PPh Pasal 4 Ayat (2)

adalah PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.  Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat ‘PPh Final’ karena memang hampir seluruhnya bersifat final.

Penghasilan-penghasilan tertentu yang hingga kini ditetapkan dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) di antaranya adalah:

  1. Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan;
  2. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
  3. Penghasilan bunga tabungan dan deposito;
  4. Penghasilan dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri;

dan beberapa jenis penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian ‘final’ dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

About these ads

126 comments

  1. dh,Pa ..AR
    assamualaikum
    Kalao saya Bayar/setor pph Final pasal 4(2) tgl.10 melaluiBank…Dan rekening Bank saya sudah didebet tanggal tersebut. Namun Pihak Bank terlambat/keesokan harinya mengkredit ke rekening Pajak. apakah setoran tersebut tetap dianggap telat…. dan Bagaimana perlakuannya atau pembetulannya….
    terimakasih
    wassalamualaikum

    1. Yth. Ibu Nisya,

      Jika Ibu punya bukti setor berupa SSP yang sudah mendapat tanda teraan dari bank yang bersangkutan, maka itu semestinya sudah sah. Ibu seharusnya tidak dianggap terlambat setor karena itu merupakan kesalahan pihak bank ybs. Terima kasih.

  2. permisi
    masi aktif ngga ya blog ini ?

    mau tanya
    kalo PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tidak dilbayar & dilaporkan di bulan di mana penerima jasa membayar penyedia jasa, apakah kena denda ?
    berapa persen denda nya ??

    thx

  3. Pa saya mau tanya saya selama tahun 2014 salah menggunakan pajak, seharusnya pajak yg saya gunakan adalah pajak PPH Pasal 25 bukan PPH Pasal 4 ayat 2. Apakah bisa diperbaiki?
    Kalau bisa caranya bagaimana?
    tolong jawabannya di e-mail kan ya
    terimakasih

    1. Yth. Ibu Mega,

      Mungkin masih bisa diperbaiki misalnya dengan mengajukan Pemindahbukuan (Pbk) atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah Ibu setorkan, dipindahbukukan menjadi PPh Pasal 25. Setelah itu, Ibu bisa hitung berapa kekurangan atau kelebihan pembayaran pajaknya. Ibu bisa tanyakan hal ini ke AR di KPP.

      Terima kasih.

  4. Pa saya mau tanya saya selama tahun 2014 salah menggunakan pajak, seharusnya pajak yg saya gunakan adalah pajak PPH Pasal 25 bukan PPH Pasal 4 ayat 2. Apakah bisa diperbaiki?
    Kalau bisa caranya bagaimana? terima kasih
    tolong jawabannya di e-mail kan ya
    terimakasih

  5. Pak boleh tanya mengenai PPH 23 bisakah di pindah bukukan ke pph pasal 4 ayat 2, Bagaimana kalau kasusnya masih dipotong PPH 23 ditahun berjalan sebelom kita terima SKB.

  6. Assalamualaikum pak, Saya sedang magang disuatu perusaahaan dan untuk data yang saya minta dari perusahaan tempat saya magang mengenai PPh Ps 4 ayat 2 tentang Sewa Bangunan dan ruangan itu apa saja ya pak ? soalnya untuk Tgas Akhir. Terimakasih pak

    1. Wa’alaikum salaam WR., WB.,
      Yth. Bapak Razief,

      Maksud Bapak definisi bangunan yang dikenai PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Persewaan Tanah/Bangunan…? Kalau mengenai jenis bangunan apa saja yang dikenakan PPh Final, itu disebutkan di Pasal 1 PP No. 29/1996, antara lain: rumah, ruko, rukan, kondominium, gudang, dlsb.

      Terima kasih.

  7. Yth Bapak AR Muhammad

    Bapak, mau tanya untuk Penghasilan bunga Deposito dan Tabungan sudah dipotong pph 4(2)
    Final 20 %. oleh pihak bank. Dalam prakteknya bukti potong ini tidak pernah di berikan pihak
    bank kepada Nasabah. Kalaupun minta sulit untuk di beri oleh pihak bank.

    Apabila penghasilan deposito ini akan di isi di SPT tahunan WPOP sesuai ketentuan pengisian SPT, apa di hitung sendiri saja penghasilan bunga dan pajak yg di potong selama se tahun, tanpa harus melampir kan bukti potongnya, atau bagaimana kalau diminta melampirkan ?. Karena kenyataan nya nasabah tidak pernah di beri bukti potong oleh bank.
    Terima kasih atas petunjuknya Pak
    Salam

    Dani

    1. Yth. Bapak Dani,

      Untuk penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan, Bukti Potong PPh-nya memang tidak wajib dilampirkan di SPT Tahunan PPh dan umumnya pemeriksa pajak juga tidak memintanya waktu pemeriksaan.

      Untuk mengisi kolom tsb di SPT Tahunan PPh, WP harus menjumlahkan sendiri jumlah penghasilan bunga dan PPh Final yang sudah dipotong oleh bank yang biasanya tercantum dalam buku tabungan/deposito.

      Terima kasih.

    1. Yth. Ibu Nietha,

      Prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Final untuk jasa konstruksi, pada prinsipnya sama seperti PPh Final yang lainnya. Di mana secara umum, PPh Final jasa konstruksi wajib dipotong dan disetor oleh pihak pengguna jasa (owner atau pemilik proyek, yang melakukan pembayaran).

      Tapi kalau owner tsb tidak memotong PPh Final, misalnya karena owner tidak punya NPWP, maka si kontraktor (pemberi jasa) wajib menyetor dan melaporkan sendiri PPh Final tsb. Terima kasih.

