Transfer Pricing – Part #1

Jika kita melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan kita, maka dalam kaca mata pajak transaksi kita itu berisiko dianggap tidak wajar.  Ketidakwajaran ini terutama menyangkut soal harga atau nilai dari transaksi yang kita terapkan terhadap transaksi tersebut.  Ketidakwajaran harga atau nilai transaksi inilah yang disebut dengan istilah transfer pricing.

Pengertian Hubungan Istimewa

Menurut pandangan pajak, apabila terjadi suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, maka besar kemungkinan nilai atau harga transaksi yang diterapkan dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar yang seharusnya alias menerapkan harga tidak wajar.  Kondisi ini jika didiamkan dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari bidang perpajakan.  Sebab dengan menerapkan harga transaksi yang tidak wajar, Wajib Pajak (WP) dapat merekayasa penghasilan kena pajaknya sehingga jumlah pajak yang dibayarnya ke negara juga semakin kecil.

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pengertian atau definisi Hubungan Istimewa diuraikan dalam Pasal 2 UU PPN 1994 dan Pasal 18 ayat (4) UU PPh 2008.  Sedangkan penjelasan Dirjen Pajak mengenai pengertian Hubungan Istimewa diuraikan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.53/1995 tanggal 26 April 1995.

SE Dirjen Pajak tersebut sebenarnya berisi penjelasan mengenai pengertian Hubungan Istimewa yang ada dalam Pasal 2 UU PPN 1994 yaitu UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 yang merupakan amandemen pertama dari UU PPN Nomor 8 Tahun 1983.  Berhubung ketentuan dalam Pasal 2 UU PPN 1994 itu tidak pernah mengalami perubahan hingga pemberlakuan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, maka ketentuan dalam SE-18/PJ.53/1995 itu pun masih menjadi acuan para praktisi pajak hingga saat ini.

Di samping itu, meski SE-18/PJ.53/1995 itu hanya menyinggung soal PPN namun berhubung definisi dan ketentuan Hubungan Istimewa menurut UU PPN tidak berbeda dengan UU PPh, maka SE itu juga seringkali dijadikan acuan dalam menentukan kriteria Hubungan Istimewa dalam konteks PPh.

Merefer pada ketentuan dan peraturan pajak tersebut, Hubungan Istimewa dalam konteks pajak dapat terjadi karena terpenuhinya salah satu atau lebih dari tiga faktor yaitu: faktor kepemilikan atau penyertaan modal, faktor penguasaan manajemen atau teknologi, dan faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda. Dalam istilah sehari-hari, Hubungan Istimewa ini seringkali disebut juga dengan afiliasi atau affiliated company.

Faktor Kepemilikan atau Penyertaan Modal

Jika kita memiliki penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari seluruh jumlah modal disetor perusahaan tersebut, maka dalam hal ini antara kita dan perusahaan lain itu dianggap memiliki Hubungan Istimewa karena faktor penyertaan modal secara langsung.

Misalnya dalam akte maupun neraca PT DEF tercantum jumlah modal disetor Rp 1.000.000.000,- kemudian berdasarkan struktur kepemilikan saham atau modal diketahui bahwa PT ABC memiliki penyertaan modal atau saham senilai Rp 250.000.000,- (atau lebih).  Dalam hal ini, antara PT ABC dan PT DEF dianggap memiliki Hubungan Istimewa.

Contoh lain misalnya PT ABC memiliki penyertaan modal atau saham pada PT DEF sebesar 50% (atau lebih) dari seluruh jumlah modal disetor sementara PT DEF juga memiliki penyertaan modal atau saham di PT GHI dengan nilai penyertaan 50% (atau lebih), maka dalam hal ini:

  • antara PT ABC dengan PT DEF dianggap memiliki Hubungan Istimewa karena adanya penyertaan modal secara langsung;
  • antara PT DEF dengan PT GHI dianggap memiliki Hubungan Istimewa karena adanya penyertaan modal secara langsung; dan
  • antara PT ABC dengan PT GHI dianggap memiliki Hubungan Istimewa karena adanya penyertaan modal secara tidak langsung melalui PT DEF (meskipun misalnya antara PT ABC dan PT GHI tidak saling kenal).

