti penyerahan BKP/JKP terjadi lebih dahulu baru kemudian ada pembayaran. Sebab invoice dibuat di bulan Maret 2012 sementara pembayaran di bulan Juli 2012.

      Dalam hal ini, sesuai Pasal 7 PMK 85/PMK.03/2012, PPN tsb terutang pada bulan Maret 2012 (saat penyerahan BKP/JKP terjadi). Dan karena pada Maret 2012 itu PLN (BUMN) belum ditetapkan sebagai Wapu PPN, maka PLN tidak perlu memotong/memungut PPN. Jadi pada saat pembayaran dilakukan di bulan Juli 2012, PLN harus membayar full kepada vendor sebesar Harga Jual plus PPN maupun PPn-BM.

      Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s