PPh Pasal 23 atas Royalti

Royalti (royalty) yang dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak dalam negeri juga merupakan salah satu objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai pengertian royalti, tarif PPh Pasal 23 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya.

Pengertian Royalti

Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

  1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada butir a, b, atau c di atas, berupa:
  5. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  6. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  7. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
    • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
    • Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana disebut di atas.

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Royalti yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah royalti yang diberikan kepada Subjek Pajak dalam negeri—baik Subjek Pajak orang pribadi maupun Subjek Pajak badan usaha, termasuk kepada BUT (bentuk usaha tetap atau permanent establishment).

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 untuk royalti adalah 15%. Namun jika si penerima royalti tidak mempunyai NPWP, tarifnya dinaikkan menjadi 30% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh].  Sedangkan yang menjadi DPP-nya adalah jumlah bruto royalti yang terutang atau kita bayarkan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas royalti dihitung sebesar = 15% (atau 30%) dikalikan dengan jumlah bruto royalti yang terutang atau dibayarkan.

Pengecualian

Royalti yang terutang atau kita bayarkan kepada pihak bank sebagai Subjek Pajak dalam negeri, tidak dipotong PPh Pasal 23. Pengecualian ini dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh.

-ooOOoo-

Artikel terkait:

Pamulang, 29 Juli 2012

5 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s