Hubungan Istimewa yang terjadi karena faktor kepemilikan atau penyertaan modal/saham ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UU PPN 1994 dan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh 2008.

Faktor Penguasaan Manajemen atau Teknologi

Apabila faktor kepemilikan atau penyertaan modal/saham tidak terjadi, tidak berarti kita bisa lepas dari konteks Hubungan Istimewa. Sebab seperti dinyatakan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b UU PPN 1994 dan Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh 2008, Hubungan Istimewa tetap dapat dianggap ada apabila dua pihak (perusahaan) berada dalam penguasaan dari satu pihak (orang) yang sama.

Misalnya Bambang Gunawan selain menjadi direktur utama di PT XXX juga menjadi direktur utama di PT YYY.  Dalam hal ini, antara PT XXX dan PT YYY dianggap mempunyai Hubungan Istimewa karena faktor penguasaan manajemen, meskipun misalnya antara PT XXX dan PT YYY tidak saling kenal dan tidak ada penyertaan modal/saham.

Dalam SE-18/PJ.53/1995 bahkan ada contoh Hubungan Istimewa yang terjadi karena faktor penguasaan teknologi. Misalnya jika PT XXX produsen minuman dan menggunakan formula yang diciptakan dan dimiliki oleh PT YYY, maka dalam hal ini antara PT XXX dan PT YYY dianggap memiliki Hubungan Istimewa meskipun di antara keduanya tidak ada faktor kepemilikan modal/saham maupun penguasaan manajemen seperti dicontohkan di atas.

Faktor Hubungan Keluarga

Jika kita memiliki usaha atau perusahaan sementara anak kita atau orang tua kita juga memiliki usaha atau perusahaan mereka sendiri, maka menurut pajak antara usaha/perusahaan kita dengan usaha/perusahaan milik anak dan orang tua kandung kita itu dianggap memiliki Hubungan Istimewa. Begitu juga jika seandainya kakak atau adik kandung kita punya usaha/perusahaan sendiri, maka antara usaha/perusahaan kita dengan milik kakak/adik kandung kita dianggap memiliki Hubungan Istimewa. Ini disebut dengan Hubungan Istimewa karena adanya faktor hubungan keluarga sedarah.

Bagi kita yang sudah bersuami/beristri dan bila mertua, anak tiri, maupun kakak/adik ipar memiliki usaha/perusahaan sendiri, maka antara usaha/perusahaan kita dengan usaha/perusahaan mereka itu pun dianggap memiliki Hubungan Istimewa. Ini yang disebut dengan Hubungan Istimewa karena faktor hubungan keluarga semenda (hubungan keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan).

Bagi Anda yang punya istri/suami dan antara Anda dengan istri/suami Anda ada perjanjian tertulis pisah harta dan penghasilan, juga harus hati-hati mengenai Hubungan Istimewa ini.  Sebab seperti dijelaskan di butir 2.3. SE-18/PJ.53/1995, antara suami-istri ini pun dianggap memiliki Hubungan Istimewa. Jadi bila suami-istri itu punya usaha/perusahaan sendiri-sendiri, maka nilai atau harga dari setiap transaksi yang dilakukan antar mereka dapat dicurigai mengandung unsur transfer pricing.

Transfer Pricing dalam Kacamata Fiskal

Seperti sudah disinggung pada bagian awal artikel ini bahwa transaksi yang kita lakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa dengan kita (pihak afiliasi), dapat dicurigai atau ditengarai mengandung unsur transfer pricing.  Terutama bila harga atau nilai transaksi itu lebih kecil atau lebih besar dari nilai atau harga yang berlaku di pasaran.

Dalam pandangan pajak/fiskal, transfer pricing dianggap sebagai salah satu upaya dari Wajib Pajak untuk memperkecil penghasilan kena pajak (yang otomatis akan mengecilkan PPh yang terutang) dengan cara menggeser penghasilan itu ke tempat lain yang pengenaan pajaknya lebih kecil atau bahkan ke negara lain yang bebas PPh (tax heaven country).

Misalkan PT ABC di Jakarta memiliki omset sebenarnya Rp 1.000.000.000.000,- dengan total jumlah biaya-biaya usaha sebesar Rp 750.000.000.000,-. Dengan demikian, secara matematis laba usaha PT ABC adalah Rp 250.000.000.000,- dan akan dikenakan PPh badan sebesar 25% x Rp 250.000.000.000,- = Rp 62.500.000.000,-.

