Mari Belajar PPh Pasal 23

Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), ada sebagian Wajib Pajak (WP) yang selain harus menyetorkan PPh-nya sendiri juga wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh-nya WP lain. Ini yang disebut dengan withholding tax system di mana WP melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP lainnya.

 

Pengertian Umum

PPh Pasal 23 adalah salah satu jenis withholding tax (pemotongan atau pemungutan) PPh yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang telah ditunjuk oleh UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. WP yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering diistilahkan dengan Subjek Pemotong PPh sedangkan WP yang dipotong PPh seringkali diistilahkan dengan Subjek Dipotong PPh.

 

Subjek Pemotong PPh Pasal 23

Setiap WP yang oleh UU PPh ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar.  Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, Subjek Pemotong PPh berisiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan.  Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi: badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.

 

Orang Pribadi Sebagai Subjek Pemotong PPh Pasal 23

Di samping itu, sesuai Pasal 23 ayat (3) UU PPh, WP orang pribadi juga dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak menjadi Subjek Pemotong PPh Pasal 23.  Dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1995, WP orang pribadi yang ditunjuk menjadi Subjek Pemotong PPh Pasal 23 adalah WP orang pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta WP orang pribadi yang menjalankan usaha (pengusaha) yang menyelenggarakan pembukuan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemui dalam SE-08/PJ.4/1995 tanggal 23 Februari 1995.

Penunjukan WP orang pribadi sebagai Subjek Pemotong PPh Pasal 23 tersebut di atas, dilaksanakan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pajak mengenai penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23, yang dibuat atas nama WP orang pribadi yang bersangkutan. Surat keputusan itu diterbitkan oleh Kepala KPP tempat WP orang pribadi tersebut terdaftar.

WP orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Perlu diketahui, imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah maupun bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

 

Objek PPh Pasal 23

Seperti disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh, penghasilan atau imbalan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 meliputi:

  1. Dividen;
  2. Bunga;
  3. Royalti;
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
  5. Sewa atau imbalan sejenis sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah maupun bangunan; dan
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dibayarkan atau terutang kepada subjek pajak dalam negeri.

Dari sisi Subjek Pemotong PPh, keenam objek PPh Pasal 23 tersebut selalu ada dalam akun-akun atau pos-pos biaya, pengeluaran (expenditures) atau cash out-flows. Sedangkan dari sisi Subjek Dipotong PPh, objek itu ada pada pos-pos pendapatan (income).

Ulasan lebih detail mengenai keenam objek tersebut dapat Anda baca di artikel lainnya yang ada dalam blog saya ini.

 

Saat Pemotongan PPh Pasal 23

Subjek Pemotong PPh wajib melakukan pemotongan PPh paling lambat pada akhir bulan terutangnya PPh Pasal 23 atas objek-objek tersebut. Dan sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, Subjek Pemotong PPh wajib menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (kode Formulir F.1.1.33.06).

Tanggal yang tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 itu menunjukkan saat pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan.  Karena pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan terutangnya PPh Pasal 23, maka tanggal yang harus dicantumkan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 juga paling tidak adalah tanggal-tanggal terakhir bulan yang bersangkutan.  Misalnya jika ada objek PPh Pasal 23 yang terutang di bulan Agustus 2012, maka tanggal yang harus dicantumkan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tidak boleh melebihi tanggal 31 Agustus 2012.

Karena pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan pada bulan terutangnya PPh Pasal 23 (atau paling lambat pada akhir bulan terutangnya PPh Pasal 23), maka yang perlu kita fahami lebih mendalam adalah kapan saat terutangnya PPh Pasal 23? Sebab jika kita keliru menentukan saat terutangnya PPh Pasal 23 kemungkinan besar kita juga akan terlambat menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut. Keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23, meski hanya sehari, bisa mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi bunga sebesar 2%.

 

Saat Terutang PPh Pasal 23

Pada Pasal 23 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat objek-objek PPh Pasal 23 itu dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat jatuh tempo.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat objek-objek PPh Pasal 23 tersebut dibayarkan (cash basis) atau saat terutang (accrual basis), peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Sebagai ilustrasi, misalkan pada tanggal 12 Agustus 2012 PT ABC sudah mencatat dalam jurnalnya Biaya Konsultansi (debit) dan Utang (credit). Dalam hal ini, meskipun pembayaran belum dilakukan akan tetapi PPh Pasal 23 atas Biaya Konsultansi tersebut sudah terutang dan wajib dipotong pada bulan Agustus 2012. Sebab dalam hal ini, pengakuan utang (accrual basis) terjadi lebih dahulu dari pada pembayaran.

Namun demikian perlu dicatat bahwa PPh Pasal 23 atas pencatatan utang biaya seperti dalam ilustrasi tersebut terjadi hanya apabila penerima dan jumlah yang terutang atau yang akan dibayarkan sudah pasti (bukan estimasi atau pencadangan). Jika penerimanya belum dapat dipastikan atau jumlah yang akan dibayarkan masih bersifat estimasi, seharusnya PPh Pasal 23 atas biaya tersebut juga belum terutang. Sebab menurut saya jika penerimanya belum pasti atau jumlahnya belum pasti, bagaimana nanti cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23-nya? Nama siapa yang akan dicantumkan sebagai Subjek Dipotong atau berapa jumlahnya?

 

Saat Penyetoran PPh Pasal 23

Secara umum, PPh Pasal 23 yang terutang dalam suatu bulan (masa pajak) harus disetorkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya jika ada PPh Pasal 23 yang terutang di bulan (masa pajak) Agustus 2012, maka PPh Pasal 23 tersebut harus dipotong paling lambat pada akhir bulan Agustus 2012 dan disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 10 September 2012.

Apabila batas waktu penyetoran PPh itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal ini, termasuk dalam pengertian hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.  Ketentuan mengenai jangka waktu penyetoran PPh ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 stdd PMK Nomor 80/PMK.03/2010.

 

Saat Pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 yang terutang pada suatu bulan (masa pajak) harus dilaporkan kepada KPP tempat Subjek Pemotong PPh terdaftar. Pelaporan tersebut menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau PPh Pasal 26 (kode Formulir F.1.1.32.03) disertai dengan lampiran berupa Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Dan/Atau PPh Pasal 26 (kode Formulir D.1.1.32.05).

SPT Masa PPh Pasal 23/23 tersebut harus disampaikan (dilaporkan) ke KPP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Pasal 23. Jadi jika misalnya ada objek PPh Pasal 23 yang terutang di bulan Agustus 2012, maka PPh Pasal 23 harus dipotong paling lambat pada akhir bulan Agustus 2012 kemudian disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 10 September 2012 dan SPT Masa PPh Pasal 23 atas objek-objek tersebut harus disampaikan ke KPP paling lambat tanggal 20 September 2012.

Sama seperti penyetoran, apabila batas waktu pelaporan itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

-ooOOoo-

Artikel terkait:

Pamulang, 29 Juli 2012

6 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s