    1. Wa’alaikum salaam,

      SSP itu bukti pembayaran atau penyetoran pajak dari WP ke bank persepsi atau kantor pos. Sedangkan SPT itu formulir untuk melaporkan pajak dari WP ke Kantor Pajak (KPP). Umumnya, setelah WP menyetor pajak ke bank persepsi, WP wajib melaporkan SPT ke KPP tempat WP terdaftar. Dan seringkali SSP lembar ke-3 harus dilampirkan dalam SPT tersebut. Jadi biasanya memang SSP dan SPT itu dibuat secara berbarengan.

      Terima kasih.

  8. Mohon dibantu Pak
    Koperasi sy memberikan jasa ke perusahaan A.karena permohonan SKB sy ditolak jadi perusahaan A tetap memotong pph pasal 23 untuk setiap pekerjaan kami, padahal kami hrus tetap membayar pajak pph pasal 4 ayat 2. Apakah bisa pph pasal 23 dialihkan untuk membayar pph pasal 4 ayat 2?
    Terima kasih.

    1. Dengan hormat,

      Menurut saya, seharusnya PPh Pasal 23 tsb dapat direstitusi (diminta kembali) melalui Permohonan Restitusi Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, seperti diatur dalam PMK No. 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013. Terima kasih.

  9. Pak, semisal saya menyewakan tempat untuk digunakan/didirikan BTS, pajak-pajak apa saja yang dikenakan kepada saya?
    Apakah kena PPN 10% dan/atau juga kena PPh ps 4 ayat 2 final 10 % dan/atau PPh 23 2%?
    Apakah tidak double pengenaan ya pak?
    Pertanyaan yg sama : bgmn jg kalo saya menyewakan tempat untuk jualan tenant, pajak-pajak apa saja yang dikenakan kepada saya?

    1. Yth. Viera,

      Menyewakan tanah/bangunan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dan juga objek PPN sebesar 10%. Tidak ada double (pajak ganda) dalam hal ini. Sebab PPN dikenakan terhadap pihak penyewa sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap pihak yang menyewakan.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

      1. Terima kasih penjelasannya.
        Kalo saya menyewakan tempat/space di suatu gedung untuk jualan tenant, pajak-pajak apa saja yang dikenakan kepada saya?

      2. Yth. Viera,

        Sewa tempat di gedung tsb juga termasuk sewa tanah/bangunan/gedung. Kita akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan sewa yang kita terima sementara penyewa akan dikenakan PPN apabila kita (yang menyewakan) sudah dikukuhkan sebagai PKP.

        Terima kasih.
        http://www.pembayarpajak.com

      3. Aslmkm. Pak, mau tanya. Apakah atas bukti potong PPh Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan di PPh Badah dapat dijadikan biaya? Kalau dapat, apakah atas biaya tersebut tidak dikoreksi fiskal? Terima kasih

      4. Yth. Pak Izul,

        Bagi WP yang dipotong PPh, Bukti Potong PPh adalah bukti pembayaran PPh. Dan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a.9 serta Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, pembayaran PPh itu tidak boleh dibiayakan (Non Deductible Expense) sehingga harus dikoreksi positif di SPT Tahunan PPh.

        Terima kasih.
        http://www.pembayarpajak.com

    2. assallamualaikum pak muhammad saya mau tanya PT A menyewa tmpat pada saudari NR, bulan desember 2014 PT mendapatkan surat dri Kntor pajak yang isi mengaruskan mmbayar SPT Final pasal 4 ayat 2 yang sebesar……. . Disini PT bertindak sbagai pemotong terhadap saudari NR pada saat kita mau mengisi Lembar spt pph pasal 4 ayat 2 ternyata saudari NR ini tdak mempunyai NPWP karena beliau adalah Ibu Rumah Tangga
      yang mau saya tnyakan bgaiman prosedur pengsisian di lembar spt pph pasal 4 ayat 2 apakah bleh di form pengisian bagian atas NPWP ny dikosongkan?

      1. Yth. Ibu Nurmalasari,

        Wa’alaikum salaam Wr., Wb.,
        Dalam case Ibu, PT itu memang tetap wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) meskipun si pemilik rumah tidak punya NPWP. Dan dalam hal ini, kolom NPWP dapat diisi 00.000.000-0.000.000 (jangan blank atau kosong). Selain itu perlu saya ingatkan bahwa tarif PPh Final itu tetap 10% meskipun si pemilik rumah tidak punya NPWP.

        Terima kasih.
        http://www.pembayarpajak.com

  10. Mohon bantuannya Pak,

    Terdapat PPh final atas jasa konstruksi bulan januari yg terlambat dibayar dan dilapor sedangkan sebelumnya SPT atas PPh finalnya sudah pernah dilaporkan. Apakah pada SPT pembetulannya cukup dilampirkan SSP dan bukti pemotongan PPh yg belum dilaporkan ataukah SSP dan Bukti potong yg telah dilaporkan sebelumnya harus dilampirkan kembali (copy dokumennya)??

    terima kasih.