Jika misalnya PT ABC ingin memperkecil jumlah PPh yang harus dibayarnya itu, berarti PT ABC harus memperkecil jumlah laba usaha. Dan untuk memperkecil laba usaha itu PT ABC bisa melakukannya dengan salah satu atau kedua cara berikut:

  1. memperkecil jumlah omset dengan cara menjual produknya dengan harga murah; maupun
  2. memperbesar jumlah biaya usaha dengan cara menggunakan supplier, vendor, atau rekanan dan mengeluarkan biaya usaha dengan nilai lebih besar dari seharusnya. Misalnya membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi, atau membayar biaya usaha apapun (seperti membayar royalti, manajemen fee, bunga, dlsb) dengan harga lebih tinggi dari pada harga yang berlaku di pasaran.

Jika kedua transaksi itu dilakukan kepada pihak lain yang tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan PT ABC, maka secara legal-fiskal hal transaksi tersebut masih dapat dibenarkan. Tetapi bila kedua transaksi itu dilakukan kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa dengan PT ABC, maka tindakan PT ABC dikatakan sebagai tindakan transfer pricing atau mengalihkan penghasilan dan pajak dari PT ABC ke tempat lain (dalam maupun luar negeri).

Transfer Pricing Dalam Negeri

Transfer Pricing atau pengalihan penghasilan dan pengecilan pajak dapat dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Transfer pricing yang dilakukan di dalam negeri utamanya dilakukan dengan maksud mengalihkan pengenaan pajak (c.q. PPh) dari yang semula tidak final—yang tarifnya antara 12,5% atau 25%—menjadi PPh final (yang tarifnya lebih kecil).

Misalnya PT ABC dalam contoh sebelumnya memiliki afiliasi (perusahaan lain yang memiliki Hubungan Istimewa dengannya) di Surabaya, sebut saja PT XYZ, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2).  Kondisi Laporan Laba Rugi kedua perusahaan tersebut sebelum ada transaksi Hubungan Istimewa misalnya seperti tampak pada gambar Kondisi 1 berikut:

Jika seandainya PT ABC ingin memperkecil jumlah PPh yang harus dibayar oleh groupnya (PT ABC dan PT XYZ), maka PT ABC bisa saja menggunakan jasa kontraktor PT XYZ dan membayar imbalan jasa kepada PT XYZ. Misalnya saja imbalan jasa konstruksi yang dibayar kepada PT XYZ sebesar Rp 150.000.000,- maka kondisi Laporan Laba Rugi kedua perusahaan tersebut akan menjadi sebagai berikut:

Dari gambar Kondisi 2, dapat dilihat bahwa setelah transaksi jasa konstruksi tersebut dilakukan jumlah PPh yang harus dibayar oleh PT ABC maupun PT XYZ (sebagai satu group) ke negara hanya Rp 31.000.000,- sedangkan dalam kondisi sebelumnya (gambar Kondisi 1) jumlah PPh yang harus dibayar mencapai Rp 62.500.000,-. Artinya dengan melakukan transfer pricing, group perusahaan tersebut sudah bisa ‘menghemat’ PPh sebesar Rp 31.500.000,- atau 50% lebih dari pada seharusnya.

Transfer Pricing Antar Negara

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, transfer pricing sudah meliputi transaksi antar negara. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Modusnya tidak hanya memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar bahkan kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali.

Misalnya dalam contoh di atas, PT XYZ berada di negara yang bebas pajak (tax heaven countries) yang pajaknya lebih kecil dari Indonesia atau bahkan tidak mengenakan pajak atas income perusahaan sama sekali. Maka dalam hal ini, group PT ABC tadi bisa menghindari pengenaan PPh di Indonesia atas biaya Rp 150.000.000,- sehingga total PPh yang dibayar di Indonesia hanya Rp 25.000.000,- yang dikenakan terhadap PT ABC di Indonesia. Sedangkan income yang diterima PT XYZ di negara lain dibebaskan dari pengenaan PPh (company income tax) sesuai ketentuan negara yang bersangkutan.

–ooOOoo–

Artikel terkait:

Pamulang, 26 September 2012

2 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s