Transfer Pricing – Part #2

Antisipasi dari Dirjen Pajak

Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dengan nilai keseluruhan transaksi selama satu tahun pajak minimal sebesar Rp 10 milyar untuk satu lawan transaksi, wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP).

Karena dinilai dapat merugikan negara dalam soal penerimaan pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh/company income tax atau corporate tax), maka hampir setiap negara memberikan perhatian dan pengaturan khusus terhadap transaksi yang terindikasi transfer pricing.  Di Indonesia, pengaturan khusus mengenai transfer pricing saat ini tertuang dalam peraturan-peraturan berikut:

  • Pasal 2 Undang-Undang PPN Nomor 11 Tahun 1994;
  • Pasal 18 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008; dan
  • Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.

Sebenarnya masih ada beberapa peraturan lainnya baik setingkat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun SE Dirjen Pajak.  Tetapi dalam artikel ini pembahasan dikhususkan kepada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang sampai artikel ini ditulis sudah diubah dengan PER-32/PJ/2011.

Dalam tulisan kedua ini saya juga akan mengganti istilah ‘Perusahaan yang Mempunyai Hubungan Istimewa’ dengan istilah yang juga umum dipakai, yaitu ‘perusahaan afiliasi atau affiliated company’. Supaya tidak terlalu panjang menulis istilahnya.

Transfer Pricing dalam Perpajakan

Seperti sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya bahwa dengan transfer pricing Wajib Pajak (WP) di suatu negara bisa mengalihkan penghasilannya ke negara lain (atau tempat lain).  Biasanya negara yang dipilih sebagai tempat pengalihan adalah negara yang menerapkan tarif pajak lebih kecil dari negara pertama atau negara yang memberikan fasilitas pajak berlebih (tax heaven countries).  Sehingga atas penghasilan yang dialihkan tersebut tidak dikenakan pajak (bebas PPh) atau dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah.

Pada masa sekarang ini, praktek transfer pricing dilakukan dalam beragam bentuk transaksi yang pada intinya dapat memperkecil penghasilan kena pajak di Indonesia.  Seperti disebutkan dalam PER-43/PJ/2010, transaksi yang ditengarai sering digunakan dalam praktek transfer pricing antara lain meliputi transaksi sebagai berikut:

  • penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
  • sewa, royalti, atau imbalan lainnya yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tak berwujud;
  • penghasilan atau biaya (pengeluaran) sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
  • alokasi biaya (joint cost); maupun
  • penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan tersebut.

Wajib Menerapkan ALP

Untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya praktek transfer pricing tersebut, otoritas pajak Indonesia pun sudah menerapkan beberapa peraturan dan kewajiban bagi Wajib Pajak khususnya mereka yang seringkali melakukan transaksi dengan pihak afiliasi mereka.

Bagi kita—Wajib Pajak—yang kerapkali melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, akan dikenai kewajiban untuk menerapkan Arm’s Length Principle (ALP) dalam setiap transaksi yang kita lakukan tersebut.  Dengan ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, artinya kita diwajibkan untuk menggunakan harga atau nilai wajar—sesuai dengan harga atau nilai yang berlaku di pasaran—dalam setiap transaksi yang kita lakukan dengan pihak afiliasi kita.

Prinsip ALP ini harus kita terapkan terutama jika kita—yang berada di Indonesia dan berstatus sebagai Wajib Pajak dalam negeri, termasuk BUT—melakukan transaksi dengan afiliasi kita yang berada di luar negeri dengan jumlah nilai transaksi selama satu tahun pajak minimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Jika afiliasi kita berada di Indonesia, maka prinsip ALP ini wajib diterapkan khususnya untuk transaksi-transaksi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

  1. perlakuan pengenaan PPh yang bersifat final atau tidak final pada sektor usaha tertentu (lihat contoh kasus pada artikel pertama);
  2. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM); atau
  3. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Harus Dengan TP Documentation

Pernyataan bahwa kita—Wajib Pajak—sudah menerapkan prinsip ALP seperti yang diminta otoritas pajak, tidak bisa dilakukan secara lisan. Maksudnya, kita tidak bisa begitu saja mengatakan kepada pemeriksa bahwa kita sudah menerapkan prinsip ALP itu tanpa ada bukti-bukti tertulis.  Pernyataan bahwa kita sudah menerapkan prinsip ALP harus dilakukan secara tertulis, hitam di atas putih dan harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai.

Bukti pertama yang bisa menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan prinsip ALP adalah bahwa kita memiliki dokumen yang disebut dengan Transfer Pricing Documentation atau yang biasa disebut TP Docs.