    1. Yth. Widi,

      Pada setiap SPT Masa PPh, ada Daftar Bukti Potong PPh yang harus dilampirkan. Jadi apabila ada pembetulan terhadap SPT Masa PPh berupa penambahan objek (Bukti Pemotongan), Maka Daftar Bukti Pemotongan PPh itu harus dilampirkan kembali bersama SPT Pembetulan.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

    1. Yth. Ibu Wulan,

      Pada dasarnya LB (kelebihan bayar) itu bisa direstitusi (diminta kembali) atau dipindahbukukan (Pbk) untuk membayar pajak yang lain. Tapi mengenai teknisnya, sebaiknya Ibu tanyakan kepada AR di KPP. Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam forum ini.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

  11. Pagi pak saya Wulan, , disini saya mau bertanya,, saya sudah melakukan setoran pajak utk pajak final 1% setiap bulannya,, yang sudah saya laporkan masa januari – November 2014,, setelah ditelaah ternyata terjadi kesalahan perhitungan pada masa januari s.d november tersebut,, hal ini dikarenakan tidak adanya konfirmasi dari salah satu customer kita dlm perhitungannya,, dan hal ini otomatis juga terjadi kesalahan pada pelaporan faktur pajaknya,, hal ini juga saya pikir karena customer ini melaporkan pajaknya sendiri ( kita hanya menerbitkan faktur pajaknya saja setiap bulannya dengan kode seri 020.xxx.xxx). Intinya disini kita adanya Lebih Bayar pak pada setoran PPH pasal 4 ayat 2 dr masa januari – november, Mohon penjelasannya pak atas pertanyaann saya

  12. pak mau tanya, kalo perusahaa sewa kantor sudah setahun, pembayarn per 3 bulan, tetapi selama ini belum pernah melakukan pemotongan pph ps4 ayat 2, apakah bisa pada bulan terakhir akan dilakukan pembayaran pph dan pelaporan secara rapel

  13. Hi Pak Muhammad, saya ada LB bayar untuk PPh Final 1% (WP perusahaan dengan peredaraan bruto tidak lebih dari 4,8M) di bulan Oktober yang sudah saya bayarkan.

    Dari tanya jawab sebelumnya, solusinya adalah membuat surat permohonan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh yang sudah dilaporkan.

    Masalahnya adalah selama ini saya hanya membuat SSP dan melakukan pembayaran melalui bank dan mendapatkan no. NTPN yang artinya saya tidak perlu melapor lagi ke KPP, jadi saya tidak pernah membuat SPT-nya.

    Apakah saya boleh melakukan pembetulan SPT?
    Apakah tidak bisa langsung memotong pembayaran PPh Final di bulan berikutnya?

    Terim kasih sebelumnya.

    1. Yth. Bapak Abdi,

      Kalau selama ini WP tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh, lalu yang mau dibetulkan apanya..?

      Menurut saya, case Bapak ini sama seperti LB di angsuran PPh Pasal 25 dimana SSP PPh Pasal 25 itu sekaligus menjadi SPT Masa PPh Pasal 25 (karena tidak ada SPT Masa PPh Pasal 25). Dan selama ini, jika ada LB di SSP PPh Pasal 25, maka LB tersebut langsung diperhitungkan (dikompensasi) untuk mengurangi setoran PPh Pasal 25 bulan berikutnya. Jadi kalau menurut saya, LB di SSP PPh Final 1% bulan Oktober itu seharusnya bisa langsung diperhitungkan untuk mengurangi setoran PPh Final bulan Nopember atau bulan-bulan berikutnya.

      Terima kasih.

  14. siang pak.. saya mau menanyakan misal pph 4 (2) itu sudah dibayarkan dan dilaporkan atas nama pt A,tetapi saya ingin memindahkan ke PT B. itu mekanisme pembetulan nihilnya bagaimana pak? apakah di spt pembetulannya ditulis 0 semua? mohon penjelasannya,terima kasih

    1. Yth. Bapak Rian,

      Kalau yang dibetulkan itu cuma nama Pemotong PPh-nya, maka SPT Pembetulannya tidak nihil. Hanya diganti saja nama Pemotong PPh-nya dengan nama PT B.

      Cuma ini pasti akan jadi pertanyaan pihak KPP dan Bapak harus menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan pelaporan nama pemotong PPh dalam SPT sebelumnya.

      Terima kasih.

  15. Malam pak, saya mau tanya : mis : pph 4 ayat 2 periode agustus dgn nominal 1.500.000 sudah dibayarkan dan dilaporkan tp ini terjadi lagi diperiode september yaitu sudah dibayarkan dan akan dilaporkan seharusnya ini tidak ada..bagaimana cara pembetulannya ya pak… terima kasih

    1. Yth. Ibu Armiaty,

      Maksudnya Ibu sudah terlanjur menyetorkan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)…? Kalau iya, berarti Ibu harus melakukan pembetulan terhadap SPT tersebut sedangkan kelebihan bayarnya (Lebih Bayar/LB) dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk).

      Terima kasih.

    2. Pagi pak mau tanya untuk bayar pph psl 4 ayat 2 pengalihan hak atas tanah penjual tdk memiliki npwp krn hanya petani bisakah membayar pph dengan mengisi kolom npwp hanya 3 digit kode kpp dalam formulir ssp?

      1. Mau tanya lagi pak kalo kita bayar pph psl 4 ayat 2 pengalihan hak atas tanah melalui BRI internet banking atau mpn 2 next generation… Apakah perlu lapor lagi ke kpp setelah membayar paling lambat tgl 20 bulan berikutnya?

      2. Yth. Bapak Jafar,

        Setahu saya SSP atas penyetoran PPh-PHTB itu tidak wajib dilaporkan oleh WP ke KPP-nya. SSP itu harus diserahkan kepada notaris saat akan menandatangani akta jual beli tanah/bangunan dan nantinya notaris yang akan melaporkannya ke KPP tempat notaris terdflaftar NPWP.

        Terima kasih.

      3. Yth. Bapak Jafar,

        Menurut PER-35/PJ/2008 jo. SE-49/PJ/2008, atas pembayaran PPh-PHTB dengan nilai pengalihan tanah/bangunan di atas Rp 60 juta, SSP-nya wajib mencantumkan NPWP dari pihak yang menyetor (pihak yang melakukan pengalihan/penjualan tanah/bangunan). Jadi setahu saya, bank pun akan menolak menerima penyetoran tsb jika SSP tidak mencantumkan NPWP. Bank akan menerima SSP tanpa NPWP jika PPh-PHTB yang disetor kurang dari Rp 3 juta.

