Pedoman Pengkreditan PM (Bagian II-End)

Dalam artikel sebelumnya, sudah dibahas mengenai PKP yang wajib menggunakan pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan.  Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai PKP lainnya yang boleh (TIDAK WAJIB) menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kegiatan usahanya semata-mata hanya melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran wajib menggunakan pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan.  Begitupun dengan PKP yang kegiatan usahanya semata-mata hanya menyerahkan emas perhiasan secara eceran, mereka juga wajib menggunakan pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Kewajiban kedua PKP tersebut untuk menggunakan pedoman penghitungan PM ditetapkan oleh PMK Nomor 79/PMK.03/2010.

PKP Dengan Jumlah Omset Tertentu

Berkenaan dengan penggunaan pedoman penghitungan PM, selain PMK Nomor 79/PMK.03/2010 Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 74/PMK.03/2010. PMK yang disebut terakhir ini mengatur soal penggunaan pedoman penghitungan PM bagi PKP dengan omset yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2010, PKP yang jumlah peredarannya dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp 1,8 milyar dapat memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan PM. Namun untuk dapat menggunakan pedoman penghitungan PM ini, PKP harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu:

  1. Jumlah peredaran usaha dalam dua (2) tahun buku sebelumnya masing-masing tidak melebihi Rp 1,8 milyar; dan
  2. Harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPP tempatnya dikukuhkan sebagai PKP, paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN yang akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM.

Misalnya PT ABC ingin menggunakan pedoman penghitungan PM pada tahun buku 2012 ini:

  • Jika PT ABC dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun 2012, misalnya pada bulan Agustus 2012, maka PT ABC diperkenankan untuk langsung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM mulai Masa Pajak Agustus 2012. Dalam hal ini, surat pemberitahuan bahwa PT ABC akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM dapat disampaikan ke KPP-nya berbarengan dengan saat PT ABC menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 (SPT Masa PPN Agustus 2012 paling lambat harus dilaporkan akhir bulan September 2012).
  • Jika PT ABC dikukuhkan sebagai PKP sejak 2011, maka untuk dapat menggunakan pedoman penghitungan PM di tahun 2012 PT ABC harus bisa membuktikan bahwa selama 2011 jumlah peredaran usahanya tidak melebihi Rp 1,8 milyar.  Dalam hal ini, surat pemberitahuan bahwa PT ABC akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM dapat disampaikan ke KPP-nya berbarengan dengan saat PT ABC menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (atau bulan/Masa Pajak pertama tahun buku jika seandainya tahun buku PT ABC selain Januari-Desember).
  • Jika PT ABC dikukuhkan sebagai PKP sebelum tahun 2011, maka untuk dapat menggunakan pedoman penghitungan PM di tahun 2012 ini PT ABC harus bisa membuktikan bahwa selama tahun 2010 dan 2011 jumlah peredaran usahanya dalam masing-masing tahun tersebut tidak lebih dari Rp 1,8 milyar.  Dalam hal ini, surat pemberitahuan bahwa PT ABC akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM dapat disampaikan ke KPP-nya berbarengan dengan saat PT ABC menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (atau bulan/Masa Pajak pertama tahun buku jika seandainya tahun buku PT ABC selain Januari-Desember).

Masa Peralihan

Dalam praktek bisa saja terjadi kondisi di mana pada awal-awal bulan jumlah omset (peredaran usaha) PKP tidak lebih dari Rp 1,8 milyar tetapi dalam bulan-bulan (Masa Pajak) berikutnya, secara akumulatif jumlah omsetnya ternyata melebihi Rp 1,8 milyar. Dalam kondisi seperti ini, PKP wajib beralih ke mekanisme biasa mulai bulan (Masa Pajak) berikutnya setelah bulan terlampauinya batasan omset Rp 1,8 milyar.

Misalnya sejak awal tahun 2012, PT ABC memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Tetapi pada bulan Agustus 2012 total omsetnya secara akumulatif ternyata melebihi Rp 1,8 milyar. Berarti PT ABC bisa menggunakan pedoman penghitungan PM hanya sampai bulan Agustus 2012 sedangkan untuk bulan September 2012 dan seterusnya PT ABC harus menggunakan mekanisme biasa.

PT ABC tersebut harus menggunakan mekanisme biasa sampai akhir tahun 2014. Dan jika ingin kembali menggunakan pedoman penghitungan PM, ini hanya dapat diterapkan mulai awal tahun 2015.  Itu pun jika omset di tahun 2013 dan 2014 masing-masing tidak melebihi Rp 1,8 milyar.

Besarnya PM yang Dikreditkan

Besarnya persentase (%) untuk menghitung besarnya PM yang dikreditkan, yang diatur dalam PMK No. 74/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:

  • Jika kegiatan usaha PKP melakukan penyerahan BKP, PM dihitung sebesar 70% x Pajak Keluaran (PK);
  • Jika kegiatan usaha PKP melakukan penyerahan JKP, PM dihitung sebesar 60% x Pajak Keluaran (PK).

Misalnya PT ABC kegiatan usahanya adalah melakukan penyerahan BKP (apapun selain showroom kendaraan bermotor bekas atau emas perhiasan secara eceran) dan PT ABC memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Total penyerahan BKP selama bulan Agustus 2012 = Rp 200 juta. Dengan demikian:

  • PK bulan Agustus 2012 = Rp 200 juta x 10% = Rp 20 juta.
  • PM bulan Agustus 2012 = 70% x Rp 20 juta (PK) = Rp 14 juta.
  • PPN KB Agustus 2012 = Rp 20 juta (-) Rp 14 juta = Rp 6 juta.

Jika PT ABC di atas kegiatan usahanya bukan penyerahan BKP melainkan penyerahan JKP, maka penghitungan PM dan PPN KB Agustus 2012 adalah:

  • PK bulan Agustus 2012 = Rp 200 juta x 10% = Rp 20 juta.
  • PM bulan Agustus 2012 = 60% x Rp 20 juta (PK) = Rp 12 juta.
  • PPN KB Agustus 2012 = Rp 20 juta (-) Rp 12 juta = Rp 8 juta.

Jika PT ABC melakukan penyerahan integrated BKP maupun JKP secara sekaligus, maka harus diketahui terlebih dahulu berapa omset masing-masing untuk BKP maupun JKP. Misalnya dari Rp 200 juta itu diketahui omset penyerahan spare-parts (BKP) sebesar Rp 140 juta sedangkan omset penyerahan jasa pemasangan spare-parts (JKP) sebesar Rp 60 juta, maka penghitungan PM dan PPN KB Agustus 2012 adalah:

  • PK BKP bulan Agustus 2012 = Rp 140 juta x 10% = Rp 14 juta.
  • PK JKP bulan Agustus 2012 = Rp 60 juta x 10% = Rp 6 juta.
  • PM bulan Agustus 2012 = (70% x Rp 14 juta) + (60% x Rp 60 juta).
  • Total PM Agustus 2012 = Rp 9.800.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 13.400.000,-
  • PPN KB Agustus 2012 = Rp 20 juta (-) Rp 13,4 juta = Rp 6,6 juta.

-ooOOoo-

Artikel terkait: Pedoman Pengkreditan PM

Pamulang, 10 September 2012

One comment

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s