Pedoman Pengkreditan PM

Dalam bidang PPN kita sering mendengar istilah ‘pengkreditan Pajak Masukan’. Istilah ini sebenarnya merujuk pada suatu proses di mana kita menandingkan jumlah Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada suatu bulan (masa pajak) untuk menentukan jumlah PPN yang harus kita setorkan ke Kas Negara. 

Dalam mekanisme biasa, jumlah Pajak Masukan yang ditandingkan (baca: dikreditkan) dihitung berdasarkan Faktur Pajak Masukan.  Misalnya begini: PT ABC, sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bulan September 2012 melakukan penjualan BKP dengan total Rp 200 juta. Terhadap penjualan misalnya terutang PPN (Pajak Keluaran/PK) sebesar 10% x Rp 200 juta = Rp 20 juta.

Pada bulan yang sama, PT ABC tersebut misalnya juga membeli BKP maupun JKP dari supplier, vendor atau rekanannya dengan total pembelian Rp 150 juta dan dikenakan PPN (Pajak Masukan/PM) sebesar 10% x Rp 150 juta = Rp 15 juta. PT ABC dalam hal ini harus meminta Faktur Pajak kepada supplier, vendor atau rekanannya untuk membuktikan bahwa PT ABC sudah dikenakan PPN.

Mekanisme Pengkreditan Biasa

Dari ilustrasi tersebut, jika menggunakan mekanisme pengkreditan PM yang biasa (umum), maka PM yang dapat dikreditkan (ditandingkan) terhadap PK adalah Rp 15 juta. Ini adalah PPN yang dikenakan kepada PT ABC berdasarkan Faktur Pajak Masukan oleh supplier, vendor, maupun rekanannya pada saat PT ABC membeli BKP maupun JKP.

Notes: Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan terhadap PK harus memenuhi persyaratan baik formal maupun material, sesuai dengan ketentuan peraturan PPN yang berlaku.

Dengan asumsi bahwa semua PM yang dikenakan terhadap PT ABC tersebut dapat dikreditkan, maka dalam hal ini berarti PM (Rp 15 juta) lebih kecil jumlahnya dibanding PK (Rp 20 juta).  Dengan demikian, selisihnya sebesar Rp 5 juta merupakan PPN kurang bayar (KB) yang harus disetorkan oleh PT ABC kepada kas negara.  Jika seandainya terjadi kondisi sebaliknya, di mana PM lebih besar dari pada PK, maka selisihnya disebut lebih bayar (LB) yang dapat ditandingkan (dikreditkan) lagi dengan PK bulan berikutnya.

Pedoman Pengkreditan PM

Bagi PKP tertentu, jumlah PM yang dapat dikreditkan tidak dihitung berdasarkan Faktur Pajak Masukan, seperti yang diilustrasikan di atas. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2010 maupun PMK Nomor 74/PMK.03/2010, bagi PKP tertentu penghitungan dan penetapan jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Jadi sekali lagi, bagi PKP yang dimaksud di kedua PMK ini PM-nya tidak dihitung berdasarkan Faktur Pajak Masukan melainkan dengan pedoman penghitungan PM.

Secara umum, PM yang dapat dikreditkan—berdasarkan pedoman penghitungan PM—dihitung sekian persen (%) dari jumlah PK bulan yang bersangkutan. Persentase (%) yang digunakan untuk menetapkan atau menghitung jumlah PM yang dapat dikreditkan ini beragam, tergantung dari ‘siapa’ PKP-nya.

Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas

Bagi PKP yang kegiatan usahanya semata-mata hanya menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran, mobil atau sepeda motor, maka penghitungan PM yang dapat dikreditkannya harus menggunakan pedoman penghitungan PM.  Mereka tidak dibolehkan menggunakan mekanisme biasa seperti yang diuraikan di atas.  Ketentuan ini diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.03/2010.

Note: Kata ‘menyerahkan’ dalam konteks ini adalah segala bentuk penyerahan BKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) UU PPN, seperti penjualan, tukar-menukar, pemberian cuma-cuma, dlsb.

Bagi PKP kendaraan bermotor bekas, besarnya PM yang dapat dikreditkan untuk suatu bulan (masa pajak) dihitung sebesar 90% dari PK bulan yang bersangkutan.

Misalnya jika PT ABC dalam ilustrasi sebelumnya adalah pedagang kendaraan bermotor bekas dan total penjualan atau penyerahan kendaraan bekasnya dalam bulan September 2012 berjumlah Rp 200 juta.  Dengan demikian, berarti PK untuk bulan September 2012 adalah 10% x Rp 200 juta = Rp 20 juta.

Kemudian untuk menentukan besarnya PM untuk bulan September 2012 tersebut, dihitung sebesar = 90% x Rp 20 juta = Rp 18 juta. Jadi untuk bulan September 2012, PT ABC wajib menyetor PPN kurang bayar Rp 2 juta.

Perhitungan seperti ini diterapkan secara terus menerus dalam setiap bulan (masa pajak) sehingga untuk setiap masa pajak PT ABC akan selalu dalam kondisi PPN kurang bayar. Ini terjadi karena PM yang ditetapkan lebih kecil dari pada PK yaitu hanya 90% dari PK bulan yang bersangkutan.

Pengusaha Emas Perhiasan Eceran

PKP lainnya yang juga WAJIB menggunakan pedoman penghitungan PM adalah PKP yang kegiatan usahanya semata-mata hanya menyerahkan (penjualan, tukar-menukar, pemberian cuma-cuma, dlsb) emas perhiasan secara eceran.  Ini juga diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.03/2010.

Bagi PKP emas perhiasan ini, besarnya PM bulan yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% dari PK bulan tersebut.  Jadi seandainya PKP emas perhiasan dalam bulan September 2012 melakukan penyerahan sebesar Rp 200 juta, maka berarti PK = 10% x Rp 200 juta = Rp 20 juta sedangkan PM-nya sebesar 80% x Rp 20 juta = Rp 16 juta. Jadi sama seperti PKP kendaraan bermotor bekas, PKP emas perhiasan eceran juga akan selalu dalam kondisi PPN kurang bayar pada setiap bulan (masa pajak).

Note: Jika PKP perhiasan itu tidak hanya melakukan penyerahan perhiasan emas, misalnya termasuk perhiasan dari perak atau logam mulia lainnya, maka PKP tidak wajib menggunakan pedoman penghitungan PM.

-ooOOoo-

Artikel terkait: Pedoman Pengkreditan PM (Bagian II-End)

Pamulang, 10 September 2012

One comment

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s