        Terima kasih.

  16. Pak, bagaimana cara untuk pembetulan pph pasal 4 ayat 2 karna terlanjur dilaporkan nihil ? misalnya : tagihan bulan februari dan juli tp cairnya baru bulan agustus padahal saya laporkan nihil bagaimana pelaporan pembetulannya pak di bulan oktober ini ? dan kalau mau membayarkan 1% nya di ssp nya di tulis masa bulan apa pak ? teria kasih

    1. Yth. Ibu Puspita,

      Berdasarkan PP No. 46/2013, PPh Final 1% terutang pada saat penghasilan diterima atau diperoleh. Artinya jika pada bulan Febaruari maupun Juli Ibu sudah mencatat jurnal Piutang dan Penghasilan, maka meskipun belum dibayar (belum cair), PPh Final sudah harus dibayar. Jadi kalau Ibu baru membayar PPh Final bulan Februari dan Juli tsb pada bulan Oktober ini, Ibu dapat dikenai sanksi bunga keterlambatan penyetoran.

      Untuk pengisian SSP, masa pajak ditulis dengan masa pajak Februari maupun Juli, sesuai dengan masa pajak diakuinya Piutang atau Penghasilan. Untuk selengkapnya, silakan Ibu lihat SE Dirjen Pajak No. SE-42/PJ/2013 tanggal 2 September 2013.

      Terima kasih.

      1. pak… saya mau nanya tentang PPH Pasal 4ayat2 Deposito,Tabungan dan Valas.

        Apakah Ada Perbedaan Tarif Bagi Nasabah Yang Memiliki NPWP Atau Pun Yang NON NPWP.?

        klaw ada Tarif Nya Berapa ya pak … Mohon info nya terimakasih…

      2. Yth. Bapak Bagus,

        PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas tabungan dan deposito, sampai saat ini belum ada perubahan dan masih diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131/2000. Tarifnya sebesar 20% dan tarif ini berlaku baik terhadap nasabah yang punya NPWP maupun tidak punya NPWP.

        Terima kasih.

  17. pak….saya mau tanya,,saya mau buat bukti potong,,tapi bingung untuk 1 bukti potong itu terdiri dari beberapa invoice apa satu 1 potong untuk 1 invoice?

    1. Yth. Ibu Rissa,

      Untuk memudahkan Ibu saat melakukan ekualisasi maupun rekonsiliasi biaya dengan SPT Masa PPh, sebaiknya 1 bukti potong dibuat hanya untuk satu invoice.

      Terima kasih.

  18. Pak, mau tanya, jika salah setor misal harusnya PPh 4 (2) atas sewa tanah bangunan disetor PPh pasal 23, terus ketahuan saat pemeriksaan menyeluruh beberapa tahun berikutnya, akhirnya PPh 23 di keluarkan SKPLB dan dibuat SSP oleh KPP ke akun PPh 4 (2).
    Namun atas PPh 4 (2) dikeluarkan SKPKB dan dikenakan sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP, apakah pengenaan sanksi tersebut bisa dilakukan?

    1. Yth. Bapak Azzam,

      Sesuai peraturan yang ada, dalam hal ini Bapak dikenakan sanksi karena dianggap tidak menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga diterbitkan SKPKB. Namun di sisi lain Bapak juga dianggap ada kelebihan setor untuk PPh Pasal 23 sehingga diterbitkan SKPLB.
      Dalam hal ini kita (WP) tidak bisa berdalih bahwa telah terjadi kesalahan penyetoran karena akan sangat sulit bagi kita untuk membuktikan bahwa hal tsb memang semata-mata kesalahan dalam mengidentifikasi maupun kesalahan penyetoran pajak. Apalagi jika tarif PPh Pasal 23 yang sudah terlanjur Bapak setorkan berbeda dengan (lebih kecil dari) tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang seharusnya Bapak setor.

      Terima kasih.

  19. Malam Pak,

    Jika pemotongan pph 4(2) lebih dari objek yg bisa diperhitungkan. Kemudian pph sudah disetor dan dilaporkan dalam spt. Apakah bisa direstitusi? Dan bgaiman dgn spt yg sudah dilaporkan?

    Trims

    1. Yth. Bapak Toni,

      Pada dasarnya setiap ada kelebihan setor pajak, maka kelebihan tsb bisa diminta kembali (direstitusi). Hanya saja khusus untuk SPT Masa PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2) ini tidak ada kolom Lebih Bayar maupun kolom Restitusi. Jadi untuk meminta kembali LB tsb WP harus membuat surat permohonan sendiri seprti yang diatur dalam PMK No. 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013.

      SPT Masa PPh yang sudah dilaporkan ke KPP harus dilakukan pembetulan. Dan saat menyampaikan pembetulan SPT itulah surat permohonan restitusi itu disampaikan ke KPP.

      Terima kasih.

  20. Pak, mohon bantuannya tentang pajak atas penempatan deposito di BPR.
    Jika ada 1 nasabah menempatkan 3 rekening deposito di 1 BPR dengan total nominal seluruhnya di atas 7,5 juta, misal total seluruh nominalnya 15 juta, di bagi 3 rekening dengan tanggal penempatan yang berbeda. misal dengan interval kurang lebih 1 bulan per rekening.
    pertanyaan saya, apakah nasabah tersebut di kenakan pajak atas bunga deposito? karena saya bingung dengan ketentuan yang mengatakan :

    Pasal 4
    Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap :
    a. bunga deposito dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

    b. bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
    c. bunga deposito dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
    d. bunga pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

    terima kasih sebelumnya.

