PPh Pasal 23 atas Sewa

Sewa (rent expense) atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai pengertian sewa, tarif PPh Pasal 23 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya.

Pengertian Sewa

Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “sewa” adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati. Penjelasan ini diharapkan dapat menghilangkan perdebatan yang selama ini sering terjadi, misalnya dalam soal sewa gudang dengan jasa penitipan/penyimpanan, jasa angkutan umum kendaraan dengan sewa (charter) kendaraan, dan beberapa transaksi sejenis.

Objek PPh Pasal 23

Sewa harta (rent expenses) yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah imbalan sewa yang terutang atau kita bayarkan kepada Subjek Pajak dalam negeri—baik orang pribadi maupun badan—dan kepada BUT (bentuk usaha tetap atau permanent establishment).

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 atas sewa harta ditetapkan sebesar 2% dengan ketentuan jika si penerima imbalan sewa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan menjadi 4% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh].  Sedangkan yang menjadi DPP adalah jumlah bruto sewa, dalam bentuk apapun (barang atau uang). Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas sewa harta dihitung = 2% (atau 4%) dikalikan dengan jumlah bruto imbalan sewa.

Pengecualian

Tidak semua imbalan sewa (rent expenses) harus dipotong PPh Pasal 23. Berikut ini jenis sewa yang tidak dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

  1. Imbalan sewa yang dibayarkan atau terutang kepada perbankan yang berstatus Subjek Pajak dalam negeri [Pasal 23 ayat (4) UU PPh];
  2. Imbalan sewa tanah maupun bangunan, karena khusus untuk imbalan sewa ini ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
  3. Imbalan sewa kapal laut, yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai surat izin usaha di bidang pelayaran atau pengangkutan di laut. Sebab khusus untuk sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 416/KMK.04/1996 dan KMK Nomor 417/KMK.04/1996;
  4. Imbalan sewa kapal terbang (pesawat udara), yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai izin usaha di bidang penerbangan atau pengangkutan di udara. Sebab sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai KMK Nomor 475/KMK.04/1996.

-ooOOoo-

Artikel terkait:

Pamulang, 29 Juli 2012

About these ads

14 comments

  1. Siang pak,

    berrarti untuk bulan October dibuat SPT pembetulan, terus untuk Bulan November kan belum dibuat SPTnya baru dibayarkan saja, untuk pembuatan bukti potongnya dan SPTnya biar sama dengan Pembayarannya gimana ya pak??

    Terima Kasih Pak

  2. selamat malam Pak,

    Pada bulan Oktober lalu kami melakukan pemotongan untuk supplier ABC sebesar 100(invoice)*2%(Pajak) = 2(pph23) dan pajaknya telah dibayarkan di periode October, ternyata setelah dicek pada bulan November seharrusnya tagihan tersebut di cancel sehingga kami meminta kepada supplier itu untuk mengeluarkan Credit Note dengan yang sama.
    untuk yang bulan October udah selesai(Pembayaran dan pelaporannnya)

    permasalahannya Credit Note dari supplier ABC saya jadikan pengurang pajak di periode November,
    sedangkan tagihan lain dari supplier ABC yang pajaknya akan di bayarkan di november dengan total 50(invoice)*2%(Pajak) = 1 PPh23.

    pada bulan november total pph23 yang akan dibayarkan sebesar 100
    1.AA
    2.BB
    3.CC
    4.CN ABC Rp.2(-)
    5.Invoice ABC Rp. 1
    6.DD
    total————— Rp. 100
    total PPh 23yang harus dibayar adalah Rp. 100

    pada saat pembuatan bukti potong pada espt Supplier ABC tersebut akan minus harusnya tetapi di Esptnya pasti tidak bisa harus plus.
    kira kira ada solusi ngak??? apa saya harus kurangkan dari Supplier CC atau yang lain???

    mohon bantuannya pak
    terima kasih
    charles

    1. Yth. Bapak Charles,

      Apabila terjadi kesalahan pemotongan PPh dan PPh yang salah potong tersebut telah terlanjur dilaporkan dalam SPT Masa PPh, maka solusinya bukan dengan cara memperhitungkan (mengkompensasikan) kelebihan atau kesalahan itu kepada pembayaran-pembayaran atas invoice berikutnya.

      Satu-satunya solusi adalah dengan melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembetulan terhadap Bukti Potong PPh. Ini satu-satunya solusi agar Bukti Potong PPh sesuai dengan bukti tagihan dan bukti pembayaran yang sudah dilakukan (tidak muncul Bukti Potong PPh minus).

      Terima kasih.

      1. Siang pak,

        berrarti untuk bulan October dibuat SPT pembetulan, terus untuk Bulan November kan belum dibuat SPTnya baru dibayarkan saja, untuk pembuatan bukti potongnya dan SPTnya biar sama dengan Pembayarannya gimana ya pak??

        Terima Kasih Pak

      2. Bapak Charles,

        Pasti tidak akan bisa sama karena Bapak sudah terlanjur memotong dan menyetor di bulan Oktober dan juga Nopember. Dalam hal ini akan terjadi LB.

        LB ini sesuai ketentuan yang berlaku hanya bisa di-Pbk untuk dipakai melunasi PPh bulan berikutnya. Tidak bisa dikompensasi karena dalam SPT Masa PPh tsb tidak ada kolom kompensasi.

        Terima kasih.

      3. Siang pak,

        berarti solusi yang paling tepat yaitu dengan membuat pengajuan untuk PBK ya pak ???
        trus untuk pengajuan PBK itu berapa lama ya pak?

        sementara pajak harus dilaporkan sebelum tanggal 20
        untuk itu apakan dilaporkan terlebihhh dahulu sehingga SPT bulan November terjadi kurang bayar . setelah mendapat persetujuan PBK baru saya lakukan SPT perubahan untuk SPT bulan November

      4. Yth. Bapak Charles,

        Menurut pemahaman saya, memang satu-satunya cara adalah dengan pembetulan terhadap SPT Masa PPh yang sudah Bapak laporkan. Tapi mengenai teknis pembuatan SPT-nya, sebaiknya Bapak tanyakan langsung ke AR KPP.

        Mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan teknis pembuatan SPT-nya karena Akan sangat panjang sekali jika harus saya uraikan di kolom comment ini. Terima kasih.

        http://www.pembayarpajak.com.

    1. Yth. Ibu Dewi,

      Maksud Ibu bagaimana…? Ibu menyewa dan membayar sewa kepada pemilik barang…? Kalau perusahaan Ibu membayar sewa, maka perusahaan Ibu wajib memotong PPh Pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro. Jadi PPh yang Ibu potonf itu tidak diserahkan kepada penerima imbalan sewa. Dan tarifnya tetap, tidak berubah.

      Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s