Dokumen yang namanya TP Docs ini sebenarnya sudah mulai diwajibkan kepada setiap Wajib Pajak (WP) Badan sejak tahun pajak 2009.  Ini dapat dilihat dengan adanya kewajiban WP Badan untuk melampirkan Lampiran Khusus 3A atau 3B pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan. Kemudian sejak tahun pajak 2010 hingga sekarang, lampiran khusus tersebut harus ditambah dengan Lampiran Khusus 3A-1/3B-1 dan Lampiran Khusus 3A-2/3B-2.  Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 adalah lampiran khusus untuk SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 sedangkan Lampiran Khusus 3B, 3B-1 dan 3B-2 untuk Formulir 1771$.

Selanjutnya, pembuktian terakhir bahwa kita sudah menerapkan prinsip ALP, harus tercermin dari nilai atau harga yang kita terapkan terhadap transaksi dengan afiliasi kita.  Misalnya jika di dalam TP Docs dinyatakan bahwa harga jual barang produksi kita kepada afiliasi seharga Rp 100,- maka dalam kontrak/perjanjian jual-beli barang dengan afiliasi kita juga harus mencantumkan nilai Rp 100,-. Selain itu, invoice dan jumlah sales atau pendapatan yang dijurnal dan masuk ke pembukuan juga harus Rp 100,-.

Kewenangan Dirjen Pajak

Seperti dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) PER-32/PJ/2011, yang merupakan perubahan pertama terhadap PER-43/PJ/2010, apabila WP telah menerapkan dan memenuhi prinsip ALP, maka Dirjen Pajak tidak akan melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap harga atau nilai transaksi kita kepada afiliasi kita. Akan tetapi pertanyaannya, apakah bisa Dirjen Pajak (dalam hal ini pemeriksa pajak) begitu saja menerima kewajaran nilai atau harga transfer tersebut…?

Seperti dinyatakan pula dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak tersebut, pemeriksa pajak bisa saja melakukan penyesuaian (correlative adjusment, yang menurut saya istilah halus dari koreksi positif-negatif) apabila WP tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atau tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung penerapan prinsip ALP (TP Docs tidak lengkap). Apalagi melalui ayat (3) dinyatakan bahwa pemeriksa pajak berwenang untuk mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan nilai atau harga wajar yang diterapkan oleh WP.

Sebagaimana difahami, istilah wajar atau tidak wajar tentunya sangatlah bersifat subjektif, tergantung dari siapa yang menentukan dan apa motifnya. WP atau bahkan pemeriksa pajak, dengan motif tertentu, tentunya akan saling memiliki batasan mengenai kewajaran atas suatu nilai.

Oleh karena itulah menurut saya Pasal 20 PER-32/PJ/2011 ini bukan dimaksudkan untuk membuat pasal-pasal di atasnya menjadi ‘tidak berbunyi’. Sebab jika dikatakan bahwa dengan adanya TP Docs maka WP tidak boleh dikoreksi positif-negatif, dikhawatirkan WP akan membuat TP Docs yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Advance Pricing Agreement

Untuk menghindari permasalahan dan perdebatan di seputar nilai atau harga wajar transaksi afiliasi tersebut dengan pemeriksa pajak, Dirjen Pajak melalui Pasal 23 PER-32/PJ/2011 mengatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Dirjen Pajak.  Ini adalah semacam perjanjian tertulis antara WP dengan Dirjen Pajak mengenai kesepakatan nilai atau harga transfer yang akan digunakan oleh WP dalam setiap transaksi antar afiliasinya.

Banyak praktisi yang bilang bahwa APA adalah satu-satunya cara untuk menghindari permasalahan dan perdebatan dengan pemeriksa pajak mengenai transaksi antar afiliasi.  Sebab dengan adanya APA yang telah disepakati dan disetujui oleh WP dan Dirjen Pajak, maka Dirjen Pajak (atau pemeriksa pajak) tidak diperkenankan lagi untuk melakukan koreksi terhadap nilai atau harga yang digunakan oleh WP.  Koreksi dapat dilakukan hanya apabila WP menggunakan nilai atau harga yang berbeda dengan APA dan WP tidak dapat menjelaskan mengenai penggunaan nilai selain yang di APA.

Ketentuan mengenai apa dan bagaimana prosedur pembuatan APA itu diatur secara tersendiri dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010.

–ooOOoo–

Pamulang, 26 September 2012

artikel terkait:

2 comments

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s