    1. Yth. Bapak Yudhi,

      Pasal 4 itu merupakan pasal pengecualian. Artinya khusus bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang disebutkan dalam Pasal 4 tsb tidak dikenakan pemotongan PPh Final oleh bank ybs.

      Khusus untuk Pasal 4 huruf a, setahu saya dalam Pasal 4 itu ada embel-embel kalimat “…sepanjang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah…” mungkin dalam memori penjelasannya. Maksudnya begini, jika misalnya Bapak punya dana Rp 15 juta kemudian dana tsb Bapak simpan dalam bentuk tabungan/deposito, maka:

      1. Jika disimpan dalam satu nomor rekening tabungan/tabungan, maka bunganya akan dikenakan pemotongan PPh Final;

      2. Jika disimpan dalam dua nomor rekening tabungan/deposito @Rp 7,5 juta tetapi masih dalam satu bank yang sama, maka bunganya akan dikenakan pemotongan PPh Final. Dalam hal ini berarti jumlah Rp 7,5 juta itu merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

      3. Jika disimpan dalam dua nomor rekening @Rp 7,5 juta dan kedua rekening berada dalam bank yang berbeda, maka bunga tabungan/deposito tsb tidak dikenakan PPh Final.

      Demikian menurut pendapat saya, terima kasih.

  21. pak mau tanya.. kalau misalkan saya bayar pph pasal 4 ayat 2 untuk beberapa tahun. itu spt dan kelengkapannya gimana pak yah? apakah harus buat 2 atau gimana yah.
    mohon bantuannya yah pak..

    1. Yth. Ibu Euis,

      Dalam hal ini, Ibu sebagai pihak yang memotong (yang memberi penghasilan) atau pihak yang dipotong (yang menerima penghasilan)…? Mohon penjelasannya lebih detil lagi supaya saya tidak salah menjawab. Terima kasih. :)

      1. Yth. Ibu Euis,

        Sebagai penyewa, maka Ibu harus memotong dan menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada setiap kali ada pembayaran. Setelah menyetorkan, maka Ibu harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Masa Pajak (bulan) ybs.

        Misalnya begini. Ibu sudah melakukan pembayaran sewa sebanyak dua kali yaitu pada Januari 2014 dan Februari 2014, tetapi Ibu misalnya lupa dan tidak memotong/menyetorkan PPh Final. Maka Ibu harus menyetorkan PPh Final tsb dengan menggunakan dua SSP (satu SSP untuk satu bulan pembayaran) dan kemudian melaporkan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari 2013 dan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Februari 2014 (jadi ada dua SSP dan 2 SPT Masa PPh). Dalam hal ini Ibu dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan lapor SPT (Rp 100 ribu untuk satu SPT Masa PPh) dan juga sanksi bunga 2% per bulan karena terlambat menyetorkan PPh Final tsb.

        Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.

      2. ohh gitu pak yahh.
        kalo seandainya saya sewa tahunan pak, untuk tahun ini saya bayar dan langsung setor pajaknya kan berarti saya buat 1 SPT dan 1 SSP pak yah?
        kalo seandainya saya setor untuk sewa untuk tahun depan itu SPT dan SSPnya masing2 satu atau gimana ya pak?

      3. Yth. Ibu Euis,

        Betul, Bu. Kalau bayarnya setahun sekali, berarti SSP dan SPT-nya hanya satu. Tapi dilaporkan di Masa Pajak (bulan) diakuinya Utang Sewa atau Biaya Sewa. Misalnya Ibu catat jurnal Biaya Sewa di bulan Agustus 2014 untuk setahun atau sekaligus, maka SSP-nya harus disetor ke bank paling lambat tanggal 10 September 2014 sedangkan SPT Masa Agustus-nya harus dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 September 2014.

        Terima kasih.

      4. kalau untuk tahun depan disetor tahun ini bersamaan dengan spt terhutang tahun ini, SPT dan SSPnya juga 2 pak yah?

      5. Cukup satu SSP dan satu SPT saja, Bu. Sebab PPh Final itu terutang dan harus dipotong pada saat dibayarkan, meskipun itu pembayaran di muka.

  22. maaf pak saya mau tanya bapak ada referensi skripsi tentang penerapan withholing tax pada jasa konstruksi khusus nya pasal 4 ayat 2 dan pasal 22?

    moohon untuk ada balasanya pak. terima kasih

    1. Nietha => Mengenai tema atau pokok bahasan, maksudnya…? Kalau mengenai tema, ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas antara lain:

      1. Mengenai subjek yang dikenakan PPh Final, apakah hanya yang punya SIUJK atau semua WP sepanjang bentuk jasanya adalah konstruksi?
      2. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan konstruksi dari luar negeri, apakah dikenakan PPh Final juga di dalam negeri dan bagaimana perlakuan pajak yang dibayar di luar negeri?
      3. Mengenai pengkreditan PPh Pasal 22 bagi WP pengusaha konstruksi, apakah boleh dikreditkan atau tidak?

      Menurut saya, ketiga bahasan di atas belum tercover dalam peraturan pajak yang terkait dan juga belum ada penjelasan dari pihak otoritas pajak.

      Terima kasih.

