PPh Pasal 23 atas Dividen

Dividen merupakan salah satu objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian dividen menurut UU pajak (khususnya UU PPh), kapan saat terutangnya dividen, serta dividen-dividen yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Pengertian Dividen

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, dividen diartikan sebagai bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pengertian dividen adalah:

  • pembagian laba baik secara langsung ataupin tidak, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor;
  • pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  • pembagian laba dalam bentuk saham;
  • pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  • jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  • pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  • pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  • bagian laba sehubungan dengan pemilikian obligasi;
  • bagian laba yang diterima pemegang polis;
  • pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  • pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung. Misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran.

Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Di samping itu, bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya perseroan (non deductible expense).

Dividen Objek PPh Pasal 23

Dividen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah dividen sebagaimana dijelaskan di atas, yang diberikan kepada Subjek Pajak badan dalam negeri, seperti PT, BUMN/D, CV, Firma, yayasan, atau Subjek Pajak badan dalam negeri lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU KUP maupun UU PPh.

Tarif dan DPP

PPh Pasal 23 atas dividen dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh, tarif PPh Pasal 23 atas dividen sebesar 15%. Sedangkan DPP-nya adalah jumlah bruto dividen yang dibayarkan atau terutang, dengan nama maupun dalam bentuk apapun. Dan apabila si penerima dividen tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan sebesar 100% sehingga tarif PPh Pasal 23-nya menjadi 30%.

Perlu diingat bahwa dalam konteks PPh Pasal 23 atas dividen tidak ada istilah Tunjangan PPh tetapi yang ada hanyalah PPh Pasal 23 ditanggung (non-gross up).

Pengecualian

Dividen yang diberikan kepada pihak bank yang berstatus sebagai WP badan dalam negeri dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Artinya jika kita memberikan dividen kepada bank, maka kita tidak perlu memotong PPh Pasal 23 atas dividen tersebut. Begitu pula jika sebuah koperasi membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya, maka koperasi itu tidak perlu memotong PPh Pasal 23 [lihat Pasal 23 ayat (4) huruf a fan huruf f UU PPh].

Kita juga tidak perlu memotong PPh Pasal 23 terhadap dividen tersebut apabila dividen itu kita berikan kepada koperasi yang berstatus sebagai WP dalam negeri. Kita bahkan tidak perlu memotong PPh apapun terhadap dividen tersebut karena dividen yang diberikan kepada koperasi dalam negeri ditetapkan sebagai bukan objek PPh (non-taxable income) sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

Untuk dividen yang diberikan kepada WP badan dalam negeri berbentuk PT, BUMN maupun BUMD, kita wajib memotong PPh Pasal 23 hanya apabila penyertaan saham PT, BUMN atau BUMD di perusahaan kita di bawah 25% dari jumlah modal disetor perusahaan kita. Jika penyertaan mereka di perusahaan kita sebesar 25% atau lebih, maka kita tidak boleh memotong PPh apapun atas dividen tersebut karena dividen itu termasuk sebagai bukan objek PPh (non-taxable income) sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

Jika sebuah badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham (seperti CV, Firma, dlsb) membagikan dividen atau bagian laba, maka terhadap bagian laba itu juga tidak perlu dipotong PPh apapun karena ditetapkan sebagai non-taxable income sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh.

Terakhir khusus untuk dividen yang kita berikan kepada orang pribadi dalam negeri, kita tidak memotong PPh Pasal 23 melainkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.

Saat Terutang

PPh Pasal 23 atas dividen terutang pada saat dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Dalam memori penjelasan Pasal 15 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “disediakan untuk dibayarkan” untuk dividen adalah sebagai berikut:

  1. Untuk perusahaan yang tidak go public, yang dimaksud dengan “disediakan untuk dibayarkan” (saat terutangnya PPh Pasal 23 atas dividen) adalah pada saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan. Biasanya ini terjadi pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RUPS Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
  2. Untuk perusahaan yang go public, yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan” alias saat terutangnya PPh Pasal 23 atas dividen adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen tersebut baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen diketahui, meskipun dividen tersebut belum dibayarkan.

Dividen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah dividen sebagaimana dijelaskan di atas, yang diberikan kepada Subjek Pajak badan dalam negeri, seperti PT, BUMN/D, CV, Firma, yayasan, atau Subjek Pajak badan dalam negeri lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU KUP maupun UU PPh.

-ooOOoo-

Artikel terkait:

Pamulang, 29 Juli 2012

5 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s