      1. maaf pak saya mau tanya menurut bapak pengertian wihholding tax system itu apa ya pak? terus bgaimana dalam penerapan nya untuk di jasa konstruksi sendiri khusus nya yang pph pasal 4 ayat 2 dan 22?

        di tunggu pak balasanya..
        terima kasih

      2. Dengan hormat,

        Setahu saya, withholding tax system itu salah satu cara membayar atau melunasi pajak melalui pemotongan pajak oleh pihak III, yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan tsb. Menurut UU PPh Indonesia, pajak (PPh) yang dipotong oleh Pihak III itu ada yang merupakan kredit pajak (uang muka pajak) seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, sehingga dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

        Namun khusus untuk withholding tax PPh Pasal 4 ayat (2), UU PPh Indonesia menetapkan bahwa pajak itu bersifat final dan dianggap sebagai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Artinya, WP yang menerima penghasilan tsb nantinya dalam SPT Tahunan PPh tidak perlu menghitung ulang PPh atas penghasilannya tsb karena pelunasaannya sudah dilakukan dalam tahun berjalan (baik melalui pemotongan PPh Final oleh Pihak III maupun yang disetor sendiri). Oleh karena itu, PPh Final yang sudah dipotong atau disetor sendiri tsb tidak boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

        Terima kasih.

  23. Pak meli mau tanya kalo saya buat bukti potong double dalam satu masa yg sama itu gmn ya pa pemberlakuan PPh 4(2) nya? disini prushaan saya prushaan konstruksi..

    Makasih pa.. ^_^

    1. Mba Meli => PPh-nya sudah disetor yaa…? Kalau sudah disetor, bisa diminta kembali (direstitusi) dengan cara mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

      Terima kasih.

      1. iya pa sudah di setor di masa des 2013..klo sudah selama ini apkah masih bisa mengajukan surat resitusi? dan apakah ada jalan lain selain mengajukan restitusi pa?

      2. Di antaranya, ada PMK No. 10/PMK.03/2013 mengenai pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan KMK No. 88/KMK.04/1991 tentang Pemindahbukuan (Pbk).

  24. mau tanya pak, kalau sudah bayar pph final ps. 4 ayat 2, ternyata ada kesalahan nominal pada invoice dan berarti berpengaruh pada pph final ps. 4 ayat 2 yg sudah dibayarkan, bagaimana cara pembetulannya ?, terima kasih pak.

    1. Eki Putri => Kalau ada kesalahan nominal di Invoice, berarti ada kesalahan juga di Bukti Potong maupun SPT Masa PPh-nya. Harus ada pembetulan baik terhadap Bukti Potong maupun SPT Masa PPh tsb.

      Kalau pembetulan tsb mengakibatkan KB, itu mudah. Kita hanya wajib membayar kekurangannya dengan SSP tersendiri dan kita lampirkan di SPT pembetulan. Tapi kalau pembetulan itu mengakibatkan LB bayar (artinya ada kelebihan potong sebelumnya), maka secara normatif yang bisa meminta kelebihan itu adalah pihak yang dipotong. Sebab tidak ada kolom LB di SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Jadi kita (pemotong) tidak bisa merestitusi atau mengopensasi melalui SPT Masa.

      Terima kasih.

      1. maksudnya kalau lebih bayar tidak perlu pembetulan pada SPT bulan berikutnya pak.? kalau di SPT PPN, kondisinya kami belum setor, untuk memberikan ke lawan transaksinya Faktur Pajak yang salah atau yang direvisi pak.?

      2. Eki Putri => Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bisa saja dilakukan, tetapi jika ada LB maka LB tersebut tidak akan terlihat di SPT Pembetulan.

        Untuk PPN kalau ternyata belum disetor, masih bisa dilakukan pembetulan Faktur Pajak (menerbitkan Faktur Pajak Pengganti).

        Terima kasih.

  25. Mau Tanya APA bias PPN yg lebih bayar dipindahbukukan untuk bayar Pajak Lain, misal PPh PS 21 mengingat customer perusahaan adalah pemungut PPN shg pajak masukan selalu numpuk. Trims

      1. bagaimana penerapan pemotongan PPH pasal 4(2) jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP

      2. Jika pihak yang dipotong (penerima penghasilan) tidak punya NPWP, si pemberi penghasilan tetap harus memotong PPh Final tsb.

        Dan khusus untuk PPh Final (Pasal 4(2), maupun Pasal 15), tarifnya tidak berubah meskipun si penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP.

        Terima kasih.

      3. Pagi pak,, saya Wulan, , disini saya mau menanyakan, , saya sudah melaporkan PPH pasal 4 (2) masa januari – oktober 2014 secara rutin setiap bulannya,, ternyata terjadi kesalahan perhitungan yaitu adanya lebih bayar pada masa januari – oktober,, hal ini dikarenakan karena salah satu faktur pajak yang kita terbitkan ( kode seri faktur pajak yang kita kenakan disini an Rumah sakit yang biasanya memakai kode seri 020,, jadi mereka yang setor sendiri pajaknya),, kesalahan disini adalah terdapat lebih bayar paak, , penyelesaiannya bagaimana ya pak,, mohon penjelasan detailnya,, terima kasih, ,

      4. Yth. Ibu Wulan,

        Saya masih belum mengerti pertanyaan yang Ibu sampaikan.

        Mohon dijelaskan lebih lanjut bagaimana kelebihan bayar PPh Final itu bisa terjadi dan apa kaitannya dengan Faktur Pajak kode 020…? Bukankah Faktur Pajak kode 020 itu khusus mengenai PPN…?

        Terima kasih.

  26. Kalau untuk pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu utk jalan apakah sipemilik tanah yang tanahnya diganti rugi oleh pemerintah terkena pph pasal 4 ini, mohon pencerahan. Tks

      1. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sebelumnya kami masih ragu2 dikenakan apa tidak pph pasal 4 tersebut terhadap ganti rugi tanah utk kepentingan umum, terimakasih sekali lagi pak.

      2. Trims atas penjelasannya Pak. Coma kemarin sempat Tanya ke AR Kanwil katanya ndak bisa. Kira dasar hukumnya yg kuat ada nggak Pak. Terima kasih

      3. Selain SE tsb, ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 88/KMK.04/1991. KMK ini yang dirujuk oleh SE tsb dan setahu saya sampai sekarang masih menjadi rukukan resmi karena KMK tsb belum dinyatakan dicabut.

        Coba Bapak bawa copy-nya dan tunjukkan ke AR. Mungkin mereka belum tahu KMK dan SE-nya. Terima kasih.

  27. Pak bagaimana dgn kasus penghasilan kena pph final yg lebih besar daripada penghasilan pph tdk final? Karena akan menghasilkan lebih bayar. Jika lebih bayarnya sampai 100juta bagaimana penyelesaiannya pak? Terimakasih

    1. Ibu Amii,

      Bisa diberikan contoh case-nya, Bu…? Kenapa bisa lebih bayar…?

      Secara normatif, kelebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB) bisa diminta kembali (restitusi) atau diminta untuk dipindahbukukan (Pemindahbukuan/Pbk) untuk melunasi utang pajak lainnya.

      Terima kasih.

      1. Jadi gini pak, kalau misal penghasilan jan-jun 700 juta sdgkn final jul-des 1M. Di laba misal 400juta. Nnti hasilnya akan minus lembar spt 1771 minus 600juta. Untuk mengeluarkan laba yg 6 bl itu bagaimana pak untk dpt pkp nya.apa ada penyesuaian fiskal positif? Yg d maksud penyesuaian fiskal positif lainnya apa ya pak? Makasih bantuannya.

      2. Bu Amii,

        Terkait dengan pelaporan di SPT Tahunan PPh, omset bulan Juli hingga Desember harus dikoreksi negatif seluruhnya di kolom “Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan Dikenakan PPh Final”. Sementara biaya-biaya bulan Juli hingga Desember dikoreksi positif seluruhnya di kolom “Penyesuaian Fiskal Positif Lainya”.

        Sedangkan omset dan biaya Januari-Juni dikoreksi positif dan negatif seperti biasa sesuai ketentuan umum Pasal 9 UU PPh.

        Teeima kasih.

    2. Nyambung lagi Pak. Sy sudah baca referensi yg Bapak kasih. Di situ disebutkan hrs ada SKKPP. Berarti harus ada pemeriksaan dulu atau masuknya ke point yang mana Pak?
      Trim’s

      1. Ya. Untuk bisa memberikan persetujuan terhadap Pbk, pihak DJP tentu harus yakin dulu bahwa ada kelebihan pembayaran pajak. Itu akan mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka (DJP/KPP) melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP Bapak.

      2. Ya, untuk dapat memberikan persetujuan atas permohonan Pbk WP, dalam hal ini DJP (KPP) harus yakin dulu bahwa memang ada kelebihan pembayaran pajak (LB). Dan keyakinan itu mereka tuangkan dalam bentuk SKP-LB setelah mereka melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT maupun SSP milik WP.

  28. Pak kalo karena ketidaktahuan wp pribadi tidak bayar pph ps 4 ayat 2, kemudian saat lapor spt tahunan diwajibkana bayar, bagaimana pengisian ssp nya untuk pph final selama stahun tsb. Apakah bulannya dikosongkan atau dicorer semua? Trimakash

    1. Kalau kolom “Masa Pajak” (bulan) di SSP dikosongkan atau dicoret semua, kemungkinan pihak bank menolak SSP tsb. Jadi harus diberi tanda silang di salah satu kotaknya saja.

      Pencantuman tanda silang di kotak “Masa Pajak” dilakukan pada kotak Masa Pajak (bulan) diterimanya penghasilan tsb. Kalau penghasilannya diterima bulanan, berarti harus buat 12 SSP. Kalau penghasilannya diterima setahun sekaligus, cukup buat satu SSP.

      Terima kasih.

      1. Tanya pak, terkait hal tsb di atas, apakah akan dikenai denda? Sebab pembayaran khan baru dilakukan di akhir tahun, bukan pada bulan diterimanya penghasilan tsb. Terima kasih

      2. Pak Yahya,

        Misalkan kita menyewakan rumah kita secara bulanan, maka pada saat kita terima uang sewa tsb kita harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (dengan catatan kalau PPh Final itu belum dipotong oleh penyewa). Jika kita tidak menyetorkan PPh Final tsb, kita bisa dikenakan sanksi bunga.

        Nanti di akhir tahun, penghasilan sewa yang telah kita terima tsb tidak lagi dihitung PPh terutangnya. Cukup dilaporkan saja di SPT Tahunan PPh. Jadi pembayaran PPh Final atas sewa tsb bukan tahunan melainkan secara bulanan sesuai dengan saat kita terima.

        Terima kasih.

  29. pak..klu pph final psl 4 ayat 2 bagaimana jurnal pd saat membayar & jurnal penutup pada akhir bulan?
    Trus posisi di laporan akhir tahun bagaimana mohon penjelasan?
    terima kasih

    1. Pada saat dibayar, PPh Final [Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final lainnya] dijurnal sbb:

      PPh Final………….xxxxx
      Cash/Bank…………….xxxxx

      Kemudian saat di-closing (setiap bulan atau pada akhir tahun), dijurnal sbb:

      Retained Earnings (RE)……xxxxxx
      PPh Final……………………………xxxxx

      PPh Final tsb tidak dicatat sebagai biaya (expenses) karena menurut Pasal 9 UU PPh No. 36/2008, PPh Final tersebut tidak boleh dibiayakan. Dan setahu saya menurut PSAK, PPh itu juga bukan pengurang penghasilan bruto (bukan bagian dari biaya usaha/expenses) melainkan pengurang RE.

      Di laporan keuangan, terutama Laporan Laba Rugi, PPh (final atau tidak) tidak diletakkan di bagian biaya (expenses) tetapi diletakkan di bagian bawah (setelah pos Earning Before Income Tax/EBIT). Kemudian EBIT tadi dikurangkan dengan PPh yang dibayar tsb sehingga dihasilkan Earnings After Tax. Nah Earnings after tax itulah nantinya yang akan dibagikan sebagai dividen.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

  30. Pak, saya mau tanya..dalam pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, khususnya untuk Jasa Konstruksi, kalau tidak salah tarifnya dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), selain itu juga berdasarkan penggolongan sertfikiasi perusahaan penerima penghasilan. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengetahui penerima penghasilan masuk ke dalam kategori sertifikasi tertentu, agar tidak salah dalam pemotongan Pph pasal 4(2) nya pak?

    terima kasih pa, salam sukses..

  31. Pak kalau pph pasal 4 ayat 2 sewa gedung yang menyewakan tdk puya npwp di setor dgn 000…. lapor pajak tidak pak? terima kasih

    1. Bagi pihak penyewa, sepanjang ybs merupakan Subjek Pemotong PPh, maka ybs wajib memotong PPh Final meski pihak yang menyewakan tidak punya NPWP. Dan tarif PPh Finalnya tetap 10%.

      Tapi kalau pihak penyewa bukan Subjek Pemotong PPh, menurut peraturan semestinya pihak yang menyewakan yang menyetor dan melaporkan sendiri PPh Final tsb. Tapi karena pihak yang menyewakan tidak punya NPWP, maka dia tidak bisa menyetor dan melaporkan sendiri PPh Finalnya. Justru kalau dia lapor, dia bisa ketahuan dan akan dikenai NPWP jabatan.

      Terima kasih.

      Regards,

      A. Rahim
      http://www.pembayarpajak.com

    1. Pak…untuk jasa konsultasi pengawasan pek pembangunan lansekap masuk pph 23 atau pph 4(2) ya pak?
      Terimakasih atas bantuannya
      Powered by Telkomsel BlackBerry®

      1. O…begitu pak, tapi khan ini baru jasa konsultasi pengawasannya Pak, blm pekerjaannya, tetap dikenakan pph final ya?
        Powered by Telkomsel BlackBerry®

      2. Jasa konstruksi itu ‘kan ada 3. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan. Ketiganya objek PPh Final Pasal 4 ayat (2). Bedanya hanya pada tarif PPh.

        Kalau dalam pembuatan lansekap itu jasanya hanya pengawasan, tarifnya ada 2:
        1. Sebesar 4%, kalau si pemberi jasanya punya kualifikasi/sertifikasi SBU; atau
        2. Sebesar 6%, kalau si pemberi jasanya tidak punya kualifikasi/sertifikasi SBU.

        Terima kasih.

        Regards,

        A. Rahim
        http://www.pembayarpajak.com

  32. pak klo mo bayar pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah tapi tanpa npwp ada peraturan tertulisnya ga agar bank bisa melakukan input data?

    1. Setahu saya, setiap WP yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah-bangunan ini memang harus punya NPWP. Kecuali jika penghasilan ybs masih di bawah PTKP dan nilai pengalihan hak tidak lebih dari Rp 60 juta, maka ybs tidak wajib NPWP dan tidak wajib juga bayar PPh-PHTB. Bagi yang tidak wajib ini nantinya akan diberikan SKB.

      Jadi mungkin itu sebabnya tidak ada petunjuk bagaimana cara mengisi kolom NPWP di SSP bagi yang belum punya NPWP.

      Terima kasih.
      http://www.pembayarpajak.com

  33. pak.. kl pph pasal 4 ayat 2 ny atas sewa apartemen, harga sewa ny Rp23jt.
    tp pph pasal 4 ayatny 2 ny dibayar Rp2.555.500 ( lbh bayar ). gmn y pak atas lebih bayar tersebut..?

  34. Pak…gimana kalau yang tidak punya NPWP, perhitungan untuk pph finalnya jadi brp persen y??? Biasanya sewa gedung dikenakan 10% khan? terima kasih.

  35. bapak, saya mau tanya.. untuk sewa atas tanah yang di gunakan untuk rumah ATM.. selain dikenakan ppn 10%, juga kena Pph final 10 %?? jika pembayaran sewa langsung 3 tahun bagaimana pak? apa pph nya juga langsung dihitung untuk 3th atau tiap bulan? mohon penjelasan..
    trims.. :)

    1. »Mizpa: kalau bayarnya langsung utk 3 tahun, motongnya juga langsung karena PPh Final umumnya terutang saat pembayaran. Tapi kalau bayar/nagihnya nyicil, motongnya sesuai pembayaran.

      Maaf, baru bisa bales. Tadi seharian saya ngajar… :)

  36. Dengan hormat,

    Seperti yang pernah saya ungkapkan dalam artikel saya, permasalahan utama dalam pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi adalah karena tidak ada penjelasan apakah hanya dikenakan terhadap yang punya SIUJK atau mencakup yang tidak punya SIUJK.

    Sementara untuk PPh Pasal 22 untuk Jasa Konstruksi, banyak pihak yang menyatakan bahwa PPh 22 ini tidak boleh dikreditkan. Alasannya karena penghasilan WP jasa konstruksi sudah dikenakan PPh Final.

    Terima kasih.

Want to Comment...?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s